Tag: Ahmad Luthfi

5 Status Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Jadi Bandara Internasional Regional

Status Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Jadi Bandara Internasional
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Status
Bandara Jenderal Ahmad Yani
kembali menjadi internasional mulai 25 April 2025.
Keputusan penetapan status bandara di Kota Semarang itu menjadi bandara internasional telah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025.
“Alhamdulillah, sesuai Keputusan Menhub statusnya sudah internasional. Ini berkat kerja keras semua stakeholder,” kata Gubernur Jawa Tengah,
Ahmad Luthfi
, dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/4/2025).
Sejak masa kampanye Pilkada 2024, Ahmad Luthfi telah memprioritaskan peningkatan status Bandara A. Yani tersebut.
Ia mengetahui bahwa setahun lalu, status Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai bandara internasional dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024.
Setelah ia memimpin Jateng, Pemprov Jateng tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jenderal A. Yani sebagai bandara internasional.
Surat terakhir tertanggal 8 April 2025 dan akhirnya mendapat persetujuan.
Selain dengan Kementerian, Luthfi juga melakukan komunikasi dengan instansi terkait lainnya, salah satunya Airnav Cabang Semarang.
Menurutnya,
status internasional
ini sangat strategis bagi Jawa Tengah.
Kembalinya status sebagai bandara internasional dapat memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Jateng, serta meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional.
Dengan status internasional tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia – Bandara Jenderal A. Yani Semarang sudah berkomunikasi dengan Maskapai Air Asia untuk mempersiapkan pembukaan rute internasional.
Maskapai Air Asia sudah merespons positif. Berdasarkan kajian PT Angkasa Pura Indonesia, rute untuk Maskapai Air Asia adalah Singapura dan Malaysia.
PT Angkasa Pura Indonesia – Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang juga akan memberikan penawaran rute internasional kepada Maskapai Scoot dan Malindo.
Di sisi lain, infrastruktur maupun personel CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina) sudah siap beroperasi.
Alasannya, per November 2024, Bandara Jenderal Ahmad Yani sudah melayani penerbangan kargo internasional.
Persiapan operasi layanan rute internasional sekitar tiga bulan.
Ahmad Luthfi berharap keberadaan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani menjadi daya ungkit perekonomian Jateng.
“Tingkatkan daya ungkit perekonomian dan tentu mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” tandas Luthfi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/04/2025 05:45
Upaya Ahmad Luthfi yang Berhasil Kembalikan Status Bandara Ahmad Yani Jadi Bandara Internasional – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Upaya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mengembalikan status Bandara Jendral Ahmad Yani menjadi internasional membuahkan hasil. Per 25 April 2025, Bandara di Kota Semarang itu kembali berstatus menjadi bandara internasional.

Penetapan kembalinya status ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 26 tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai kado yang indah di hari ke-64 Ahmad Luthfi dan pasanganya Taj Yasin Maimoen memimpin Jateng.

“Alhamdulillah, sesuai Keputusan Menhub statusnya sudah internasional. Ini berkat kerja keras semua stakeholder,” ungkap Ahmad Luthfi dalam keterangan persnya, Sabtu (26/04/2025).

Sejak masa kampanye Pilkada 2024, Ahmad Luthfi sudah menjadikan peningkatan status Bandara A Yani tersebut menjadi prioritas. Ia mengetahui jika setahun lalu, status Bandara Jendral Ahmad Yani sebagai Bandara Internasional dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor KM 31 tahun 2024. Maka begitu terpilih, ia bersama Gus Yasin langsung tancap gas.

Upaya yang dilakukan telah berulang kali. Pemprov Jateng telah tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jendral A Yani sebagai bandara internasional.

Surat terakhir tertanggal 8 April 2025 dan akhirnya mendapat persetujuan. Tak hanya berkomunikasi dengan Kementerian, Ahmad LUthfi juga melakukan komunikasi pada instansi terkait lainya, salah satunya Airnav Cabang Semarang.

