Xcloud.id

Tag: Ahmad Luthfi

  • Ahmad Luthfi Hadirkan Koperasi Buruh di Momen Hari Buruh 2025 – Page 3

    Ahmad Luthfi Hadirkan Koperasi Buruh di Momen Hari Buruh 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Semarang Peringatan Hari Buruh 2025, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menghadirkan koperasi buruh. Ia menyebut, lewat koperasi buru, kesejahteraan dan taraf hidup para buruh bakal meningkat.

    “Saya ucapkan selamat hari buruh dan saya hadiahkan koperasi buruh,” ujarnya saat menghadiri penyerahan akta pendirian, pengesahan, badan hukum dan peresmian kantor koperasi konsumen buruh Jateng sejahtera di Kawasan Industri Wijawa Kusuma Kota Semarang, Kamis (1/5/2025).

    Luthfi pun meminta agar barang-barang yang dijual di koperasi tersebut, merupakan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh buruh. Mulai dari air mineral, beras, cabai, bawang putih, bawang merah dan sebagainya, serta bahan-bahan itu harus diambil dari sumbernya.

    “Contohnya beras, ambil dari petani, lombok diambil dari petaninya. Tidak boleh ada pihak ketiga, sehingga harga terjangkau. Karena tujuannya adalah menyejahterakan buruh,” ucapnya.

    “Dengan menyediakan bahan-bahan pokok murah, maka akan secara langsung menekan pengeluaran harian buruh. Bahkan uang yang semestinya untuk bahan pokok, bisa digunakan mencukupi kebutuhan lainnya,” jelas Luthfi.

    Sebagai informasi, koperasi buruh yang dihadirkan Luthfi sudah lengkap, baik akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan peresmian kantor koperasi. Tak hanya itu, barang-barang yang dijual di koperasi buruh dipastikan jauh lebih murah, karena didatangkan langsung dari produsen, tanpa melalui pihak ketiga.

    “Koperasi yang didirikan per hari ini memang baru satu, tapi akan segera diduplikasi di sejumlah kawasan industri lainnya di Jateng. Koperasi Buruh jadi model anyar pola menyejahterakan buruh di Jateng,” ujar Luthfi.

  • 1 Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum Nasional

    1 Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum Nasional

    Gubernur Jateng soal Dedi Mulyadi Bawa Siswa ke Barak Militer: Kenapa Harus Ngarang? Ada Aturan Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Tengah
    (Jateng) Komjen (Purn)
    Ahmad Luthfi
    mengatakan, ada aturan hukum yang bisa ditempuh dalam menangani siswa sekolah yang nakal.
    Hal tersebut Luthfi sampaikan saat ditanya perihal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membawa siswa nakal ke
    barak militer
    .
    Mulanya, Luthfi mempersilakan saja Dedi Mulyadi yang memiliki wacana tersebut.
    Namun, dia enggan menerapkan hal serupa di Jateng.
    Sebab, anak-anak di bawah umur bisa ditindak dengan dikembalikan ke orangtuanya.
    Sedangkan yang sudah di atas umur, akan dipidana.
    “Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    Menurut Luthfi, aturan untuk menindak siswa nakal sudah jelas, sehingga dirinya tidak perlu ngarang-ngarang seperti Dedi Mulyadi.
    “Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah,” ucapnya.
    “Sesuai ketentuan saja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya guru, kembalikan orang tuanya,” sambung Luthfi.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi mengumumkan rencana menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter untuk siswa di beberapa wilayah Jawa Barat.
    Tujuannya jelas: membina siswa yang terindikasi nakal agar tidak terjerumus ke perilaku negatif.
    “Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap,” ujar Dedi.
    Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025.
    Untuk mendukung pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak sebagai tempat pembinaan.
    Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa.
    Fokus utamanya adalah siswa yang dinilai sulit dibina dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
    Mereka yang disebut akan masuk ke barak militer ialah tukang tawuran, pemabuk, dan tukang main Mobile Legends sampai larut malam.
    Dedi Mulyadi menjelaskan, selama enam bulan, para siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa.
    “TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Peringatan May Day di Berbagai Wilayah Indonesia

    Potret Peringatan May Day di Berbagai Wilayah Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 menjadi momentum penting untuk menyoroti kontribusi pekerja dalam pembangunan Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia telah mempersiapkan peringatan ini dengan kegiatan yang menekankan pada solidaritas, kesejahteraan, dan keamanan para pekerja.  

    Di Jakarta, Polda Metro Jaya mengadakan rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran dan keamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2025.

    Rapat ini dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri serta pemerintah daerah. Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 

    Diperkirakan puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah akan mengikuti kegiatan ini. Presiden Prabowo Subianto direncanakan memberikan sambutan langsung kepada para pekerja. Kapolda menghimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan serta call center layanan cepat untuk melayani masyarakat selama pelaksanaan May Day Fiesta 2025.

