Xcloud.id

Tag: Ahmad Luthfi

  • Jawa Tengah Tawarkan 15 Proyek Siap Investasi, dari Pangan hingga Energi Hijau – Page 3

    Jawa Tengah Tawarkan 15 Proyek Siap Investasi, dari Pangan hingga Energi Hijau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jawa Tengah menawarkan 15 proyek siap diinvestasikan, yang sudah dipetakan ke dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO). Sebagian besar di antaranya berasal dari sektor pangan dan energi hijau, atau energi baru terbarukan (EBT).

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan Uni Eropa agar mau menyuntikkan investasinya di proyek-proyek tersebut.

    “Saya sudah ketemu Uni Eropa pada saat di Solo. Saya tawarkan bahwa di Jawa Tengah itu mempunyai ekonomi terbarukan terkait dengan banyak kegiatan yang harus kita tawarkan,” ujarnya dalam acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk sektor pangan, Jawa Tengah memiliki 7 proyek yang siap ditawarkan. Mulai dari kawasan khusus perikanan terpadu di Kabupaten Cilacap, industri udang vaname terpadu di Kabupaten Cilacap, industri perikanan terpadu di Kabupaten Pati, pengolahan garam industri di Kabupaten Jepara, industri mokaf di Kabupaten Banjarnegara, industri kelapa terpadu di Kabupaten Cilacap, dan Pusat Regional Komoditas Pertanian (PRKP) dan Sub Terminal Agribisnis di Kabupaten Grobogan.

    Sementara sektor EBT memiliki 5 proyek siap diinvestasikan. Antara lain, pembangunan PLTM Banjaran dan Logawa di Kabupaten Banyumas, pengembangan pembangkit listrik tenaga geothermal di Candi Umbul Telomoyo, pengembangan listrik geothermal dan ekstraksi mineral di Geo Dipa Energy, proyek geothermal lainnya di Geo Dipa Energy, hingga pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Grobogan.

    Adapun tiga proyek lain yang turut ditawarkan, yakni Transformasi TKL Ecopark di Kota Magelang, pengembangan wisata Pulau Panjang di Kabupaten Jepara, dan rumah sakit berbasis green hospital di Kabupaten Semarang.

     

  • Pasar Raya 2025 Segera Dibuka Gratis di Solo Selama Dua Pekan, Berikut Infonya Regional 28 Juli 2025

    Pasar Raya 2025 Segera Dibuka Gratis di Solo Selama Dua Pekan, Berikut Infonya Regional 28 Juli 2025

    Pasar Raya 2025 Segera Dibuka Gratis di Solo Selama Dua Pekan, Berikut Infonya
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan kembali menggelar
    Pasar Rakyat
    dan Budaya (
    Pasar Raya
    ) di
    Taman Budaya Jawa Tengah
    (TBJT), Kota
    Solo
    , pada 1–15 Agustus 2025.
    Acara tahunan ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis.
    Ribuan pengunjung diperkirakan akan memadati arena, yang akan menampilkan ratusan seniman lintas daerah, puluhan stan UMKM, serta pertunjukan budaya dari lima provinsi.
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengatakan, Pasar Raya 2025 menghadirkan sekitar 200 perupa, 70 seniman pertunjukan, 20 band pelajar (SMA/SMK), 41 band umum, tiga museum, serta 80 pelaku UMKM dari sekitar TBJT.
    “Persiapan sudah oke dan mantap. Tinggal pelaksanaan yang akan dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Gubernur Jawa Tengah,” kata Sadimin dalam keterangan tertulis usai melaporkan persiapan acara kepada Gubernur Ahmad Luthfi di kompleks Gubernuran, Senin (28/7/2025).
    Selain pameran dan pertunjukan seni, gelaran tahun ini juga akan menjadi ajang pemberian penghargaan kepada tokoh budaya Jawa Tengah.
    “Penghargaan tokoh budaya nanti biar disiapkan oleh tim kami, siapa nominasi yang layak mendapat penghargaan. Kita rencanakan pada penutupan,” lanjutnya.
    Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Suratno, menambahkan bahwa Pasar Raya 2025 merupakan penyelenggaraan edisi kedua, sekaligus rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Tengah.
    Berbeda dari tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini akan diramaikan sekitar 30 stan kuliner jadul (jaman dulu), pertunjukan tari, teater, barongsai, reog, musik lesung, hingga seni rupa seperti lukisan, patung, instalasi, dan fotografi.
    “Ada juga pertunjukan musik band pelajar dan umum. Salah satunya nanti ada Pedas Ndahe yang tampil pada pembukaan 1 Agustus,” jelas Suratno.
    Lima provinsi turut serta dalam acara ini, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Tengah.
    “Gratis untuk masyarakat karena kita siapkan hiburan sekaligus edukasi, mengingat pengunjungnya banyak anak-anak. Mereka bisa menyaksikan pertunjukan seni tradisi hingga seni pengembangan yang sangat mendidik,” ujarnya.
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif pelaksanaan Pasar Raya 2025. Ia menilai event ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana penguatan budaya dan ruang ekonomi kreatif yang inklusif.
    “Bagus, apalagi gratis. Seni-budaya memang bukan orientasi bisnis. Kalau budaya itu lebih edukasi kepada masyarakat. UMKM-nya nanti ramaikan, koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM,” kata Luthfi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Momen Gubernur Jateng Sindir dan Parodikan Pejabat Sibuk Ngonten: Halo Gaes

