Tag: Ahmad Luthfi

  • Ahmad Luthfi Ajak Gelorakan Semangat Perjuangan dalam Bangun Bangsa

    Ahmad Luthfi Ajak Gelorakan Semangat Perjuangan dalam Bangun Bangsa

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menjadi inspektur upacara Peringatan Pertempuran Lima Hari Semarang yang digelar di kawasan Tugu Muda, Semarang.

    Luthfi berpesan sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, seluruh pihak diminta mengadopsi nilai-nilai perjuangan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut diterapkan pada kerja dan karya dalam konteks zaman sekarang.

    Menurut Luthfi, para pahlawan bangsa seperti dr Kariadi dan kawan-kawannya telah banyak memberi pelajaran tentang pengabdian, pengorbanan, perjuangan untuk Indonesia.

    “Perjuangan tidak pernah ada kata usai. Hari ini kita menghadapi berbagai tantangan serta cobaan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Luthfi, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

    Luthfi mengatakan Provinsi Jateng terdiri dari 37 juta masyarakat, 8.573 desa/kelurahan, 576 kecamatan, dan 35 kabupaten/kota. Daerah-daerah tersebut memiliki keragaman dan potensinya masing-masing.

    Maka dari itu, semangat gotong royong perlu terus dijaga, agar provinsi ini semakin sejahtera. Di samping itu, Luthfi juga berpesan agar seluruh masyarakat Jateng terus berkreasi, berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai integritas.

    “Dari Kota Semarang dan Jawa Tengah, kita gelorakan semangat perjuangan dalam rangka membangun Indonesia,” kata Luthfi.

    Luthfi menyebut Pertempuran Lima Hari di Semarang merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa. Oleh karenanya, seluruh elemen masyarakat di Jateng diminta untuk menggelorakan semangat perjuangan dan pantang menyerah dalam membangun Indonesia.

    Rangkaian upacara peringatan tersebut diawali dengan pembacaan nukilan sejarah Pertempuran Lima Hari Semarang. Sejarah singkat tersebut dibacakan oleh St Sukirno.

    Di dalamnya diceritakan bagaimana masyarakat Semarang waktu itu yang sedang merayakan kemerdekaan mendapatkan gangguan dari tentara Jepang. Hingga pecahlah pertempuran lima hari di Semarang pada 14-18 Oktober 1945.

    Sejarah singkat tersebut juga ditampilkan dalam sebuah pertunjukan kolosal oleh Teater Pitoelas Universitas 17 Agustus Semarang. Pertunjukan kolosal ini menjadi puncak dari rangkaian upacara peringatan Pertempuran Lima Hari Semarang.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Wali Kota (Walkot) Semarang Agustina Wilujeng, Forkopimda Jateng dan Kota Semarang, serta para veteran.

    (akd/akd)

  • 1.000 Sambungan Listrik Gratis Rampung Disalurkan Pemprov Jateng Tahun 2025 – Page 3

    1.000 Sambungan Listrik Gratis Rampung Disalurkan Pemprov Jateng Tahun 2025 – Page 3

    ebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta agar intervensi program yang meringankan beban masyarakat tidak mampu, terus dimaksimalkan, utamanya bagi masyarakat yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

    “Saya kira ini sudah berjalan, ditingkatkan lagi ya,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, penerima manfaat, Reni Handayani, mengatakan, bantuan sambungan listrik gratis sangat membantu keluarganya. Sebelumnya, listrik berdaya 450 VA digunakan untuk kebutuhan dua rumah, sehingga sering kali anjlok.

    “Sebelumnya sering anjlok atau mati listrik, karena nggak kuat untuk dua rumah,” katanya, saat ditemui di rumahnya Desa Sidokumpul, Kecamatan Guntur, Demak.

    Kondisi tersebut membuat aktivitas di rumahnya terganggu. Misalnya memasak nasi, atau lebih dari itu mengganggu anaknya belajar di malam hari.

    “Kalau anak belajar di malam hari sering mati lampu karena nggak kuat. Anak saya yang satu SD, yang satu masih balita,” lanjutnya.

    Namun, kondisi tersebut sekarang tidak terjadi lagi, setelah mendapat bantuan sambungan listrik gratis.

    “Sekarang sudah gak mati-mati lagi. Anak bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.

     

    Penerima manfaat dari Desa Sidokumpul, Rohyati, juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, Rohyati menyalur listrik dari rumah mertuanya.

