Tag: Ahmad Luthfi

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman Regional 6 Desember 2025

    Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengajak para perantau asal Jateng untuk berkontribusi membangun kampung halamannya masing-masing. 
    Ajakan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri acara Gubernur Menyapa, Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (6/12/2025).
    Acara itu dihadiri oleh ratusan warga asal Jateng yang merantau di Jabodetabek, mulai dari kalangan mahasiswa, pekerja formal, hingga pekerja informal.
    “Jadi, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, Anda tidak menjadi jagoan dan raja rimba, kalau Anda belum menaklukkan Jateng dengan pulang kampung membangun kampung,” ujar Luthfi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Ia berharap, hasil yang didapatkan dari
    perantauan
    dapat diinvestasikan untuk daerah masing-masing.
    Lebih lanjut, Luthfi berpesan kepada para perantau agar tidak meninggalkan adat istiadat. Pasalnya, salah satu ciri khas masyarakat Jateng adalah tindak-tanduk dan tata krama yang selalu dijunjung tinggi.
    “Jangan hilangkan tradisi di wilayah karena dasar membangun Jateng adalah kekerabatan, gotong royong, dan tepa salira. Itu yang menjadi nyawanya Provinsi Jateng,” ucap Luthfi.
    Ia menegaskan bahwa
    kebersamaan
    merupakan landasan dalam pembangunan Jateng. Semua elemen masyarakat dilibatkan tanpa ada yang ditinggal, tanpa ada ego sektoral. Kolaborasi menjadi hal penting karena ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah.
    Luthfi juga mengaku bangga kepada warga Jateng di perantauan karena memiliki semangat kebersamaan yang tinggi.
    “Para perantau kita adalah duta-duta investasi bagi Jateng. Jadi apapun di perantauan adalah kembali ke wilayah masing-masing,” katanya.
    Ketua Umum (Ketum) Paguyuban Jateng Leles Sudarmanto Mangun Nagoro mengungkapkan bahwa masyarakat di perantauan merupakan potensi untuk membangun Jateng.
    Menurutnya, banyak program yang sebenarnya dapat dikolaborasikan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dengan masyarakat perantauan.
    Leles menekankan bahwa acara Gubernur Menyapa, Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah merupakan momentum untuk saling tukar informasi mengenai pembangunan Jateng. Melalui acara ini, para perantau dapat dikoordinasikan untuk membangun
    kampung halaman
    .
    Sebagai informasi, acara tersebut dilengkapi dengan layanan kesehatan Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam acara tersebut. Kedua program unggulan Luthfi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat Jateng.
    Selain itu, terdapat pameran produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari 18 kabupaten/kota se-Jateng.
    Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng kepada 100 mahasiswa asal Jateng dan beberapa bantuan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM asal Jateng.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Investor Dubai Tertarik Bangun Pabrik Pupuk Urea di Jawa Tengah

    Investor Dubai Tertarik Bangun Pabrik Pupuk Urea di Jawa Tengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Investor asal Dubai menyatakan minat kuat untuk menanamkan investasi di Jawa Tengah melalui pembangunan pabrik pupuk urea yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    Perwakilan investor Dubai, Talal Ourfali, mengatakan pihaknya melihat peluang besar di sektor pupuk Indonesia, khususnya untuk produk urea. Ia menyebut ada investor dari Dubai yang siap masuk dan menanamkan modal di sektor tersebut.

    “Kami sudah berdiskusi dengan Gubernur Jateng dan Insyaallah ingin segera memulai,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

    Talal menjelaskan bahwa pembangunan pabrik urea menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya permintaan pupuk nasional. Karena itu, proses pembangunan akan dipercepat setelah seluruh perizinan rampung.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap rencana tersebut.

    “Pak Gubernur sangat senang, Alhamdulillah, dan Beliau siap membantu urusan perizinan demi menambah pasokan pupuk bagi sektor pertanian, khususnya di Jawa Tengah,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terbuka terhadap investasi yang memperkuat sektor pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kami akan support, apalagi terkait pupuk urea. Yang penting badan usahanya jelas terlebih dahulu,” ujar mantan kapolda Jateng itu.

