Ketua KPU Jateng: Presiden Dilarang Kampanye di Pilkada 2024
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menegaskan, seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu, termasuk menyampaikan visi dan misi salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Handi enggan berkomentar mengenai video dukungan Presiden RI
Prabowo Subianto
terhadap pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2,
Ahmad Luthfi
-Taj Yasin.
Ia menyatakan bahwa hal tersebut lebih tepat ditanyakan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Mungkin lebih tepatnya bisa ditanyakan ke Bawaslu, karena prinsipnya kami melayani peserta dan pemilih. Dalam hal seperti itu kami tidak punya kompetensi untuk melakukan kajian terhadap konten walau saya sendiri sebenarnya sudah dapat informasi,” ungkap Handi usai debat kedua
Pilkada Jateng
di MAC Ballroom, Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
Menurut Handi, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menilai konten video dukungan Prabowo tersebut.
“Terkait dengan konteksnya apakah disebut sebagai kampanye atau dukungan internal, mungkin bisa ditanyakan kepada Bawaslu terkait hal tersebut. Saya tidak mengomentari video itu, karena itu menjadi ranah bagian dari formilnya, ke Bawaslu ya terkait peraturan itu,” imbuhnya.
Ketika ditanya mengenai aturan terkait keikutsertaan presiden dalam kampanye, Handi menegaskan bahwa regulasi melarang presiden untuk terlibat dalam kampanye Pilkada.
“Aturannya kan kalau presiden melakukan kampanye, kampanye seperti menyampaikan visi misi program sebagai bagian dari tim, tentu sebagai presidennya tidak diperkenankan mengikuti kampanye. Kalau tadi kan tanyanya apakah presiden boleh kampanye? Kalau sebagai presiden ya tidak boleh kampanye,” tegas Handi.
Handi juga menolak mengaitkan aturan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye dengan video dukungan yang ramai beredar di media sosial.
“Jadi begini, kampanye adalah penyampaian visi misi program oleh paslon atau orang yang ditunjuk oleh paslon. Kemudian, siapa saja yang boleh dan dilarang? Yang dilarang adalah melibatkan ASN, kepala desa, pejabat BUMN. Itu limitatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Handi menambahkan bahwa kampanye diperbolehkan bagi sosok presiden setelah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara.
“Kalau seperti presiden ya tidak boleh. Kalau mantan presiden boleh, kan bukan presiden, bukan pejabat negara, boleh saja,” tandas Handi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Ahmad Luthfi
-
/data/photo/2024/11/11/673176442ada5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua KPU Jateng: Presiden Dilarang Kampanye di Pilkada 2024 Regional 11 November 2024
-

Presiden Prabowo Ikut Kampanye di Pilkada 2024, KPU RI Bilang Begini – Espos.id
Perbesar
ESPOS.ID – Tangkapan layar video yang diungguh oleh calon gubernur Jateng nomor urut 02, Ahmad Luthfi di akun instagramnya, @ahmadluthfi_official. (Dok @ahmadluthfi_official).
Esposin, BATU — Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memiliki wewenang untuk menelaah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengikuti kegiatan kampanye politik dalam Pilkada Serentak 2024.
“Nah, soal apa yang sekarang berkembang, itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain dalam hal ini Bawaslu,” kata Mellaz saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024) malam, dilansir Antara.
Promosi
Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI
Menurutnya, Bawaslu yang memiliki wewenang untuk mengecek terkait adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan pilkada.
“Karena kan ruang geraknya memang dalam konteks, ‘apakah ada semacam dugaan pelanggaran?’ Segala macam itu memang di Bawaslu. Kalau KPU ‘kan tidak dalam konteks ke sana,” ujarnya.
Adapun Presiden memiliki hak untuk berpolitik diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden, dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.
Selain itu, aturan terkait kampanye juga sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) untuk pileg, pilpres hingga pilkada.
Dia menjelaskan dalam konteks peraturan tentang kampanye, KPU berkewajiban untuk memfasilitasi daerah agar pasangan calon dan partai pendukung dapat mengoptimalkan ruang geraknya dalam menyampaikan program hingga visi dan misi kepada masyarakat.
“Waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial. Tahapan-tahapan pilkada baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat,” jelas Mellaz.
“Dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ,” sambung dia.
Terkait dengan Pilkada, saat ini Indonesia tengah bersiap menuju masa Pilkada serentak yang akan berlangsung di 27 November 2024.
KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini. -

Sindir Prabowo, Saidiman Ahmad: Level Kepala Desa Saja Dikecam Kalau Ikut Kampanye
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Saidiman Ahmad mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.
