Xcloud.id

Tag: Ahmad Luthfi

  • Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

    “Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

    “Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    “Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

    Respons Gubernur Jateng soal Warga Desak Bupati Pati Sudewo Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi desakan masyarakat agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, dengan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025). 

    “Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD [Pati],” kata Ahmad Luthfi dilansir dari Antara, Rabu (13/8/2025). 

    Menurut dia, mekanisme mundurnya kepala daerah sudah ada mekanisme yang mengaturnya, termasuk melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Mantan Polisi tersebut menghargai masyarakat terkait tuntutan tersebut karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara.

    “Saya imbau, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur undang-undang, tetapi itu tidak bersifat absolut,” katanya.

    Artinya, kata dia, tidak boleh dilakukan secara anarkis. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu kepentingan umum, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Di sisi lain, Luthfi juga mewanti-wanti kepada Bupati Pati dan jajaran Muspida untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan menjaga situasi tetap kondusif.

    “Karena salah satu faktor indikasi investasi adalah situasi kondusif. Dan saya yakin kita mampu, karena Jawa Tengah adalah tepo silo, gotong-royong kita cukup tinggi,” katanya.

    Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jateng, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan

    Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepatnya di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu..

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Namun, ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

    Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dus di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Bahkan, donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dus ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

    Pada akhirnya, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, diwarnai dengan pelemparan kepada petugas, dan disambut dengan gas air mata sehingga terpaksa dibubarkan.

  • Warganet Ramai Suarakan Dukungan Demo Besar di Pati

    Warganet Ramai Suarakan Dukungan Demo Besar di Pati

    Jakarta –

    Dukungan terhadap aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus mengalir di media sosial. Tagar #Pati hingga #PatiMembara ramai digaungkan warganet sebagai bentuk solidaritas atas protes warga terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang dikeluarkan Bupati Pati, Sudewo.

    Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, amarah warga belum mereda. Mereka tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya, menilai gaya kepemimpinannya arogan dan minim empati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pun mengumumkan rencana demo besar pada 13 Agustus 2025, dengan estimasi massa mencapai puluhan ribu orang.

    Revolusi dimulai dari Pati

    Aksi 13 Agustus 2025 diprediksi menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Pati, dengan massa diperkirakan mencapai 50.000 orang. Warga menegaskan bahwa demo akan dilakukan secara damai, tanpa tindakan anarkis.

    Di media sosial ramai dukungan dengan beragam bentuk ekspresi kreatif. Salah satunya “Revolusi dimulai dari Pati” yang menyerukan keadilan dan kepemimpinan yang lebih berpihak kepada rakyat.

    “Revolusi dimulai dari Pati! Kami bukan hanya menolak pajak, tapi menuntut pemimpin yang mendengar rakyat,” tulis akun @neVerAl0nely__ di X.

    “Revolusi berawal dari Pati. Rakyat Pati VS Bupati Pati. Hal ini menjadi bukti bahwa jika Rakyat Kompak Bersatu, maka Pemimpin Dzolim akan runtuh, kebijakan dzolim akan musnah. Tunjukan kedaulatan ada di tangan Rakyat. Selamat berjuang Rakyat Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025,” tulis @Nurulygkaukenal.

    “Dari pati kita belajar arti sebenar benarnya dari UUD 1956 pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” @anugrahrizky_1.

    Latar Belakang Aksi

    Demo di Pati Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

    Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% diumumkan Sudewo usai rapat intensifikasi pajak pada Mei 2025. Menurutnya, kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan di angka Rp29 miliar selama 14 tahun, guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, warga menilai kenaikan ini tidak manusiawi, terutama di tengah kesulitan ekonomi pasca pandemi. Petani, pelaku UMKM, hingga pensiunan PNS menyuarakan kekecewaan mereka.

    Reaksi keras muncul di media sosial, dengan postingan sindiran, meme, dan video protes membanjiri platform seperti TikTok dan Instagram. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan mendirikan posko donasi di Alun-alun Pati untuk mendukung aksi demonstrasi.