    “Mau pasang sendiri belum ada uang. Suami merantau di Jakarta, hasilnya pas-pasan. Jadi belum bisa pasang listrik sendiri,” ceritanya.

    Kini, Rohyati sangat senang karena mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .

    “Alhamdulillah senang dapat bantuan. Sekarang bisa masak, bisa mutar lagu, karena listrik punya sendiri,” imbuhnya.

    Senada juga disampaikan penerima manfaat, Munif Muhtadi. Dia bersama istri dan anak balitanya sudah membangun rumah sendiri di lahan belakang rumah orangtuanya.

    “Tapi waktu itu belum punya listrik sendiri. Masih nyambung orang tua. Jadi kalau mau masak harus gantian biar tidak anjlok,” kisahnya.

    Sekarang, kata Munif, jauh lebih nyaman karena punya listrik sendiri.

    “Bantuan sambungan listrik gratis sangat bermanfaat bagi keluarga saya. Sudah tidak lagi anjlok dan bisa buat kebutuhan hidup, yang harus menggunakan elektronik,” tandasnya.

  • Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyebutkan wilayah Pesisir Jateng punya potensi besar untuk menggaet investor. Sebab wilayah tersebut memiliki panjang 971 kilometer meliputi 17 kabupaten atau kota.

    Untuk itu, dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merealisasikan revitalisasi tambak di wilayah pesisir Jawa Tengah. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Padma, Kota Semarang, hari ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Mohon izin kepada Pak Menteri sekaligus Ketua DPW PAN Jateng, pantai kita panjangnya 971 kilometer meliputi 17 kabupaten/kota,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Ahmad Luthfi mengatakan garis pantai sepanjang 971 kilometer tersebut tersebar di Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Tengah. Mulai dari Brebes sampai Rembang di Pantura dan Cilacap sampai Wonogiri di Pansela.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para bupati dan wali kota di 17 kabupaten/kota tersebut sudah menunggu revitalisasi tambak-tambak tersebut,” jelasnya.

    Dia mengatakan hal itu dilakukan agar bisa digunakan untuk investasi perikanan.

    “Dengan harapan Jawa Tengah mempunyai daya saing dengan provinsi lain,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan bahwa dalam membangun Jawa Tengah tidak dapat dilakukan Pemprov Jateng sendiri, tapi butuh kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari perguruan tinggi, wartawan, tokoh masyarakat, partai politik, dan lainnya.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan swasembada pangan sudah menjadi program nasional. Menurutnya, ada tiga hal penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang baik yaitu karbohidrat, lemak, serta protein hewani dan perikanan.

    “Khusus perikanan kita selalu surplus, ekspor kita sampai US$ 5,5 miliar setiap tahun, itu baru 5% dari total produksi perikanan kita. Sementara potensi ekonomi sektor perikanan tidak kurang dari US$ 414 miliar. Ini peluang yang sangat besar,” katanya.

    Terkait dengan revitalisasi tambak di wilayah Jawa Tengah, Trenggono mengatakan, pada rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, 31 Desember 2024 lalu, akan merevitalisasi tambak di wilayah Pantura Pulau Jawa seluas 78.550 hektare. Jumlah itu mulai dari Banten sampai Jawa Timur.

    “Sementara untuk revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa Tengah sendiri sekitar 15.110 hectare,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Oktober 2025

    Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025 Regional 13 Oktober 2025

    Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan 1.000 sambungan listrik gratis pada 2025. 
    Bantuan itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan selaras dengan semangat Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.
    Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, intervensi program yang meringankan beban masyarakat tidak mampu akan terus dimaksimalkan.
    Terlebih, intervensi ditujukan bagi masyarakat yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Saya kira ini sudah berjalan, ditingkatkan lagi ya,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/10/2025).
    Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Agus Sugiharto menyampaikan, target program bantuan 1.000 sambungan listrik gratis pada 2025, sudah tuntas dilaksanakan. Bantuan tersebut tersebar di seluruh daerah di Jateng.
    “Pada 2025, Dinas ESDM Jateng diberikan anggaran untuk 1.000 rumah dan seluruhnya sudah terealisasi,” ujarnya. 
    Dia menjelaskan, program bantuan sambungan listrik gratis itu memakan anggaran Rp 1,225 miliar dari APBD Jateng 2025 sehingga setiap penerima mendapat bantuan senilai Rp 1,225 juta.
    “Dengan anggaran per rumah Rp 1.225.000 sehingga kami mendapatkan anggaran Rp 1,225 miliar untuk seribu penerima,” terangnya.
    Agus menjelaskan, program bantuan sambungan listrik gratis selaras dengan program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, dalam rangka pengentasan kemiskinan.
    “Dengan harapan selain mampu menerangi, bantuan sambungan listrik gratis itu dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
    Agus menambahkan, bantuan sambungan listrik gratis akan terus dilakukan dengan menggandeng
    stakeholder
    terkait, seperti
    corporate social responsibility
    (CSR) dari sektor swasta dan dana dari pusat.
    “Tentunya ini juga merupakan salah satu wujud dari implementasi terhadap Asta Cita kedua, yaitu Ketahanan Energi Pangan dan Air,” ungkapnya. 
    Selain itu, kata Agus, Dinas ESDM Jateng juga turut menggandeng
    stakeholder
    terkait untuk memberikan CSR guna mempercepat penyelesaian atas warga kita yang belum punya saluran listrik. 
    “Pada tahun ini, dari CSR, ada 248 sambungan rumah warga miskin. Kami juga mengajukan dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” katanya.
    Program sambungan listrik gratis Pemprov Jateng mendapatkan apresiasi dari sejumlah penerima manfaat, salah satunya Reni Handayani. Ia menilai bantuan sambungan listrik ini sangat membantu keluarganya. 
    Ia mengatakan, sebelum mendapat bantuan, listrik berdaya 450 volt ampere (VA) digunakan untuk kebutuhan dua rumah sehingga sering kali anjlok.
    “Sebelumnya sering anjlok atau mati listrik, karena gak kuat untuk dua rumah,” katanya di Desa Sidokumpul, Kecamatan Guntur, Demak.
    Kondisi tersebut membuat aktivitas di rumahnya terganggu, misalnya saat memasak nasi atau ketika anaknya belajar pada malam hari.
    “Kalau anak belajar di malam hari sering mati lampu karena enggak kuat. Anak saya yang satu SD yang satu masih balita,” lanjutnya.
    Namun, kondisi tersebut sekarang tidak terjadi lagi setelah mendapat bantuan sambungan listrik gratis.
    “Sekarang sudah gak mati-mati lagi. Anak bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.
    Penerima manfaat dari Desa Sidokumpul, Rohyati, juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, Rohyati mendapatkan listrik dari rumah mertuanya.
    “Mau pasang sendiri belum ada uang. Suami merantau di Jakarta, hasilnya pas-pasan. Jadi belum bisa pasang listrik sendiri,” terangnya.
    Kini, Rohyati sangat senang karena mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari Pemprov Jateng. 
    “Alhamdulillah senang dapat bantuan. Sekarang bisa masak, bisa mutar lagu karena listrik punya sendiri,” imbuhnya.
    Hal senada juga disampaikan penerima manfaat, Munif Muhtadi. Dia bersama istri dan anak balitanya sudah membangun rumah sendiri di lahan belakang rumah orangtuanya.
    “Namun, waktu itu belum punya listrik sendiri. Masih nyambung orangtua. Jadi, kalau mau masak harus gantian biar tidak anjlok,” kisahnya.
    Sekarang, kata Munif, rumahnya jauh lebih nyaman karena punya listrik sendiri.
    “Bantuan sambungan listrik gratis sangat bermanfaat bagi keluarga saya. Sudah tidak lagi anjlok dan bisa buat kebutuhan hidup yang harus menggunakan elektronik,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Ormas Pemuda Jadi Mitra Pengentasan Kemiskinan

    Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Ormas Pemuda Jadi Mitra Pengentasan Kemiskinan

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) pemuda di wilayahnya untuk menjadi mitra dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini disampaikan saat Ia menerima audiensi dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah di kantornya, Senin (13/10).

    Pertemuan tersebut membahas peran strategis ormas dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ormas untuk menjaga kondusifitas daerah.

    Selain itu, Ia berterima kasih kepada Pemuda Muhammadiyah yang telah ikut menciptakan suasana kondusif di wilayahnya. Sebab, suasana yang tidak kondusif bakal berdampak terhadap investasi dan perekonomian daerah.

