Xcloud.id

Tag: Ahmad Luthfi

  • Pemprov Jateng – Lampung Teken 11 Kerja Sama Berbagai Bidang, Nilainya Capai Rp832,3 Miliar per Tahun

    Pemprov Jateng – Lampung Teken 11 Kerja Sama Berbagai Bidang, Nilainya Capai Rp832,3 Miliar per Tahun

    Liputan6.com, Lampung – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung melakukan penandatanganan sebanyak 11 kerja sama berbagai bidang, dengan nilai transaksi mencapai Rp832,3 miliar per tahun. 

    Penandatanganan kerja sama itu disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Mahan Agung, Kota Bandar Lampung pada Selasa, 6 Januari 2026 malam. 

    Sebelas kerja sama tersebut meliputi: penguatan pendidikan vokasi melalui penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kembar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; fasilitasi pengembangan sektor industri dan perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dua kerja sama tersebut berlaku dalam jangka waktu lima tahun.

    Selanjutnya, pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan oleh PT Jateng Petro Energi (JPEN) dengan PT Lampung Jasa Utama (Perseroda); perdagangan multi komoditas oleh PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dengan PT Wahana Raharja (Perseroda); penyediaan bahan pangan komoditas hasil pertanian dan perkebunan oleh PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) dengan PT Wahana Raharja dan Koperasi Produsen Agro Gelem Hijau.

    Berikutnya kerja sama oleh asosiasi di Jawa Tengah dengan Lampung, meliputi Hipmi Jateng dengan Hipmi Lampung tentang peningkatan kapasitas institusi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta bidang maritim, kelautan, dan perikanan.

    Kemudian kerja sama antara  Astindo Jateng dengan Astindo Lampung tentang pengembangan pariwisata. Lalu kerja sama antara Kadin Jateng dengan Kadin Lampung tentang perdagangan penyediaan komoditas seperti garam, gula, kelapa, jahe gajah, beras, buah, kapulaga, singkong, tepung tapioka, produk kerajinan, udang, dan sapi.

     

     

     

    Perbesar

    Pemprov Jateng – Lampung Teken 11 Kerja Sama Berbagai Bidang, NIlainya Capai Rp 832,3 Miliar per Tahun

    Kerja sama kemitraan juga dilakukan oleh PT Goldensnack Mas Sejahtera dan PT Asindo Tech tentang suplai bahan baku tepung tapioka. Selanjutnya kemitraan antara PT Fajar Mulia Transindo dan PT Wahana Raharja (Perseroda) tentang rantai pasok industri dan perdagangan, meliputi gula kristal, ini nalar, kopi, bawang putih, dan lainnya.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, kerja sama yang dibangun dengan Provinsi Lampung tersebut dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi baru di kedua wilayah.  

    Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan saat pertemuan antargubernur di Kepulauan Riau pada Juni 2025 lalu.

    “Kerja sama ini untuk menumbuhkan ekonomi baru di masing-masing provinsi,” kata Luthfi.

    Ia menegaskan, kerja sama ini bukan berarti Jawa Tengah lebih maju daripada Lampung, melainkan agar maju dan berkembang bersama-sama. Hal ini juga dalam rangka membangun konektivitas melalui collaborative government (pemerintahan kolaboratif) yang diciptakan. 

    “Semoga kerja sama ini terealisasi dengan baik, selaras dengan program Presiden dalam rangka pemerataan pembangunan nasional,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, beberapa bupati atau wakil bupati dari Jawa Tengah ikut serta bersama Gubernur Ahmad Luthfi. Di antaranya ada Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, yang ikut memaparkan potensi daerahnya. Ada juga Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dan Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna.

     

    Perbesar

    Pemprov Jateng – Lampung Teken 11 Kerja Sama Berbagai Bidang, NIlainya Capai Rp 832,3 Miliar per Tahun

    Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan, misi kerja sama ini banyak sekali yang dibahas, mulai antar Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing pemerintah provinsi, hingga asosiasi pengusaha. 

    “Kami berharap ke depan akan ada hubungan kolaborasi yang kuat, serta saling menunjang dan mengangkat antara Lampung dan Jawa Tengah. Kami melihat karakteristik dari dua provinsi ini, baik dari komoditas maupun kebutuhan industri, ke depan akan bisa saling menguatkan,” katanya.

