Xcloud.id

Tag: Ahmad Luthfi

  • 6 Taj Yasin Tak Sepakat dengan Ahmad Luthfi soal Pengamanan Mudik Pakai Laras Panjang Regional

    6 Taj Yasin Tak Sepakat dengan Ahmad Luthfi soal Pengamanan Mudik Pakai Laras Panjang Regional

    Taj Yasin Tak Sepakat dengan Ahmad Luthfi soal Pengamanan Mudik Pakai Laras Panjang
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur
    Jawa Tengah
    ,
    Taj Yasin Maimoen
    , menyatakan ketidaksepakatannya dengan Gubernur Jateng,
    Ahmad Luthfi
    , terkait rencana penggunaan senjata laras panjang oleh TNI-Polri dalam
    pengamanan mudik Lebaran
    2025.
    “Ya itu nanti kita koordinasikan lagi, kalau menurut saya tidak perlu,” ujar Taj Yasin saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar KPK di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).
    Taj Yasin menekankan bahwa persiapan arus
    mudik Lebaran 2025
    lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur, terutama penambalan jalan rusak di jalur utama dan alternatif.
    “Jalan-jalan provinsi dan alternatif sudah siap semua, cuma titik-titik kemacetan ini yang harus kita antisipasi,” katanya.
    Menurutnya, selain upaya dari pemerintah provinsi, Ansor juga telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan kemacetan di Jawa Tengah untuk mendukung kelancaran arus mudik.
    “Titik-titik sudah diinvestigasi, mana saja yang rawan kemacetan,” tambahnya.
    Salah satu jalur favorit pemudik menuju Yogyakarta yang kerap mengalami kemacetan adalah Bumiayu.
    Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov Jateng akan menerapkan beberapa strategi, seperti:
    Ia juga menyoroti penggunaan aplikasi Google Maps yang kerap mengalihkan pemudik ke jalan-jalan sempit sehingga memperparah kemacetan.
    “Kalau kita bicara Google Maps, sering menjebak karena jalannya menyempit,” ujarnya.
    Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan warga setempat untuk memberi petunjuk jalur alternatif yang lebih efektif.
    “Butuh orang-orang daerah yang menyiapkan itu, yang tahu kawasan. Kalau perlu ditulisi ini ke arah mana,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Jateng bentuk badan otonom untuk bantu pengentasan kemiskinan

    PKB Jateng bentuk badan otonom untuk bantu pengentasan kemiskinan

    Semarang (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membentuk Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan, merupakan badan otonom yang fokus membantu upaya pengentasan kemiskinan di provinsi ini

    Ketua PKB Jawa Tengah K.H. Yusuf Chudlori di Semarang, Selasa, mengatakan, pembentukan badan otonom tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    “Prioritas pembangunan saat ini adalah percepatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata Gus Yusuf

    Ia menambahkan badan otonom yang dibentuk tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata PKB untuk mendukung program pemerintah.

    Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan PKB Jawa Tengah, kata dia, diketuai oleh Bupati Blora Arief Rohman.

    Ia menyebut pengiris badan otonom tersebut juga diisi oleh sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PKB.

    Menurut dia, penempatan para kepala daerah dalam kepengurusan Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan tersebut karena bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    “Kepengurusan organisasi ini bisa berkoordinasi untuk membantu Gubernur Jawa Tengah dalam mengatasi masalah kemiskinan,” katanya.

    Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tingkat kemiskinan provinsi ini yang mencapai 9,58 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 4,4 persen, akan dijabarkan upaya penanganannya.

    Kondisi tersebut, kata dia, telah didiskusikan dengan para kepala daerah, termasuk dengan Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan PKB Jawa Tengah

    “Melalui koordinasi dengan kabupaten/ kota, akan kita infiltrasi program-program dalam penanganan kemiskinan,” katanya.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB Jateng Kukuhkan Banom Pengentasan Kemiskinan

    PKB Jateng Kukuhkan Banom Pengentasan Kemiskinan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah mengukuhkan badan otonom (banom) yang fokus mengatasi pengentasan kemiskinan.

    Banom itu dinamai Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan (BPEK)

    Selain itu, PKB Jateng juga mengukuhkan Lembaga Penangulangan Bencana (LPB).

    Konsolidasi dan Pengukuhan ke-2 banom itu digelar di Kantor DPW PKB Jawa Tengah di Semarang, Selasa (18/3) sore.