    Luthfi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melibatkan peran ormas dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

    “Nanti peran ormas akan kita ikutkan, untuk membantu memikirkan program pengentasan kemiskinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Sebagai informasi, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48%, atau mengalami penurunan 0,10% poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58%. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.

    Disisi lain, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Abdul Ghofar Ismail menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan Gubernur terhadap kiprah Pemuda Muhammadiyah.

    “Kami sudah bertemu dengan Pak Gubernur. Beliau sangat responsif dan luar biasa. Kami dari Pemuda Muhammadiyah beserta Kokam siap menjadi mitra strategis, mitra kritis, dan mitra sinergis,” ungkap Ghofar.

    Ia menjelaskan Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Salah satunya, kegiatan Apel Jambore Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) se-Jawa Tengah, yang akan diikuti sekitar 1.563 peserta dan berlangsung di Bumi Perkemahan PAI, Kota Tegal.

    Terkait instruksi gubernur pada kemiskinan, Ghofar tegaskan Pemuda Muhammadiyah siap sinergi. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah berkomitmen untuk berperan aktif dalam menekan angka kemiskinan melalui kegiatan sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat.

    “Kami berusaha agar kemiskinan dapat kita turunkan dan berantas, minimal dimulai dari lingkungan terdekat kita,” tuturnya.

    Ghofar berharap para kader dan pemuda di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat terus berkembang, melakukan riset, dan maju bersama.

    “Dengan begitu, Jawa Tengah akan menjadi lebih sejahtera, dan angka kemiskinan semakin menurun,” tandasnya.

    (ega/ega)

  • Siap-siap, Bus Listrik Buatan Lokal Bakal Mengaspal di Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Oktober 2025

    Siap-siap, Bus Listrik Buatan Lokal Bakal Mengaspal di Jakarta Megapolitan 13 Oktober 2025

    Siap-siap, Bus Listrik Buatan Lokal Bakal Mengaspal di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Transjakarta akan segera menggunakan bus listrik buatan dalam negeri. Bus listrik itu buatan karoseri Laksana Bus Manufaktur yang berbasis di Jawa Tengah.
    Vice President Corporate Secretary DAMRI Indonesia, Chrystian R. M. Pohan, mengatakan, Laksana Bus dipilih karena dianggap memenuhi standar yang telah ditetapkan agen pemegang merek (APM).
    “Untuk pemilihan karoseri Laksana, kami menyerahkan kepada pihak APM karena tentunya secara teknis sudah melalui proses pengembangan sehingga kompatibilitas antara chassis dan karoserinya sudah teruji,” ujar Chrystian, kepada Kompas.com, Minggu (12/10/2025).
    Chrystian mengatakan, nantinya bus listrik itu akan terlebih dahulu diperiksa secara teknis sebelum dioperasikan secara resmi.
    Saat ini, bus listrik yang sudah tiba di Jakarta sedang diuji cobakan untuk Koridor 2A Transjakarta tujuan Pulogadung-Rawabuaya.
    “Nantinya akan dioperasikan menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Transjakarta, diantaranya yang sudah dilakukan tes jalur yaitu di Koridor 2A,” kata dia.
    Pada pengadaan bus listrik buatan lokal pertama ini, DAMRI Indonesia memesan 80 unit untuk Transjakarta.
    Manajer Brand & Marketing Communication Laksana Bus Manufaktur, Singgih Eko Yudistiro mengatakan, seluruh bus ditargetkan sudah tiba di Jakarta akhir tahun 2025.
    “Masih gradual ya. Yang sudah kami
    deliver
    sekitar sepuluh unit dan akan terus kami
    deliver
    bertahap sampai akhir tahun dengan total 80 unit,” ujar Singgih dihubungi terpisah.
    Sementara bus lainnya masih ada yang perlu penyempurnaan dan bersiap untuk dikirimkan.
    “Ini masih ada beberapa di sini. Ada yang sudah siap kirim, ada yang masih di tahap
    finishing
    ,” ucap dia.
    Bus listrik itu dikirim dari Jawa Tengah ke Jakarta menggunakan metode towing. Saat pengiriman bus tersebut dibungkus plastik untuk mencegah kerusakan.
    “Jadi, area-area yang ada cat dan gambarnya, itu kami wrapping, kami kasih plastik itu biar tetap bagus, jadi enggak kesenggol-senggol,” ujar Singgih.
    Setelah Jakarta, Singgih mengatakan, perusahaannya juga berharap dapat memperluas operasional bus listrik di kota lain.
    Tak terkecuali Semarang yang masih berada di satu provinsi dengan basis Laksana Bus di Ungaran.
    Salah satu bus listrik produksi Laksana, Nucleus 6 sempat menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam gelaran Goverment Auto Show Commercial Vehicle Expo (GAS CVE) 2025 di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, pada 13 September 2025 lalu.
    “Kemarin kami juga ketemu dengan Gubernur Jawa Tengah. Beliau juga sempat berseloroh, ‘Eh bagus nih kayaknya kalau buat TransJateng,” kata Singgih.
    Sebulan berlalu, belum ada komunikasi lagi yang dibangun antara kedua belah pihak.
    Namun, Singgih berharap agar bus listrik pertama hasil karya anak bangsa ini juga bisa beroperasi di kota lainnya.
    “Harapannya sih begitu (beroperasi di kota lain). Tapi dari Pemprov Jateng sementara belum ada tindak lanjut sih. Kami juga belum sempat sowan ke sana lagi,” ungkap Singgih.
    Sebab, pihaknya memandang pengadaan bus listrik pertama ini suatu kebanggaan untuk Indonesia.
    “Jadi, ini satu kebanggaan tersendiri, ya, buat kami dan juga buat Indonesia. Makanya kemarin kami itu bikin campaign Nation Pride. Jadi bangga buat anak Indonesia,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait insiden keracunan massal ribuan pelajar setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, mengatakan, pernyataan Luthfi tidak menunjukkan empati terhadap para korban yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah.