    Sementara itu, di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten bersama Serikat Buruh mengadakan rapat persiapan menjelang peringatan Hari Buruh. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Wakapolres Kuansing, dan perwakilan serikat pekerja.

    Kegiatan May Day tersebut akan diisi dengan hiburan seperti gerak jalan santai, pembagian doorprize, penanaman bibit pohon, dan audiensi bersama Pemerintah Daerah. Acara ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara buruh dan pemerintah serta menciptakan suasana yang kondusif .  

    Di Kota Bekasi, Pemerintah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja mengadakan rapat persiapan peringatan Hari Buruh. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan perwakilan serikat pekerja. Kegiatan May Day di Kota Bekasi akan diisi dengan perlombaan dan hiburan musik. Sebagian serikat pekerja akan memperingati May Day di Jakarta, namun mereka tetap mengikuti rangkaian kegiatan di Kota Bekasi. Pelaksanaan Hari Buruh di Kota Bekasi diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan solidaritas buruh di wilayah tersebut.  

    Sedangkan di Kabupaten Deli Serdang, peringatan Hari Buruh Internasional akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya untuk memberi ruang kepada para buruh dalam pembangunan. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menyatakan bahwa kegiatan May Day merupakan refleksi untuk mengevaluasi sinergitas yang telah terjalin antara pemerintah dan pekerja. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat peran buruh sebagai mitra dalam pembangunan daerah. 

    Tak hanya itu, Gubernur Maluku Utara menyampaikan harapannya agar peringatan May Day di wilayahnya menjadi pendorong bagi terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh, seperti penjaminan upah layak, perlindungan sosial, dan keselamatan kerja. Gubernur juga mendorong agar semangat May Day tidak hanya diperingati setahun sekali, tetapi diimplementasikan dalam kebijakan sehari-hari. 

    Kemudian di Jawa Barat, Polda Jabar mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya buruh dan organisasi pekerja, untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan Hari Buruh Internasional. Polda Jabar menerapkan strategi cooling system untuk mengajak semua pihak merayakan May Day dengan damai dan tertib. Pendekatan humanis dan persuasif terus dilakukan melalui komunikasi aktif dengan serikat buruh dan pihak terkait untuk mencegah gesekan atau tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketertiban umum. 

    Terakhir Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelang Hari Buruh 1 Mei 2025, akan mengeluarkan setidaknya tiga program keberpihakan untuk buruh. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di wilayah Jawa Tengah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng Nasional 30 April 2025

    Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng Nasional 30 April 2025

    Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Komjen (Purn)
    Ahmad Luthfi
    curhat ke DPR mengenai betapa sulitnya membenahi wilayah Jateng.
    Luthfi bahkan menyebut dirinya bukan Nabi Musa yang bisa langsung mengubah keadaan.
    Hal tersebut Luthfi sampaikan saat rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    “Kami sudah menjabat sebagai gubernur selama 70 hari, dan kami bukan Nabi Musa bisa langsung mengubah suatu keadaan,” ujar Luthfi.
    Luthfi memaparkan, salah satu masalah yang menjadi fokus utama di Jateng adalah mengentaskan
    masalah kemiskinan
    .
    Menurut dia, saat ini, ada hampir 9,58 juta penduduk Jateng yang masuk ke kategori miskin.
    “Tetapi kenyataan ketika kami menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Hampir 9,58 (juta) yang di antara Jawa lain, miskinnya Jawa Tengah nomor 1. Kita menang hanya sama Jogja,” ujar dia.
    “Sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu tantangan. Jawa Tengah harus maju, keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Luthfi.
    Maka dari itu, dalam 5 tahun ke depan, Luthfi menargetkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
    Dia ingin menjadikan Jateng sebagai
    lumbung pangan nasional
    .
    “Maju yang kita maksudkan adalah kita harus memiliki daya ungkit dalam rangka bersaing bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dalam rangka menumpuk industri nasional,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucap Politisi Golkar itu.

    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.

    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.

    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.

    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.

    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

    Berkaca pada hal di atas, dia menggarisbawahi bahwa tidak pernah ada daerah yang menyandang status istimewa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

    Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama apabila hendak memberikan status daerah istimewa bagi Kota Solo.

    “Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota nggak dikenal daerah istimewa, dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati,” paparnya.

  • Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    TRIBUNJATENG.COM, SURABAYA – Tak hanya Khofifah Indar Parawansa, ketiga pelaku ini ternyata juga membuat video hoaks atas nama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Modusnya pun sama, yakni menawarkan sepeda motor seharga Rp500 ribu tanpa COD.

