Xcloud.id

Tag: Ahmad Luthfi

  • Kunjungi Sejumlah Simpul Transportasi di Jawa Tengah, Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Hadapi Nataru

    Kunjungi Sejumlah Simpul Transportasi di Jawa Tengah, Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Hadapi Nataru

    Semarang, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau dan memastikan kesiapan sejumlah simpul transportasi di Provinsi Jawa Tengah guna menghadapi masa libur Nataru 2025/2026, Minggu, (14/12/2025). Hal ini mengingat berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat pada masa Nataru 2025/2026 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) akan ada 16,93 persen atau sekitar 20,23 juta orang yang berkunjung ke Jawa Tengah.

    “Pergerakan masyarakat di Jawa Tengah saat libur Nataru 2025/2026 diprediksi cukup tinggi, begitu pun dengan simpul-simpul transportasinya. Karena itu, saya ingin memastikan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat selama periode tersebut,” ujar Menhub Dudy di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/12/2025).

    Menurut survei BKT, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama sebagai tujuan favorit nasional pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sejumlah simpul transportasi di Jawa Tengah juga diprediksi jadi yang terpadat.

    Stasiun Tawang menempati peringkat empat sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 4,55 persen atau sekitar 284 ribu orang, peringkat enam diisi Stasiun Solo Balapan dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,20 persen atau sekitar 200 ribu orang. Selanjutnya peringkat tujuh Stasiun Purwokerto dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,03 persen atau sekitar 188 ribu orang, dan peringkat sepuluh Stasiun Kutoarjo dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,64 persen atau sekitar 165 ribu orang.

    Terminal Tirtonadi menempati peringkat tujuh sebagai terminal tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,85 persen atau sekitar 205 ribu orang. Adapun Bandara Internasional Ahmad Yani menempati peringkat tujuh sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,23 persen atau sekitar 138 ribu orang.

    Di sektor perkeretaapian, Menhub Dudy meninjau Stasiun Tawang dan Stasiun Weleri beserta fasilitasnya, kemudian mengunjungi sejumlah titik yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor di lintas Semarang-Gambringan.

    Menhub memerintahkan jajaran Ditjen Perkeretaaapian Kemenhub untuk melakukan mitigasi risiko pada aspek tersebut, termasuk mengecek secara rutin sejumlah jembatan yang berusia tua serta mengantisipasi dampak penurunan tanah yang menyebabkan genangan air rob pada jalur kereta di wilayah Pekalongan.

    Di sektor laut, Menhub Dudy meninjau Pelabuhan Tanjung Emas dan sempat mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder, di antaranya PT Pelindo, PT PELNI, dan PT Dharma Lautan Utama.

    Dalam kesempatan ini, Menhub memerintahkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran selama masa angkutan Nataru 2025/2026 benar-benar diprioritaskan.

    “Kesiapan dan mitigasi risiko di Pelabuhan Tanjung Emas sudah baik, khususnya terhadap risiko cuaca ekstrem, kemacetan di pelabuhan, banjir rob, serta keterlambatan hingga kecelakaan kapal,” tegas Menhub.

    Selanjutnya, Menhub Dudy meninjau Terminal Tipe A Bawen dan menyaksikan langsung kegiatan ramp check terhadap beberapa bus Antar Kota Antar Provinsi. Menhub mengatakan kesiapan angkutan Nataru 2025/2026 di terminal ini sudah baik dan matang.

    Secara garis besar, Menhub Dudy menilai bahwa seluruh stakeholder transportasi di Jawa Tengah sudah siap untuk menyambut libur Nataru 2025/2026. Ia pun optimistis pergerakan masyarakat selama periode ini dapat terkendali dengan baik, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif dari seluruh stakeholder.

    “Seluruh stakeholder transportasi wajib memprioritaskan aspek keselamatan. Saya minta semua stakeholder di seluruh matra untuk lakukan ramp check secara rutin dan sesuai prosedur. Harapannya, Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026,” pungkas Menhub Dudy.

    Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah

    Sebelumnya, pada Sabtu (13/12/2025) malam, Menhub Dudy bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk membahas kesiapan angkutan Nataru 2025/2026 di Provinsi Jawa Tengah. Menhub menyoroti beberapa hal dalam pertemuan ini, antara lain terkait antisipasi kemacetan di jalur arteri akibat pasar tumpah, kepadatan lokasi wisata, hingga perlintasan kereta api sebidang.