    “Komentar yang tidak simpatik dari Gubernur Jateng. Harusnya sedih 2.700 anak-anak Jateng jadi korban keracunan,” ujar Guntur di X @GunRomli (9/10/2025).

    Dikatakan Guntur, pernyataan yang terkesan menyalahkan kondisi fisik anak-anak karena dianggap tidak terbiasa mengonsumsi spaghetti sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah.

    “Malah terkesan menyalahkan perut anak-anak yang dianggap tidak terbiasa dengan spaghetti,” sebutnya.

    Ia menegaskan, masalah utama bukan pada jenis makanannya, melainkan pada kualitas dan kelayakan makanan yang disajikan kepada para pelajar.

    “Kalau spaghettinya basi, mau orang Italia juga keracunan,” tegas Guntur.

    PDIP berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait fokus menangani para korban dan memastikan keamanan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

    Sebelumnya, Ahmad Luthfi, mengungkap penyebab utama di balik kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu faktor utamanya, kata Luthfi, merupakan ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan anak-anak.

    Hal ini diungkapkan Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2035) kemarin.

  • LHKP Muhammadiyah Jateng optimis kondisi fiskal daerah tidak terganggu

    LHKP Muhammadiyah Jateng optimis kondisi fiskal daerah tidak terganggu

    “Di tengah penurunan dana dari pusat, pernyataan tersebut menunjukkan sikap optimistis dan kepercayaan diri terhadap kemampuan perencanaan fiskal daerah,”

    Semarang (ANTARA) – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah optimis kondisi fiskal daerah tidak terganggu kendati dana transfer ke daerah (TKD) 2026 berkurang sebesar 17 persen.

    Sekretaris LHKP PWM Jateng Wahidin Hasan, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Gubernur Jateng Ahmad Luthfi telah menyampaikan tentang tidak terganggunya kondisi fiskal meski dana TKD 2026 turun sebesar 17 persen.

    “Di tengah penurunan dana dari pusat, pernyataan tersebut menunjukkan sikap optimistis dan kepercayaan diri terhadap kemampuan perencanaan fiskal daerah,” katanya.

    Namun, kata dia, di balik keyakinan itu tersimpan pekerjaan rumah besar, yakni memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan.

    Gubernur Jateng menjelaskan bahwa tahun 2026 akan berfokus pada swasembada pangan, sementara 2025 telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur.

    “Pola ini menunjukkan adanya kesinambungan prioritas kebijakan, tetapi juga menuntut disiplin fiskal yang ketat,” katanya.

    Ketika dana transfer dari pemerintah pusat turun, baik untuk provinsi maupun 35 kabupaten/kota, lanjut dia, maka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi keniscayaan.