Status internasional ini begitu strategis bagi Jawa Tengah. Dengan kembalinya status sebagai bandara internasional, maka memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Jateng, dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

Dengan status internasional tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral A Yani Semarang sudah komunikasi dengan Maskapai Air Asia untuk mempersiapkan pembukaan rute internasional. Maskapai Air Asia sudah memberikan respon positif. Berdasarkan kajian PT Angkasa Pura Indonesia, rute untuk Maskapai Air Asia adalah Singapura dan Malaysia.

PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral Ahmad Yani Semarang juga akan memberikan penawaran rute internasional kepada Maskapai Scoot dan Malindo.

Di sisi lain, infrastruktur maupun personil CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina) sudah siap beroperasi. Alasanya, per November 2024, Bandara Jendral Ahmad Yani sudah melayani penerbangan kargo internasional. Persiapan operasi layanan rute internasional sekitar tiga bulan.

Ahmad Luthfi berharap keberadaan Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani menjadi daya ungkit perekonomian Jateng.

“Tingkatkan daya ungkit perekonomian dan tentu mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” tutupnya.

26/04/2025 20:13
Menanti Revitalisasi Pasar Boja Kendal, Jumiati Tambal Lapak Mandiri dari Kebocoran Atap

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Wajah Jumiati (49) pedagang ikan asal Semarang itu begitu ceria, tatkala mengetahui rombongan Pemerintah Kabupaten Kendal memantau kondisi pasar Boja.

Maklum, sebagian besar pedagang yang membuka lapak di bagian dalam, terpaksa berjibaku dengan air hujan yang mengalir dari bocornya atap pasar.

Kondisi itu sudah dialami pedagang sekitar 5 tahun terakhir.

Jumiati yang menggantungkan hidup dari pasar, seringkali mengeluarkan dana tambahan untuk melindungi lapaknya dari guyuran air hujan.

Dia bersama pedagang lain belum bisa berbuat banyak, selain membuat atap darurat seadanya.

Atap-atap pasar seolah dibiarkan menganga, memberi ruang bagi cahaya matahari dan air hujan masuk melalui celah-celah membasahi dagangan.

“Kapan ini bisa diperbaiki ibu, kami yang di sini selalu kehujanan karena atap pasarnya bocor sudah lama,” kata Jumiati menyambut kedatangan Bupati Dyah Kartika Permanasari di Pasar Boja, Jumat (25/4/2025).

Jumiati tak tahu lagi harus berharap pembenahan kepada siapa. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi hingga anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto yang sempat berkunjung ke Pasar Boja beberapa waktu lalu, hingga kini juga belum menemukan titik terang rencana pembangunan ulang.

Ia khawatir, rencana itu tak bisa terealisasi tahun ini seperti yang diharapkan para pedagang.

“Semoga bisa dibangun tahun ini, kadang dagangan tidak laku kalau basah,” tuturnya.

Pedagang lain, Rusmiati pun tak mampu memendam kekecewaannya. Dia yang berjualan ayam potong selama lima tahun lebih, ingin merasakan berdagang di tempat yang lebih nyaman dari guyuran air hujan.

“Ada yang pakai terpal, ada yang buat atap permanen tapi biayanya lebih mahal,” sambungnya.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari pun merespons keluhan pedagang dan menyapa para pedagang yang terdampak.

Ia pun memastikan jika revitalisasi pasar Boja akan dilakukan tahun ini.

“Nggih ibuk, tahun ini akan kita bangun kembali biar tidak kehujanan lagi ya,” kata bupati yang akrab disapa Tika sembari melihat kondisi atap pasar yang bocor.

Untuk peremajaan fisik pasar Boja, dia memprakirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 2 miliar.