    Namun, ketegangan meningkat saat Satpol PP menyita logistik donasi pada 5 Agustus 2025, yang dianggap warga sebagai upaya pembungkaman aspirasi. Insiden ini memicu kericuhan, dengan warga mendatangi kantor Satpol PP menuntut pengembalian barang.

    Puncak kemarahan warga dipicu oleh pernyataan Sudewo yang dianggap arogan. Dalam video yang viral di TikTok (@chanlinaaa00), Sudewo menantang warga Pati yang menolak kebijakan untuk mengerahkan 50.000 demonstran. “Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan dikerahkan, saya tidak akan gentar,” ujarnya. Pernyataan ini memicu persepsi bahwa Sudewo tidak mendengarkan aspirasi rakyat, memperkeruh situasi, dan memicu tagar #PatiMencekik di media sosial.

    Meski Sudewo kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menantang warga, warganet tetap mengkritik gaya komunikasinya yang dinilai kurang empatik. “Mosok yo saya menantang rakyat saya?” ujarnya dalam klarifikasi di akun X @jateng_twit. Namun, klarifikasi ini tidak meredam amarah warga, yang tetap menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran dirinya.

    Menanggapi tekanan publik, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 dan menjanjikan pengembalian dana bagi warga yang telah membayar dengan tarif baru. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga memerintahkan evaluasi kebijakan tersebut, menegaskan bahwa kenaikan pajak harus sesuai kemampuan warga dan didahului sosialisasi.

    Namun, pembatalan ini tidak cukup meredam kemarahan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dipimpin koordinator Supriyono, bersikeras menggelar demo pada 13 Agustus 2025, menuntut Sudewo mundur karena dianggap minim pengalaman kepemimpinan dan arogan. Spanduk-spanduk berisi desakan pelengseran Sudewo bermunculan.

    Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi demonstrasi tetap digelar dengan target utama menuntut Sudewo mundur. Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menyatakan ketidakpercayaan terhadap pernyataan Sudewo yang dianggap penuh kebohongan. “Kami tidak percaya omongannya. Dia bilang 14 tahun tidak ada kenaikan pajak, padahal tahun 2022 sudah naik 20 persen,” ujar Teguh dikutip deri detiknews. Selain itu, warga menilai sikap Sudewo arogan dan tidak peka terhadap kondisi rakyat.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur: Saya Dipilih Secara Demokratis”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

    Ahmad Luthfi Buka Suara Soal Polemik Bupati Pati Naikkan PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi akhirnya angkat suara soal polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% yang dilakukan oleh Bupati Pati.

    Menurutnya, kenaikan pajak boleh saja asal tidak membebani rakyat.

    “Kenaikan itu boleh-boleh saja, namun besarannya tidak boleh membebani masyarakat,” kata Ahmad Luthfi, di Purworejo, Kamis (7/8), dikutip dari Antaranews. 

    Ia pun menginstruksikan kepada Bupati Pati untuk melakukan kajian komprehensif, yang bisa melibatkan pihak ketiga seperti universitas.

    Kemudian instruksi yang ketiga, kenaikan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat Pati.

    Ketiga, hasil kajian kenaikan itu tidak boleh membebani perekonomian masyarakat.

    “Prinsip, tidak boleh membebani dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Lakukan kajian yang komprehensif,” katanya pula.

    Ia juga meminta Bupati Pati membuka ruang-ruang publik dalam pembahasannya. Dengan komunikasi itu, maka pemerintah kabupaten akan mendapatkan masukan yang komprehensif.

    Akhirnya, keputusan yang diambil akan menjadi win-win solution dan bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun warganya.

    “Buka ruang-ruang publik dan lakukan sosialisasi. Tangkap aspirasi publik. Sehingga pembangunan wilayah ke depannya bisa berkesinambungan,” katanya lagi.

    Ahmad Luthfi mengatakan bahwa aturan yang saat ini memberatkan masyarakat, maka bisa direvisi. Revisi pun harus segera dilakukan agar tak membuat masyarakat was-was.

