Xcloud.id

Tag: Ahmad Heryawan

  • Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco Nasional 3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco Nasional 3 Desember 2024

    DPR Lantik Tim Pengawas Intelijen, di Bawah Koordinasi Sufmi Dasco
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI Puan Maharani telah melantik
    Tim Pengawas Intelijen DPR
    RI.
    Pelantikan itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga. Sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” ujar Puan pada awak media.
    Adapun Tim Pengawas Intelijen DPR RI merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
    Dalam Pasal 43 Ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara inteljen negara dilakukan oleh komisi di DPR RI yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.
    Tim Pengawas Intelijen itu bakal bergerak di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang mengurus bidang politik dan keamanan.
    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” tutur Puan.
    Nantinya, Tim Pengawas Intelijen DPR RI bakal bekerja sama dengan instansi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” imbuh Puan.
    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR RI:

    Koordinator:

    Sufmi Dasco
    Ahmad

    Pimpinan:

    Utut Adianto
    Dave Laksono
    Budisatrio Djiwandono
    Ahmad Heryawan
    Anton Sukartono

    Anggota:

    Junico BP Siahaan
    Gavriel Novanto
    Endipat Wijaya
    Victor Laiskodat
    Abdul Halim Iskandar
    Jazuli Juwaini
    Farah Putri Nahlia
    Rizki Aulia Rahman
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Puan sebut Tim Pengawas Intelijen DPR bantu tugas anggota dewan

    Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa keberadaan Tim Pengawas Intelijen DPR akan membantu tugas-tugas anggota dewan karena menjadi representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya.

    Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya akan ada di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

    “Nanti tugasnya bisa melakukan sinergi di antara semua kementerian/lembaga, sehingga hal-hal yang perlu kami antisipasi atau mitigasi, bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Puan usai melantik Tim Pengawas Intelijen DPR di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

    Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR.

    Puan menambahkan, total ada 13 anggota Tim Pengawas Intelijen DPR yang dilantik dan lima di antaranya menjadi pimpinan.

    Puan berharap Tim Pengawas Intelijen DPR dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi terkait tugas tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

    “Yang pasti harus ada sinergi dan koordinasi di antara semua pihak terkait agar bagaimana bisa membangun bangsa dan negara tanpa ada kesalahpahaman,” kata perempuan pertama yang telah dia periode menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.

    Tugas intelijen Negara sendiri, tambah dia, adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini.

    Sebab, hal itu penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang potensial maupun nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa serta negara terkait kepentingan dan keamanan nasional.

    Sementara, lanjut dia, tim yang telah dilantik hari ini memiliki tugas untuk mewakili publik agar lembaga-lembaga intelijen negara dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

    Dengan begitu, rakyat bisa percaya dengan badan yang menyimpan banyak rahasia negara tersebut.

    Oleh karena itu, Ketua DPR itu menekankan pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan terkait, agar mampu menjalankan fungsi dan tugas intelijen negara secara optimal.

    “Sehingga memiliki semangat yang sama yaitu membangun bangsa dan negara dengan baik tanpa kepentingan yang merugikan negara,” ujar dia.

    Berikut susunan Tim Pengawas Intelijen DPR:

    Koordinator:

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    Pimpinan:

    1. Utut Adianto

    2. Dave Laksono

    3. G. Budisatrio Djiwandono

    4. Ahmad Heryawan

    5. Anton Sukartono

    Anggota:

    1. Junico BP Siahaan

    2. Gavriel P Novanto

    3. Endipat Wijaya

    4. Viktor Laiskodat

    5. Abdul Halim Iskandar

    6. Jazuli Juwaini

    7. Farah Putri Nahlia

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Komisi I DPR rapat perdana dengan Menlu bahas program kerja 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri RI.

    “Agenda kita dua, yaitu rencana program kerja 100 hari Kementerian Luar Negeri tentu atas arahan presiden,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selain membahas program kerja 100 hari Kemenlu, rapat tersebut juga beragendakan pembahasan sejumlah isu-isu aktual.

    Rapat kemudian diawali dengan perkenalan para anggota Komisi I DPR RI yang hadir.

    “Karena ini rapat perdana, kami akan mempersilakan setiap anggota yang hadir dalam rapat kerja ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono yang meneruskan memimpin jalannya rapat.

    Menlu Sugiono lantas memperkenalkan pula jajaran Kemenlu RI yang hadir, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir hingga Wamenlu Anis Matta.