    Menhub Dudy mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kesiapannya mendukung dan menyukseskan angkutan Nataru 2025/2026. Ia berharap sinergi yang dilakukan dapat menciptakan perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.

    “Saya mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru 2025/2026 untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan, waspadai cuaca ekstrem, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan saat berada di perjalanan,” tuturnya.

    Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

  • UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan UMP Per Regional 2026 menjadi pembahasan utama menjelang pergantian tahun karena pemerintah menerapkan formula baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Kebijakan tersebut mewajibkan pemerintah memasukkan sebagian usulan serikat pekerja ke dalam mekanisme penghitungan, sehingga perbedaan kenaikan upah antarwilayah makin terasa.

    Meski batas waktu sudah terlewati sejak 21 November, pemerintah pusat belum merilis ketentuan final. Ketidakpastian ini membuat provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunggu arahan sambil menyiapkan skenario kenaikan masing-masing.

    Di tengah ketidakpastian itu, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan tidak seragam, terutama jika pemerintah memakai formula alfa pada rentang 0,3–0,8 yang hanya menghasilkan kenaikan sekitar 4,3%. Presiden KSPI Said Iqbal menilai indeks alfa tersebut terlalu rendah dan perlu disesuaikan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Proyeksi UMP 2026 Per Regional

    1. DKI Jakarta

    DKI menjadi provinsi paling disorot karena daya ungkit ekonominya besar dan sering menjadi acuan nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pembahasan UMP 2026 “sudah mendekati final” dan pemerintah daerah akan menggelar rapat khusus untuk menetapkannya.

    Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP DKI 2026 diprediksi berada di angka Rp5.629.356. Jakarta berpotensi menerapkan kenaikan lebih tinggi bila mempertimbangkan tekanan harga, inflasi perkotaan, dan tuntutan pekerja yang berada di kisaran 8,5%–10,5%.

    2. Jawa Barat

    Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan dinamika penetapan upah paling kompleks karena besarnya basis industri dan jumlah tenaga kerja. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pembaharuan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai dasar penetapan UMP dan UMK 2026.

    Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa keputusan upah harus komprehensif dan mempertimbangkan dua hal yaitu, kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi Jawa Barat. Ia memastikan Gubernur Dedi Mulyadi akan menetapkan keputusan yang seimbang bagi semua pihak. Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP Jabar 2026 diperkirakan berada di Rp2.285.455.

    Angka ini diperkirakan menjadi bahan pertimbangan awal bagi UMK di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan UMP.

    3. Jawa Tengah

    Jawa Tengah telah menyiapkan jadwal pengumuman UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025, namun seluruh keputusan tetap bergantung pada terbitnya regulasi baru dari pemerintah pusat. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kebijakan strategis nasional sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakan pusat. Dengan proyeksi kenaikan 4,3%, estimasi UMP Jawa Tengah 2026 berada di kisaran Rp2.262.630.

    Jika pemerintah menggunakan formula alfa 0,3–0,8, maka kenaikan rata-rata hanya sekitar 4,3%, sehingga proyeksi UMP 2026 di 38 provinsi pun cenderung stagnan. Namun, serikat pekerja menuntut kenaikan 8,5%–10,5%, sehingga angka final berpotensi jauh lebih tinggi dari perkiraan awal.

    Kondisi ini membuat banyak provinsi menunda penetapan UMK 2026 hingga penetapan UMP benar-benar jelas, termasuk evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan layak hidup pekerja.

  • Ahmad Luthfi Ungkap Pengalaman Jawa Tengah Respons Cepat Bencana

    Ahmad Luthfi Ungkap Pengalaman Jawa Tengah Respons Cepat Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan pengalaman daerahnya dalam merespons cepat bencana, mulai dari langkah pencegahan hingga pemulihan.

    Hal tersebut dibahas dalam Beritasatu Regional Forum 2025 bertajuk “Empowering Regions, From Local to Global” yang digelar B-Universe.

    Luthfi menuturkan bahwa Jawa Tengah menghadapi ancaman bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor hingga erupsi Gunung Merapi. Namun menurutnya ancaman tersebut bisa ditanggulangi melalui langkah pencegahan.