    Acara ini juga dihadiri gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Selain itu, para pengurus DPW PKB Jateng, pengurus kabupaten/kota se-Jateng, anggota FPKB DPRD Jateng, maupun kepala/wakil kepala daerah dari PKB.

    Ketua DPW PKB Jateng K H M Yusuf Chudlori mengatakan, pengukuhan 2 badan otonom tersebut diniati sebagai ibadah. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan.

    “Selain _hablu minallah_, juga kita kukuhkan niat ibadah _hablu minannas_ dengan kukuhkan 2 banom ini,” ujarnya.

    Arahan ketua umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat, kata Gus Yusuf, prioritas pembangunan saat ini adalah percepatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    “Jadi badan ini dibentuk sebagai kontribusi nyata mendukung program pemerintah,” terangnya.

    BPEK PKB Jateng diketuai oleh Arief Rohman yang juga Bupati Blora. Adapun Sekretaris diemban oleh Risma Ardhi Chandra, yang juga wakil bupati Pati.

    Adapun pengurus lain adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader PKB.

    “Sebagai kepala daerah atau wakil, mereka bersentuhan dengan masyarakat. Semua bisa  bekoordinasi membantu mendukung pak gubernur dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah,” jelasnya.

    Gus Yusuf pun menambahkan, fraksi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga harus memberi dukungan.

    “Sekaligus penataan agar Jawa Tengah segera lepas landas untuk mengejar ketertinggalan dari sejumlah provinsi lain,” terangnya.

    Adapun badan mengenai kebencanaan, kata Gus Yusuf, dibentuk dengan melihat kondisi Jawa Tengah yang rawan bencana di berbagai daerah. Badan ini diketaui Sugiarto, yang juga anggota DPRD Jateng.

    “Maka PKB menghadirkan gerakan untuk selalu hadir di masyarakat saat suka maupun duka. Sebenarnya kita selalu hadir saat ada bencana, namun saat ini telah terbentuk badan sendiri,” jelasnya.

    Sekretaris DPW PKB Jateng H Sukirman mengatakan, pembentukan 2 badan otonom ini merupakan mandat dari AD/ART, serta melengkapi yang sudah ada.

    Sementara itu, gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan bersama.

    “Sejak retreat saya sudah diskusi, bahwa angka kemiskinan kita 9,58 persen. Pertumbuhan ekonomi 4,5 % . Kita jabarkan bagaimana penanganannya,” katanya.

    Luthfi juga mengaku sudah berdiskusi dengan para kepala daerah, termasuk yang menjadi pengurus di BPEK DPW PKB Jateng.

    “Kemiskinan ini terkait layanan dan insfrastruktur dasar. Bahan pokok jadi acuan utama. Lewat koordinasi dengan kabupaten/kota, bagaimana kita infiltrasi program-program dalam penanganannya,” tandasnya. (*)

  • Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Kolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi

    Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Kolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi

    Liputan6.com, Semarang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berkolaborasi dengan 44 perguruan tinggi di wilayahnya, untuk mempercepat capaian program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Rencananya, kolaborasi itu akan dimulai dengan acara penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan 44 perguruan tinggi se- Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 17 Maret 2025. 

    Kesepakatan bersama ini akan dilakukan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dengan 35 rektor/direktur perguruan tinggi. Sedangkan penjanjian kerja samanya akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng dengan 44 Wakil Rektor/Dekan/Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi.

    “Ini arahan dari Gubernur kita, untuk melibatkan semua pihak dalam menyelenggarakan pembangunan di Jawa Tengah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, di Semarang, Minggu, 16 Maret 2025.

    Ia menyampaikan, terima kasih kepada perguruan tinggi yang sudah bersedia berkolaborasi untuk membangun Jawa Tengah.

    Senada disampaikan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jateng, Zulkifli Gayo mengatakan, Pemprov Jateng menyediakan 29 program dalam kerjasama ini, dengan masa waktu mulai dari 2025 hingga 2029. 

    Program-program itu di antaranya penurunan angka stunting, pendampingan usaha mikro kecil menengah, pendampingan desa wisata, penguatan wawasan kebangsaan dan pendidikan moderasi beragama, pelatihan konten kreator untuk desa wisata, dan lainnya.