    Artinya, tidak ada lagi ruang untuk program yang seremonial atau belanja yang tidak produktif, mengingat salah satu tujuan utama transfer ke daerah adalah menjamin pemerataan pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.

    Maka dari itu, ketika TKD berkurang, daerah harus mampu mengisi celah tersebut dengan kreativitas pendanaan dan inovasi pengelolaan sumber daya.

    “Inilah momen di mana semangat otonomi diuji, sejauh mana pemerintah provinsi dapat mandiri secara fiskal tanpa kehilangan daya dorong pembangunan,” katanya.

    Penurunan transfer pusat seharusnya harus dimaknai, menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD), seperti pajak berbasis digital, pengelolaan aset produktif, dan kerja sama dengan sektor swasta sebagai instrumen baru untuk menjaga kesehatan fiskal.

    Ia mencermati bahwa Gubernur tampaknya memahami arah itu sehingga dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya efisiensi belanja dan mengarahkan program pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Jika komitmen tersebut dipegang teguh, maka kebijakan fiskal Jateng pada 2026 bisa menjadi contoh model pengelolaan daerah yang adaptif di tengah tekanan fiskal nasional.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perencanaan tentu saja harus disertai transparansi dan pengawasan publik agar tidak terjebak dalam jargon efisiensi semu.

    Tahun 2026 akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Luthfi sehingga fokus pada swasembada pangan, efisiensi belanja, dan penguatan PAD harus diiringi dengan tata kelola anggaran yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

    “Di sinilah catatan penting itu diletakkan, bahwa optimisme gubernur bukan semata pernyataan politik, tetapi harus menjadi arah kebijakan fiskal yang terukur, terencana, dan berpihak pada rakyat,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat demi Keamanan Pangan Masyarakat – Page 3

    Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat demi Keamanan Pangan Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Semarang Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memperketat pengawasan demi keamanan pangan masyarakat.

    Ia menegaskan keamanan pangan adalah hal mutlak, tidak boleh ditawar. Kebersihan dan proses pengolahan makanan perlu dijaga agar tidak terjadi lagi kasus keracunan.

    “Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin, (6/10/2025).

    Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng.

    Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

    “Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

    Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

    “SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.

    Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    “Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.

    Menurut Luthfi, program MBG memiliki multi efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

    “Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers dalam Pemerintahannya 

    Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers dalam Pemerintahannya 

    Liputan6.com, Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran pers dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menilai, keberadaan media bukan hanya sebagai penyampai informasi dan edukasi bagi publik, tetapi juga berfungsi sebagai mitra kritis yang memberi saran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

    “Insan pers kami gandeng untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta kritik konstruktif,” ujar Luthfi saat menghadiri Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu (4/10/2025) malam.

    Pemerintahan Kolaboratif Gandeng Insan Pers 

    Luthfi menuturkan, sejak awal ia menjalankan konsep collaborative government, yaitu pemerintahan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

    Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah karena setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi.

    “Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Kebebasan pers terkait hak untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi telah dijamin secara konstitusional dan diatur oleh Undang-undang di Indonesia,” jelasnya.

    Ia menambahkan, media memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui insan pers, kata Luthfi, berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami oleh publik.

    “Melalui insan pers pula, pemerintah bisa menyampaikan program, kebijakan, serta edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Apresiasi untuk PWI Pusat 

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang baru saja dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru ini mampu menjalankan amanah dengan baik serta memperkuat peran jurnalis dalam mencerdaskan bangsa.

    Sementara itu, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan, kegiatan Malam Silaturasa menjadi bagian dari rangkaian pengukuhan pengurus baru PWI. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi acara karena memiliki nilai historis tersendiri bagi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

    “Pengukuhan ini dilakukan di Monumen Pers Nasional. PWI lahir di kota ini, kita ingin napak tilas sejarah lahirnya PWI dengan semangat persatuan dan perjuangan. Apalagi hampir dua tahun terakhir PWI terbelah,” ujar Munir.

    Dukung Pembangunan dan Cerdaskan Bangsa 

    Akhmad Munir juga menekankan pentingnya peran jurnalis dalam memperkuat semangat kebersamaan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Ia berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta yang turut memfasilitasi kegiatan tersebut.

    “Terima kasih atas perhatian dari Pemprov Jateng dan Pemkot Surakarta yang membawa semangat bagi kami. PWI mendukung Gubernur Jateng dalam pembangunan di Jateng,” pungkasnya.