Xcloud.id

Tag: Ahmad Luthfi

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers dalam Pemerintahannya 

    Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers dalam Pemerintahannya 

    Liputan6.com, Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran pers dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menilai, keberadaan media bukan hanya sebagai penyampai informasi dan edukasi bagi publik, tetapi juga berfungsi sebagai mitra kritis yang memberi saran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

    “Insan pers kami gandeng untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta kritik konstruktif,” ujar Luthfi saat menghadiri Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu (4/10/2025) malam.

    Pemerintahan Kolaboratif Gandeng Insan Pers 

    Luthfi menuturkan, sejak awal ia menjalankan konsep collaborative government, yaitu pemerintahan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

    Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah karena setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi.

    “Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Kebebasan pers terkait hak untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi telah dijamin secara konstitusional dan diatur oleh Undang-undang di Indonesia,” jelasnya.

    Ia menambahkan, media memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui insan pers, kata Luthfi, berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami oleh publik.

    “Melalui insan pers pula, pemerintah bisa menyampaikan program, kebijakan, serta edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Apresiasi untuk PWI Pusat 

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang baru saja dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru ini mampu menjalankan amanah dengan baik serta memperkuat peran jurnalis dalam mencerdaskan bangsa.

    Sementara itu, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan, kegiatan Malam Silaturasa menjadi bagian dari rangkaian pengukuhan pengurus baru PWI. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi acara karena memiliki nilai historis tersendiri bagi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

    “Pengukuhan ini dilakukan di Monumen Pers Nasional. PWI lahir di kota ini, kita ingin napak tilas sejarah lahirnya PWI dengan semangat persatuan dan perjuangan. Apalagi hampir dua tahun terakhir PWI terbelah,” ujar Munir.

    Dukung Pembangunan dan Cerdaskan Bangsa 

    Akhmad Munir juga menekankan pentingnya peran jurnalis dalam memperkuat semangat kebersamaan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Ia berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta yang turut memfasilitasi kegiatan tersebut.

    “Terima kasih atas perhatian dari Pemprov Jateng dan Pemkot Surakarta yang membawa semangat bagi kami. PWI mendukung Gubernur Jateng dalam pembangunan di Jateng,” pungkasnya.

  • Jalan Tembongraja-Salem Brebes Rusak Parah, Pemprov Jateng Siapkan Bantuan Rp 2 Miliar Regional 2 Oktober 2025

    Jalan Tembongraja-Salem Brebes Rusak Parah, Pemprov Jateng Siapkan Bantuan Rp 2 Miliar Regional 2 Oktober 2025

    Jalan Tembongraja-Salem Brebes Rusak Parah, Pemprov Jateng Siapkan Bantuan Rp 2 Miliar
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Ruas Jalan Tembongraja–Salem Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepanjang 6,43 kilometer mengalami kondisi rusak parah.
    Padahal, jalan tersebut menjadi akses lalu lintas yang penting untuk mobilitas warga sekitar.
    Merespons keluhan warga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal mengalokasikan anggaran bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD Jateng tahun 2026 sebanyak Rp 2 miliar untuk perbaikan.
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPU-BMCK) Jateng, Hanung Triyono mengatakan rencana pendanaan untuk proyek perbaikan akan masuk anggaran tahun depan dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kabupaten, provinsi, dan CSR.
    “Panjang jalan Tembongraja–Salem ini kurang lebih 6,4 km. Jalan ini rusaknya parah dan sempat viral. Kita lakukan kolaborasi bareng-bareng. Tahun depan akan kita coba masukkan dalam Bankeu provinsi, dan sharing dengan kabupaten. Mudah-mudahan bisa sekitar Rp4 miliar, terdiri dari Rp2 miliar dari provinsi dan Rp 2 miliar dari pemerintah kabupaten,” tutur Hanung dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
    Dia menuturkan, perbaikan sebagian jalan tersebut dilakukan oleh swadaya masyarakat, Pemkab Brebes, hingga corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.
    Swadaya masyarakat sudah menyumbang Rp200 juta untuk pengerjaan, Pemkab Brebes mengalokasikan Rp500 juta untuk rigid beton dan Rp200 juta untuk pemeliharaan rutin, sementara dukungan CSR mencapai Rp130 juta untuk pengerjaan sepanjang 150 meter.
    Kepala DPU-BMCK Jateng itu turut mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau kondisi jalan desa tersebut pada, Kamis (2/10/2025).
    “Jalan ini nanti kita sambungkan pengaspalannya sampai tuntas. Mohon doa restunya agar masyarakat bisa menikmati, terutama untuk mendukung ekonomi wilayah,” ujar Luthfi.
    Mantan Kapolda Jatneg tersebut mengapresiasi elemen masyarakat yang melakukan swadaya memperbaiki sebagian jalan tersebut. Ia menekankan bahwa pola pembiayaan gotong royong seperti ini sangat diperlukan karena keterbatasan APBD.
    Lebih jauh, ia berharap model kolaborasi pendanaan ini bisa direplikasi di daerah lain, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur bisa merata dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Didapuk sebagai Dewan Pelindung Perkumpulan Padel di Jateng