  • Luthfi Tegaskan Tidak Ada Praktik Premanisme Ormas: Silakan Lapor Kalau Ada Regional 17 Maret 2025

    Luthfi Tegaskan Tidak Ada Praktik Premanisme Ormas: Silakan Lapor Kalau Ada Regional 17 Maret 2025

    Luthfi Tegaskan Tidak Ada Praktik Premanisme Ormas: Silakan Lapor Kalau Ada
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah,
    Ahmad Luthfi
    , menegaskan bahwa tidak ada praktik premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya.
    Luthfi menyatakan bahwa tugas penertiban merupakan tanggung jawab kepolisian, sehingga ormas dilarang mengambil alih peran tersebut, terutama dengan cara kasar dan pemalakan.
    “Enggak ada. Di Jawa Tengah tidak ada premanisme ormas, yang melakukan tindakan, kepolisian. Itu ada Pak Kapolda maupun ada Pak Pangdam. Jadi siapapun ya di wilayah Jawa Tengah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Mau
    nutup
    , mau
    nyegel
    , mau menertibkan apalagi sampai minta-minta. Enggak ada,” ujar Luthfi usai rapat koordinasi di kantornya, Senin (17/3/2025).
    Luthfi juga menegaskan bahwa bagi pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan ormas, mereka dapat melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
    Ia bahkan menyatakan siap turun tangan untuk menertibkan jika ditemukan adanya praktik premanisme.
    “Silakan lapor. Nek perlu lapor ke Polda, ada Kapolda, ada Pangdam. Lapor gubernur, nek perlu kita turun tangan untuk membasmi itu, enggak boleh premanisme dan lain sebagainya,” tegasnya.
    Menurutnya, praktik premanisme atau ormas yang meminta uang dari pengusaha maupun masyarakat dapat mengancam iklim investasi di Jawa Tengah.
    Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin kondusivitas keamanan dan ketertiban.
    “Karena itu kan, jaminan keamanan, ketertiban merupakan modal dasar dalam rangka membangun masyarakat dan investasi. Jadi enggak boleh diganggu,” tuturnya.
    Sebelumnya, menjelang Lebaran, fenomena ormas yang meminta dana tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan kembali muncul.
    Salah satu yang ramai di media sosial X adalah surat permohonan THR berkop Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebuah desa.
    Organisasi tersebut, yang beralamat di Kabupaten Tangerang, diduga meminta THR kepada perusahaan di wilayah sekitar mereka.
    Surat bernomor 005/LPM/2025 itu menyatakan permohonan dana THR mereka ajukan sehubungan dengan semakin dekatnya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah.
    Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
    “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas,” ucap Trunoyudo dalam keterangan resminya Jumat (14/3/2025).
    Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan melalui hotline layanan 110 jika mengalami gangguan keamanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Gus Ipul dan Kepala Daerah Jateng Matangkan Rencana Sekolah Rakyat

    Mensos Gus Ipul dan Kepala Daerah Jateng Matangkan Rencana Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Kementerian Sosial RI (Kemensos) fokus mempersiapkan program Sekolah Rakyat, salah satunya di wilayah Jawa Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerangkan tahapan persiapan Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan dan dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini akan mulai beroperasi.

    “Sekarang sudah jalan, kurang tiga bulan lagi kita akan buka. Memang ini cepat sekali, persiapannya juga kita harus lembur terus,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

    Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (12/3).

    Dalam kesempatan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul hadir bersama Wamensos Agus Jabo Priyono. Persiapan tersebut mencakup pendalaman konsep, penyusunan instruksi presiden, peraturan presiden, cetak biru, serta penetapan tim formatur.

    Selain itu, rekrutmen tenaga pendidik dan pendaftaran calon peserta didik juga sudah mulai diproses. Selain sosialisasi program, Gus Ipul dan kepala daerah berdiskusi tentang rancangan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

    Para bupati dan wali kota yang hadir menyampaikan potensi lahan serta aset yang bisa direvitalisasi untuk dijadikan sekolah. Pembentukan Sekolah Rakyat dapat menggunakan tiga pendekatan, pertama menggunakan aset gedung yang telah ada.

    Aset-aset ini akan diverifikasi, dicatat, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pendekatan ketiga melalui pembangunan gedung baru. Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 5-10 hektare. Sesuai arahan Presiden, pembangunan ini akan dimulai tahun ini dengan target 200 sekolah.