“Anggaran sekitar Rp 2 miliar, tahun ini kita mulai ya,” tandasnya. (ags)

25/04/2025 15:58
Jateng targetkan penanaman padi 250.000 ha pada April

Solo (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menargetkan penanaman padi pada lahan seluas 250.000 hektare (ha) pada bulan April 2025.

“Hari ini sudah 156.000 ha. Targetnya April 250.000 ha sudah terpenuhi,” katanya usai kegiatan Gerakan Penanaman Padi Secara Serentak di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Penanaman serentak itu dilakukan di 14 provinsi melalui zoom bersama Presiden Prabowo Subianto. Presiden sendiri melakukan tanam padi di Sumatera Selatan, sedangkan Ahmad Luthfi melakukannya di Trucuk, Kabupaten Klaten.

Menjelang musim kemarau, Luthfi mendorong kepada bupati/wali kota di wilayahnya agar menggenjot tercapainya target tersebut.

Diharapkan target produksi padi sebanyak 11 juta ton tahun ini bisa tercapai.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan secara bersama-sama di semua kabupaten/kota karena Provinsi Jawa Tengah ditarget pemerintah pusat menopang pangan nasional,” katanya.

Ia mengatakan total target tahun ini adalah 11 juta ton dan sampai saat ini sudah tercapai 4,9 juta ton.

Terkait hal itu, ia optimistis target produksi dapat tercapai hingga akhir tahun.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

23/04/2025 18:05
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sektor pertanian di Jawa Tengah harus terus dikuatkan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik.

“Di Jawa Tengah harus terus dibangkitkan. Konkretnya, Jawa Tengah mau ngapain,” ungkapnya saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4).

Acara juga dihadiri wakil gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, anggota DPD RI Abdul Kholik, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Nur Hidayat Sardini, serta, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jawa Tengah Musahadi.

Sarif menambahkan, saat ini sudah ada peraturan daerah (Perda) Jawa Tengah No.5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dari Perda ini, jelas Sarif, pemerintah memiliki kewajiban dalam menetapkan kawasan usaha tani lintas kabupaten/kota berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

“Juga memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah daerah,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

PETANI – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4). (Istimewa)

Bicara pembangunan pertanian, kata Sarif, adalah naiknya produktivitas. Dia berharap di periode kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, juga konsen di sektor ini.

“Jangan lupa sebutir nasi yang kita makan adalah hasil jerih payah petani. Begitu pula dengan sambal yang kita santap. Semuanya adalah dari tirakat dan doa petani,” terangnya.

Atas dasar itu, katanya, berbagai infrastruktur maupun struktur untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mensejahterakan petani harus dilakukan.

“DPRD Jateng siap mengawal, meski saya juga yakin pak Luthfi dan Gus Yasin akan konsen pada ketahanan pangan,” sebutnya.

Sebagaimana amanat UUD 45 dan Pancasila, jelas Sarif, pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

“Karena itu, petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” katanya.

Sarif juga mengapresiasi acara yang digelar DPD RI ini. Menurutnya, ini bisa menjadi awalan sekaligus masukan bagi pemerintah di luar acara Musrenbang.

“Bisa menjadi masukan-masukan yang akseleratif, inovatif, tak terbayang, bahkan out of the book, tapi sebagai bagian ikut membangun daerah,” tandasnya. (*)

23/04/2025 17:57
Jelang Kemarau, Ahmad Luthfi Genjot Penanaman Padi Seluas 250 Ribu Hektar pada April 2025

TRIBUNJATENG.COM, KLATEN – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menggenjot penanaman padi seluas 250 ribu hektar pada April 2025.

Hal itu sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“April ini targetnya (tanam) 250 ribu hektare, hari ini sudah 156 ribu hektare. Targetnya April sudah terpenuhi,” kata Ahmad Luthfi usai melakukan kegiatan Gerakan Penanaman Padi secara Serentak di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, pada Rabu, 23 April 2025.