    “Lakukan sosialisasi dengan tepat, agar bisa dipahami masyarakat. Prinsip, kebijakan yang diambil tidak boleh membebani masyarakat,” katanya pula.

  • Babak Baru Polemik PBB Pati: Bupati Minta Maaf dan Turunkan PBB 250 Persen Regional 8 Agustus 2025

    Babak Baru Polemik PBB Pati: Bupati Minta Maaf dan Turunkan PBB 250 Persen Regional 8 Agustus 2025

    Babak Baru Polemik PBB Pati: Bupati Minta Maaf dan Turunkan PBB 250 Persen
    Editor
    PATI, KOMPAS.com –
     Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati mencapai babak baru.
    Bupati Pati, Sudewo, akhirnya mengabulkan tuntutan utama warga dengan menegaskan akan menurunkan tarif PBB yang mencapai 250 persen, sebuah keputusan yang diambil di tengah tekanan dari berbagai arah dan rencana demonstrasi besar yang masih menanti.
    Berikut adalah rangkuman perjalanan polemik PBB Pati, dari awal mula kemarahan warga, bupati minta maaf, hingga keputusan bupati untuk mengakomodir tuntutan.
    Semua bermula dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Kebijakan ini memicu kemarahan publik yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
    Mereka menggalang dukungan logistik secara masif di depan gerbang Kantor Bupati Pati dan berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.
    Koordinator Lapangan, Supriyono, menyebut aksi ini sebagai respons atas kebijakan yang mencekik dan sebagai jawaban atas pernyataan bupati yang dianggap menantang.
    “Massa lebih dari 50.000 sesuai tantangan Bupati Pati Sudewo. InshaAllah baik-baik demonstrasinya, dilarang merusak fasilitas umum dan sebagainya,” kata Supriyono.

    Meski Bupati Sudewo sempat meminta maaf dan berjanji akan mengkaji ulang kebijakannya, hal itu tidak menyurutkan niat massa. Sebaliknya, tuntutan mereka justru bertambah dan meluas.
    Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi akan tetap berjalan, tidak hanya untuk membatalkan kenaikan PBB, tetapi juga untuk melengserkan Bupati Sudewo dari jabatannya.
    “Pernyataan Pak Sudewo tadi pagi (meminta maaf) tidak mengendorkan semangat kawan-kawan. Kita kita tetap berdemonstrasi. Karena selain tuntutan turunkan pajak PBB kita juga menuntut Sudewo dilengserkan, karena sudah tidak layak memimpin Pati,” tegas Supriyono.
    Kegaduhan di Pati sampai ke telinga pimpinan daerah yang lebih tinggi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun tangan dan memberikan tiga instruksi tegas kepada Bupati Pati.
    Gubernur meminta Pemkab Pati melakukan kajian komprehensif, membuka ruang dialog, dan memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat.
    “Prinsip, tidak boleh membebani dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Lakukan kajian yang komprehensif,” kata Ahmad Luthfi, Kamis (7/8/2025).
    Selain gubernur, arahan untuk menurunkan PBB juga datang dari Menteri Dalam Negeri, yang kemudian menjadi salah satu dasar Bupati Sudewo dalam mengambil keputusan final.
    Di tengah tekanan yang menguat, Bupati Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan komprehensif. Ia meminta maaf atas kericuhan saat penertiban donasi oleh Satpol PP, yang ia sebut hanya bertujuan memindahkan logistik demi kelancaran acara kirab.
    Sudewo juga secara khusus meluruskan pernyataannya yang dianggap menantang rakyat.
    “Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu,” kata Sudewo.
    Puncak dari rentetan peristiwa ini terjadi pada Kamis (7/8/2025) sore. Usai mengikuti acara kirab Hari Jadi Kabupaten Pati, Bupati Sudewo secara resmi mengumumkan keputusannya.
    Ia menyatakan akan mengakomodir tuntutan warga dan menurunkan kembali tarif PBB yang mengalami kenaikan hingga 250 persen, sesuai arahan dari atasan dan desakan dari masyarakat.
    “Bapak Ibu sekalian warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan. Terkait dengan kenaikan pajak yang sampai dengan 250 persen sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk diturunkan dan itu juga sesuai dengan tuntutan warga Kabupaten Pati,” kata Sudewo.
    “Maka pada kali ini saya memberikan satu informasi penegasan bahwa yang kenaikan PBB-nya sampai 250 persen saya nyatakan saya akomodir untuk diturunkan,” pungkasnya.
    SUMBER: KOMPAS.com
     