    Viral Momen Gubernur Jateng Sindir dan Parodikan Pejabat Sibuk Ngonten: Halo Gaes

    GELORA.CO  – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyindir keras pejabat yang sibuk membuat konten dan vlog. Sindiran tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu beragam reaksi netizen. 

    Sebagian mendukung sikap Gubernur Ahmad Luthfi yang dinilai berani dan apa adanya. Sementara lainnya menilai pernyataan Ahmad Luthfi itu menyindir pejabat tertentu secara tidak langsung. 

    Bahkan muncul pro dan kontra karena ada anggapan bahwa kritik tersebut diarahkan kepada salah satu gubernur di Indonesia.

    Pernyataannya disampaikan Ahmad Luthfi dalam forum Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Kantor Bappeda Jateng, Jalan Pemuda Semarang, Rabu (23/7/2025).

    Momen Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyindir keras pejabat yang sibuk membuat konten dan vlog. (Foto: Istimewa).

    Bahkan, pada kesempatan itu Ahmad Luthfi sempat memarodikan pejabat yang selalu sibuk membuat konten saat kunjungan kerja maupun kesempatan lainnya. 

    Saat itu, tangan Ahmad Lutfhi memeragakan seolah-olah sedang merekam dirinya selayaknya orang sedang membuat konten atau vlog.

    “Enggak usah gaya, halo gaes (guys). Hari ini saya ketemu orang miskin. Akhirnya begitu dikritik di medianya sibuk menjawab,” ujar Ahmad Luthfi menirukan gaya pejabat yang dinilainya sibuk ngonten tersebut.

    Menurutnya, bergaya seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia menyarankan, kepada para pejabat sebaiknya bekerja ikhlas tanpa gembar-gembor di media sosial.

     

    “Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Sekali-kali jalan ke kampung tidak usai pakai media,” katanya. 

    Dia juga menyentil gaya pejabat yang dinilai feodal. Dalam setiap kegiatan, kata dia selalu minta dilayani dan dihormati sebagai seorang pejabat.

    “Pakai pengawal, turun dari mobil dikalungi bunga. Acara diresmikan, disuyo-suyo sekali-kali lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung tanpa beban tanpa media,” katanya.

    Ahmad Luthfi menutup pernyataannya dengan ajakan agar pejabat cukup tampil dengan cara yang normal-normal saja, tanpa perlu gimmick demi konten

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
    penanganan rob
    di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
    Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
    Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
    DPR RI
    , Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
    “Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
    Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
    Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
    Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
    “Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
    Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.

    Sebelumnya,
    Gubernur Ahmad Luthfi
    telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
    Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
    Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
    Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
    Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
    Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
    Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Garuda Indonesia siap promosikan produk wisata Jawa Tengah

    Garuda Indonesia siap promosikan produk wisata Jawa Tengah

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Garuda Indonesia siap promosikan produk wisata Jawa Tengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyatakan kesiapan untuk mempromosikan produk wisata Jawa Tengah. Selain berdampak positif bagi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi, hal ini juga bakal berimbas positif untuk maskapai milik BUMN tersebut.