    “Caranya apa? Kita sudah menyiapkan upaya-upaya preventif daripada penanganan bencana. Upayanya apa? Salah satu sisi adalah mendidikan peringatan dini kepada masyarakat,” kata Luthfi, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Langkah lainnya yakni penguatan kesiapsiagaan sumber daya manusia. Upaya tersebut diwujudkan melakukan pembentukan desa tanggap bencana. “Kita punya namanya 140 desa tanggap bencana yang sudah kita siapkan,” ucapnya.

    Selain itu, Luthfi mengatakan pemprov juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Pasalnya, respons cepat sangat dibutuhkan ketika bencana terjadi.

    “Dan yang keempat, apabila terjadinya bencana, maka tanggap bencana dan respon penanganan cepat itu yang dibutuhkan,” tuturnya.

    Sebagai contoh, ia menjelaskan mekanisme penetapan status darurat di tingkat kabupaten/kota.

    “Misalkan pada saat terjadi bencana di suatu kabupaten, maka bupati/wali kota harus menetapkan darurat bencana,” jelas Luthfi.

  • Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Media grup B-Universe yang menaungi BTV, Beritasatu TV, Beritasatu.com, Investor Daily, dan Jakarta Globe, menggelar Beritasatu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025). Forum berskala nasional ini menghadirkan para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk membahas isu-isu strategis terkait masa depan pembangunan daerah.

    Dengan mengusung tema “Empowering Regions, From Local to Global”, acara ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaborasi lintas sektor. Forum dirancang untuk menyatukan arah pembangunan, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.

    Sejumlah menteri direncanakan hadir sebagai pembicara utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memaparkan strategi pertumbuhan daerah melalui inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid akan menyampaikan pembahasan mengenai moratorium alih fungsi lahan sawah sebagai salah satu langkah menjaga ketahanan pangan dan stabilitas investasi nasional.

    Forum ini juga dihadiri jajaran kepala daerah dari berbagai provinsi, di antaranya yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Banten Andra Soni, serta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    Selain itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi turut hadir untuk menyampaikan perspektif dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

    Pada sesi berikutnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna akan memberikan pemaparan terkait peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan dan kepastian hukum. Acara ditutup oleh Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, yang akan menjelaskan strategi penguatan investasi dan pembiayaan demi menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diposisikan sebagai platform kolaborasi tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah pusat, pemimpin daerah, para CEO perusahaan nasional, serta investor global. Tujuannya adalah membangun pemahaman strategis yang dapat memperkuat daya saing ekonomi regional.

    Momentum ini dinilai penting karena Indonesia tengah memasuki fase pertumbuhan baru, di mana daerah tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi telah berkembang menjadi episentrum ekonomi nasional.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diharapkan mampu merumuskan peta jalan investasi yang lebih progresif, mendorong terobosan kebijakan, serta mempercepat lahirnya kesepakatan konkret demi kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi lereng di Gunung Slamet menjadi sorotan. Aktivitas tambang di sana dikhawatirkan dapat memicu bencana. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaporkan tiga lokasi tambang bermasalah kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng sebagai langkah penertiban dan perlindungan lingkungan.

    Sadewo mengatakan permasalahan pertama berada di wilayah Kecamatan Cilongok yang berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Menurut dia, di lereng selatan Gunung Slamet itu terdapat proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang gagal dan tidak dilanjutkan oleh PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE), sehingga perusahaan tersebut kini fokus melakukan reboisasi untuk memulihkan kawasan terdampak.

    “Kedua, berupa tambang batu di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, yang menuai penolakan dari masyarakat,” kata Sadewo. Dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

    Menurut dia, aktivitas tambang itu telah ditutup sementara sambil menunggu penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

    Ketiga, keberadaan tambang pasir dan tanah di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, juga memicu keluhan warga dan membutuhkan penanganan lanjutan.

    “Hari ini saya akan serahkan ke Gubernur terkait laporan penambangan di lokasi-lokasi itu. Cilongok sudah ditangani, Baseh dan Baturaden yang masih bermasalah,” beber Sadewo.

    Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pertambangan.

    Menurut dia, satgas tersebut akan beranggotakan unsur kepolisian, TNI dan Kejaksaan Tinggi sebagai upaya penanganan terpadu terhadap persoalan pertambangan di daerah.

    “Kita bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan untuk tindak lanjut agar tidak salah sasaran,” pungkasnya.

  • Kapan UMK dan UMP 2026 Ditetapkan? Simak Tanggal dan Jadwalnya

    Kapan UMK dan UMP 2026 Ditetapkan? Simak Tanggal dan Jadwalnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapan UMK dan UMP 2026 ditetapkan menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan.