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi ingin pencak silat masuk kurikulum sekolah di Jawa Tengah 

    Ahmad Luthfi ingin pencak silat masuk kurikulum sekolah di Jawa Tengah 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Ahmad Luthfi ingin pencak silat masuk kurikulum sekolah di Jawa Tengah 
    Olahraga   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginginkan olahraga pencak silat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, baik dalam materi mata pelajaran maupun ekstrakurikuler.

    Sebab, seni bela diri asal Indonesia ini merupakan warisan budaya, memiliki nilai historis, serta sebagai salah satu pembangun karakter anak bangsa.

    “Mewakili Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan kita, mulai besok perintah lisan saya: segera seluruh SMA harus punya materi pencak silat,” kata Luthfi saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Tengah di Ballroom Poncowati, Hotel Patra, Kota Semarang, Sabtu, 2 Agustus 2025.

    Oleh karenanya, pengurus IPSI Jawa Tengah diminta membuat kisi-kisi atau roadmap yang nanti akan ditempelkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Roadmap itu meliputi teknik, pakaian, materi, sekolah, dan cara pengajaran.

    “Kalau bisa besok langsung rapat bareng. Tinggal nanti IPSI segera merapat ke Dinas Pendidikan,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (4/8). 

    Dalam mendukung pengembangan pencak silat, Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan sejumlah alternatif lahan untuk membuat padepokan silat berstandar nasional maupun internasional. Alternatif itu sudah diberikan kepada Pengurus IPSI Jateng dan tinggal menunggu lokasi mana yang dipilih.

    “Padepokan sudah kami siapkan beberapa alternatif lahan, tinggal IPSI memilih, luasnya minimal 1 hektare,” ujarnya

    Luthfi menjelaskan, hubungan antara pencak silat, terutama IPSI sangat erat dengan Jawa Tengah. Sebab, saat Gubernur Jawa Tengah masih dijabat oleh Wongsonegoro, juga merangkap sebagai ketua IPSI. 

    Ikatan kuat tersebut, lanjut dia, tentu harus diikuti dengan prestasi dari para atlet pencak silat Jawa Tengah. Juga bagaimana masyarakat secara umum dapat mengenal pencak silat sebagai cabang yang memiliki nilai-nilai budaya luhur. 

    Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IPSI, Sugiono mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah yang akan memasukkan pencak silat dalam kurikulum sekolah. Juga perhatian Pemprov Jateng untuk memfasilitasi pendirian padepokan berskala internasional.

    Menurut dia, hadirnya pencak silat di sekolah-sekolah di Jawa Tengah bisa menjadi media untuk meningkatkan kekuatan mental, meningkatkan karakter, meningkatkan budi pekerti dari generasi-generasi muda.

    “Pak Gubernur tadi perintahnya sudah sangat jelas: menjadikan pencak silat bagian dari pelajaran di SMA.  Saya harapkan juga nanti ini bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar di nasional,” kata dia.

    Ketua Pengprov IPSI Jateng, Harry Nuryanto, mengatakan usulan Gubernur Ahmad Luthfi sangat bagus dengan memasukkan kurikulum pencak silat di sekolah-sekolah. IPSI Jateng akan segera menindaklanjuti hal itu dengan membuat roadmap yang dimusyawarahkan dengan seluruh padepokan pencak silat di Jawa Tengah.