    General Manager Garuda Indonesia Semarang Stanislaus Radityo Adi Putranto mengatakan tak hanya objek wisata namun juga event pariwisata yang berpotensi mendatangkan banyak kunjungan juga bisa disupport.

    “Kami dukung pariwisata. Event prioritas (Jawa Tengah) bisa kami support. Kemarin Semarang Great Sale dilakukan melalui ucapan selamat datang di pesawat oleh pramugari,” kata Stanislaus Radityo saat bertemu Gubernur Ahmad Luthfi di ruang kerja, Kamis 24 Juli 2025.

    Di sisi lain banyak objek wisata maupun event wisata dan perekonomian yang dimiliki Jawa Tengah. Hal itu sesuai dengan pangsa pasar penumpang Garuda Indonesia dengan tujuan Kota Semarang. Menurutnya, keberadaan penerbangan Garuda Indonesia di sebuah bandara di daerah menjadi salah satu tolok ukur perekonomian.

    Lantaran rata-rata yang menggunakan pesawat berwarna putih biru tersebut investor. Apalagi, tingkat okupansi penumpang Garuda Indonesia di Bandara A Yani juga cukup tinggi.

    “Karena Kota Semarang ini punya Industri jadi beda dengan wilayah lain (di Jateng),” ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (25/7). 

    Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan tersebut. Hal itu penting untuk meningkatkan potensi objek wisata dan event di Jawa Tengah. maka ia menginstruksikan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk segera menindaklanjuti.

    Mulai dari promosi objek wisata maupun event sehingga bisa menghadirkan lebih banyak pengunjung. Hal itu bakal meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 06:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Jawa Tengah, meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/07/2025). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok pekerja rentan. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.

    Didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro,  Wapres bertemu langsung dengan para penerima manfaat.

    Wapres mengapresiasi semangat para pekerja yang terus berjuang di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ia berpesan agar bantuan yang diterima digunakan secara bijak dan produktif.

    “Saya ingin titip pesan saja ke Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, bantuan yang sudah diterima digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin [dimanfaatkan untuk] anak-anaknya masih sekolah,” pesan Wapres.

    Setelahnya, ia beranjak ke loket penyerahan bantuan dan memantau secara langsung tahapan penyaluran, mulai dari proses verifikasi identitas hingga pencairan tunai oleh petugas pos.

    Kepada jajaran pemerintah pusat maupun daerah, Wapres mengarahkan agar seluruh pihak turut aktif mengawal pelaksanaan program bantuan agar berjalan optimal.

    “Saya minta tolong juga, ini Pak Wamen, Pak Wamen BUMN, Pak Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda semuanya lengkap, saya mohon untuk ikut memonitor, agar bantuannya tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan nanti penggunaannya juga digunakan untuk kegiatan yang baik atau positif,” tegas Wapres, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu Wamen Ketenagakerjaan menyampaikan, pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan agar dampaknya langsung dirasakan oleh para penerima. 

    “Program BSU yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 ini telah dianggarkan sebesar Rp10,3 triliun, dan penyalurannya ditargetkan selesai maksimal di akhir Juli 2025, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan para pekerja,” ujar Immanuel.

    Ia pun melaporkan perkembangan penyaluran BSU baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tegaskan, pemerintah terus mengawal pelaksanaan program ini secara ketat agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saat ini, dari total 15,9 juta penerima yang memenuhi kriteria, BSU telah tersalurkan kepada 13,8 juta pekerja, atau 86,66 persen secara nasional. Untuk Provinsi Jawa Tengah, telah tersalur kepada 2.023.415 pekerja, dan di Kabupaten Boyolali 84.414 pekerja. Angka ini akan bertambah terus hingga program ini selesai,” paparnya.

    Sementara, salah seorang penerima BSU yang bekerja sebagai pegawai honorer perawat di salah satu Fasilitas Kesehatan, Surani, menuturkan bahwa bantuan yang diterimanya sangat bermanfaat untuk dirinya memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya untuk dana pendidikan.

    “Ini lokasi ketiga yang kami kunjungi, Pak Wamenaker selalu mendampingi. Yang jelas saya tekankan bagaimana program ini bisa tersalurkan dengan baik, tepat sasaran,” imbuh Wapres.