Penanaman serentak itu dilakukan 14 provinsi melalui zoom bersama Presiden Prabowo Subianto.

Presiden melakukan tanam padi di Sumatera Selatan.

Sementara Ahmad Luthfi melakukannya di Trucuk, Kabupaten Klaten.

Menjelang musim kemarau, Luthfi mendorong kepada bupati/walikota di wilayahnya agar menggenjot terget tersebut.

Supaya target produksi padi sebanyak 11 juta ton tahun ini bisa tercapai.

Oleh karenannya, perlu dilakukan secara bersama-sama di semua kabupaten/kota.

Sebab, Provinsi Jawa Tengah ditarget pemerintah pusat menopang pangan nasional.

Total target tahun ini adalah 11 juta ton dan sampai saat ini sudah tercapai 4,9 juta ton.

Luthfi optimistis target produksi itu bisa tercapai hingga akhir tahun.

Dalam kesempatan itu, Mantan Kapolda Jateng itu juga akan berkoordinasi dengan bupati/walikota di wilayahnya untuk memetakan lahan pertanian di masing-masing daerah, baik lahan yang produktif maupun lahan yang harus ditopang dengan pengairan saat musim kemarau.

“Kami sudah rakor dengan bupati dan wali kota. Daerah-daerah pertanian yang masuk lumbung pangan nasional dan terancam kekeringan akan mendapat prioritas pengairan,” jelasnya

Sementara itu, pada arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa negara yang kuat adalah yang memiliki petani yang kuat pula. Ia mendorong adanya kesejahteraan petani.

“Kalau pangan aman, negara aman. Petani sebagai produsen pangan harus makmur,” ujar Prabowo. (*)

23/04/2025 17:49
Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Jateng, Gubernur Ahmad Luthfi dan Bupati Bersinergi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Dalam rangka memperkuat landasan pembangunan daerah dan memantapkan posisi Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional, Gubernur Ahmad Luthfi dan para bupati di wilayah eks karesidenan Pati sepakat untuk bekerja sama.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah pada 2026 adalah penguatan fondasi pembangunan daerah dan peneguhan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun 2025 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Tentu program-program kita, provinsi dan kabupaten/kota, akan secara berjenjang, berlanjut, dan berkesinambungan,” kata Ahmad Luthfi saat memberikan pengarahan pada Musrenbangwil di Pati, Senin (21/4/2025).

Musrenbangwil ini menjadi ajang bagi Ahmad Luthfi untuk mengidentifikasi masalah di wilayah pembangunan Jekuti (Jepara, Kudus, dan Pati) dan Banglor (Rembang dan Blora).

Ia meminta kepada seluruh bupati di wilayah tersebut untuk memetakan permasalahan yang berkaitan dengan arah peneguhan sebagai lumbung pangan atau swasembada pangan.

“Bahasan yang sekarang ini nanti di tingkat kabupaten/kota nanti akan kita fokuskan pada swasembada pangan tahun 2026,” jelasnya.

Jawa Tengah telah ditargetkan untuk menyumbang sekitar 11 juta ton padi pada tahun 2025.

Ahmad Luthfi optimis target tersebut dapat dicapai mengingat produktivitas padi di Jawa Tengah sudah mencapai 4,9 juta ton pada bulan April 2025.

Guna memantapkan posisi Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja sama dalam mempertahankan lahan hijau dan lahan pertanian.

“Kita petakan daerah-daerah yang sekarang musim kering agar nanti bisa kita intervensi,” tambahnya.

Pengembangan wilayah aglomerasi juga menjadi fokus dalam Musrenbangwil ini.

Di wilayah Jekuti (Jepara, Kudus, dan Pati), pengembangan diarahkan pada pengembangan perkotaan Kudus-Jepara-Juwana-Pati, pengembangan sektor industri dan pertanian, serta mitigasi bencana.