    Sementara Wamenlu Arif Havas Oegroseno berhalangan hadir dalam rapat karena sedang berada di Eropa untuk menjalankan tugas.

    Ia menjelaskan bahwa tiap Wamenlu memiliki bidang tugasnya masing-masing, misalnya Wamenlu Arrmanatha Nasir yang lebih banyak aktif di bidang-bidang yang bersifat internal dan multilateral.

    “Kemudian Pak Anis Matta tentu saja nature-nya beliau lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya dengan dunia Islam,” ucapnya.

    Sedangkan Wamenlu Arif Havas Oegroseno lebih banyak fokus pada bidang urusan bilateral dan perjanjian-perjanjian internasional.

    “Walaupun demikian, pembagian tugas ini sifatnya tidak menyekat, tidak rigid, tetapi kami juga memimpin Kemenlu ini secara kolektif kolegial,” kata Sugiono.

    Dia lantas berkata, “Ini saya sebulan dilantik jadi menteri, 24 hari ada di luar negeri pak, jadi belum sempat orientasi.”

    Pada kesempatan itu, turut hadir pula para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol Nasional 25 November 2024

    Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol Nasional 25 November 2024

    Anggota DPR Minta Kemenhan Terlibat Pemberantasan Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta pemerintah untuk menggunakan perspektif pertahanan negara dalam memberantas judi
    online
    (
    judol
    ).
    Dia pun mendorong keterlibatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan lembaga-lembaga di bawah koordinasinya untuk turut serta dalam upaya pemberantasan.
    “Oleh karena itu saya ingin ada keterlibatan Kemenhan dan lembaga-lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenhan untuk menyelesaikan ini,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Senin (25/11/2024).
    “Boleh jadi atau kita berharap ya sekarang dituntaskan lah begitu. Cara pandangnya bukan digital lagi, bukan ekonomi lagi, tapi lebih hebat dari itu dengan cara pandang pertahanan negara,” ucapnya.
    Politikus PKS itu menegaskan bahwa judol bukanlah persoalan baru. Praktik ilegal ini bahkan berdampak besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

    Untuk itu, kata Aher, perlu ada langkah strategis dalam pemberantasan judol, salah satunya dengan mengubah sudut pandang dalam pemberantasan dan keikutsertaan instansi di bidang pertahanan negara.
    “Saya ingin berharap dengan harapan yang sangat kuat, judi
    online
    juga ini dipandang dalam konteks pertahanan negara,” kata Aher.
    “Karena kalau kita tidak menseriusi ini diselesaikan, ini dampaknya pada pelemahan bangsa gitu, bisa dibayangkan kalau generasi muda kita ke depan ini mentalitasnya hancur hanya karena judi
    online
    ,” ucap Aher.
    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta pun secara tegas mengusulkan agar prajurit TNI ikut dilibatkan dalam upaya pemberantasan
    Judol
    .
    Dia bahkan mendorong agar Sjafrie berbicara secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar TNI bisa ikut dikerahkan.
    “Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya. Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judul ini,” ujar Sukamta saat rapat kerja Komisi I bersama Menhan dan Panglima TNI, Senin (25/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tatak Ujiyati Sindir PKS: Kemarin Tinggalkan Anies, Sekarang Minta Dukungan?

    Tatak Ujiyati Sindir PKS: Kemarin Tinggalkan Anies, Sekarang Minta Dukungan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, menyindir langkah PKS yang meminta Anies Baswedan mendukung pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

    Tatak menilai permintaan tersebut tidak pantas mengingat sikap PKS yang sebelumnya meninggalkan Anies demi mendukung Ridwan Kamil.

    “Kalau mau mempertimbangkan sedikit tepo sliro, mbok jangan begitulah,” ujar Tatak dalam keterangannya di aplikasi X @tatakujiyati (15/11/2024).

    Tatak mengingatkan bahwa PKS sebelumnya dengan penuh semangat mendukung Ridwan Kamil dan meninggalkan Anies.

    “Kan nggak enak rasanya, kemarin sudah semangat banget meninggalkan Anies demi RK lalu sekarang justru minta Anies mendukung RK,” cetus Tatak.

    Ia juga mempertanyakan kepercayaan diri PKS terkait elektabilitas Ridwan Kamil.

    “Kok jadi nggak percaya diri bahwa dukungan Jokowi kemarin bakal membuat RK-Suswono meroket menang di DKI?,” tandasnya.

    Diketahui sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt.) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mengungkapkan harapannya agar Anies Baswedan dapat mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.