    Ia menyarankan agar investor memilih lokasi di kawasan industri yang tersedia di Jateng, yang dinilai paling potensial untuk pembangunan pabrik tersebut.

    “Di Jawa Tengah ada beberapa kawasan industri. Silakan pilih mana yang paling sesuai. Prinsipnya, kami terbuka bagi masuknya investasi,” katanya.

    Luthfi berharap rencana pembangunan pabrik urea ini dapat memperkuat pasokan pupuk nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di wilayah tersebut.

  • Pemprov Jateng gandeng Inggris perkuat infrastruktur logistik

    Pemprov Jateng gandeng Inggris perkuat infrastruktur logistik

    …Kami minta tolong Kedutaan untuk menjembatani

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggandeng Pemerintah Inggris untuk memperkuat infrastruktur logistik, transportasi publik dan pengembangan kawasan berorientasi transit di wilayah tersebut.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Jumat, mengatakan Inggris sebagai mitra strategis yang tepat dalam mengakselerasi pembangunan Jateng, terutama di sektor logistik dan konektivitas antarkawasan.

    Hal itu disampaikannya, usai menerima delegasi Kedutaan Besar Inggris dan tim Techne Praxis International, di Kota Semarang.

    Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Gubernur Jateng dengan Duta Besar Inggris pada Oktober 2025 lalu.

    “Maka Inggris ini tepat untuk kita eksplorasi, terutama terkait pembangunan ‘dry port’ (terminal pelabuhan),” kata mantan Kapolda Jateng itu.

    Apalagi, lanjut dia, kebutuhan logistik dan mobilitas manusia di Jateng bakal terus meningkat, seiring dengan semakin tumbuhnya kawasan ekonomi baru di sejumlah daerah sehingga rencana pembangunan tersebut perlu dipercepat.

    Ia menambahkan bahwa pertemuan lanjutan dengan perwakilan Kedubes Inggris kali ini semakin menguatkan keyakinannya terhadap potensi kolaborasi kedua pihak.

    “Saya sudah ketemu Dubes, dan saya makin tertarik dengan Inggris. Makanya saya ingin lebih cepat. Kami minta tolong Kedutaan untuk menjembatani,” katanya.

    Selain urusan logistik, Luthfi menyambut baik dukungan Inggris dan Techne Praxis dalam pengembangan Transit oriented development (TOD) atau kawasan berorientasi transit di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

    Director of Strategic Planning and Economics Techne Praxis International Iqbal Maulana Achmad menyampaikan bahwa kerja sama tersebut difasilitasi melalui program Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).

    “Hari ini Pemerintah Inggris bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dalam mendukung program UK PACT. Salah satu fokusnya adalah transportasi publik, termasuk dari Semarang menuju Batang. Selaras dengan perkembangan di KEK Batang,” katanya.

    Ia mengatakan pengembangan TOD telah menjadi elemen penting dalam kolaborasi tersebut, sebab program tersebut mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan.

    Techne Praxis tidak hanya melakukan kajian teknis, tetapi juga mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor.

    “Kami melanjutkan program ini melalui kajian dan dengan mempertemukan stakeholder kunci pemerintah pusat, daerah, dan BUMN seperti KAI. Harapannya, proses pengembangan ini semakin cepat untuk mendukung akselerasi ekonomi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jateng Arif Djatmiko menuturkan bahwa pengembangan “dry port” dan TOD perlu dipercepat karena kebutuhan angkutan barang yang meningkat.