    Dilaporkan Bisnis sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap pemerintah berencana mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 pada 8 Desember 2025.

    Demikian juga informasi yang disampaikan di laman resmi Pemprov Jateng.

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menemui perwakilan pengusaha di wilayah setempat di kantornya, Kamis (20/11/2025).

    Pertemuan itu untuk menyerap aspirasi, sebelum penetapan upah minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Tengah 2026.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan, regulasi mengenai penentuan UMP dan UMK masih menunggu dari pemerintah pusat.

    “Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz menjelaskan, sampai sekarang regulasi terkait dengan penetapan upah minimum belum terbit.

    Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan, masih dalam tahapan uji publik.

    “Kami masih menunggu PP tersebut turun. Nanti sebagai landasan dasar untuk penetapan upah minimum,” katanya.

    Di dalam rancangan RPP, lanjut Aziz, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025.

    Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 15 Desember 2025.

    “Isi RPP itu finalnya nanti seperti apa, itu yang kita tunggu sebagai landasan untuk membahas upah minimum 2026,” jelasnya.

    Langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini, adalah menjalin komunikasi dengan serikat buruh atau pekerja, pengusaha, serta dewan pengupahan dan Satgas PHK Provinsi.

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman Regional 6 Desember 2025

    Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman Regional 6 Desember 2025

    Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengajak para perantau asal Jateng untuk berkontribusi membangun kampung halamannya masing-masing. 
    Ajakan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri acara Gubernur Menyapa, Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (6/12/2025).
    Acara itu dihadiri oleh ratusan warga asal Jateng yang merantau di Jabodetabek, mulai dari kalangan mahasiswa, pekerja formal, hingga pekerja informal.
    “Jadi, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, Anda tidak menjadi jagoan dan raja rimba, kalau Anda belum menaklukkan Jateng dengan pulang kampung membangun kampung,” ujar Luthfi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Ia berharap, hasil yang didapatkan dari
    perantauan
    dapat diinvestasikan untuk daerah masing-masing.
    Lebih lanjut, Luthfi berpesan kepada para perantau agar tidak meninggalkan adat istiadat. Pasalnya, salah satu ciri khas masyarakat Jateng adalah tindak-tanduk dan tata krama yang selalu dijunjung tinggi.
    “Jangan hilangkan tradisi di wilayah karena dasar membangun Jateng adalah kekerabatan, gotong royong, dan tepa salira. Itu yang menjadi nyawanya Provinsi Jateng,” ucap Luthfi.
    Ia menegaskan bahwa
    kebersamaan
    merupakan landasan dalam pembangunan Jateng. Semua elemen masyarakat dilibatkan tanpa ada yang ditinggal, tanpa ada ego sektoral. Kolaborasi menjadi hal penting karena ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah.
    Luthfi juga mengaku bangga kepada warga Jateng di perantauan karena memiliki semangat kebersamaan yang tinggi.
    “Para perantau kita adalah duta-duta investasi bagi Jateng. Jadi apapun di perantauan adalah kembali ke wilayah masing-masing,” katanya.
    Ketua Umum (Ketum) Paguyuban Jateng Leles Sudarmanto Mangun Nagoro mengungkapkan bahwa masyarakat di perantauan merupakan potensi untuk membangun Jateng.
    Menurutnya, banyak program yang sebenarnya dapat dikolaborasikan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dengan masyarakat perantauan.
    Leles menekankan bahwa acara Gubernur Menyapa, Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah merupakan momentum untuk saling tukar informasi mengenai pembangunan Jateng. Melalui acara ini, para perantau dapat dikoordinasikan untuk membangun
    kampung halaman
    .
    Sebagai informasi, acara tersebut dilengkapi dengan layanan kesehatan Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam acara tersebut. Kedua program unggulan Luthfi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat Jateng.
    Selain itu, terdapat pameran produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari 18 kabupaten/kota se-Jateng.
    Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng kepada 100 mahasiswa asal Jateng dan beberapa bantuan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM asal Jateng.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Investor Dubai Tertarik Bangun Pabrik Pupuk Urea di Jawa Tengah

    Investor Dubai Tertarik Bangun Pabrik Pupuk Urea di Jawa Tengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Investor asal Dubai menyatakan minat kuat untuk menanamkan investasi di Jawa Tengah melalui pembangunan pabrik pupuk urea yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    Perwakilan investor Dubai, Talal Ourfali, mengatakan pihaknya melihat peluang besar di sektor pupuk Indonesia, khususnya untuk produk urea. Ia menyebut ada investor dari Dubai yang siap masuk dan menanamkan modal di sektor tersebut.