    Ahmad Heryawan mencontohkan hubungan baik antara Anies dan pasangan calon gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, sebagai preseden.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie telah bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis (14/11/2024). Pertemuan itu disebut sebagai upaya membangun komunikasi politik yang harmonis.

  • Unggah Foto Dengan Syaikhu-Ilham di Media Sosial, Sinyal Anies Dukung Mereka di Pilgub Jabar?

    Unggah Foto Dengan Syaikhu-Ilham di Media Sosial, Sinyal Anies Dukung Mereka di Pilgub Jabar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menerima kunjungan Cagub dan Cawagub Jawa Barat Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/11/2024) sore.

    Momen tersebut diunggah Anies melalui Instagram resminya @aniesbaswedan. Anies terlihat mengenakan batik perpaduan warna coklat dan hitam, sedangkan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie kompak mengenakan kemeja putih.

    “Alhamdulillah, senang sekali bisa menyambut kedatangan Pak Ahmad Syaikhu dan Pak Ilham Habibie kemarin sore. Kami bersyukur bahwa beliau berdua mendapatkan amanah menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat,” tulisnya dalam unggahan tersebut, seperti dikutip pada Jumat (15/11/2024).

    Tak hanya itu, Anies juga berharap bahwa Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie bisa memberikan yang terbaik dan keberkahan bagi warga Jawa Barat.

    “Kami mendoakan, mengharapkan, mudah-mudahan dari tangan mereka berdua akan ada kebahagiaan yang lebih baik pada warga Jawa Barat dan InsyaAllah keberkahan bagi semuanya,” tuturnya.

    Sementara itu, Ahmad Syaikhu melalui laman resmi X @syaikhu_ahmad, juga membagikan momen pertemuannya dengan Anies Baswedan. Dia mengaku masih rutin bertemu dan berkomunikasi dengan Anies, sehingga tidak ada yang berubah.

    “Tentu kami belajar banyak bagaimana mengelola pemerintahan daerah yang efektif dan berdampak luas pada kemajuan. Seperti halnya Jakarta, Jawa Barat memiliki banyak potensi dan sumber daya. Sudah saatnya Jawa

    Barat terbang tinggi,” tulis Syaikhu, seperti dikutip pada Jumat (15/11/2024).

    Syaikhu turut menghaturkan ucapan terima kasih kepada Anies yang selalu menerima pihaknya dengan hangat di pendoponya. Dia juga berharap Anies selalu sehat.

    Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan alias Aher tak banyak berkomentar ketika ditanyai apakah pertemuan ini ditujukan untuk meningkatkan elektabilitas Syaikhu atau tidak.

    Dia hanya mengatakan karena paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie sedang berkompetisi, wajar ada keinginan menang dan mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat.

    “Ya segala langkah dilakukan. Semuanya langkah tersebut langkah yang benar, langkah yang legal, yang dibenarkan oleh hukum ya dilakukan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Anies itu bisa menambah elektabilitas lebih baik lagi untuk Pak Syaikhu dan Pak Habibie Alhamdulillah,”terangnya.

  • Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Temui Anies Baswedan Sore Ini, Bahas Pilkada?

    Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Temui Anies Baswedan Sore Ini, Bahas Pilkada?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, dikabarkan akan bertemu dengan eks Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan sore hari ini, Kamis (14/11/2024).

    Pelaksana Harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan alias Aher membenarkan rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan pertemuan ini hanyalah silaturahmi biasa karena pihaknya dengan Anies selama ini berteman.

    “Ya saya udah mendengar itu. Tentu ini silaturahmi biasa. Selama ini kita dengan Pak Anies kan berteman ya, 2017 di DKI Jakarta PKS menjadi pendukung utama. Kemudian 2024 dalam perhelatan Pilpres, PKS menjadi pendukung utama kepada Pak Anies kan,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024).

    Tak hanya itu, Aher menyebut pertemuan ini juga bertujuan untuk meminta dukungan moral pada Anies untuk Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, karena pasangan ini maju di perhelatan Pilgub Jawa Barat 2024.

    “Mungkin seputar itu. Selebihnya ya nanti silaturahmi biasa. Namanya juga kita bersahabat mungkin ada pernyataan saling mendukung, dulu [Anies] didukung oleh Pak Syaikhu. Sekarang Pak Syaikhu minta didukung oleh Pak Anies wajar-wajar aja kan begitu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Aher tak berkomentar banyak ketika ditanyai apakah pertemuan sore nanti ditujukan untuk meningkatkan elektabilitas Ahmad Syaikhu atau tidak, dia hanya mengatakan karena paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie sedang berkompetisi, wajar ada keinginan menang dan mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat.