    “Dari 200 sekolah tersebut, 100 dibiayai oleh APBN dan 100 lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak,” terang Gus Ipul.

    Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi prioritas dalam tahap awal implementasi program ini. Para kepala daerah yang hadir menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk mempercepat proses penyediaan lahan.

    Mereka juga mengusulkan beberapa daerah prioritas yang memiliki angka kemiskinan tinggi untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat pertama di Jateng. Gus Ipul juga menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum lainnya.

    Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk siswa dari keluarga miskin yang berprestasi dan akan menerapkan sistem boarding school dengan pembinaan 24 jam di lingkungan yang kondusif. Kurikulumnya mengkombinasikan standar nasional dan internasional, serta menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan bela negara.

    Selain itu, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. Gus Ipul menegaskan pembiayaannya 100% gratis, termasuk seragam, alat-alat sekolah, dan kebutuhan lainnya.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi merespons penjelasan Gus Ipul dengan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program ini. Ia menyambut baik gagasan Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan di Jateng.

    “Kami sangat menerima baik program ini karena sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, baik dalam hal penyediaan lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat agar sekolah ini dapat segera beroperasi,” ujar Luthfi.

    Senada, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ia mengatakan Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di Jateng, terutama bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi.

    Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pendampingan pasca kelulusan, memastikan bahwa para alumni mendapatkan akses yang lebih baik ke dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Konsep ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemprov Jateng dukung penuh penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Bulog 

    Pemprov Jateng dukung penuh penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Bulog 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Pemprov Jateng dukung penuh penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Bulog 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh upaya Perum Bulog dalam melakukan peyerapan gabah dan beras dari petani di wilayahnya. 

    Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendorong Perum Bulog bekerja sama dengan BUMD PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dalam upaya penetrasi penyerapan gabah dan beras dari petani tersebut. 

    “Perum Bulog bisa kerja sama dengan BUMD untuk penetrasi harga, kami punya PT Jateng Agro Berdikari. Jateng punya hasil panen luar biasa,” kata  Luthfi saat rapat koordinasi optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah bersama Perum Bulog di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Kerjasama itu, menurut dia, penting untuk dilakukan guna optimalisasi dan penetrasi penyerapan gabah dan beras dari para petani.  

    “Tadi Ada MoU antara Bulog dengan para mitra untuk penetrasi harga pembelian gabah, beras, dan lain sebagainya. Ini selaras dengan arahan Presiden untuk swasembada pangan. Pemerintah provinsi akan mensupport kegiatan ini,” kata dia. 

    Mantan Kapolda Jateng ini mengatakan, komitmen dukungan tersebut juga dalam upaya mengejar target serapan gabah dan beras dari Bulog untuk cadangan pangan nasional. 

    Ia juga menyampaikan, persediaan pangan di Jawa Tengah aman hingga April 2025. Bahkan saat pengecekan harga dan stok di sejumlah pasar pasar, harganya masih relatif stabil. 
     
    Dirut Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya  mengatakan, Bulog ditarget untuk menyediakan cadangan gabah dan beras sebanyak 3 juta ton sampai April 2025. Untuk itu, Bulog lebih proaktif datang ke petani guna membeli hasil panen. 

    “Kita mendapatkan support dan dorongan dari Forkopimda di Jateng. Untuk Jateng serapan sampai bulan April nanti sekitar 363 ribu ton setara beras,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (7/3). 

    Dalam rakor tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Perum Bulog Kanwil Jateng dan DIY dengan mitra pengadaan pangan Bulog. Setidaknya ada 313 mitra Bulog yang hadir baik secara luring dan daring dari berbagai daerah di Jawa Tengah. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Jateng upayakan 2.000 eks buruh Sritex ditampung di pabrik rokok

    Gubernur Jateng upayakan 2.000 eks buruh Sritex ditampung di pabrik rokok

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Gubernur Jateng upayakan 2.000 eks buruh Sritex ditampung di pabrik rokok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalin komunikasi dengan lintas sektor untuk mengurangi dampak sosial dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo.

    Gubernur Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di PT Djarum Oasis Kudus mengatakan, komunikasi dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, hingga sektor dunia usaha. Khusus dari dunia usaha, ada satu perusahaan industri tembakau di Kudus, Jawa Tengah yang siap menampung setidaknya 2.000 pekerja.