Saidiman menilai tindakan tersebut sebagai preseden buruk dalam politik Indonesia, terutama ketika dilakukan oleh seorang Presiden yang sedang menjabat.
“Presiden yang sedang menjabat secara terang-terangan berkampanye untuk salah satu pasangan calon gubernur. Ini praktik yang sangat buruk,” ujar Saidiman dalam keterangannya di aplikasi X @saidiman (9/11/2024).
Dikatakan Saidiman, netralitas pejabat publik dalam proses pemilihan adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi.
Bahkan, keterlibatan pemerintah desa dalam politik praktis kerap mendapatkan kecaman, apalagi seorang kepala negara.
“Pemerintah selevel kepala desa aja kita kecam kalau ikut berkampanye begini,” cetusnya.
Ia juga menyoroti fenomena keterlibatan pejabat tinggi dalam urusan politik lokal sebagai bagian dari budaya politik yang tidak sehat.
“Mata rantai kenorakan ini, kapankah berakhir?,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.
Kampanye ini dilakukan menjelang Pilkada Jateng 2024 dan menarik perhatian publik terkait netralitas pejabat negara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Prabowo untuk mendukung calon kepala daerah.
-

Endorse Kepala Daerah, Denny Siregar: Pak Prabowo, Jangan Rendahkan Jabatan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah Denny Siregar ikut mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.
Denny menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan status Prabowo sebagai pemimpin negara dengan reputasi internasional.
“Pak Prabowo level bapak sudah internasional dengan banyak kepala negara seluruh dunia,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @DennySiregar7, kemarin.
Dikatakan Denny, sebagai seorang kepala negara, Prabowo seharusnya menjaga wibawa jabatannya dan tidak terlibat dalam politik lokal secara langsung.
“Please, jangan rendahkan jabatan itu hanya untuk endorse-endorse calon kepala daerah,” cetusnya.
Dalam kritiknya, Denny juga menggunakan perumpamaan yang cukup tajam. menggambarkan bahwa tindakan Prabowo seperti menurunkan kelas dari standar tinggi yang telah dicapai.
“Gak mutu, pak. Turun kelas jadinya. Ibarat Dua Lipa Lipa akhirnya nyanyi dangdut koplo,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.
Kampanye ini dilakukan menjelang Pilkada Jateng 2024 dan menarik perhatian publik terkait netralitas pejabat negara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Prabowo untuk mendukung calon kepala daerah.
“Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai pemimpin Gerindra, beliau memiliki hak untuk meng-endorse calon yang diusung partainya,” jelas Hasan kepada wartawan pada Minggu (10/11/2024).
-

Solopos Hari Ini : Butuh Aturan Lindungi Produsen Susu – Espos.id
Perbesar
ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Senin (11/11/2024).
Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (11/11/2024), mengangkat headline tentang terbatasnya penyerapan susu produksi lokal oleh industri pengolahan susu (IPS) memicu aksi buang susu oleh produsen susu di sejumlah daerah. Sejumlah pakar dan pihak pun melontarkan aneka saran untuk mengatasi masalah ini.
Diberitakan Solopos hari ini, pakar peternakan Universitas Diponegoro (Undip), Dian Wahyu Harjanti, menyebut pemerintah perlu menetapkan regulasi terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk meningkatkan penyerapan susu lokal oleh IPS. Dian Wahyu Harjanti yang juga Direktur Inovasi dan Kerja Sama Industri Undip, menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi dan memperbaiki regulasi kuota susu yang diterapkan di beberapa pabrik pengolahan susu.
Promosi
Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI
Ia menilai bahwa regulasi TKDN perlu diperkuat agar industri pengolahan susu wajib menyerap lebih banyak susu lokal untuk produk susu cair, terutama di daerah-daerah penghasil susu seperti Boyolali, yang terkenal dengan peternakan sapi perahnya.
”Diperlukan regulasi yang lebih jelas tentang kuota susu lokal di industri pengolahan susu. Kami sangat prihatin dengan kondisi peternak yang susu hasil perahannya tidak terserap dengan baik,” ujar Dian melalui aplikasi perpesanan kepada Espos, Sabtu (9/11/2024).
Dian menambahkan jika masalah ini tidak segera ditangani, produk susu lokal akan terbuang sia-sia, bahkan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini terjadi akibat pembatasan kuota susu yang diterapkan oleh beberapa industri pengolahan susu.