    “Ya segala langkah dilakukan. Semuanya langkah tersebut langkah yang benar, langkah yang legal, yang dibenarkan oleh hukum ya dilakukan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Anies itu bisa menambah elektabilitas lebih baik lagi untuk Pak Syaikhu dan Pak Habibie Alhamdulillah,”terangnya.

    Sebagai informasi, Survei Litbang Kompas merilis publikasi atau hasil survei terbaru Pilkada Jawa Barat (Pilkada Jabar) 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie berada di posisi kedua dengan perolehan sebesar 9%.

  • Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Jakarta: Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dipercaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
     
    Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Iwan Bule menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati yang sudah enam tahun duduk di kursi tertinggi direksi perusahaan minyak milik negara tersebut.
     
    Penunjukan Iwan Bule cukup menyita perhatian. Maklum, ia sudah malang melintang dan ‘siap sedia’ di segala bidang. Di institusi Polri, ia pernah menjabat sebagai kapolsek, kapolres, kapolda, sampai Asisten Operasi Kapolri.
    Lalu Sekretaris Utama Lemhannas, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Staf Ahli Wakil Presiden RI, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum akhirnya ditunjuk untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
     
    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule dituntut melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendukung transformasi energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, sinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, yang diharapkan akan semakin kuat.
     
    Kapolda di tiga daerah

    Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan 1984 ini tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya, menjadi Kapolda di tiga daerah berbeda. Yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), dan Kapolda Metro Jaya (2017).
     
    Mochamad Iriawan juga pernah mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum Polri (2015), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016-dua posisi yang ia duduki sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.
     
    Pada 2017, Iwan Bule sempat menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tetapi kemudian dirotasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2018.
     
    Tahun yang sama, persisnya 18 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iwan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.
     

     

    Membangun sepak bola

    Iwan Bule memulai kiprahnya di sepak bola dengan tekad dan semangat besar. Baginya, membangun sepak bola adalah membangun semangat.
     
    Ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI lewat mekanisme voting, dan unggul mutlak dari dua calon ketum lainnya. Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85 suara voters.
     
    Selama menjabat Ketum PSSI (2019-2023), Iwan memimpin reformasi PSSI dalam situasi tidak ideal, lantaran bersamaan dengan pandemi covid-19.
     
    “Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakhodai, PSSI tidak selalu mengarungi lautan dengan ombak yang tenang,” tutur Iwan Bule, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
     
    Berbeda dengan banyak pejabat yang ‘angkat tangan’ ketika menghadapi kritik, Iwan Bule justru menanggapinya dengan tenang. Sesekali dengan senyum, dan tak jarang dengan celotehan jenaka.
     
    Bergabung dengan Gerindra

    Tak banyak yang tahu, Iwan Bule bergabung ke Partai Gerindra setelah pensiun dari dinas Polri. Iwan Bule adalah purnawirawan jenderal polisi pertama yang bergabung dengan Gerindra.
     
    Ia sudah mantap berkarier di jagat politik dan menjatuhkan pilihan ke Gerindra. “Ini pilihan hidup. Bergabung ke partai politik, karena saya ingin berdedikasi kepada rakyat dan negara,” cetus Iwan.
     
    Iwan Bule kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Gerindra. Pertimbangan utamanya, karena dirinya ia mengagumi sosok Presiden Prabowo Subianto yang patriotik.
     
    “Selain berjiwa patriot, Pak Prabowo tidak pantang menyerah, pemberani, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi,” tutur Iwan Bule.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna.

     Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).

     “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

     Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.

     “Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” katanya.

     Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:

     Komisi I

     Ketua: Utut Adianto

     Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

     Komisi II

     Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

     Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf

     Komisi III
     

    Ketua: Habiburokhman

     

    Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

     

    Komisi IV

     

    Ketua: Siti Hediati Soeharto

     

    Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

     

    Komisi V

     

    Ketua: Lasarus

     

    Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

     

    Komisi VI

     

    Ketua: Anggia Erma Rini

     

    Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

     

    Komisi VII

     

    Ketua: Saleh Partaonan Daulay

     

    Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

     

    Komisi VIII

     

    Ketua: Marwan Dasopang

     

    Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

     

    Komisi IX

     

    Ketua: Felly Estelita Runtuwene

     

    Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

     

    Komisi X

     

    Ketua: Hetifah Sjaifudian

     

    Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

     

    Komisi XI

     

    Ketua: Muhammad Misbakhun

     

    Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024