Xcloud.id

Tag: Ahmad Muzani

  • Ketua MPR Sebut Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD Tetap Demokratis Nasional 3 Agustus 2025

    Ketua MPR Sebut Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD Tetap Demokratis Nasional 3 Agustus 2025

    Ketua MPR Sebut Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD Tetap Demokratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    Ahmad Muzani
    menyebut, pemilihan gubernur oleh pemerintah pusat dan bupati atau wali kota oleh DPRD tidak mengurangi substansi
    demokrasi
    .
    “Tidak (mengurangi substansi demokrasi) karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal itu memberikan peluang itu,” kata Muzani saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (3/8/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat dimintai tanggapan terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).
    Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra itu menilai usulan Cak Imin baik karena secara konstitusi memberi ruang pelaksanaan model
    pemilihan kepala daerah
    (Pilkada) melalui perwakilan.
    Menurutnya, baik pemilihan secara langsung maupun keterwakilan, sama-sama dimungkinkan oleh undang-undang.
    ”
    Demokrasi
    yang dipilih melalui perwakilan juga sesuatu yang dimungkinkan oleh sistem demokrasi kita, tapi demokrasi yang dipilih langsung juga sesuai dengan sistem demokrasi kita,” ujar Muzani.
    Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan gubernur dipilih pemerintah pusat, sementara bupati atau wali kota dipilih DPRD.
    Menurut Cak Imin, pemilihan kepala daerah secara langsung menelan ongkos yang tinggi dan meninggalkan beban politik.
    “Ya, PKB mendukung itu. Karena banyak pilkada yang high cost, banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Kita ingin demokrasi kita lebih murah,” ujar Cak Imin di GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Usul 2 Model Pilkada, MPR: UUD 1945 Beri Ruang Demokrasi Langsung dan Perwakilan

    Cak Imin Usul 2 Model Pilkada, MPR: UUD 1945 Beri Ruang Demokrasi Langsung dan Perwakilan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani merespons soal usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal gubernur dipilih pemerintah pusat dan kepala daerah setingkat bupati-wali kota dipilih DPRD.

    Menurut Muzani, usulan itu baik karena Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberi ruang bagi Pilkada dipilih melalui perwakilan ataupun pemilihan langsung.

    Hal tersebut disampaikan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025).

    “Saya kira semua usulan itu baik karena UUD ‘45 memberi ruang bahwa demokrasi yang dipilih melalui perwakilan juga sesuatu yang dimungkinkan oleh sistem demokrasi kita, tapi demokrasi yang dipilih langsung juga sesuai dengan sistem demokrasi,” urainya.

    Lebih lanjut, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra tersebut berpandangan usulan Cak Imin itu tidak mengurangi substansi praktik demokrasi di Indonesia.

    “Tidak karena UUD ‘45 dalam hal ini memberikan peluang itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

  • Muzani sebut pemberian abolisi-amnesti telah lewat pertimbangan matang

    Muzani sebut pemberian abolisi-amnesti telah lewat pertimbangan matang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan pemberian abolisi kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto, telah melalui pertimbangan matang.

    “Saya kira Presiden telah melalui pertimbangan yang matang tentang hal itu,” kata dia saat ditemui di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu.

    Muzani mengatakan, pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.

    Dirinya pun menyambut baik adanya keputusan pemberian abolisi dan amnesti sebagai upaya untuk menjaga kerukunan dan persatuan.

    “Saya kira kita sambut baik sebagai bagian dari upaya untuk meneguhkan persatuan, kebersamaan, dan kegotongroyongan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kamis (31/7), DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

    DPR RI juga memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku.

    Pada Jumat (1/8) malam, Tom Lembong resmi dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Sementara itu, Hasto Kristiyanto resmi dibebaskan dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra Bersyukur Megawati Instruksikan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Gerindra Bersyukur Megawati Instruksikan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani merasa bersyukur karena PDI Perjuangan (PDIP) mau mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Hal tersebut Muzani sampaikan kala merespons soal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) kepada segenap kadernya untuk senantiasa mendukung pemerintahan Prabowo.

    “Kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai ketua PDI Perjuangan,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Ketua MPR RI ini mengaku bahwa saat bertemu Megawati di banyak kesempatan, Presiden ke-5 RI itu berujar pemerintah hasil pemilihan umum (pemilu) memang harus didukung.

    “Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung, supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya,” tutur dia.

    Sebagai informasi, melansir laman resmi PDIP pada Minggu (3/8/2025), instruksi Megawati itu dibeberkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kepada wartawan di Denpasar, Bali, Kamis (31/7/2025).

    Deddy menyebut Megawati meminta seluruh kadernya mendukung pemerintahan Prabowo agar selalu berpijak kepada rakyat dan menjaga bangsa. 