Debat Pilgub Jateng, Bersaing Mengenal Rakyat
SEMARANG—Debat kedua para pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024 diwarnai aksi saling bersaing mengutip nama rakyat. Misalkan saja pasangan nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, dalam pernyataan pembukanya mengutip sejumlah nama anggota masyarakat.
“Ketika saya ketemu Rozikin, orang Batang, dia menginginkan kehadiran pemerintah untuk mengatasi petani sejahtera. Kemudian saya ketemu Sukamto, nelayan di Kebumen. Dia menginginkan solar dan pemecah ombak,” ucap cagub Ahmad Luthfi.
”Yang membuat saya semakin yakin bahwa sebagai pemimpin kita harus sungguh-sungguh Ngopeni. Jadi ngopeni memerlukan keteladanan pemimpin. Saat ini saya memakai baju batik yang dibuat oleh Markonah asal Salatiga, sepatu saya buatan Demak. Ini adalah salah satu bentuk kami ngopeni UMKM,” kata Luthfi.
Defisit Rp309 Triliun APBN
JAKARTA—Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Oktober.
“Defisit ini masih lebih kecil dari yang ditetapkan bersama DPR pada UU APBN, yakni sebesar 2,29%. Ini artinya, defisit Oktober lebih kecil dibandingkan UU,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024), seperti dilansir Antara.
Defisit muncul lantaran belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Belanja negara tercatat Rp2.556,7 triliun atau 76,9% dari pagu, tumbuh 14,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp2.247,5 triliun atau 80,2% dari target, tumbuh 0,3% yoy. Secara terperinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) senilai Rp1.834,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp722,2 triliun.
Profesor Kehormatan Sebaiknya Ditiadakan
SOLO – Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengkritik pemberian gelar guru besar kehormatan atau profesor kehormatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada bukan akademikus.
Suara yang mengemuka di Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum adalah tuntutan menghapus atau meniadakan gelar profesor kehormatan atau guru besar kehormatan.
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan akhir-akhir ini banyak gelar profesor kehormatan yang diberikan cuma-cuma, terutama kepada para pejabat negara atau politikus yang jelas bukan akademikus.
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (11/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini. -

Kata KPU soal Dukungan Prabowo Terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara mengenai video dukungan Prabowo Subianto terhadap pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.
Anggota KPU August Mellaz mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk menelaah dugaan kegiataan kampanye Presiden Prabowo dalam Pilkada Serentak.
“Nah, soal apa yang sekarang berkembang, itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain dalam hal ini Bawaslu,” kata Mellaz saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024), dikutip dari Antara.
Bawaslu akan mengecek ada atau tidaknya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Gerakan dukungan yang dilakukan oleh presiden.
“Karena kan ruang geraknya memang dalam konteks, ‘apakah ada semacam dugaan pelanggaran?’ Segala macam itu memang di Bawaslu. Kalau KPU ‘kan tidak dalam konteks ke sana,” ujarnya.
Adapun Presiden memiliki hak untuk berpolitik diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden, dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.
Lebih lanjut August mengatakan bahwa aturan terkait kampanye sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) untuk pileg, pilpres hingga pilkada.
Dia menjelaskan dalam konteks peraturan tentang kampanye, KPU berkewajiban untuk memfasilitasi daerah agar pasangan calon dan partai pendukung dapat mengoptimalkan ruang geraknya dalam menyampaikan program hingga visi dan misi kepada masyarakat.
“Waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial. Tahapan-tahapan pilkada baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat. Dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ,” kata dia.
Istana Jelaskan Dukungan Prabowo untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin
-
/data/photo/2024/11/11/673161d67ebbb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Saat Prabowo Memohon ke Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin… Nasional
Saat Prabowo Memohon ke Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto memohon ke warga Jawa Tengah (Jateng) untuk memilih pasangan cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official.
Belum diketahui kapan video itu dibuat. Namun, video itu diunggah oleh Luthfi pada Sabtu (9/11/2024), saat Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri.
Dalam video tersebut, Prabowo berdiri diapit Luthfi dan Taj Yasin. Ketiganya kompak mengenakan kemeja biru.
Prabowo awalnya menyatakan tekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia
Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
“Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023.
Sedangkan Luthfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.
“Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” tambah Prabowo.
Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada
Pilkada Jawa Tengah
.
Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimoen,” tuturnya.
Sebuah kiriman dibagikan oleh Ahmad Luthfi S.H, S. St., MK. (@ahmadluthfi_official)
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ajakan itu Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
“Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah,” kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (9/11/2024) malam.
Selaku ketua umum partai, menurut Hasan, Prabowo tentu mendukung calon yang diusung partainya.
“Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra) tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
“Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi-Yasin,” kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (10/11/2024).