    “Kami sudah berdiskusi dengan Gubernur Jateng dan Insyaallah ingin segera memulai,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

    Talal menjelaskan bahwa pembangunan pabrik urea menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya permintaan pupuk nasional. Karena itu, proses pembangunan akan dipercepat setelah seluruh perizinan rampung.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap rencana tersebut.

    “Pak Gubernur sangat senang, Alhamdulillah, dan Beliau siap membantu urusan perizinan demi menambah pasokan pupuk bagi sektor pertanian, khususnya di Jawa Tengah,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terbuka terhadap investasi yang memperkuat sektor pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kami akan support, apalagi terkait pupuk urea. Yang penting badan usahanya jelas terlebih dahulu,” ujar mantan kapolda Jateng itu.

    Ia menyarankan agar investor memilih lokasi di kawasan industri yang tersedia di Jateng, yang dinilai paling potensial untuk pembangunan pabrik tersebut.

    “Di Jawa Tengah ada beberapa kawasan industri. Silakan pilih mana yang paling sesuai. Prinsipnya, kami terbuka bagi masuknya investasi,” katanya.

    Luthfi berharap rencana pembangunan pabrik urea ini dapat memperkuat pasokan pupuk nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di wilayah tersebut.

  • Pemprov Jateng gandeng Inggris perkuat infrastruktur logistik

    Pemprov Jateng gandeng Inggris perkuat infrastruktur logistik

    …Kami minta tolong Kedutaan untuk menjembatani

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggandeng Pemerintah Inggris untuk memperkuat infrastruktur logistik, transportasi publik dan pengembangan kawasan berorientasi transit di wilayah tersebut.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Jumat, mengatakan Inggris sebagai mitra strategis yang tepat dalam mengakselerasi pembangunan Jateng, terutama di sektor logistik dan konektivitas antarkawasan.

    Hal itu disampaikannya, usai menerima delegasi Kedutaan Besar Inggris dan tim Techne Praxis International, di Kota Semarang.

    Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Gubernur Jateng dengan Duta Besar Inggris pada Oktober 2025 lalu.

    “Maka Inggris ini tepat untuk kita eksplorasi, terutama terkait pembangunan ‘dry port’ (terminal pelabuhan),” kata mantan Kapolda Jateng itu.

    Apalagi, lanjut dia, kebutuhan logistik dan mobilitas manusia di Jateng bakal terus meningkat, seiring dengan semakin tumbuhnya kawasan ekonomi baru di sejumlah daerah sehingga rencana pembangunan tersebut perlu dipercepat.

    Ia menambahkan bahwa pertemuan lanjutan dengan perwakilan Kedubes Inggris kali ini semakin menguatkan keyakinannya terhadap potensi kolaborasi kedua pihak.

    “Saya sudah ketemu Dubes, dan saya makin tertarik dengan Inggris. Makanya saya ingin lebih cepat. Kami minta tolong Kedutaan untuk menjembatani,” katanya.

    Selain urusan logistik, Luthfi menyambut baik dukungan Inggris dan Techne Praxis dalam pengembangan Transit oriented development (TOD) atau kawasan berorientasi transit di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

    Director of Strategic Planning and Economics Techne Praxis International Iqbal Maulana Achmad menyampaikan bahwa kerja sama tersebut difasilitasi melalui program Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).

    “Hari ini Pemerintah Inggris bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dalam mendukung program UK PACT. Salah satu fokusnya adalah transportasi publik, termasuk dari Semarang menuju Batang. Selaras dengan perkembangan di KEK Batang,” katanya.

    Ia mengatakan pengembangan TOD telah menjadi elemen penting dalam kolaborasi tersebut, sebab program tersebut mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan.

    Techne Praxis tidak hanya melakukan kajian teknis, tetapi juga mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor.

    “Kami melanjutkan program ini melalui kajian dan dengan mempertemukan stakeholder kunci pemerintah pusat, daerah, dan BUMN seperti KAI. Harapannya, proses pengembangan ini semakin cepat untuk mendukung akselerasi ekonomi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jateng Arif Djatmiko menuturkan bahwa pengembangan “dry port” dan TOD perlu dipercepat karena kebutuhan angkutan barang yang meningkat.