    Mirzani menambahkan, Jawa Tengah juga menjadi rujukan dalam hal perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan perwakilan pemerintah pusat, Jawa Tengah selalu menjadi tolok ukur atau percontohan, terutama terkait investasi dan perkembangan kawasan industri. 

    “Semua menteri selalu mencontohkan Jawa Tengah, seperti masuknya investasi yang besar, lalu soal keamanan dan dukungan kawasan,” ujarnya.

    Adapun di luar 11 kerja sama baru tersebut, Jawa Tengah dan Lampung pada 2025 sudah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. Misalnya Dinas Koperasi dan UKM melalui Mitra Agen dan penjualan ritel; Dinas Sosial melalui layanan pemulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Layanan dalam Panti, dan Layanan Rujukan ke Fasilitas Kesehatan; dan Dinas Ketahanan Pangan melalui perdagangan cabai rawit, bawang merah, dan lainnya.

  • KSPI Duga Ada Arahan Indeks Upah 0,7, Buruh Siap Aksi di Istana

    KSPI Duga Ada Arahan Indeks Upah 0,7, Buruh Siap Aksi di Istana

    JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menduga adanya arahan penggunaan indeks upah 0,7 dalam penetapan upah minimum tahun 2026 di sejumlah daerah industri. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah membuka ruang penggunaan indeks hingga 0,9.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pihaknya memperoleh informasi dari lapangan bahwa ada dugaan arahan tersebut dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan kepada dinas tenaga kerja daerah.

    “Ini masih dugaan dan perlu dikonfirmasi. Tapi faktanya, di banyak daerah industri, gubernur dan kepala daerah diarahkan menggunakan indeks 0,7, bahkan ada yang lebih rendah,” kata Said Iqbal dalam keterangan resmi, Kamis, 25 Desember.

    Jika dugaan tersebut benar, sambung Said Iqbal, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan keputusan Presiden dan berpotensi memicu gejolak sosial di kalangan pekerja.

    “Kalau Presiden sudah membuka ruang 0,9, lalu daerah diseragamkan 0,7, itu sama saja melawan kebijakan Presiden dan menurunkan daya beli buruh,” ujarnya.

    KSPI mencatat, penerapan indeks 0,9 di sejumlah wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, Serang, dan Tangerang baru dapat terealisasi setelah aksi besar-besaran buruh.

    Sementara di daerah lain, sambung Said Iqbal, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah wilayah di Sumatera, buruh masih menghadapi tekanan untuk menerima indeks yang lebih rendah dalam penetapan upah minimum.

    Selain itu, KSPI juga menegaskan penolakannya terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta. KSPI menilai kebijakan tersebut membuat buruh di Jakarta semakin miskin dan daya belinya terus menurun.

    Atas penetapan UMP DKI Jakarta dan kondisi nasional tersebut, KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan. Secara hukum, KSPI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara.

    Sementara secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi tersebut diperkirakan berlangsung pada akhir Desember atau pada minggu pertama Januari 2026.

    “Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” kata Said Iqbal.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5.729.876.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang angka tersebut naik 6,17 persen dari UMP tahun 2026 sebesar Rp5.396.761.

    “Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Desember.

    Pengumuman ini disampaikan pada batas waktu akhir yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nilai UMP Jakarta tahun depan ditetapkan Pramono dalam keputusan gubernur yang telah diteken.

    Dalam proses penetapan UMP tahun depan, Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Regulasi tersebut mengatur rentang penyesuaian upah minimum yang menjadi dasar perhitungan pemerintah daerah.

    “Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu UMP dapat dipastikan mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.

    Tak hanya DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.327.386,07, atau naik 7,28 persen dari UMP2025 yang sebesar Rp2.169.349,00.

    “Rekomendasi yang hari ini sudah saya tanda tangani adalah upah buruh minimum maupun sektoral di 35 kabupaten/kota termasuk provinsi,” katanya di Semarang, Rabu, 24 Desember dilansir ANTARA.

    Dibandingkan dengan UMP Jateng 2025, besaran UMP provinsi tersebut pada tahun depan mengalami kenaikan sebesar Rp158.037,07.