    Sebagai informasi, BSU diberikan kepada pekerja non-ASN dan TNI/Polri yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah jika lebih tinggi, serta tidak sedang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun Bantuan senilai Rp600.000 yang diterima mencakup dua bulan dan disalurkan melalui bank-bank HIMBARA maupun Kantor Pos bagi penerima tanpa rekening bank terdaftar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:57 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah bakal menjadi salah satu ujung tombak pengurangan angka kemiskinan. Sebab, sebanyak 8.523 koperasi di 35 kabupaten/kota di provinsi ini minimal akan menyerap 68.184 tenaga kerja.

    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, sebanyak sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu sudah seluruhnya berbadan hukum. 

    “Jumlahnya 8.523. Terdiri dari 7.810 Koperasi Desa Merah Putih, dan 513 Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Sujarwanto usai acara Upacara HUT Koperasi ke-78, di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Sabtu, 12 Juli 2025.

    Dia mengatakan, secara bertahap para anggota koperasi sudah diberikan pelatihan dalam mengelola manajemen, dan pemahaman tentang lembaga bisnis koperasi. 

    Bahkan, lanjut dia,  sejumlah pengurus koperasi itu juga sudah dipertemukan dengan pelaku dunia usaha, ini dalam rangka bermitra menjadi distributor bahan subsidi negara. 

    “Seperti LPG 3 kg dengan PT Pertamina, pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia, menjadi pembeli beras dan menyetok ke Perum Bulog serta  bisnis-bisnis lain. Kita sudah pertemukan,” ucapnya. 

    Ia berharap, Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga bisnis yang profesional dan akuntabel.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengatakan, sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu mampu menyerap 68.184 tenaga kerja. Jumlah itu didapatkan dari pengurus koperasi saja. Jika koperasi sudah berjalan dan berkembang, maka nantinya ada tambahan pengelola yang direkrut.

    “Kalau kami hitung, setidaknya ada 68.184 tenaga kerja. Ini angka minimal ya, karena nanti bisa berkembang. Instruksi dari Bapak Gubernur bahwa koperasi ini harus bermanfaat bagi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, dan tekan kemiskinan di desa,” kata dia. 

    Ia memperediksi, perputaran uang di desa melalui koperasi ini akan sangat besar. Produsen hingga konsumen sama-sama merasakan manfaatnya.

    Dibeberkan dia, jenis usaha koperasi tersebut bervariasi, di antaranya usaha penyediaan sembako,  apotek, klinik kesehatan,  simpan pinjam, penyediaan gudang,  bidang logistik, pakan ternak, penjualan pupuk obat-obatan pertanian, dan lainnya.

    Dalam pengembangannya ke depan, Bramiyanto mendorong koperasi bisa bekerjasama dengan BUMD dan BUMN. Dengan catatan semua model bisnis dijalankan dengan kalkulasi yang tepat.

    “Biaya produksi dan operasional benar-benar dihitung. Sehingga tahu untung berapa karena perputaran uang harus produktif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (15/7).

    Saat ini pihaknya mendorong agar koperasi yang sudah siap untuk beroperasi agar  bisa langsung melakukannya. Dengan pola yang tepat, maka Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi tumpuan menyejahterakan masyarakat di desa.

    Salah seorang pengurus Koperasi Desa Merah Putih Boja Kendal, M Nur Yasin, mengatakan koperasinya setidaknya telah menggandeng kurang lebih 20-an pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Di antaranya produk olahan kolang-kaling dari Desa Limbangan, keripik, kopi, dan lain-lain khas wilayah sekitar.

    “Kita merangkul semua UMKM. Nah, tujuan kita di sini nanti seluruh hasil UMKM itu  seandainya ada pesanan bisa melalui koperasi,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada pada 19 Juli 2025 mendatang.

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menyiapkan semuanya terkait dengan kegiatan launching Koperasi Desa/Merah Putih di Klaten pada pada 19 Juli 2025. 

    Luthfi mengaku  mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Sebab, para kepala desa dan Lurah juga menyambut antusias langkah percepatan tersebut. 

    “Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Itu nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua ada koperasi di masing-masing desa, maka ekonomi di desa akan berputar,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

    Dukungan penuh tersebut juga untuk menjalankan amanat instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bahkan Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.  

    Sumber : Radio Elshinta