    “Ada 12 juta kontainer di Jateng. Namun hanya 7 juta yang tertampung di Jateng, sisanya keluar semua ke luar. Nantinya kalau Pelabuhan Tanjung Mas ditingkatkan, dry port dikembangkan, dan sistem kereta api dibuat loop,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo Nasional 30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo Nasional 30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal itu disampaikan dalam Gala Dinner Tani Merdeka yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/25) malam.
    Wamentan
    Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengungkapkan, dalam setahun pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat posisi
    petani
    , memperbaiki tata kelola pangan, serta menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
    “Selama setahun pemerintahan Pak Prabowo, sudah begitu banyak kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani. Pupuk dicukupkan, distribusi diperbaiki, harga diturunkan, irigasi direvitalisasi, hingga berbagai instruksi Presiden dikeluarkan demi memperkuat sektor pangan,” kata Wamentan Sudaryono.
    Wamentan Sudaryono menambahkan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memperkuat sektor pertanian melalui berbagai kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan petani.
    Pertama, terkait pupuk, Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah memenuhi kembali kuota pupuk bersubsidi yang selama ini kurang.
    Distribusinya pun dibenahi dari sistem yang berbelit menjadi lebih sederhana sehingga lebih cepat sampai ke petani. Bahkan, harga pupuk resmi tercatat turun hingga 20 persen dalam beberapa minggu terakhir.
    Kedua, pemerintah juga melakukan revitalisasi total terhadap sistem irigasi nasional. Selama ini kewenangan perbaikan irigasi terpecah antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga banyak saluran tidak dapat ditangani.
    “Kini, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi yang membuka penuh seluruh kewenangan yakni pemerintah pusat boleh memperbaiki semua jenis irigasi, provinsi dapat turun langsung, dan kabupaten juga dapat menangani tanpa hambatan birokrasi,” tutur Sudaryono yang juga merupakan putra dari seorang petani asal Kabupaten Grobogan Jawa Tengah itu.
    “Kalau bupati tidak perbaiki, Presiden yang perbaiki. Begitu pula provinsi. Maka sekarang hampir seluruh irigasi di Indonesia masuk tahap revitalisasi,” tambah Sudaryono.
    Ketiga, Sudaryono mengatakan fokus besar Presiden Prabowo pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ia menyampaikan bahwa Presiden memiliki cara yang jelas dalam memajukan pangan nasional.
    “Kalau pupuk lancar, air lancar, produksi naik, maka petani sejahtera. Sesederhana itu,” tegas Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.
    Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan yang benar harus diperjuangkan. Ia meminta para anggota Tani Merdeka untuk tidak diam ketika kebijakan yang baik diserang oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
    “Kalau menurut Anda kebijakan Presiden ini sudah benar, maka Anda harus bersuara. Jangan sampai orang yang benci bersuara lebih keras daripada petani yang merasakan manfaatnya,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi jajaran Forkopimda Jawa Tengah, tokoh masyarakat, serta struktur Tani Merdeka yang hadir hingga tingkat desa. Ia menyebut Tani Merdeka sebagai gerakan besar yang lahir dari akar rumput petani.
    “Tani Merdeka merupakan gerakan akar rumput yang memang berangkat dari kelompok tani di lapangan. Karakter mereka keras di luar tapi penuh kepedulian di dalam,” Sudaryono.
    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah merupakan provinsi muda dengan energi besar dan kontribusi kuat terhadap produksi pangan nasional.
    Jateng tercatat surplus beras dan jagung, serta mendominasi berbagai komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.
    “Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif dan menjadi dasar untuk menjaga lahan pertanian tetap produktif, memperkuat pengendalian inflasi, serta menarik investasi besar ke Jawa Tengah,” kata Luthfi.
    Ia juga menyoroti menurunnya minat pemuda desa untuk terjun ke sektor pertanian. Untuk itu, ia mendorong pembentukan SK Kecamatan Berdaya di setiap kabupaten/kota sebagai wadah penguatan program Petani Merdeka dan pengembangan petani milenial.
    “Kita ingin para pemuda kembali ke desa sebagai petani modern, bukan menjauhi pertanian seperti generasi sebelumnya. Program-program pertanian akan terus kita siapkan dan perkaya agar benar-benar menarik bagi anak muda,” tutup Luthfi yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.