    “Tadi sudah ada yang bisikin saya, siap menyerap 2.000-an pekerja” katanya, Rabu (5/3).

    Orang nomer satu di Jateng ini menyebut, berdasarkan data terbaru terdapat hampir 22 perusahaan yang siap menampung eks pekerja Sritex, manakala tidak tertampung di dunia kerja lain. Mengenai kapan hal itu akan direalisasikan, Pemprov Jateng sifatnya mengupayakan dan tidak menjanjikan sepenuhnya.

    “10 ribuan orang itu tidak gampang. Kita pilih, pilah, dan analisa. Kita akan tanya satu-satu, apalagi tidak semua eks. karyawan Sritex berdomisili di sana. Ada juga yang dari luar Sukoharjo,” jelasnya.

    Ditambahkan, Pemprov Jateng menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bila ada karyawan yang ingin bekerja mandiri. 

    Selanjutnya, juga akan mengupayakan hak-hak pekerja agar tersampaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah.

    “Terkait tunjangan jaminan hari tua (JHT), dan tunjangan pemutusan hubungan kerja,  kami upayakan maksimal terbayar sebelum hari raya,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Kamis (6/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya? Regional 7 Maret 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya? Regional 7 Maret 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya?
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Jalur-jalur vital di wilayah Jawa Tengah siap dilalui untuk mudik pada Lebaran tahun ini, dengan penyelenggaraan posko terpadu Lebaran mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.
    “Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura/Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (7/3/2025).
    Menurut dia, Jateng sebetulnya lebih ke menyambut kedatangan para pemudik, bukan mempersiapkan mereka yang akan berangkat mudik.
    Ia mengatakan bahwa Jateng sebagai sentralnya tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Khusus jalur Tol Trans Jawa, mantan Kapolda Jateng itu mengatakan juga akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.
    “Bisa diberlakukan ‘one way’ (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai Gerbang Tol Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen,” katanya.
    Bahkan, kata dia, jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol apabila ada antrean panjang kendaraan.
    Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Selain itu, Luthfi juga menyambut baik kebijakan work from anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta.
    Rencananya, WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan tujuh hari setelah atau H+7 Lebaran, tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.
    Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atasi kemiskinan, Gubernur Jateng keliling gelontorkan bansos dan speling 

    Atasi kemiskinan, Gubernur Jateng keliling gelontorkan bansos dan speling 

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Atasi kemiskinan, Gubernur Jateng keliling gelontorkan bansos dan speling 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan berbagai bantuan sosial sebagai upaya mengikis angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Gubernur melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah salah satunya di Kudus, Rabu (5/3).

    “Kita lakukan akselerasi dalam rangka pengentasan warga dari garis kemiskinan. mulai dari penyaluran Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Kube (Kelompok Usaha Bersama), cadangan pangan dan juga Dana Cukai (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) untuk buruh pabrik di Kudus,” kata Ahmad Luthfi di sela kunjungan di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

    Dijelaskan, dana sosial KJS yang diberikan di dua desa itu bernilai Rp 4,4 juta per orang dalam setahun. KJS disalurkan kepada 240 orang penerima manfaat dengan total Rp 1.065.000.000. Sedangkan untuk graduasi berupa penyaluran dana usaha untuk Kube, nilainya mencapai Rp 40 juta untuk dua desa.  

    Pemprov Jateng juga menyalurkan logistik cadangan pangan sebanyak dua ton beras untuk 200 keluarga. Jumlah penerimanya sebanyak 200 kepala keluarga, masing-masing keluarga mendapat beras 10 kg.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi juga memastikan pelaksanaan program layanan kesehatan Speling atau Dokter Spesialis Keliling. Program Speling ini, lanjutnya akan dijalankan semaksimal mungkin agar bisa menyasar seluruh desa di Jawa Tengah dengan fasilitas mobil keliling.

    “Targetnya masyarakat sehat, terutama masyarakat pinggiran, di pesisir yang jauh dari perkotaan.,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Rabu (5/3). 

    Sementara itu, salah satu ibu hamil warga Desa Cendono, Muthoharoh mengatakan, dia turut merasakan langsung manfaat layanan pemeriksaan kesehatan Speling di Balai Desa Lau, Kecamatan Dawe.

    “Saya periksa kandungan tadi melalui USG. Saya senang karena pelayanannya baik,” ujarnya. 

    Sumber : Radio Elshinta