    “Ada 12 juta kontainer di Jateng. Namun hanya 7 juta yang tertampung di Jateng, sisanya keluar semua ke luar. Nantinya kalau Pelabuhan Tanjung Mas ditingkatkan, dry port dikembangkan, dan sistem kereta api dibuat loop,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo Nasional 30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal itu disampaikan dalam Gala Dinner Tani Merdeka yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/25) malam.
    Wamentan
    Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengungkapkan, dalam setahun pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat posisi
    petani
    , memperbaiki tata kelola pangan, serta menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
    “Selama setahun pemerintahan Pak Prabowo, sudah begitu banyak kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani. Pupuk dicukupkan, distribusi diperbaiki, harga diturunkan, irigasi direvitalisasi, hingga berbagai instruksi Presiden dikeluarkan demi memperkuat sektor pangan,” kata Wamentan Sudaryono.
    Wamentan Sudaryono menambahkan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memperkuat sektor pertanian melalui berbagai kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan petani.
    Pertama, terkait pupuk, Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah memenuhi kembali kuota pupuk bersubsidi yang selama ini kurang.
    Distribusinya pun dibenahi dari sistem yang berbelit menjadi lebih sederhana sehingga lebih cepat sampai ke petani. Bahkan, harga pupuk resmi tercatat turun hingga 20 persen dalam beberapa minggu terakhir.
    Kedua, pemerintah juga melakukan revitalisasi total terhadap sistem irigasi nasional. Selama ini kewenangan perbaikan irigasi terpecah antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga banyak saluran tidak dapat ditangani.
    “Kini, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi yang membuka penuh seluruh kewenangan yakni pemerintah pusat boleh memperbaiki semua jenis irigasi, provinsi dapat turun langsung, dan kabupaten juga dapat menangani tanpa hambatan birokrasi,” tutur Sudaryono yang juga merupakan putra dari seorang petani asal Kabupaten Grobogan Jawa Tengah itu.
    “Kalau bupati tidak perbaiki, Presiden yang perbaiki. Begitu pula provinsi. Maka sekarang hampir seluruh irigasi di Indonesia masuk tahap revitalisasi,” tambah Sudaryono.
    Ketiga, Sudaryono mengatakan fokus besar Presiden Prabowo pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ia menyampaikan bahwa Presiden memiliki cara yang jelas dalam memajukan pangan nasional.
    “Kalau pupuk lancar, air lancar, produksi naik, maka petani sejahtera. Sesederhana itu,” tegas Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.
    Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan yang benar harus diperjuangkan. Ia meminta para anggota Tani Merdeka untuk tidak diam ketika kebijakan yang baik diserang oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
    “Kalau menurut Anda kebijakan Presiden ini sudah benar, maka Anda harus bersuara. Jangan sampai orang yang benci bersuara lebih keras daripada petani yang merasakan manfaatnya,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi jajaran Forkopimda Jawa Tengah, tokoh masyarakat, serta struktur Tani Merdeka yang hadir hingga tingkat desa. Ia menyebut Tani Merdeka sebagai gerakan besar yang lahir dari akar rumput petani.
    “Tani Merdeka merupakan gerakan akar rumput yang memang berangkat dari kelompok tani di lapangan. Karakter mereka keras di luar tapi penuh kepedulian di dalam,” Sudaryono.
    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah merupakan provinsi muda dengan energi besar dan kontribusi kuat terhadap produksi pangan nasional.
    Jateng tercatat surplus beras dan jagung, serta mendominasi berbagai komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.
    “Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif dan menjadi dasar untuk menjaga lahan pertanian tetap produktif, memperkuat pengendalian inflasi, serta menarik investasi besar ke Jawa Tengah,” kata Luthfi.
    Ia juga menyoroti menurunnya minat pemuda desa untuk terjun ke sektor pertanian. Untuk itu, ia mendorong pembentukan SK Kecamatan Berdaya di setiap kabupaten/kota sebagai wadah penguatan program Petani Merdeka dan pengembangan petani milenial.
    “Kita ingin para pemuda kembali ke desa sebagai petani modern, bukan menjauhi pertanian seperti generasi sebelumnya. Program-program pertanian akan terus kita siapkan dan perkaya agar benar-benar menarik bagi anak muda,” tutup Luthfi yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

    Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

    “Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

    “Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

    Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

    Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

    “Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

    Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

    Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
    Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
    Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
    Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
    Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
    Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
    Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
    Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
    Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
    Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
    Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
    Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
    Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
    Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
    Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
    Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
    Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
    Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
    Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
    Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
    Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
    Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
    Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
    Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
    Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
    Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
    Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
    Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
    Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
    Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
    Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
    Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
    Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
    Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
    Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

  • Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing asal Malaysia dan China disebut berminat menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai investasi sebesar Rp62,3 triliun.