Menurut Dasco, sikap politik Prabowo yang mengampanyekan pasangan calon gubernur itu diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye dengan ketentuan.
“Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” ujar Dasco.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menilai, setiap pasangan calon yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 boleh-boleh saja meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua (calon) boleh-boleh saja minta dukungan, namanya tamu enggak mungkin (enggak) diterima ya,” kata Budi Gunawan menjawab pertanyaan awak media di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).
Menurut Budi Gunawan, Kepala Negara pasti terbuka menerima kedatangan siapa pun pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada.
Namun, ia memastikan Presiden Prabowo Subianto akan bersikap netral dalam
Pilkada 2024
.
“Beliau sudah menyampaikan, netral. Bahkan sebelum ke luar negeri, supaya tidak ada nanti opini, tudingan, seolah-olah cawe-cawe,” kata Budi Gunawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Bawaslu turun tangan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dan mengkaji video pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
“Kami akan cek video tersebut, dan kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
Bagja mengatakan, Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut.
“Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
Meski demikian, Bagja mengatakan, merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Kemudian Pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.
PDI-P yang mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah, mengakui cemas dengan manuver Prabowo.
Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang ‘Pacul’, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap
dukungan Prabowo
terhadap Luthfi-Yasin.
“Kalau Pak Prabowo bukan Presiden tentu ya biasa saja, tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan di belakangnya Presiden,” demikian ungkap Bambang Pacul yang ditemui di sela debat kedua Pilkada Jateng di MAC Ballroom, Semarang, pada Minggu (10/11/2024) malam.
Bambang menilai, jabatan Presiden merupakan posisi tertinggi dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga penting bagi sosok Presiden untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.
“Presiden itu Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, semua kuasa praktis di eksekutif di tangan beliau kan begitu.”
“Ini perlu dikasih sedikit catatan saja, bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini,” tegas dia.
Di sisi lain, Andika Perkasa menanggapi santai dukungan Prabowo untuk rivalnya.
Mantan Panglima TNI itu menyebut, dirinya juga ingin didukung oleh Presiden Prabowo.
“Tapi, kami juga sebetulnya kalau bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung (Prabowo),” kata Andika, saat ditemui pasca debat kedua Pilkada 2024 di Hotel MAC Ballroom, Kota Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
Untuk itu, Andika dan pasangannya tak menolak jika ada dukungan dari Prabowo di Pilkada 2024.
“Itu merupakan sesuatu yang berarti bagi Mas Luthfi dan Gus Yasin,” ucap dia.
Andika tak menganggap dukungan Prabowo kepada lawannya di Pilkada Jawa Tengah itu sebagai ancaman.
“Justru kami kan ingin didukung juga,” lanjut Andika.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/08/26/66cc6ffca9543.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Bawaslu Kaji Video Ajakan Prabowo Pilih Ahmad Lutfi-Taj Yasin Nasional
Bawaslu Kaji Video Ajakan Prabowo Pilih Ahmad Lutfi-Taj Yasin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dan mengkaji video pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
“Kami akan cek video tersebut, dan kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
Bagja mengatakan, Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut.
“Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
Meski demikian, Bagja mengatakan, merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Kemudian Pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.
Berdasarkan hal tersebut, Bagja mengatakan, Bawaslu harus melakukan kajian terhadap video Prabowo Subianto tersebut.
“Iya (harus dikaji dulu video Prabowo),” ucap dia.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024) siang, Prabowo mengajak warga Jawa Tengah memilih Luthfi-Yasin.
Dalam video itu, Prabowo berdiri diapit Luthfi dan Taj Yasin. Ketiganya kompak mengenakan kemeja biru.
Prabowo menyampaikan tekad untuk memberantas korupsi dan mendukung pembangunan ekonomi.
Prabowo menyebut Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.
“Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” ucap Prabowo.
Prabowo juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung keduanya dalam Pilkada guna membentuk tim kuat antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Indonesia.
“Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Distribusi dinilai tidak merata, cagub Ahmad Luthfi akan hapus Kartu Tani
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Debat Publik ke-2 Pilgub Jawa Tengah
Distribusi dinilai tidak merata, cagub Ahmad Luthfi akan hapus Kartu Tani
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Minggu, 10 November 2024 – 22:10 WIBElshinta.com – Calon Gubernur Nomor Urut 2, Ahmad Luthfi akan menghapus Kartu Tani karena dianggap sistem distribusinya kurang sempurna.
Hal tersebut ia sampaikan dalam debat kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 di Majapahit Convention (MAC), Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (10/11) malam yang mengangkat tema ‘Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat’.