    Ia mengatakan rekomendasi dewan pengupahan telah resmi ditandatangani untuk seluruh wilayah di Jateng, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Nilai alfa untuk UMP Jateng ditetapkan sebesar 0,90, sementara nilai alfa di kabupaten/kota disesuaikan dengan hasil pembahasan dewan pengupahan masing-masing daerah.

    “Yang khusus provinsi alfanya adalah 0,90, sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” katanya.

  • Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatra

    Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 100 warga Jawa Tengah yang terdampak banjir di Sumatra dipulangkan ke daerah masing-masing oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka rata-rata bekerja di Bener Meriah, Aceh, dan sudah berada di pengungsian selama kurang lebih tiga pekan.

    Pemulangan warga asal Jawa Tengah tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov Jateng untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi warganya di manapun berada. Pemulangan tersebut dilakukan setelah ada koordinasi antara Pemprov Jateng dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Pemprov Aceh, dan Pemkab Bener Meriah, terkait pendataan.

    “Sudah diberangkatkan dan sudah dijemput oleh Setda, berikut para bupati kita,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat giat di Semarang, Sabtu, 20 Desember 2025.

    Secara rinci, 100 warga Jawa Tengah tersebut terdiri atas 54 warga asal Cilacap, 34 warga asal Brebes, 7 warga asal Pemalang, 3 warga asal Kebumen, dan masing-masing 1 warga asal Pekalongan dan Grobogan.

    “Paling banyak ada Brebes dan Cilacap, kemudian ada Pemalang. Rata-rata peneres. Semua sudah dihubungi keluarganya,” ungkap  Luthfi.

     

    Mereka dipulangkan menggunakan pesawat Hercules TNI AU melalui bandara Takengon Aceh pada Sabtu, 20 Desember 2025 sekira pukul 11.00 WIB. Pesawat transit lebih dulu di Medan kemudian tiba di Halim Perdanakusumah, Jakarta, sekira pukul 14.15 WIB.

    Setibanya di Jakarta, Pemprov Jateng melalui Badan Penghubung memberikan fasilitas untuk istirahat dan konsumsi. Selanjutnya disediakan 2 unit bus ke Cilacap dan 1 bus ke Brebes. Bagi warga asal Grobogan dan Kebumen disediakan travel yang mengantar mereka pulang ke kampung halaman.

    Tidak hanya itu, warga asal Jawa Tengah yang terdampak tersebut juga diberikan modal sementara untuk melanjutkan hidup dan bekal di kampung halaman. Pemberian modal ini berkolaborasi dengan Baznas Jateng.

    “Semuanya dari segi transportasi kita bantu, bahkan nanti kembali ke daerahnya kita kasih modal usaha biar nanti bisa berusaha. Minimal mereka nanti pulang ke kampung bisa recovery di wilayah masing-masing,” pungkasnya.

  • Penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya Dibuka Lagi Setelah 5 Tahun Regional 21 Desember 2025

    Penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya Dibuka Lagi Setelah 5 Tahun Regional 21 Desember 2025

    Penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya Dibuka Lagi Setelah 5 Tahun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Penerbangan rute Solo-Bandung dan Solo-Surabaya dari Bandara Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali yang sempat berhenti selama lima tahun, kini beroperasi kembali dengan layanan dari maskapai Wings Air, Sabtu (20/12/2025).
    Peresmian pengoperasian kembali penerbangan oleh
    Wings Air
    tersebut dihadiri oleh
    Gubernur Jawa Tengah
    Ahmad Luthfi, GM
    Bandara Adi Soemarmo
    Kolonel Nav Hery Purwanto, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, dan perwakilan dari Lions Group.
    “Penerbangan pertama reoperated dioperasionalkan kembali setelah 5 tahun rute
    Solo-Surabaya
    , Surabaya-Solo, Solo-Bandung dan sebaliknya hari ini dijalankan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Ia mengatakan, penerbangan tersebut tidak hanya menghubungkan antarkota, tetapi juga antarprovinsi.
    Operasional itu juga bertujuan memikat investor. 
    Ia mendorong penerbangan serupa dapat ditindaklanjuti oleh kota-kota lain demi pemerataan pembangunan.
    “Secara tidak langsung ini akan menumbuhkan ekonomi baru dan akan menambah daripada daya tarik investasi dan tourism (pariwisata) di wilayah kita,” katanya.
    Corporate Communication Strategic Lions Group, Danang Mandala Prihantoro menyampaikan terima kasih atas inisiasi dan kolaborasi antara maskapai, pihak bandara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
    Setelah hari ini dibuka penerbangan Solo-Surabaya dan Solo-Bandung, rencananya akan dibuka penerbangan Semarang-Bandung.
    “Ini dalam rangka untuk mendukung perekonomian di wilayah Jawa Tengah, memilih Bandar Udara Internasional
    Adi Soemarmo
    dan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani di
    Semarang
    menjadi penghubung atau menjadi hub untuk mengkoneksikan wilayah Jawa Tengah dengan lebih dari 15 kota tujuan,” ujar Danang.
    Ia yakin, dengan penambahan rute, masyarakat yang berasal dari Balikpapan, Pontianak, Makassar, Bali, dan lainnya nanti dapat singgah melalui Solo atau Semarang untuk melanjutkan ke Bandung.
    “Tahap awal untuk rute Solo-Bandung dan Solo-Surabaya adalah dua kali seminggu, yaitu setiap Kamis dan Sabtu. Untuk Semarang-Surabaya sudah tujuh kali seminggu, Semarang-Bandung empat kali seminggu, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu,” ujarnya.
    Danang berharap, pergerakan ekonomi dari berbagai sektor, seperti pendidikan, pariwisata, dan industri lainnya di Jawa Tengah bisa terus tumbuh dan berkembang.
    Tahap awal operasional ini masih dalam kajian pasar dan promosi.
    Bila tingkat keterisian penumpang meningkat, frekuensi penerbangan dan penambahan rute-rute lainnya akan diupayakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha Regional 20 Desember 2025

    Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha Regional 20 Desember 2025

    Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memulangkan 100 warganya yang terdampak banjir di Sumatera, khususnya di Bener Meriah, Aceh. Para warga telah berada di pengungsian selama sekitar tiga pekan.
    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan, pemulangan ini merupakan bentuk komitmen
    Pemprov Jateng
    untuk memastikan perlindungan dan keselamatan warganya di mana pun berada.
    Proses pemulangan dilakukan setelah koordinasi antara Pemprov Jateng, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemprov Aceh, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah terkait pendataan warga terdampak.
    “Sudah diberangkatkan dan sudah dijemput oleh sekretariat daerah (Setda) Provinsi Jateng, berikut para bupati kami,” kata Luthfi saat kegiatan di Semarang, Sabtu (20/12/2025).
    Rinciannya, warga tersebut terdiri dari 54 orang asal Cilacap, 34 orang asal Brebes, 7 orang asal Pemalang, 3 orang asal Kebumen, dan masing-masing satu orang asal Pekalongan dan Grobogan.
    “Paling banyak ada Brebes dan Cilacap, kemudian Pemalang. Semua sudah dihubungi keluarganya,” ungkap Luthfi.
    Para warga dipulangkan menggunakan pesawat Hercules Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dari Bandara Takengon, Aceh, pada Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB, transit di Medan, dan tiba di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 14.15 WIB.
    Setibanya di Jakarta, Pemprov Jateng melalui Badan Penghubung menyediakan fasilitas istirahat dan konsumsi, serta transportasi lanjutan: dua bus ke Cilacap, satu bus ke Brebes, dan travel bagi warga asal Grobogan dan Kebumen.
    Selain transportasi, warga juga menerima modal sementara untuk melanjutkan hidup dan memulai usaha di kampung halaman. Bantuan ini disalurkan bekerja sama dengan Baznas Jateng.
    “Semuanya dari segi transportasi kita bantu, bahkan nanti kembali ke daerahnya kita kasih modal usaha supaya bisa berusaha. Minimal mereka pulang ke kampung bisa
    recovery
    di wilayah masing-masing,” pungkas Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunjungi Sejumlah Simpul Transportasi di Jawa Tengah, Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Hadapi Nataru

    Kunjungi Sejumlah Simpul Transportasi di Jawa Tengah, Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Hadapi Nataru

    Semarang, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau dan memastikan kesiapan sejumlah simpul transportasi di Provinsi Jawa Tengah guna menghadapi masa libur Nataru 2025/2026, Minggu, (14/12/2025). Hal ini mengingat berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat pada masa Nataru 2025/2026 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) akan ada 16,93 persen atau sekitar 20,23 juta orang yang berkunjung ke Jawa Tengah.