Sementara itu, di wilayah Banglor (Rembang dan Blora), pengembangan diarahkan pada pengembangan kawasan perkotaan Rembang dan Cepu, pengembangan sektor industri, perikanan dan pertanian, serta pengembangan Bandara Ngloram.

“Aglomerasi itu nafasnya untuk menumbuhkan perekonomian baru,” ungkap Luthfi.

(*)

21/04/2025 22:03
Kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Bupati Arief Usulkan Perbaikan 3 Ruas Jalan Provinsi di Blora

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Bupati Blora Arief Rohman hadiri forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Tahun 2025 se-eks Karesidenan Pati yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (21/4/2025).

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Arief Rohman mengusulkan pembangunan tiga ruas jalan provinsi yang ada di Blora.

“Kami mengusulkan tiga ruas jalan provinsi yang ada di Blora agar dibangun. Di antaranya ruas jalan Todanan – Ngawen, Kunduran – Ngawen – Blora, dan ruas jalan perbatasan Grobogan – Doplang ( Jati ) – Cepu,” katanya.

Menurut Arief, melalui dukungan Pemprov Jawa Tengah, dengan peningkatan kualitas infrastruktur tersebut dapat mendorong konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan sektor pertanian serta ekonomi lokal.

Diketahui, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Tahun 2025 se-eks Karesidenan Pati.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk sinkronisasi arah kebijakan, pencapaian kinerja, dan penyelesaian persoalan lintas daerah.

Musrenbangwil ini dilaksanakan secara bergiliran di enam eks Karesidenan di Jawa Tengah. Dan salah satunya di eks Karesidenan Pati (Blora, Pati, Kudus, Rembang, dan Jepara).(Iqs)

21/04/2025 20:42
PSI: Kedatangan Sejumlah Menteri ke Rumah Jokowi di Solo Bagian Silaturahmi Idul Fitri – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.

Sikap tersebut dinilai sebagai pikiran sempit.

“Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” kata Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang, Jumat(19/4/2025).

Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi.

Ia menyebut soal matahari kembar.

Agus menambahkan, para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

Dirinya menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir.

“Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

Daftar Tokoh yang Temui Jokowi saat Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rabu (9/4/2025) siang.

Sebelumnya, tokoh elit Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Selain itu ada Mantan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mendatangi rumah Jokowi pada Senin (31/3/2025) siang atau hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah.

Keduanya bertemu selama lebih dari satu jam, sampai pukul 12.40 WIB.

Pada kesempatan tersebut, Luhut dan Jokowi membicarakan sejumlah hal, termasuk mengenai kondisi pemerintahan kekinian.

Setelah pertemuan, Luhut mengaku, mendapatkan pesan khusus, yakni permintaan Jokowi agar selalu memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai perekonomian.

Luhut menerangkan, sosok Prabowo merupakan Presiden RI yang tidak alergi menerima masukan termasuk dari dirinya.

“Ya juga beliau minta karena saya ketua dewan ekonomi, beliau juga mengingatkan ‘Pak Luhut juga ya memberi masukan’.”

“Saya bilang ya pak Presiden Prabowo kalau kami laporan, dewan ekonomi, beliau minta masukan yang detail dan saya lihat beliau memperhatikan mengenai itu,” ungkap Luhut.

Selanjutnya, ada Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno.

Pratikno datang ke kediaman Jokowi pada Senin sore.

Pratikno mengatakan, ia menyempatkan diri mampir ke Solo karena sejalan dengan arah mudik dirinya ke kampung halaman di Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).

“Saya ini kan dari Jakarta, tadi mau ke Bojonegoro sowan Ibu saya.”

“Yang paling dekat kan lewat Solo. Cuma karena nggak ada tiket (pesawat) di Solo (dari Jakarta), jadi lewatnya Semarang. Jadi ke Semarang terus harus lewat Solo baru kemudian ke Bojonegoro. Kampung halaman,” ungkap Pratikno usai keluar dari kediaman Jokowi.

TEMUI JOKOWI – Menteri Koordinator PMK Pratikno bersilaturahmi dengan menemui Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Senin (31/3/2025) sore. Pratikno datang sendirian ke kediaman Jokowi yang berada Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo. (TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

Dalam pertemuan singkat 30 menit ini, Pratikno mengatakan, hanya berbincang seputar kehidupan pribadi, termasuk menceritakan putri-putrinya.

Pratikno menjelaskan bahwa dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran kali ini, baik dirinya maupun Jokowi tak menyinggung terkait kondisi pemerintahan saat ini.

“Nggaklah, kok pening-pening (pusing-pusing) wong Idul Fitri kok, cuma urusan keluarga,” urainya.

“Pak Jokowi kan jadi saksi pernikahan tiga putri saya, jadi (ngobrol) oh iya yang nomor satu itu sudah punya anak berapa. Nomor dua, nomor tiga. Ya begitu ajalah berkepanjangan (ngobrolnya),” jelas Pratikno.

Setelah itu, giliran putra semata wayang Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo.

Masih mengutip Tribun Solo, Didit Prabowo datang ditemani sejumlah ajudan dan pengawal ke kediaman Jokowi.

Kedatangannya di kediaman Jokowi diketahui sekitar pukul 15.36 WIB. Ia mengenakan setelan batik berwarna biru dan celana hitam serta memakai peci berwarna hitam.

Didit juga sempat menyapa awak media yang sedari tadi telah menunggu di depan kediaman Jokowi.

Sembari berjalan menuju kediaman Jokowi, Didit Prabowo tak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri kepada awak media.

“Minal aidin walfaidzin, sugeng riyadi teman-teman,” ungkap Didit.

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terlihat bersilaturahmi ke rumah Jokowi.

Ahmad Luthfi tiba di kediaman Jokowi sekitar siang hari. Keduanya hanya bertemu selama kurang lebih 30 menit.

Dalam pertemuan itu, mantan Kapolda Jateng mengatakan, tujuan utama kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi.

“Hanya silaturahmi, terus tanya situasi Jawa Tengah. Kita sudah bersama-sama dengan bupati/wali kota Jawa Tengah,” ungkap Ahmad Luthfi kepada awak media.

Ahmad Luthfi juga mengaku, mendapatkan masukan berharga dari Jokowi mengenai kinerjanya sebagai pejabat publik. (*)

18/04/2025 18:41
Gubernur Ahmad Luthfi Beri Contoh Bupati dan Wali Kota di Jateng ‘Nguwongke” Pembayar Pajak

PT Jasa Raharja juga mendukung dengan menghapus denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Masyarakat hanya membayar administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Lebih lanjut, Gubernur optimistis sektor ekonomi dari jual beli kendaraan bermotor akan kembali membaik dengan meningkatnya daya beli masyarakat ke depan.

Kepala Bapenda Jawa Tengah, Nadi Santoso, menguraikan, bila kegiatan ini menjadi ajang promosi dan edukasi tentang dunia otomotif dan layanan publik. Hal itu akan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program Sengkuyung Prioritas 2025, itu, lanjut Nadi, menjadi strategi terpadu untuk menurunkan angka pembayaran PKB yang belum tertunaikan pada tahun berjalan melalui pendekatan kolaboratif lintas wilayah dan lintas perangkat daerah.

Dia memerinci, pada Januari-Februari 2025 masih tercatat lebih dari 495 ribu objek pajak yang belum melakukan pembayaran PKB. Nilai yang belum didapat dari PKB itu mencapai Rp 129,7 miliar dan Rp 80,2 miliar dari Opsen PKB.

“Inilah tantangan yang kita hadapi bersama. Kita mengajak seluruh kepala daerah, perangkat pengelola pendapatan, dan mitra strategis untuk bersama-sama ngopeni lan nglakoni tugas ini demi memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

18/04/2025 14:30