    Video hoaks tersebut pun disebarluaskan pelaku melalui beberapa platform media sosial, khususnya TikTok.

    Polda Jatim menangkap tiga warga Pangandaran, Jawa Barat karena menyebarkan video hoaks atas nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

    Tiga tersangka yang ditangkap adalah HMP (22), AH (34), dan UP (24).

    Mereka mengedit video bergambar wajah Khofifah sedang berbicara sesuai narasi yang mereka buat.

    “Di sini, kalau dilihat menurut keterangan tersangka, mereka mengedit video Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI),” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).

    Video asli menunjukkan Khofifah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat mengunjungi tempat wisata di momentum libur Lebaran 2025.

    Sementara narasi yang diedit dalam video palsu, Khofifah menawarkan motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat Jawa Timur tanpa COD dengan surat-surat lengkap atas nama pribadi.

    “Narasi video diubah menjadi penawaran murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur.”

    “Kemudian video ini juga diunggah ke platform TikTok untuk menjerat korban agar mentransfer uang,” jelasnya.

    Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video TikTok serupa dengan narasi penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Di sini juga dijelaskan sebagai teknik manipulasi media baik rupa gambar, video, dan suara yang menggunakan Artificial Intelligence untuk meniru seseorang,” terangnya.

    Tiga tersangka tersebut dijerat tindak pidana ITE terkait manipulasi data (deepfake) video pernyataan kepala daerah melalui media sosial yang digunakan untuk melakukan penipuan.

    Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Raden Bagoes Wibisono Handoyo menjelaskan bahwa para tersangka mendapatkan keuntungan Rp87.600.000 dari korban yang tertipu video palsu tersebut.

    “Untuk jumlah korban yang kami ketahui, ada 100 orang dan para korban yang diperiksa ada 17 saksi.”

    “Para tersangka menjalankan aksinya selama 3 bulan,” pungkasnya.

    Tersangka dijerat Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 dan atau Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar. (*)

  • Ahmad Luthfi Minta Kades Jadi Problem Solver Masyarakat

    Ahmad Luthfi Minta Kades Jadi Problem Solver Masyarakat

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta para kepala desa (Kades) menjadi problem solver (pemberi solusi) atas persoalan yang dialami oleh masyarakatnya.

    Secara blak-blakan, ia meminta kades agar mengurusi persoalan tukang ngarit (pencari rumput), rondo (janda) hingga saluran air yang bermasalah ke lahan sawah. Ditegaskan Luthfi, tidak boleh ada jarak antara Kades dengan warganya.

    “Di desa, yang tukang ngarit sopo (siapa)? Harus tahu,” ujar Luthfi, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

    “Yang menggembala kambing siapa? Ada warganya janda, harus disantuni, harus tahu, irigasi macet harus tahu. Lalu diberikan solusi, itu namanya ngopeni nglakoni,” sambungnya.

    Kedekatan pemimpin dengan yang dipimpin akan menjadi sarana untuk mengetahui problem dan penyelesaiannya. Hal itu sejalan dengan tagline ‘Ngopeni dan Nglakoni’ Jawa Tengah.

    Hal tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan arahan di Sekolah Anti Korupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang, Selasa (29/4). Dalam membangun desa, lanjut Luthfi, Pemprov Jateng memperlakukan semua desa secara sama dan adil.

    Oleh karenanya, para Kades harus bersegera mungkin menggerakkan potensi-potensi desanya. Mulai dari desa wisata, petani zilenial dan milenial, menggarap produk unggulan desa, mengawal lumbung desa, koperasi merah putih, hingga pelayanan kesehatan warga desa.

    Dalam pembangunan, Luthfi menekankan agar desa menginduk di masing-masing kecamatan. Lantaran Pemprov Jateng telah meluncurkan program Kecamatan Berdaya.

    “Lahan pertanian itu tersebar di desa. Maka desa harus mampu menganalisa dampaknya seperti infrastrukturnya, saluran airnya,” kata Luthfi.

    Untuk mendukung kinerja Kades saat membangun desanya, Luthfi telah menginstruksikan agar mengefektifkan kembali tiga pilar pemerintahan desa. Meliputi Kades/Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

    “Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Anti Korupsi), Tiga Pilar efektifkan kembali,” kata Luthfi.

    “Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gubernur Jateng Telepon Bupati Arief Rohman, Gunakan Susi Air untuk Aktifkan Bandara Ngloram Blora

    Gubernur Jateng Telepon Bupati Arief Rohman, Gunakan Susi Air untuk Aktifkan Bandara Ngloram Blora

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Setelah resmi menjadikan Bandara Ahmad Yani Semarang berstatus internasional per 25 April 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kini bakal fokus mengaktifkan dua bandara perintis yaitu Bandara Dewandaru Jepara dan Bandara Ngloram Blora.