    “Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” katanya.

  • Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo, MPR: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo, MPR: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian amnesti dan abolisi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto adalah hak prerogatif yang dijamin UUD 1945.

    Muzani berkata demikian kala merespons soal Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    “Ya itu adalah hak prerogatif presiden seperti yang dijamin UUD 1945 sebagai Kepala Negara,” tuturnya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Muzani yakin bahwa Prabowo pastinya memiliki pertimbangan yang matang untuk memberikan amnesti ke Hasto dan abolisi ke Tom Lembong. MPR, katanya, menyambut baik keputusan Prabowo itu.

    “Saya kira presiden telah melalui pertimbangan yang matang tentang hal itu, dan ini saya kira kita sambut baik sebagai bagian dari upaya untuk meneguhkan, persatuan, kebersamaan, dan kegotongroyongan,” ucap dia.

    Sementara itu di sisi DPR, Ketua Komisi III Habiburokhman menilai keputusan Prabowo adalah hal yang tepat. Menurutnya juga, keputusan itu sudah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia.

    Selain itu, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa Prabowo tidak mengintervensi aparat penegak hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi. Prabowo dianggap menyelesaikan persoalan hukum dan politik dengan cara konstitusional. 

    “Terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, kami memaknai bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum, tetapi mengambil alih penyelesaian persoalan hukum maupun politik dengan cara konstitusional,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/8/2025).

  • Viral Pengibaran Bendera One Piece, Ini Reaksi Ketua MPR

    Viral Pengibaran Bendera One Piece, Ini Reaksi Ketua MPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menganggap gerakan pengibaran bendera anime bajak laut One Piece pada Hari Kemerdekaan RI adalah salah satu bentuk ekspresi kreativitas.

    Muzani yakin bahwa sebenarnya dalam hati rakyat Indonesia tetaplah semangat Bendera Merah Putih.

    “Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Lebih lanjut, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra ini menuturkan bahwa semangat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena Indonesia sudah berusia 80 tahun. 

    “Dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera,” ucapnya.

    Kala ditanyai soal informasi polisi akan menindak tegas warga yang hanya mengibarkan bendera One Piece pada momen peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI, Muzani merespons bahwa itu adalah bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap Bendera Merah Putih.

    “Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun. Saya meyakini itu,” tegas dia.

    Baru-baru ini ramai fenomena mengibarkan bendera dari anime One Piece, yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Pengibaran bendera One Piece ini viral di media sosial dan mulai diikuti oleh banyak orang. 

    Bendera tersebut berwarna hitam dengan logo tengkorak di tengahnya. Di media sosial pun bertebaran foto hingga video yang memperlihatkan masyarakat mengibarkan bendera One Piece di depan rumah hingga di kendaraan pribadi mereka.

    Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengingatkan adanya upaya sistematis yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Kami juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan, memang ada upaya-upaya ya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dasco dikutip dari Antara, Jumat (1/8/2025).

  • Ketua MPR: Masyarakat pasti hatinya “merah putih”

    Ketua MPR: Masyarakat pasti hatinya “merah putih”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meyakini bahwa masyarakat Indonesia memiliki hati yang “merah putih” atau berjiwa nasionalisme dan cinta tanah air.

    Hal itu disampaikan Muzani untuk merespons adanya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

    “Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi, dan inovasi. Pasti hatinya adalah ‘merah putih’, semangatnya ‘merah putih’,” kata dia saat ditemui di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu.

    Muzani mengatakan HUT Ke-80 RI merupakan hari yang sangat penting dalam perjalanan sebuah bangsa.

    Dirinya meyakini bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat nasionalisme untuk mengibarkan bendera Merah Putih dalam rangka menunjukkan rasa syukur atas usia baru tanah air.

    “Kami percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, dan mensyukuri atas kemerdekaan itu,” katanya.

    Ketua MPR RI itu pun mengajak masyarakat untuk merenungi kembali perjuangan bapak pendiri bangsa dengan mengibarkan bendera Merah Putih.

    “Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada Merah Putih tidak akan tertukar dengan apa pun. Saya meyakini itu,” ujarnya menegaskan.

    Belakangan ini diramaikan dengan pemberitaan dari berbagai daerah yang mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.

    Adapun One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

    Setahun kemudian, manga itu lantas diadaptasi menjadi serial animasi video dan tayang sampai sekarang. Kisah One Piece tidak hanya tentang pencarian harta karun, tetapi juga tentang impian dan kebebasan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi-Ulama Mesra di Haul Ponpes Buntet Cirebon

    Polisi-Ulama Mesra di Haul Ponpes Buntet Cirebon

    Liputan6.com, Cirebon – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Haul Al-Marhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet, Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (2/8/2025). Listyo berharap, kegiatan keumatan ini bisa semakin memperkokoh sinergisitas antara ulama dan umaro.