    “Memang kita harus nguri-uri budaya kita. Pencak silat ini merupakan warisan budaya, saya harap ini bisa dimengerti dan dikenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap melalui Gubernur tadi, bisa dimasukkan di dalam ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah. Kita segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bertemu PT Danareksa, Ahmad Luthfi Tawarkan Investasi Agroindustri di Jateng Bagian Selatan Regional 1 Agustus 2025

    Bertemu PT Danareksa, Ahmad Luthfi Tawarkan Investasi Agroindustri di Jateng Bagian Selatan Regional 1 Agustus 2025

    Bertemu PT Danareksa, Ahmad Luthfi Tawarkan Investasi Agroindustri di Jateng Bagian Selatan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
    Ahmad Luthfi
    menawarkan peluang investasi untuk agroindustri di
    Jateng bagian selatan
    . 
    “Jateng itu baru ada delapan kawasan industri. Wilayah selatan ini perlu digarap,” katanya saat menerima audiensi dari direksi PT
    Danareksa
    di ruang kerjanya, Jumat (1/8/2025), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
    Luthfi menilai, wilayah Jateng bagian selatan berpotensial untuk menjadi tempat pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hingga kelautan.
    Dia menyebutkan, komoditas yang bisa dieksplorasi di wilayah Jateng selatan, di antaranya kelapa, kakao, perikanan, hingga garam. Salah satu komoditas yang sudah digarap di Kabupaten Cilacap adalah ikan sidat.
    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menambahkan, konsentrasi pengembangan di wilayah Selatan diperlukan. 
    Pasalnya, kata dia, Jateng bagian utara dinilai sudah cukup maju karena ada Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
    “Kami mendorong pertumbuhan di selatan agar pertumbuhan dari awal itu bagus. Maka, basisnya adalah agroindustri,” jelasnya. 
    Sujarwanto mengatakan, Jateng bagian selatan memiliki potensi perikanan dan perkebunan, seperti kakao, kopi. 
    “Semoga potensi ekonomi di Jateng dari wilayah selatan juga bisa ikut tumbuh,” ungkapnya. 
    Direktur Utama PT Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi menyambut positif ide dan inisiatif pengembangan kawasan industri di Jateng bagian selatan.
    “Nanti kami juga akan eksplorasi lebih jauh apa yang bisa dikembangkan. Mungkin salah satu idenya tadi yang dibahas terkait dengan agroindustri yang ada di sana,” ucapnya.
    Yadi menegaskan, ide yang paling dekat, yakni rencana pembangunan sistem penyedia air minum (SPAM) di Kabupaten Cilacap. Fasilitas ini untuk menyuplai kebutuhan industri di wilayah setempat.
    SPAM, kata dia, menjadi esensial dalam pengembangan kawasan industri karena kebutuhan dasar industri salah satunya yakni air baku.
    “Ada inisiatif dari kami untuk mengembangkan SPAM yang ada di Cilacap. Itu bisa jadi cikal bakal untuk kita bisa mengembangkan kawasan industri di sana,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jateng tawarkan investasi agroindustri wilayah bagian selatan

    Gubernur Jateng tawarkan investasi agroindustri wilayah bagian selatan

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menawarkan peluang investasi untuk sektor agroindustri di Jateng bagian selatan yang dinilai potensial untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hingga kelautan.

    “Jateng itu baru ada delapan kawasan industri. Wilayah selatan ini perlu digarap,” katanya, saat menerima audiensi dari jajaran direksi PT Danareksa, di Semarang, Jumat.

    Menurut dia, komoditas yang bisa dieksplorasi di wilayah Jateng selatan, di antaranya kelapa, kakao, perikanan, hingga garam, dan salah satu komoditas yang sudah digarap di Kabupaten Cilacap adalah ikan sidat.

    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan perlunya konsentrasi pengembangan di wilayah selatan.