    Ahmad Luthfi Didapuk sebagai Dewan Pelindung Perkumpulan Padel di Jateng

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi didapuk sebagai dewan pelindung Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Jawa Tengah periode 2025-2029. Menurut Luthfi, organisasi tersebut harus menjadi pemersatu dan menciptakan atlet-atlet padel yang profesional.

    “Saya ucapkan selamat kepada pengurus yang terbentuk, PBPI harus jadi organisasi akuntabel yang bisa melahirkan atlet profesional,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu, (1/10/2025).

    Diketahui, dalam kepengurusan organisasi yang dikukuhkan di Hotel Santika, Semarang, hari ini, Luthfi juga berpesan agar PBPI Jateng segera berkoordinasi dengan KONI. Ia bahkan mengingatkan agar organisasi tidak hanya berhenti sebagai formalitas, tetapi mampu menyelenggarakan kompetisi padel di berbagai daerah di Jateng.

    “Jadi padel tidak hanya primadona orang-orang tertentu, tetapi bisa untuk semua,” ujarnya.

    Di sisi lalin, Ketua PBPI Jawa Tengah, Arganto Cahyo Wibowo Pangarso memaparkan bahwa perkembangan padel di Jawa Tengah sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan fasilitas lapangan padel yang kini tidak hanya ada di kota besar seperti Kota Semarang, tetapi juga menyebar ke Kendal, Pekalongan, Kudus, hingga Karanganyar.

    “Masih banyak lagi yang dalam tahap pembangunan. Artinya, perkembangan padel di Jateng sangat signifikan,” ucap Arganto.

    Arganto menambahkan, PBPI Jateng akan menjadi wadah untuk melahirkan banyak atlet yang menghasilkan prestasi, salah satunya dengan menyiapkan agenda kompetisi bergengsi.

    “Akan ada turnamen dengan model series. Kami juga siap menggelar turnamen Padel merebutkan Piala Gubernur. Kami harap kolaborasi dengan pemerintah, pengusaha, dan komunitas terus berjalan, agar PBPI Jateng bisa berprestasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita menyebut, Jawa Tengah memiliki atlet muda potensial yang perlu didorong.

    “Kuncinya ada di U-17. Maka ini harus disosialisasikan agar regenerasi atlet berjalan,” ujarnya.

    Dengan itu, alih-alih sekadar olahraga rekreasi, dia menegaskan bahwa padel bisa memupuk prestasi bagi para pemainnya.

    “Olahraga ini bukan hanya for fun (untuk senang-senang), tapi bisa jadi prestasi yang membanggakan. PBPI Pusat sudah mengirim timnas Padel ke Asia Cup,” kata dia.

    (prf/ega)

  • 6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
    Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
    Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
    Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
    Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
    Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
    MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
    Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
    “Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
    Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
    Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
    Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
    Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
    Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
    Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
    Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
    Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
    Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GIIAS Kembali Digelar Akhir September di Kota Semarang, 50 Merk Kendaraan Bakal Ikuti Pameran Regional 16 September 2025

    GIIAS Kembali Digelar Akhir September di Kota Semarang, 50 Merk Kendaraan Bakal Ikuti Pameran Regional 16 September 2025

    GIIAS Kembali Digelar Akhir September di Kota Semarang, 50 Merk Kendaraan Bakal Ikuti Pameran
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akan menggelar pameran otomotif bertajuk Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 24-28 September 2025.
    Sebanyak 50 merek kendaraan dipastikan akan berpartisipasi dalam event ini.
    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang pada Selasa, 16 September 2025.
    “Rencananya, pameran GIIAS The Series untuk Semarang dibuka pada tanggal 24 September 2025. Tadi kami menyampaikan kepada Gubernur. Beliau menerima, mendukung, dan bersedia untuk hadir. Ini sangat penting bagi pengusaha,” kata Kukuh dalam keterangan tertulis.
    Kukuh menjelaskan bahwa pameran ini akan menampilkan beragam jenis kendaraan, mulai dari mobil penumpang, sepeda motor, hingga produk otomotif konvensional dan listrik.
    Dia juga mencatat bahwa saat ini penjualan produk otomotif secara nasional mengalami tren penurunan.
    ‘Namun, Kukuh optimis bahwa tren penjualan akan meningkat setelah pelaksanaan GIIAS di Jakarta.
    “Saya harap peningkatan ini terus berlanjut sampai akhir tahun 2025 dengan gelaran GIIAS di Semarang,” tambahnya.
    Data dari Gaikindo menunjukkan bahwa pada Juli hingga Agustus 2025, tingkat penjualan secara grosir (wholesales) naik 1,5 persen, sedangkan penjualan secara retail meningkat 5,7 persen.

    Namun, secara tahunan, penjualan grosir mengalami penurunan sebesar 10,6 persen dan penjualan retail menurun 10,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.
    “Melalui pameran ini, mudah-mudahan menjadi pemicu bangkitnya kembali industri otomotif Indonesia, termasuk di Jawa Tengah,” lanjut Kukuh.
    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga berharap bahwa kegiatan pameran GIIAS di Kota Semarang dapat menggerakkan perekonomian serta mendukung daya dorong angkutan logistik di Jawa Tengah.
    “Infrastruktur sudah tersedia, seperti sarana jalan dan lainnya. Tinggal mempertemukan wirausaha dengan perusahaan (produsen) transportasi, khususnya untuk logistik (barang dan orang),” kata Luthfi.
    Sebelumnya, Pemprov Jateng telah menggelar pameran Government Auto Show (GAS) 2025 yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai merek otomotif besar dan mengundang ribuan pengunjung.
    Gubernur Luthfi mengungkapkan pentingnya kegiatan semacam ini untuk mempertemukan produsen moda transportasi dengan pengusaha dan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menggelar inspeksi dan pemantauan situasi kondusif wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

    “Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain untuk memastikan situasi kondusif kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan Mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali siskamling dan pos ronda di RT/RW untuk menjaga trantibumlinmas” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rakor menyampaikan bahwa Gubernur beserta 39 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam siskamling dalam rangka menjaga trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah.

    “Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong royong dalam menjaga stabilitas dan situasi kondusif wilayah,” kata Luthfi.

    Dalam Rakor turut pula dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat situasi kondusif daerah, yakni adanya peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan satlinmas dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun karang taruna.

    “Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan situasi kondusif daerah. Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan Mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sampel titik awal pemantauan ini,” kata Safrizal.

    Sebagai informasi, situasi kondusif dan stabilitas daerah merupakan kunci bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum.

    “Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerahnya, apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trennya positif dan berada di atas rata-rata nasional. Mari bersama jaga Jawa Tengah demi keberlangsungan iklim investasi yang positif sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Putri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menjadi kandidat terkuat sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah (Jateng).

    Itu jika mengacu hasil penjaringan yang dilakukan PDIP Jateng mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten. Nama Pinka Hapsari-sapaan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari paling banyak mendapat dukungan kader partai tersebut.

    Diketahui, ada sejumlah nama yang muncul sebagai calon Ketua DPD PDIP Jateng dari hasil penjaringan pada tiap tingkatan. Selain Pinka, nama mantan Panglima TNI, Andika Perkasa juga menjadi salah satu yang diinginkan kader.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Sumanto menjelaskan mekanisme penjaringan dimulai dari pengurus anak cabang yang mengusulkan dua nama, lalu ditambah satu usulan dari DPC.

    Nantinya, tiap wilayah mengajukan tiga kandidat. Sementara syarat pencalonan minimal tujuh tahun menjadi kader partai.

    “Nama-nama yang muncul di antaranya Mbak Pika, Pak FX Hadi Rudyatmo, saya sendiri, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red),” ujar Sumanto seusai menghadiri rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (11/9).

    Dia menyebut proses seleksi saat ini berada di tahap psikotes. Keputusan akhir mengenai ketua definitif akan ditentukan DPP PDI Perjuangan dan dijadwalkan diumumkan paling lambat Desember 2025.

    “Semua hasil akan diserahkan ke DPP, kami siap menerima siapa pun yang ditetapkan,” ujarnya.

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Bendahara DPD PDIP Jateng mengonfirmasi dirinya ikut dalam bursa tersebut.

  • Ritual potong rambut gimbal ramaikan Dieng Culture Festival 2025

    Ritual potong rambut gimbal ramaikan Dieng Culture Festival 2025

    Minggu, 24 Agustus 2025 15:40 WIB

    Pemangku adat memotong rambut anak bajang atau anak berambut gimbal saat ritual potong rambut gimbal di kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). Sebanyak delapan anak bajang menjalani ritual potong rambut gimbal dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 yang mengusung tema “Back To The Culture”. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/YU

    Pemangku adat memotong rambut anak bajang atau anak berambut gimbal saat ritual potong rambut gimbal di kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). Sebanyak delapan anak bajang menjalani ritual potong rambut gimbal dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 yang mengusung tema “Back To The Culture”. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/YU

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (kanan) memotong rambut anak bajang atau anak berambut gimbal saat menghadiri Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). Pada kesempatan tersebut Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya melestarikan tradisi ruwatan potong rambut gimbal di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai warisan budaya bangsa. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat… Yogyakarta 9 September 2025

    Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat… Yogyakarta 9 September 2025

    Soa Evaluasi Tunjangan DPRD, Gubernur DIY Sultan HB X: Nunggu Aturan dari Pusat…
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DIY.
    Pernyataan tersebut disampaikan Sultan pada Selasa (9/9/2025).
    Sebelumnya Mentari Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD.  
    Sultan menjelaskan bahwa saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai tunjangan tersebut dan pihaknya menunggu aturan yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait.
    “Kan belum ada pembicaraan itu, nunggu aturan dari departemen (kementerian). Pusat memutuskan dulu, nanti perubahan yang di DPR (RI) punya implikasi DPRD enggak,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa aturan mengenai tunjangan perumahan harus berasal dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif sendiri.
    “Yang Jakarta DPR sendiri belum putus nanti kan jadi keputusan dengan eksekutif nunggu, enggak bisa ambil inisiatif sendiri. Kita kan bagian dari negara kesatuan nunggu keputusan menteri,” tambahnya.

    Sebelumnya, anggota DPRD DIY telah menerima tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
    Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 78 Tahun 2019, tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD DIY ditetapkan sebesar Rp 27.500.000 per bulan, Wakil Ketua Rp 22.900.000, dan anggota Rp 20.600.000.
    Selain tunjangan perumahan, melalui Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2024, anggota DPRD DIY juga mendapatkan tunjangan transportasi.
    Besarannya adalah Rp 22.500.000 untuk Ketua, Rp 19.500.000 untuk Wakil Ketua, dan Rp 17.500.000 untuk anggota.
    Yudi, salah satu anggota DPRD, menegaskan bahwa semua anggota DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia berhak mendapatkan tunjangan tersebut.
    “Semua DPR RI, DPRD semua mendapatkan hak itu, karena itu hak. Kesimpulannya semua anggota DPR RI, dan DPRD seluruh Indonesia mendapatkan hak-hak tersebut,” ungkapnya saat dihubungi pada Senin (8/9/2025).
    Sejumlah kepala daerah akan mengevaluasi tunjangan perumahan DPRD. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi salah satunya, lalu ada juga Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari. 
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD di wilayahnya masing-masing.
    “Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi,” kata Tito di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri ranah pemberian tunjangan.
    Kewenangan tunjangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
    “PP tahun 2017 itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan tunjangan kepada DPRD, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya,” kata Tito.
    “Sebelum ada rumah dinas untuk mereka, diberikan tunjangan rumah yang sesuai harganya, kewajaran, dan lain-lain,” imbuh dia.
    Namun, Tito mengetahui adanya masyarakat di sejumlah daerah yang merasa keberatan dengan besarnya tunjangan rumah para anggota dewan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan.

    Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.

    “Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Tito dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

    Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

    Dalam arahannya, Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.

    Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka.

    Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

    Arahan Mendagri itu mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

    Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

    Sedangjan Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama, guna menjaga keamanan dan memperkuat kerukunan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kericuhan.

    Ia mengatakan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kunci ketahanan sosial.

    Beberapa kepala daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat yang konkret. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kecil.

    Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menjalin kerja sama dengan Bulog melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah desa agar kantor desa menjadi titik distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), serta mengusulkan reaktivasi program Raskin untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ruang dialog, menurut Tito, pemerintah daerah tidak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, respons daerah yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengarahkan perubahan sosial, asalkan memahami psikologi publik dan dinamika masyarakat.

    “Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Iwan.

    Namun demikian, Iwan mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.

    “Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.