    “Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan, doa, dan rasa syukur atas jasa para sesepuh dan warga Buntet Pesantren yang telah wafat, serta sebagai sarana memperkokoh nilai-nilai keislaman, kebudayaan pesantren, dan semangat kebersamaan,” kata Listyo Sigit.

    Dirinya menambahkan, pererat sinergisitas antara ulama dan umaro perlu dilakukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. 

    Listyo menyampaikan, ada peran yang sama antara Polisi dan ulama yaitu saling melengkapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Karenanya, dia memohon doa dan mendukung kerja-kerja kepolisian.

    “Kami memohon doa mengajak seluruh kiai, ustaz, ulama, santriwan dan santriwati, untuk mendukung setiap langkah dan upaya Polri dalam menyukseskan program pemerintah demi mewujudkan Visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’,” kata Listyo.

    Sebagai infromasi, haul diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubbanul Wathon, sambutan para kiai, hingga pimpinan lembaga dan organisasi. 

    Diketahui, Haul digelar di Ponpes Buntet pada Sabtu (2/8/2025), dipimpin oleh KH Adib Rofi’uddin Izza. Turut hadir yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Wamennaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, para kiai, sesepuh dan warga Pondok Buntet. 

    Haul Dewan Sepuh Pondok Buntet Pesantren terdiri dari KH Adib Rofi’udin Izza, KH Amirudin Abkari, KH Tajudin Zein, KH Subhi Muta’ad, KH Ahmad Mursyidin, KH Hasanudin Kriyani. 

    Turut hadir membersamai Kapolri, pejabat utama Mabes Polri yang hadir yakni Irwasum Komjen Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Komjen Syahardiantono, Kadivpropam Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Irjen Sandi Nugroho, Kapusdokkes Irjen Asep Hendradiana, serta Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri.

    Reporter: Ditto Radityo

  • Politik sepekan, Prabowo terima PM Anwar hingga soal bendera One Piece

    Politik sepekan, Prabowo terima PM Anwar hingga soal bendera One Piece

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA selama sepekan. Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo terima PM Anwar di Istana untuk Konsultasi Tahunan

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia.

    Presiden Prabowo menyambut langsung PM Anwar Ibrahim. Setelah bersalaman dan menyapa awak media yang tengah meliput, kedua pemimpin berjalan bersama memasuki Istana Merdeka.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai libur tambahan

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    “Banyak hadiah di bulan kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo tunjuk Sugiono gantikan Muzani sebagai Sekjen Gerindra

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra periode 2025-2030 untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Muzani di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” tulis Muzani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ahmadmuzani2.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali

    Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP.

    “Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Menko Polkam respon narasi pengibaran bendera bajak laut “One Piece”

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan merespon soal beredarnya narasi pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece jelang HUT Ke-80 RI.

    Menurut Budi Gunawan, gerakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera merah putih.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri Haul Ponpes Buntet, Kapolri: Polri dan ulama saling melengkapi

    Hadiri Haul Ponpes Buntet, Kapolri: Polri dan ulama saling melengkapi

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Polri dan ulama saling melengkapi dan Haul Al-Marhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet di Cirebon, Jawa Barat, semakin memperkokoh sinergitas antara ulama dan umaro.

    “Polri dan ulama memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Kapolri yang menghadiri Haul Ponpes Buntet mengatakan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkokoh nilai-nilai keislaman, kebudayaan pesantren, dan semangat kebersamaan dalam mempererat sinergisitas antara ulama dan umaro guna mewujudkan bangsa Indonesia yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur.

    Haul digelar di Ponpes Buntet dipimpin oleh KH Adib Rofi’uddin Izza. Turut hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Wamennaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, para kiai, sesepuh dan warga Pondok Buntet.

    Sementara itu, pejabat utama Mabes Polri yang hadir yakni Irwasum Komjen Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Komjen Syahardiantono, Kadivpropam Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Irjen Sandi Nugroho, Kapusdokkes Irjen Asep Hendradiana, serta Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri.

    “Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan, doa, dan rasa syukur atas jasa para sesepuh dan warga Buntet Pesantren yang telah wafat, ” kata Kapolri.

    Acara haul diisi dengan pembacaan ayat suci Al Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubbanul Wathon, selain ada sambutan para kiai, hingga pimpinan lembaga dan organisasi. Kapolri menilai ada peran yang sama antara Polri dan ulama.

    Kapolri memohon doa dan mengajak seluruh kiai, ustaz, ulama, santri dan santriwati untuk mendukung setiap langkah dan upaya Polri dalam menyukseskan program pemerintah demi mewujudkan visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.