    Sebab, kata dia, di Jateng bagian utara dinilai sudah cukup maju karena ada Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

    “Kami mendorong pertumbuhan di selatan. Agar pertumbuhan dari awal itu bagus, maka basisnya adalah agroindustri. Di sana saja ada ikan, ada hasil kebun seperti kakao, kopi, kemudian perikanan ya, dan itu menjadi potensi di selatan,” katanya.

    Dengan begitu, ia berharap potensi ekonomi di Jateng dari wilayah selatan juga bisa ikut tumbuh.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyambut positif ide dan inisiatif pengembangan kawasan industri di Jateng bagian selatan.

    “Nanti kami juga akan eksplorasi lebih jauh apa yang bisa dikembangkan. Mungkin salah satu idenya tadi yang dibahas terkait dengan agroindustri yang ada di sana,” katanya.

    Ia menjelaskan ide yang paling dekat yakni rencana pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kabupaten Cilacap untuk menyuplai kebutuhan industri di wilayah setempat.

    SPAM, kata dia, menjadi esensial dalam pengembangan kawasan industri karena kebutuhan dasar industri, salah satunya yakni air baku.

    “Ada inisiatif dari kami untuk mengembangkan SPAM yang ada di Cilacap. Itu bisa jadi cikal bakal untuk kita bisa mengembangkan kawasan industri di sana,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melalui CJIBF 2025, Jateng janjikan kemudahan dan keamanan investasi

    Melalui CJIBF 2025, Jateng janjikan kemudahan dan keamanan investasi

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Melalui CJIBF 2025, Jateng janjikan kemudahan dan keamanan investasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 15:22 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjanjikan kemudahan dan keamanan investasi di wilayahnya kepada para investor. 

    Hal itu disampaikan di hadapan perwakilan kedutaan dari 10 negara dan puluhan calon investor dalam acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025 di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025.

    Luthfi memaparkan,  beragam keuntungan  menanamkan modal di Jawa Tengah. Tak hanya garansi kemudahan soal perizinan, tapi jaminan keamanan dan keuntungan finansial juga di depan mata. Alasanya, Jawa Tengah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah serta kompetitif maupun sumber daya alam yang bisa digarap. 

    “Tenaga kerja yang sudah terampil dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Mereka dilatih BLK (Balai Latihan Kerja). Sumber daya alam juga banyak dan bisa dikembangkan,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (29/7). 

    Luthfi menerangkan, model perizinan usaha di Jateng adalah one gate system atau satu pintu. Sehingga tidak ribet dan efisien dari sisi waktu. 

    Adapun untuk jaminan keamanan, lanjut dia, tak ada premanisme yang mengganggu investasi. Nafas masyarakat Jawa Tengah adalah tepo seliro atau saling hormat-menghormati. Sehingga para pengusaha bisa fokus pada urusan produksi.

    Keuntungan selanjutnya adalah biaya investasi yang tidak mesti harus nominal besar.  Luthfi mengatakan bahwa investasi di Jateng menyasar padat karya, sehingga akan sama-sama menguntungkan. Bagi investor akan mendapatkan tenaga kerja terampil dan masyarakat bisa mendapatkan peluang kerja.

    Berbagai program keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dorong untuk meningkatkan kesejahteraan buruh diantaranya: fasilitas daycare, koperasi buruh dan subsidi transportasi umum.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menawarkan 15 proyek  kepada calon investor, antara lain pembangunan PLTM Banjaran dan Logawa ( Banyumas), pengembangan PLTP Candi Umbul Telomoyo – Geo Dipa Energy, Proyek Geothermal dan Pengambilan Mineral – Geo Dipa Energy, Proyek Geothermal lainnya – Geo Dipa Energy, Pengolahan Sampah menjadi RDF (Kabupaten Grobogan), Kawasan Khusus Perikanan Terpadu (Kabupaten Cilacap – Blue Economy), Industri Udang Vaname Terpadu (Kabupaten Cilacap).