“Baik terima kasih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton ditambah 40 juta ton cukup,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi yang tidak berjalan dengan baik adalah sistem pendistribusiannya.
“Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi kemudian ke PKL baru ke petani apa yang salah?,” kata Ahmad Luthfi.
Luthfi mengaku apabila terpilih dalam Pilgub Jateng pada 27 November 2024 maka ia akan menghapus Kartu Tani. “Ke depan apabila saya dan Gus Yasin menjadi Gubernur (Wakil Gubernur) kartu Tani akan saya hapuskan,” tegasnya.
Penghapusan Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah tersebut kata Ahmad Luthfi penting untuk meningkatkan produktivitas petani. “Untuk apa (dihapuskan)? Untuk (memperbaiki) tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut bukan tepat sasaran,” tanyanya.
Ia menjelaskan mekanisme di Kartu Tani yang kurang tepat dan justru membuat petani sulit mendapatkan pupuk.
“Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah,” ujar mantan Kapolda Jateng ini.
Sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan kartu tani, satu di antara syaratnya adalah petani harus memiliki luas usaha maksimal 2 ha untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
“Masalahnya, mayoritas petani di Jawa Tengah adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan,” paparnya.
Menanggapi isu pencabutan Kartu Tani tersebut Calon Wakilnya Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1 Hendar Prihadi mengaku memang selama ini pupuk terjadi permasalahan yang krusial.
“Saya sepakat dengan apa yang dikatakan pak Luthfi tentang pupuk, bener sekali, ini adalah PR,” kata mantan Wali Kota Semarang tersebut.
Problem pupuk dijelaskan dia kerap menjadi masalah ketika petani memasuki masa tanam tidak ada maupun sulit untuk dibeli.
Sumber : Elshinta.Com
-

Debat ke-2 Pilgub Jateng, Luthfi-Yassin fokus pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Debat ke-2 Pilgub Jateng, Luthfi-Yassin fokus pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Minggu, 10 November 2024 – 22:48 WIBElshinta.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, menyampaikan visi misi mereka yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pasangan ini menegaskan komitmen untuk “ngopeni,” atau mengayomi masyarakat Jawa Tengah dengan mendukung keberlanjutan ekonomi yang berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjaga kelestarian alam.
“Ini saya pakai batik buatan Bu Markonah, dari Salatiga. Sepatu yang saya pakai ini buatan UMKM Kendal,” katanya, dalam pernyataan pembuka debat kedua Pilgub Jawa Tengah, Minggu (10/11).
Menurutnya, pendekatan ini menginspirasi komitmen untuk memberikan perhatian penuh kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan.“Kami ingin agar setiap pelaku UMKM, petani, dan nelayan dapat berkembang tanpa kendala ketersediaan pupuk atau bahan bakar. Dengan begitu, ekonomi berkelanjutan di Jawa Tengah bisa terwujud. Kami ingin masyarakat merasakan ‘sakeh rejekine, sehat badane’ (banyak rezekinya, sehat badannya),” ujar Luthfi.
Luthfi juga mengangkat isu utang yang kerap menjadi hambatan bagi pelaku ekonomi kecil. Ia menyatakan komitmennya menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sesuai ebijakan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Pada kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan ucapan selamat Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan bagi para pejuang bangsa.
Di sisi lain, Taj Yasin menyoroti pentingnya kesadaran akan lingkungan di tengah meningkatnya bencana yang melanda. Menurut Yasin, masyarakat Jawa Tengah yang religius memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian alam. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, untuk bersama-sama memakmurkan dan menjaga lingkungan.
“Agama mengajarkan kita untuk mencintai lingkungan. Kita harus bersama-sama memakmurkan bumi dan mengembangkan infrastruktur yang tidak hanya menopang ekonomi, tetapi juga melestarikan lingkungan. Dengan begitu, kita bisa memperkuat daya dukung alam Jawa Tengah,” ungkap Yasin.
Pasangan ini juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan di desa-desa sebagai langkah memperkuat ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan. Dia menekankan bahwa komitmen mereka tidak hanya untuk sektor ekonomi, tetapi juga untuk pendidikan berbasis keagamaan.
“Kami akan terus meningkatkan dukungan terhadap pesantren bersama para kiai, mengingat pesantren memiliki peran penting dalam membangun fondasi agama dan kebudayaan masyarakat Jawa Tengah.
Dengan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi dan kelestarian lingkungan, lanjut Yasin, pihaknya berharap dapat membawa Jawa Tengah menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Sumber : Elshinta.Com