    Rencana masuknya dua investasi asing itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. Dia menyatakan bahwa para investor tersebut sudah melakukan penandatanganan Letter Of Intent (LoI) atas niatan untuk investasi tersebut.

    “Totalnya ada Rp62,3 triliun. Dari Malaysia sekitar Rp6,9 triliun, dan dari Fujian, China mencapai Rp55,4 triliun,” kata Luthfi di Semarang seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Provinsi Fujian China dengan Jateng sudah menjalin hubungan kerja selama 20 tahun menjadi sister province, dan Fujian berkomitmen investasi besar yang mencakup berbagai sektor.

    Sektor tersebut mulai dari pembangunan jalan, pendirian pabrik beton dan material konstruksi, industri komponen mobil, hingga infrastruktur perumahan, termasuk perusahaan barang pecah belah serta industri energi terbarukan.

    “Mereka tertarik ke Jawa Tengah karena tenaga kerja kita kompetitif, daerah kita padat modal dan padat karya, serta iklim investasinya nyaman. Perizinan investasi juga kita permudah,” katanya.

    Selain investasi, Pemprov Jateng dan Provinsi Fujian juga akan bekerja sama untuk bidang pendidikan. Bahkan, sudah ada kesepakatan beasiswa dan magang SMK bidang teknologi informasi antara Jateng dan perusahaan Ruijie Network, China.

    Kerja sama yang dimotori Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para siswa di Jateng, terutama di sektor vokasi.

    “Kami siapkan sekolah vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Apa yang dibutuhkan industri, itu yang kami latih,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga berkomitmen membuka penerbangan langsung Fujian–Semarang, namun realisasi rute masih terkendala panjang landasan pacu bandara.

    Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan Angkasa Pura agar runway Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang bisa segera diperpanjang.

    Sementara untuk jalur laut, Pelabuhan Tanjung Emas saat ini sudah memiliki rute langsung ke Fujian dengan frekuensi dua minggu sekali.

    Meski demikian, revitalisasi pelabuhan tetap dibutuhkan agar layanan semakin optimal dan Pemprov Jateng sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan revitalisasi tersebut.

    Dari sisi perdagangan, Gubernur juga menyebut adanya kerja sama antara Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) bersama para pengusaha Asia untuk mendorong peningkatan investasi di Jateng, dimotori Kadin dan Hipmi.

    Luthfi optimistis seluruh kerja sama tersebut akan memperkuat posisi Jateng sebagai magnet investasi baru.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal, diikuti dengan serapan 326.462 tenaga kerja.

  • Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 November 2025

    Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum Regional 27 November 2025

    Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan kondisi Seni, warga Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang menjadi korban eksploitasi berat saat bekerja di Malaysia.
    Saat ini, TKI yang merantau di negeri jiran selama 20 tahun itu belum bisa pulang karena harus menyelesaikan
    proses hukum
    sebagai saksi. Sementara itu, dua majikannya sudah ditangkap.
    Diberitakan sebelumnya, Seni diduga menjadi
    korban eksploitasi
    berat selama lebih dari 20 tahun sebagai pekerja rumah tangga di
    Malaysia
    .
    Selama periode tersebut, Seni tidak mendapatkan gaji dan mengalami penganiayaan, sementara kabar mengenai keberadaannya sempat tidak jelas bagi keluarga dan tetangga.
    Mukhtarudin menegaskan, kasus ini sudah dalam perlindungan pemerintah Indonesia. Selain itu, juga telah diproses hukum di Malaysia.
    “Untuk yang kasus di Malaysia itu sudah dalam perlindungan kami, dalam perlindungan KBRI bersama dengan otoritas Malaysia, majikannya sudah ditangkap dua-duanya, dan sekarang proses hukum,” ujar Mukhtarudin saat diwawancarai awak media dalam kunjungan kerjanya di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/11/2025).
    Mukhtarudin menyebutkan bahwa yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi, sehingga belum boleh pulang ke Indonesia.
    Seni baru bisa dipulangkan setelah menyelesaikan proses hukum di Malaysia.
    “Karena dia (Seni) sebagai saksi yang nanti mengungkap bahwa dia korban, dengan begitu jadi alat bukti untuk memperkuat tuduhan hukum kepada majikan yang bermasalah itu,” tuturnya.
    Dia berjanji bahwa pemerintah RI akan mendampingi WNI tersebut sampai dengan proses hukum atas kasusnya selesai dan membawanya pulang dengan selamat.
    “Setelah proses hukum selesai baru yang bersangkutan bisa pulang, kami akan dampingi, kami pulangkan, sampai ke rumahnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku telah menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia untuk memastikan kondisi kesehatan dan perlindungan keamanan Seni.
    “Saya sudah komunikasi dan koordinasi dengan Dubes. Saya cek, pendampingan hukum sudah diberikan untuk Bu Seni. Sekarang dalam perlindungan Kedutaan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
    Berdasarkan hasil komunikasi, yang bersangkutan dalam kondisi aman, sehat, dan dalam pengawasan Kedutaan.
    Untuk itu, ia berharap agar keluarga menjadi lebih tenang. “Pemprov Jawa Tengah akan mengupayakan pemulangannya secara cepat, berikut berkoordinasi dengan Kementerian
    Perlindungan Pekerja Migran
    Indonesia,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur
                        Regional

    8 ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur Regional

    ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin buka suara mengenai aturan wajib berpakaian ala santri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap hari Jumat.
    Aturan yang baru dikeluarkan Gubernur
    Jawa Tengah
    Ahmad Luthfi meminta agar setiap Jumat ASN laki-laki dianjurkan memakai bawahan sarung batik.
    Yasin membenarkan aturan penggunaan sarung tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu.
    “Itu kan aturan gubernur, sudah (diterapkan) kan, sejak berapa hari ya? Sejak dua minggu yang lalu apa ya? Seragamnya kita tetapkan hari Jumat pakai sarung,” ucap Yasin saat dijumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (25/11/2025).
    Dia menuturkan kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran (SE)
    Gubernur Jawa Tengah
    Nomor B/800.1.12.5/83/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang memuat aturan mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Pemprov Jawa Tengah yang baru.
    “Ketentuan khusus untuk penggunaan PDH khas Jawa Tengah bagi ASN pria dengan alternatif berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek warna putih dengan bawah sarung batik; atasan batik/lurik/tenun lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan sarung batik; pegawai pria dapat menggunakan peci, dan alasa kaki berupa sandal selop/sandal gunung/sepatu,” tulis SE tersebut.
    Sementara itu, ditanya mengenai alasan penggunaan sarung bagi ASN pria setiap hari Jumat itu, Gus Yasin mengaku tak mengetahui karena aturan itu digagas oleh Gubernur Jateng.
    “Alasan? Saya enggak tahu, tanya Pak Gub,” ujarnya.
    Sebelumnya, aturan penggunaan sarung sempat menuai perdebatan di media sosial. Akun TikTok @awfuadi11 mengunggah video saat dirinya mengenakan sarung di hari Jumat.
    “Per November 2025 ASN di Jawa Tengah wajib menggunakan sarung batik tiap hari Jumat,” tulisnya.
    Sebagian warganet menilai aturan itu condong mengarah pada agama tertentu sehingga muncul banyak komentar yang menyampaikan ketidaksetujuannya.
    “Seragam itu yg universal bukan mewakili sekelompok,” tulis akun @yoel007.
    “Mungkin kalo dibawah kemenag ok, tp kalo yg di instansi negri kayaknya kok gimana gitu ya apa ga LEBH baik bawah ttp pake celana panjang,” tulis @wd9757.
    “Kebijakan baru Gubernur Jateng menetapkan ASN pria memakai sarung batik tiap Jumat sebagai bagian dari ‘Pakaian Khas Jawa Tengah’. Langkah ini bernilai budaya, tapi warga menilai pemerintah semestinya memprioritaskan kebijakan yang lebih mendesak mulai dari kualitas layanan publik, pendidikan, hingga urusan ekonomi rakyat. Piye nek menurutmu cah?” tulis akun @heysemarang.
    Dari ratusan komentar, sebagian besar mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut karena dianggap berlebihan dalam mengatur pakaian pegawai pemerintah yang kini identik dengan identitas muslim.
    “Semua tidak muslim Pak, kalau memang mau mengenalkan budaya kan bisa pakai baju adat/batik. Dan masih ada hal-hal urgent lainnya yang harus Bapak urus,” tulis @intancwidya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMP Jawa Tengah Baru Diputuskan pada 8 Desember