    Adapula Industri Perikanan Terpadu (Kabupaten Pati), Pengolahan Garam Industri (Kabupaten Jepara), Industri Mokaf (Kabupaten Banjarnegara), Industri Kelapa Terpadu (Kabupaten Cilacap), Pusat Regional Komoditas Pertanian (PRKP) dan Sub Terminal Agribisnis (Kabupaten Grobogan), Transformasi TKL Ecopark (Kota Magelang), Pengembangan Wisata Pulau Panjang (Kabupaten Jepara) dan Rumah Sakit Berbasis Green Hospital (Kabupaten Semarang).

    Kepala Administrator KEK Kendal dan KEK Industrilopolis Batang, Tjertja Karja Adil mengatakan hal senada. Rugi besar jika tak ikut berinvestasi di Jateng karena saat ini ada tren investasi masuk ke Jateng. Ada relokasi usaha dari China dan Korea masuk ke Batang dan Kendal.

    Saat ini jumlah pekaku usaha di KEK Kendal ada 128 pengusaha. Diantaranya dari China, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia. Sementara di KEK Batang ada 48 pelaku usaha.

    Sementara itu, Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno mengatakan, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dinilai maenarik oleh para investor. 

    Menurut dia, banyak potensi yang bisa dikembangkan di provinsi ini untuk meningkatkan investasinya.

    Sebagai informasi,  target Investasi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp78,33 triliun. Hingga triwulan I terealisasi Rp21,85 triliun (27,89%), terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,77 triliun (36%) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp14,08 triliun (64%). 

    Terdapat lima besar sektor realisasi investasi PMDN dan PMA yaitu industri tekstil, industri barang dan kulit alas kaki, industri karet dan plastik, industri makanan, industri perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Terdapat lima besar negara realisasi Investasi PMA yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Hongkong (RRT),  Singaputra dan Belanda.

    Sementara investasi triwulan I tahun 2025 berhasil menyerap 97.550 tenaga kerja, dengan penambahan proyek sejumlah 20.431

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jawa Tengah Tawarkan 15 Proyek Siap Investasi, dari Pangan hingga Energi Hijau – Page 3

    Jawa Tengah Tawarkan 15 Proyek Siap Investasi, dari Pangan hingga Energi Hijau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jawa Tengah menawarkan 15 proyek siap diinvestasikan, yang sudah dipetakan ke dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Sebagian besar di antaranya berasal dari sektor pangan dan energi hijau, atau energi baru terbarukan (EBT).

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan Uni Eropa agar mau menyuntikkan investasinya di proyek-proyek tersebut.

    “Saya sudah ketemu Uni Eropa pada saat di Solo. Saya tawarkan bahwa di Jawa Tengah itu mempunyai ekonomi terbarukan terkait dengan banyak kegiatan yang harus kita tawarkan,” ujarnya dalam acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk sektor pangan, Jawa Tengah memiliki 7 proyek yang siap ditawarkan. Mulai dari kawasan khusus perikanan terpadu di Kabupaten Cilacap, industri udang vaname terpadu di Kabupaten Cilacap, industri perikanan terpadu di Kabupaten Pati, pengolahan garam industri di Kabupaten Jepara, industri mokaf di Kabupaten Banjarnegara, industri kelapa terpadu di Kabupaten Cilacap, dan Pusat Regional Komoditas Pertanian (PRKP) dan Sub Terminal Agribisnis di Kabupaten Grobogan.

    Sementara sektor EBT memiliki 5 proyek siap diinvestasikan. Antara lain, pembangunan PLTM Banjaran dan Logawa di Kabupaten Banyumas, pengembangan pembangkit listrik tenaga geothermal di Candi Umbul Telomoyo, pengembangan listrik geothermal dan ekstraksi mineral di Geo Dipa Energy, proyek geothermal lainnya di Geo Dipa Energy, hingga pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Grobogan.

    Adapun tiga proyek lain yang turut ditawarkan, yakni Transformasi TKL Ecopark di Kota Magelang, pengembangan wisata Pulau Panjang di Kabupaten Jepara, dan rumah sakit berbasis green hospital di Kabupaten Semarang.