    “Pergerakan masyarakat di Jawa Tengah saat libur Nataru 2025/2026 diprediksi cukup tinggi, begitu pun dengan simpul-simpul transportasinya. Karena itu, saya ingin memastikan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat selama periode tersebut,” ujar Menhub Dudy di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/12/2025).

    Menurut survei BKT, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama sebagai tujuan favorit nasional pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sejumlah simpul transportasi di Jawa Tengah juga diprediksi jadi yang terpadat.

    Stasiun Tawang menempati peringkat empat sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 4,55 persen atau sekitar 284 ribu orang, peringkat enam diisi Stasiun Solo Balapan dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,20 persen atau sekitar 200 ribu orang. Selanjutnya peringkat tujuh Stasiun Purwokerto dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,03 persen atau sekitar 188 ribu orang, dan peringkat sepuluh Stasiun Kutoarjo dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,64 persen atau sekitar 165 ribu orang.

    Terminal Tirtonadi menempati peringkat tujuh sebagai terminal tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,85 persen atau sekitar 205 ribu orang. Adapun Bandara Internasional Ahmad Yani menempati peringkat tujuh sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,23 persen atau sekitar 138 ribu orang.

    Di sektor perkeretaapian, Menhub Dudy meninjau Stasiun Tawang dan Stasiun Weleri beserta fasilitasnya, kemudian mengunjungi sejumlah titik yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor di lintas Semarang-Gambringan.

    Menhub memerintahkan jajaran Ditjen Perkeretaaapian Kemenhub untuk melakukan mitigasi risiko pada aspek tersebut, termasuk mengecek secara rutin sejumlah jembatan yang berusia tua serta mengantisipasi dampak penurunan tanah yang menyebabkan genangan air rob pada jalur kereta di wilayah Pekalongan.

    Di sektor laut, Menhub Dudy meninjau Pelabuhan Tanjung Emas dan sempat mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder, di antaranya PT Pelindo, PT PELNI, dan PT Dharma Lautan Utama.

    Dalam kesempatan ini, Menhub memerintahkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran selama masa angkutan Nataru 2025/2026 benar-benar diprioritaskan.

    “Kesiapan dan mitigasi risiko di Pelabuhan Tanjung Emas sudah baik, khususnya terhadap risiko cuaca ekstrem, kemacetan di pelabuhan, banjir rob, serta keterlambatan hingga kecelakaan kapal,” tegas Menhub.

    Selanjutnya, Menhub Dudy meninjau Terminal Tipe A Bawen dan menyaksikan langsung kegiatan ramp check terhadap beberapa bus Antar Kota Antar Provinsi. Menhub mengatakan kesiapan angkutan Nataru 2025/2026 di terminal ini sudah baik dan matang.

    Secara garis besar, Menhub Dudy menilai bahwa seluruh stakeholder transportasi di Jawa Tengah sudah siap untuk menyambut libur Nataru 2025/2026. Ia pun optimistis pergerakan masyarakat selama periode ini dapat terkendali dengan baik, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif dari seluruh stakeholder.

    “Seluruh stakeholder transportasi wajib memprioritaskan aspek keselamatan. Saya minta semua stakeholder di seluruh matra untuk lakukan ramp check secara rutin dan sesuai prosedur. Harapannya, Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026,” pungkas Menhub Dudy.

    Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah

    Sebelumnya, pada Sabtu (13/12/2025) malam, Menhub Dudy bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk membahas kesiapan angkutan Nataru 2025/2026 di Provinsi Jawa Tengah. Menhub menyoroti beberapa hal dalam pertemuan ini, antara lain terkait antisipasi kemacetan di jalur arteri akibat pasar tumpah, kepadatan lokasi wisata, hingga perlintasan kereta api sebidang.

    Menhub Dudy mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kesiapannya mendukung dan menyukseskan angkutan Nataru 2025/2026. Ia berharap sinergi yang dilakukan dapat menciptakan perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.

    “Saya mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru 2025/2026 untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan, waspadai cuaca ekstrem, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan saat berada di perjalanan,” tuturnya.

    Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

  • UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    UMP Per Regional 2026: Dampak Formula Baru terhadap Struktur Upah Regional

    Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan UMP Per Regional 2026 menjadi pembahasan utama menjelang pergantian tahun karena pemerintah menerapkan formula baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Kebijakan tersebut mewajibkan pemerintah memasukkan sebagian usulan serikat pekerja ke dalam mekanisme penghitungan, sehingga perbedaan kenaikan upah antarwilayah makin terasa.

    Meski batas waktu sudah terlewati sejak 21 November, pemerintah pusat belum merilis ketentuan final. Ketidakpastian ini membuat provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunggu arahan sambil menyiapkan skenario kenaikan masing-masing.

    Di tengah ketidakpastian itu, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan tidak seragam, terutama jika pemerintah memakai formula alfa pada rentang 0,3–0,8 yang hanya menghasilkan kenaikan sekitar 4,3%. Presiden KSPI Said Iqbal menilai indeks alfa tersebut terlalu rendah dan perlu disesuaikan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Proyeksi UMP 2026 Per Regional

    1. DKI Jakarta

    DKI menjadi provinsi paling disorot karena daya ungkit ekonominya besar dan sering menjadi acuan nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pembahasan UMP 2026 “sudah mendekati final” dan pemerintah daerah akan menggelar rapat khusus untuk menetapkannya.

    Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP DKI 2026 diprediksi berada di angka Rp5.629.356. Jakarta berpotensi menerapkan kenaikan lebih tinggi bila mempertimbangkan tekanan harga, inflasi perkotaan, dan tuntutan pekerja yang berada di kisaran 8,5%–10,5%.

    2. Jawa Barat

    Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan dinamika penetapan upah paling kompleks karena besarnya basis industri dan jumlah tenaga kerja. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pembaharuan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai dasar penetapan UMP dan UMK 2026.

    Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan bahwa keputusan upah harus komprehensif dan mempertimbangkan dua hal yaitu, kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi Jawa Barat. Ia memastikan Gubernur Dedi Mulyadi akan menetapkan keputusan yang seimbang bagi semua pihak. Berdasarkan proyeksi kenaikan 4,3%, UMP Jabar 2026 diperkirakan berada di Rp2.285.455.

    Angka ini diperkirakan menjadi bahan pertimbangan awal bagi UMK di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan UMP.

    3. Jawa Tengah

    Jawa Tengah telah menyiapkan jadwal pengumuman UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025, namun seluruh keputusan tetap bergantung pada terbitnya regulasi baru dari pemerintah pusat. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kebijakan strategis nasional sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakan pusat. Dengan proyeksi kenaikan 4,3%, estimasi UMP Jawa Tengah 2026 berada di kisaran Rp2.262.630.

    Jika pemerintah menggunakan formula alfa 0,3–0,8, maka kenaikan rata-rata hanya sekitar 4,3%, sehingga proyeksi UMP 2026 di 38 provinsi pun cenderung stagnan. Namun, serikat pekerja menuntut kenaikan 8,5%–10,5%, sehingga angka final berpotensi jauh lebih tinggi dari perkiraan awal.

    Kondisi ini membuat banyak provinsi menunda penetapan UMK 2026 hingga penetapan UMP benar-benar jelas, termasuk evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan layak hidup pekerja.

  • Ahmad Luthfi Ungkap Pengalaman Jawa Tengah Respons Cepat Bencana

    Ahmad Luthfi Ungkap Pengalaman Jawa Tengah Respons Cepat Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan pengalaman daerahnya dalam merespons cepat bencana, mulai dari langkah pencegahan hingga pemulihan.

    Hal tersebut dibahas dalam Beritasatu Regional Forum 2025 bertajuk “Empowering Regions, From Local to Global” yang digelar B-Universe.

    Luthfi menuturkan bahwa Jawa Tengah menghadapi ancaman bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor hingga erupsi Gunung Merapi. Namun menurutnya ancaman tersebut bisa ditanggulangi melalui langkah pencegahan.

    “Caranya apa? Kita sudah menyiapkan upaya-upaya preventif daripada penanganan bencana. Upayanya apa? Salah satu sisi adalah mendidikan peringatan dini kepada masyarakat,” kata Luthfi, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Langkah lainnya yakni penguatan kesiapsiagaan sumber daya manusia. Upaya tersebut diwujudkan melakukan pembentukan desa tanggap bencana. “Kita punya namanya 140 desa tanggap bencana yang sudah kita siapkan,” ucapnya.

    Selain itu, Luthfi mengatakan pemprov juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Pasalnya, respons cepat sangat dibutuhkan ketika bencana terjadi.

    “Dan yang keempat, apabila terjadinya bencana, maka tanggap bencana dan respon penanganan cepat itu yang dibutuhkan,” tuturnya.

    Sebagai contoh, ia menjelaskan mekanisme penetapan status darurat di tingkat kabupaten/kota.

    “Misalkan pada saat terjadi bencana di suatu kabupaten, maka bupati/wali kota harus menetapkan darurat bencana,” jelas Luthfi.

  • Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Menteri hingga Gubernur Hadiri Beritasatu Regional Forum 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Media grup B-Universe yang menaungi BTV, Beritasatu TV, Beritasatu.com, Investor Daily, dan Jakarta Globe, menggelar Beritasatu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025). Forum berskala nasional ini menghadirkan para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk membahas isu-isu strategis terkait masa depan pembangunan daerah.

    Dengan mengusung tema “Empowering Regions, From Local to Global”, acara ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaborasi lintas sektor. Forum dirancang untuk menyatukan arah pembangunan, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.

    Sejumlah menteri direncanakan hadir sebagai pembicara utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memaparkan strategi pertumbuhan daerah melalui inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid akan menyampaikan pembahasan mengenai moratorium alih fungsi lahan sawah sebagai salah satu langkah menjaga ketahanan pangan dan stabilitas investasi nasional.

    Forum ini juga dihadiri jajaran kepala daerah dari berbagai provinsi, di antaranya yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Banten Andra Soni, serta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    Selain itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi turut hadir untuk menyampaikan perspektif dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

    Pada sesi berikutnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna akan memberikan pemaparan terkait peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan dan kepastian hukum. Acara ditutup oleh Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, yang akan menjelaskan strategi penguatan investasi dan pembiayaan demi menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diposisikan sebagai platform kolaborasi tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah pusat, pemimpin daerah, para CEO perusahaan nasional, serta investor global. Tujuannya adalah membangun pemahaman strategis yang dapat memperkuat daya saing ekonomi regional.

    Momentum ini dinilai penting karena Indonesia tengah memasuki fase pertumbuhan baru, di mana daerah tidak lagi hanya menjadi pendukung, tetapi telah berkembang menjadi episentrum ekonomi nasional.

    Beritasatu Regional Forum 2025 diharapkan mampu merumuskan peta jalan investasi yang lebih progresif, mendorong terobosan kebijakan, serta mempercepat lahirnya kesepakatan konkret demi kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi lereng di Gunung Slamet menjadi sorotan. Aktivitas tambang di sana dikhawatirkan dapat memicu bencana. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaporkan tiga lokasi tambang bermasalah kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng sebagai langkah penertiban dan perlindungan lingkungan.

    Sadewo mengatakan permasalahan pertama berada di wilayah Kecamatan Cilongok yang berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Menurut dia, di lereng selatan Gunung Slamet itu terdapat proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang gagal dan tidak dilanjutkan oleh PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE), sehingga perusahaan tersebut kini fokus melakukan reboisasi untuk memulihkan kawasan terdampak.

    “Kedua, berupa tambang batu di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, yang menuai penolakan dari masyarakat,” kata Sadewo. Dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

    Menurut dia, aktivitas tambang itu telah ditutup sementara sambil menunggu penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

    Ketiga, keberadaan tambang pasir dan tanah di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, juga memicu keluhan warga dan membutuhkan penanganan lanjutan.

    “Hari ini saya akan serahkan ke Gubernur terkait laporan penambangan di lokasi-lokasi itu. Cilongok sudah ditangani, Baseh dan Baturaden yang masih bermasalah,” beber Sadewo.

    Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pertambangan.

    Menurut dia, satgas tersebut akan beranggotakan unsur kepolisian, TNI dan Kejaksaan Tinggi sebagai upaya penanganan terpadu terhadap persoalan pertambangan di daerah.

    “Kita bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan untuk tindak lanjut agar tidak salah sasaran,” pungkasnya.