    UMP Jawa Tengah Baru Diputuskan pada 8 Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menemui perwakilan pengusaha di wilayah tersebut di kantornya pada Kamis (20/11/2025). Pertemuan itu digelar untuk menyerap aspirasi sebelum penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Tengah 2026.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan regulasi mengenai penentuan UMP dan UMK masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

    “Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan sampai sekarang regulasi terkait penetapan upah minimum belum terbit. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan masih dalam tahap uji publik.

    “Kami masih menunggu PP tersebut turun. Nanti sebagai landasan dasar untuk penetapan upah minimum,” ujarnya.

    Di dalam rancangan RPP, lanjut Aziz, penetapan UMP maupun UMSP dijadwalkan pada 8 Desember 2025. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan pada 15 Desember 2025.

    “Isi RPP itu finalnya nanti seperti apa, itu yang kita tunggu sebagai landasan untuk membahas upah minimum 2026,” jelasnya.

    Langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini adalah menjalin komunikasi dengan serikat buruh atau pekerja, pengusaha, dewan pengupahan, dan Satgas PHK Provinsi. “Tadi disampaikan beberapa masukan dari pengusaha untuk pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Tengah terkait persiapan penetapan upah minimum,” kata Aziz.

  • Dua Hektare Lahan Disiapkan, 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Segera Direlokasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 November 2025

    Dua Hektare Lahan Disiapkan, 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Segera Direlokasi Regional 18 November 2025

    Dua Hektare Lahan Disiapkan, 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Segera Direlokasi
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 424 warga korban bencana longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, akan direlokasi dari tempat pengungsian ke hunian sementara.
    Gubernur
    Jawa Tengah

    Ahmad Luthfi
    menyebut lahan seluas dua hektare tengah disiapkan untuk relokasi.
    Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).

    Banjarnegara
    disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” kata Luthfi.
    Luthfi menegaskan relokasi 424 warga korban longsor harus dipercepat agar mereka tidak berlama-lama tinggal di pengungsian.
    “Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” ujarnya.
    Ia menyampaikan relokasi juga dipersiapkan untuk korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
    “Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” bebernya.
    Menurut Luthfi, relokasi merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang harus dituntaskan.
    Ia memastikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga BNPB bergerak bersama.
    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Jateng dalam pencegahan maupun penanganan bencana.
    “Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” ujar Raditya.
    Raditya menegaskan setiap daerah wajib memiliki peta risiko sebagai acuan mitigasi.
    “Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya dengan prediksi BMKG. Dari situ kelihatan wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” imbaunya.
    Ia menambahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dilakukan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah terdampak.
    “OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi terutama di wilayah kejadian agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Ini diprioritaskan untuk wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.