    Menanggapi hal itu, Bupati Blora, Arief Rohman telah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

    “Pak Gubernur sudah telepon saya.”

    “Ini lagi pembahasan final.”

    “Kemungkinan maskapainya adalah Susi Air, untuk kami aktifkan kembali.”

    “Kami masih menunggu untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tahapan finalisasi tersebut,” jelasnya saat ditemui seusai pelantikan PPPK di Alun-alun Blora, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, Arief Rohman berharap, dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Ngloram bisa berdampak pada sektor perekonomian di Blora.

    “Semoga bisa membuka akses untuk Investasi di Blora.”

    “Tentunya juga dari sektor pariwisata di Blora.”

    “Pak Gubernur sedang mencoba untuk itu seperti beberapa kota seperti Jepara, Blora, dan Cilacap.”

    “Yang di Purbalingga juga mau diaktifkan untuk bandaranya,” terangnya.

    Sebagai informasi, Bandara Ngloram Blora diresmikan kembali pada akhir 2021 dengan dana APBN Rp132 miliar. (*)

  • Alasan Gubernur Jateng Kumpulkan 7.810 Kades di Semarang: Taat Aturan Tanpa Korupsi

    Alasan Gubernur Jateng Kumpulkan 7.810 Kades di Semarang: Taat Aturan Tanpa Korupsi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – 7.810 Kepala Desa di Jawa Tengah dikumpulkan di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Semarang untuk mengikuti Sekolah Antikorupsi, Selasa (29/4/2025). 

    Ini sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

    Sekolah Antikorupsi ini bertagline “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi”.

    Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, ini penting bagi orang nomor satu di desa. 

    Sebagai pemimpin suatu desa, mereka wajib mengetahui aturan-aturan pokok, sehingga tidak melanggar ketentuan sebagaimana perundang-undangan.

    Seluruh Kades diberi pembekalan pembangunan, sehingga anggaran yang dimiliki bisa digunakan tepat sasaran dan tidak melanggar aturan.

    “Kami kumpulkan Kades sebagai upaya preventif dan preemtif terkait tindak pidana korupsi,” kata Gubernur Ahmad Luthfi, Selasa (29/4/2025).

    Sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada acara yang diinisiasi Gubernur Jateng itu adalah Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    Narasumber lainnya adalah Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng Sugeng.

    Sementara itu, moderator adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida.

    “Para narasumber memberikan pembekalan kepada para Kades dalam pembangunan yang taat aturan,” tandasnya.

    Ahmad Luthfi menekankan, pembangunan di desa di Jawa Tengah ke depannya diharapkan bisa semakin maksimal, mengingat desa bisa menjadi pusat perekonomian.

    Terlebih, banyak potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing daerah. (*)

  • 3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga Jawa Barat (Jabar) inisial HMP (34), UP (24) dan AH (34) mendekam di rumah tahanan Mapolda Jatim. Mereka terlibat dalam pembuatan konten video palsu dengan Artificial intelligence (AI) yang mencatut empat gubernur sekaligus.

    Empat gubernur yang dicatut ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Para pelaku mengedit empat video yang seolah keempat kepala daerah itu menawarkan sepeda motor murah.

    “Ketiga pelaku kami tangkap setelah kami mendapat laporan adanya penipuan yang menggunakan video Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence, menjual motor murah,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (28/4/2025).

    Nanang menjelaskan selama menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran yang berbeda. Pelaku HMP bertugas membuat video menggunakan terknologi AI. Selain itu, ia juga bertugas membuat rekening.

    “Selain itu, UP yang mengupload di Medsos serta pelaku AH bertugas menjadi admin Whatsapp (WA),” ungkap Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu.

    Ketiga pelaku, lanjut Nanang, memperoleh keuntungan hasil menipu menggunakan video hoaks Gubernur Jatim sebesar Rp 87 juta. “Keuntungan tersebut diperoleh para pelaku selama tiga bulan melancarkan aksi penipuan ini,” jelas eks Kapolda Kaltim itu.

    Dalam waktu tiga bulan sekitar 100 korban yang sudah menyetorkan uang ke pelaku. “Para korban tersebar diberbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Maluku Utara,” beber Perwira tinggi (Pati) kelahiran Malang, Jawa Timur itu.

    Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    “Ancaman hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 miliar,” jelas Nanang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim mengungkap kasus ini.

    Pihaknya sendiri sudah memasifkan informasi di media sosial bahwa video yang beredar dengan mengatasnamakan Gubernur Khofifah tersebut ialah hoaks.

    “Terima kasih Pak Kapolda Jatim atas pengungkapan kasus ini. Kami terus bersinergi dengan kepolisian untuk menangkal maupun melawan hoaks di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN