Xcloud.id

Tag: Ahmad Fahrur Rozi

  • Ramai Kritik Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Dapat Bansos: Dianggap Haram hingga Langgar HAM

    Ramai Kritik Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Dapat Bansos: Dianggap Haram hingga Langgar HAM

    Ramai Kritik Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Dapat Bansos: Dianggap Haram hingga Langgar HAM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Usulan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    yang menjadikan program Keluarga Berencana (KB), khususnya
    vasektomi
    sebagai syarat menerima
    bantuan sosial
    (bansos) menuai polemik dan mendapat
    penolakan
    dari berbagai pihak.
    Untuk diketahui, ide tersebut diungkapkan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
    Dalam rapat itu, Dedi mewacanakan kepesertaan KB, khususnya KB pria, menjadi prasyarat masyarakat prasejahtera menerima berbagai program bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai dari beasiswa pendidikan hingga bansos non-tunai.
    “Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi Mulyadi di hadapan para pejabat kementerian dan kepala daerah.
    Dedi menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk distribusi bansos yang lebih merata dan adil.
    Ia menilai selama ini bantuan banyak tertumpu pada keluarga miskin yang memiliki anak dalam jumlah besar.
    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak,” ucapnya.
    Dalam penjelasannya, Dedi juga menyebut fenomena keluarga kurang mampu yang justru memilih melahirkan dengan operasi sesar sebagai bentuk pengeluaran tidak efisien.
    “Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik,” ujarnya.
    Dia menekankan bahwa KB pria dipilih karena metode kontrasepsi pada perempuan dinilai kerap bermasalah dan rentan tidak konsisten dilakukan.
    “Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” kata Dedi.
    Di samping itu, Dedi menekankan bahwa program vasektomi adalah bentuk tanggung jawab pria terhadap keluarga.
    Ia berharap, suami atau ayah di keluarga prasejahtera bisa menjadi peserta KB.
    “Saya harapkan yang laki-lakinya, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan,” jelas Dedi.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa tidak ada aturan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.
    “Enggak ada, enggak ada. Enggak ada syarat itu,” tegas Muhaimin di Kompleks Parlemen, Sabtu (3/5/2025).
    Menurutnya, pemerintah telah memiliki regulasi penyalur bansos, termasuk di dalamnya kriteria masyarakat yang berhak menerima.
    Cak Imin mencontohkan ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang masuk kategori penerima bansos pemerintah.
    Oleh karena itu, Cak Imin menegaskan bahwa aturan dan kriteria terkait bansos tidak boleh diubah atau ditambah secara sepihak.
    “Aturan enggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri,” katanya.
    Senada dengan Cak Imin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menyatakan bahwa wacana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dari sisi agama dan hak asasi manusia (HAM).
    “Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
    Gus Ipul menegaskan, bansos diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan dan tidak bisa dikaitkan dengan syarat yang menyentuh wilayah hak tubuh seseorang.
    “Program KB itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” katanya.
    Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro turut mengkritik usulan tersebut.
    Menurutnya, menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos berpotensi melanggar hak privasi warga negara.
    “Vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain,” ujar Atnike di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Dia menambahkan, pemaksaan tindakan medis seperti vasektomi, bahkan dalam konteks hukum pidana, tidak dibenarkan.
    Apalagi, jika itu dilakukan terhadap warga miskin demi menerima hak sosial mereka.
    “Pemaksaan KB saja itu kan pelanggaran HAM,” tegas Atnike.
    Penolakan
    terhadap ide Dedi Mulyadi juga datang dari kalangan organisasi keagamaan.
    Ketua Bidang Keagamaan PBNU, Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa pemaksaan vasektomi adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
    “Kami tidak mendukung pemaksaan vasektomi untuk penerima bansos,” kata Gus Fahrur, Sabtu (3/5/2025).
    Menurutnya, mayoritas ulama mengharamkan metode vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
    “Karena vasektomi itu ulama masih berbeda pendapat dan mayoritas mengharamkan apabila mencegah kelahiran secara total,” ucapnya.
    Dia menambahkan, pemerintah seharusnya cukup menganjurkan KB tanpa memaksakan jenis kontrasepsi tertentu.
    “Saya kira ajaran ber-KB sudah cukup, tidak harus dipaksakan vasektomi,” ujarnya.
    Sementara itu, Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei menegaskan bahwa vasektomi bertentangan dengan syariat Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak secara medis.
    “Pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Rahmat, Jumat (2/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan Nasional

    10 Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan Nasional

    Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ), Ahmad Fahrur Rozi meminta pemerintah mengkaji usulan
    vasektomi
    menjadi syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos).
    Fahrur menuturkan, akan sangat menyedihkan apabila melihat masyarakat yang kekurangan ekonomi harus dipaksa vasektomi hanya karena bansos.
    “Itu sangat menyedihkan bagaimana orang miskin harus dimandulkan, sesuatu yang saya kira harus dinilai kembali secara nalar,” ujar Gus Fahrur, panggilan akrabnya, kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
    Menurut Gus Fahrur, ajakan menggunakan alat kontrasepsi sudah cukup jika digunakan sebagai syarat bansos.
    “Saya kira ajaran ber-KB sudah cukup, tidak harus dipaksakan vasektomi,” ucapnya.
    Gus Fahrur menuturkan, penerapan vasektomi perlu mengutamakan aspek keagamaan, bukan hanya sekedar menjadi syarat bansos.
    Sejumlah ulama juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi adalah tindakan yang haram berdasarkan syariat Islam.
    “Karena vasektomi itu ulama masih berbeda pendapat dan mayoritas mengharamkan apabila mencegah kelahiran secara total, adapun alat KB lainnya diperbolehkan,” tuturnya.
    Karenanya, pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan karena vasektomi berkaitan dengan hukum halal atau haram yang dihormati bagi keyakinan setiap warga negara Indonesia.
    “Saya kira itu harus dipertimbangkan jika pemerintah mau cukup mulai dengan program KB,” kata Gus Fahrur.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi sebagai syarat utama.
    la menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
    Dedi menilai, kebijakan vasektomi ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sikap PBNU dan Muhammadiyah Soal Ormas yang Bikin Resah Nasional 28 April 2025

    Sikap PBNU dan Muhammadiyah Soal Ormas yang Bikin Resah Nasional 28 April 2025

    Sikap PBNU dan Muhammadiyah Soal Ormas yang Bikin Resah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Organisasi masyarakat (ormas) kembali meresahkan dengan bertindak kebablasan, mulai dari aksi
    premanisme
    hingga
    pembakaran mobil polisi
    .
    Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat dua kasus yang melibatkan ormas.
    Pertama adalah pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut
    ormas
    mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun Instagramnya yang diunggah pada Minggu (20/4/2025).
    “Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar,” lanjut Eddy.
    Kedua adalah pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang dipicu oleh penangkapan TS, Ketua GRIB Jaya Kelurahan Harjamukti.
    Empat orang masih berstatus buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus pembakaran mobil polisi tersebut.
    “Masih dalam pengejaran, akan terus dicari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Rabu (23/4/2025).
    PBNU
    Menanggapi banyaknya ormas yang berbuat onar, Ketua Pengurus Besar
    Nahdlatul Ulama
    (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, sepakat apabila ormas yang melakukan kekerasan sipil dibubarkan.
    Menurutnya, pembubaran ormas bisa dilakukan jika memang mereka sudah tidak lagi bisa dibina.
    “Jika sudah melakukan kekerasan sipil dan mengambil alih fungsi tugas keamanan negara, saya sepakat untuk dibubarkan saja,” kata Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
    Gus Fahrur mengatakan, pemerintah memiliki Undang-Undang tentang Ormas.
    Produk hukum itu mengatur ormas dengan kriteria tertentu yang diizinkan beroperasi dan tidak.
    Semua pihak harus tunduk dan mematuhi aturan perundang-undangan.
    Maka dari itu, Fahrur sepakat premanisme harus dihentikan.
    “Kami sepakat bahwa premanisme harus dihentikan, negara tidak boleh kalah oleh preman,” ujarnya.
    Pihak
    Muhammadiyah
    juga berkomentar. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyebut bahwa ormas yang membuat resah karena anggotanya tidak memiliki pekerjaan yang layak.
    Anwar mengatakan, semua pihak tentu tidak membenarkan perbuatan ormas yang membuat resah.
    Pemerintah harus mencari akar penyebab tindakan mereka.
    “Di antara penyebabnya karena mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan yang layak yang bisa memberi mereka penghidupan yang layak,” ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
    Ia pun yakin, jika anggota ormas memiliki pekerjaan dan hidup yang layak, mereka tidak akan meresahkan kelompok masyarakat lain.
    Sebab itu, Anwar menilai revisi Undang-Undang Ormas, sebagaimana diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak mendesak dilakukan.
    “Karena sebagus apapun sebuah undang-undang dibuat, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, maka tentu mereka tidak mustahil akan tetap menimbulkan masalah,” tutur Anwar.
    Revisi UU Ormas
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan ormas.
    “Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).
    Tito mengatakan langkah revisi tetap harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pemegang kewenangan.
    “Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” jelas Tito.
    Menurut Tito, satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.
    Ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.
    Ormas
    merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

    Namun, ormas tidak boleh bertindak kebablasan dengan melakukan perbuatan seperti intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.
    “Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” tegas mantan Kapolri itu.
    Sikap Komisi II DPR Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan posisi DPR menunggu usulan karena wacana itu dicetuskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    “Dari sisi prosedur karena yang menyampaikan adalah saudara Mendagri, maka posisi Komisi II DPR RI menunggu usulan resmi revisi tersebut,” kata Rifqi, panggilan akrabnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

    Rifqi menilai, jika pemerintah serius dan membuat usulan ke DPR RI, tentu Komisi II akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait UU Ormas.
    “Jika pemerintah menginginkan melakukan revisi, maka kami akan menunggu dan kami akan siap untuk membahas daftar inventarisasi masalah dalam revisi yang diinginkan,” ucap Rifqi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Para Tokoh Indonesia Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus… Nasional 22 April 2025

    Para Tokoh Indonesia Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus… Nasional 22 April 2025

    Para Tokoh Indonesia Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah tokoh Indonesia turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, yang meninggal pada usia 88 tahun, Senin (21/4/2025) pukul 07.35 waktu setempat.
    Semasa hidup, Paus Fransiskus mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan dan gereja. Beliau juga mengajarkan hidup setia pada nilai-nilai injil, dengan keberanian dan kasih yang universal.
    Paus Fransiskus bukan hanya seorang pemimpin Gereja Katolik, tetapi juga suara nurani dunia yang peduli dengan penderitaan dan kemiskinan.
    Oleh karenanya, banyak tokoh di Indonesia juga mengenang Paus Fransiskus sebagai pemimpin umat yang bersahaja.
    Presiden RI Prabowo Subianto menyebut nilai-nilai luhur yang diwariskan mendiang Paus Fransiskus, termasuk keberpihakan terhadap kaum miskin.
    “Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua,” ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Setpres, Senin (21/4/2025) malam.
    Dia menilai, kunjungan Paus Fransiskus tersebut meninggalkan jejak yang kuat bukan hanya di kalangan umat Katolik, melainkan juga di hati seluruh rakyat Indonesia.
    Maka dari itu, Prabowo mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok panutan dunia yang tulus memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.
    “Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan,” ucap Prabowo.
    “Selamat jalan Sri Paus, pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita,” imbuhnya.
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berduka atas kepergian Paus Fransiskus.
    “Atas nama pribadi dan bangsa Indonesia, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sri Paus Fransiskus,” ujar Gibran dalam unggahan Instagram-nya, Senin.
    Gibran mengatakan, dunia kehilangan seorang pemimpin spiritual yang lembut, penuh kasih, dan teguh dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan.
    “Doa dan simpati dari kami bangsa Indonesia,” ucapnya.
    “Semoga damai menyertai beliau, dan cinta kasihnya tetap menjadi suluh bagi dunia,” imbuh Gibran.
    Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.
    Ungkapan duka cita Megawati disampaikan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Duta Besar Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia dan ASEAN, Piero Pioppo.
    “Beristirahatlah dengan Damai,” begitu awal surat yang ditulis Megawati atas kematian Paus, dikutip dari siaran pers, Senin (21/4/2025).
    “Bersama ini, saya Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus pada hari Senin, 21 April 2025,” imbuh dia.
    Megawati mengaku, dirinya dan rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan atas kepergian Paus Fransiskus. Paus bukan hanya tokoh agama bagi umat Katolik, tetapi juga bagi dunia.
    “Yang memiliki pemikiran dan kiprah beliau dalam membangun persaudaraan dan kesetaraan antar umat manusia se-dunia,” tutur dia.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Pemimpin Umat Katolik Paus Fransiskusz
    Bagi Nasaruddin, Paus Fransiskus bukan hanya dianggapnya pemimpin umat Katolik di dunia, tetapi beliau adalah salah satu sahabat dekat.
    “Saya mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin.
    Nasaruddin mendoakan agar Paus Fransiskus mendapatkan tempat yang mulia dan terbaik di sisi Tuhan.
    Kepada umat Katolik yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus, Nasaruddin berpesan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan.
    “Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama dan segenap warga bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus,” tutupnya.
    Menlu Sugiono mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh yang memiliki kepedulian tinggi kepada sesama dan keberpihakannya kepada rakyat miskin.
    “Beliau adalah seorang tokoh yang sangat peduli pada kemanusiaan, sangat dekat dengan memiliki keberpihakan kepada orang miskin. Kasih sayang terhadap sesama yang begitu luar biasa,” ucap Sugiono, dalam rekaman suara yang diterima, Senin.
    Karena itu, Sugiono menyebut dunia telah kehilangan tokoh yang begitu luhur.
    “Saya kira dunia merasa kehilangan oleh tokoh yang begitu luhur. Semoga beliau diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan,” imbuh dia.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai, Paus Fransiskus merupakan tokoh yang penuh dedikasi dalam melayani umat Katolik.
    “Kepemimpinan beliau yang penuh kasih, keberanian, dan pengabdian kepada umat akan selalu dikenang,” ujar Pramono dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @pramonoanung, pada Senin (21/4/2025).
    Pramono berharap umat Katolik diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi masa berkabung ini.
    “Semoga para umat diberi kekuatan, dalam masa berduka ini,” kata Pramono.
    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh yang humanis, sederhana, dan penebar damai.
    Haedar bertemu Paus Fransiskus di Vatikan pada 24 Februari 2024 lalu. Kini, kabar duka itu datang.
    “Ketika kami bertemu langsung beliau di Vatikan pada 24 Februari 2024 dalam rangka menerima Zayed Award for Human Fraternity, penerimaannya penuh persaudaraan, penyantun, bahkan diselingi humor yang hangat,” kenang Haedar dalam keterangannya, Senin.
    Haedar menuturkan, Paus Fransiskus merupakan sosok yang dikenal bersahaja dengan slogan “Miserando atque eligendo” atau “Rendah Hati dan Terpilih”.
    “Paus Fransiskus dikenal tokoh inklusif serta menggalang semangat kemanusiaan dan perdamaian untuk semua,” ucapnya.
    Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh, mengenang mendiang Paus Fransiskus sebagai sosok yang vokal menentang penjajahan Israel terhadap Palestina.
    “Kutukan Paus terhadap agresi Zionisme ke Palestina perlu menjelma menjadi kesadaran kolektif kita setiap umat manusia, menjadi vitamin untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan melawan Zionisme,” kata Niam melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/4/2025).
    Niam berharap komitmen dan semangat perdamaian yang terus diperjuangkan dapat dilanjutkan menuju persaudaraan antar manusia.
    “Paus Fransiskus dikenal sebagai salah satu tokoh agama yang memiliki komitmen kemanusiaan universal, mencintai sesama manusia, dan memerangi penindasan,” ujarnya.
    Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menyampaikan bahwa Paus Fransiskus merupakan teladan bagi umat Katolik di dunia.
    “Paus menjadi teladan bagi umat Katolik dan juga bagi umat dari agama lain, karena sikapnya yang penuh kasih. Kami ikut mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya,” ujar Fahrur kepada Kompas.com, Senin.
    Gus Fahrur menuturkan, dunia akan selalu mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh toleransi antarumat beragama.
    “Beliau pembawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi antarumat beragama, serta mendorong dialog antaragama untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PBNU: Duka Mendalam atas Wafatnya Paus Fransiskus

    Ketua PBNU: Duka Mendalam atas Wafatnya Paus Fransiskus

    Malang, Beritasatu.com – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik dunia di Vatikan, Paus  Fransiskus. Paus Fransiskus merupakan sosok pembawa pesan perdamaian, persatuan dan toleransi antarumat beragama.

    “Saya pribadi mengucapkan belasungkawa sedalam – dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Saya pernah bertemu bersalaman dan berbicara sejenak ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal,” kata Gus Fahrur kepada Beritasatu.com, Senin (21/4/2025).

    Menurut Gus Fahrur, Paus Fransiskus, merupakan sosok yang anggun dan sederhana. Pemimpin tertinggi Katolik dunia ini pun juga menyenangkan dan memiliki selera humor yang baik, sehingga membuat orang merasa nyaman di dekatnya.

    “Saya melihat beliau sebagai sosok yang sangat ramah, anggun dalam kesederhanaannya,  dalam gaya bicara dan berinteraksi dengan orang lain,” tandasnya.

    Atas jasanya, kata pengasuh Pondok Pesantren An Nur 1 Bululawang, Kabupaten Malang, tersebut dunia akan selalu mengenang beliau sebagai tokoh toleransi antarumat beragama, pembawa pesan perdamaian, persatuan dan toleransi antarumat beragama, serta mendorong dialog antaragama untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai.

    “Paus menjadi teladan bagi umat Katolik dan juga bagi umat dari agama lain, karena sikapnya yang penuh kasih, kita ikut mengucapkan dukacita sedalam-dalamnya,” kenang Gus Fahrur.

    Dunia dikejutkan oleh kabar duka dari Vatikan, Senin (21/4/2025), setelah Paus Fransiskus dinyatakan meninggal dunia di kediamannya di Casa Santa Marta.

    Pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini wafat dalam usia 88 tahun setelah berjuang melawan pneumonia ganda yang dideritanya sejak awal tahun.

    Selama lima minggu terakhir, Paus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Poliklinik Gemelli akibat pneumonia parah yang hampir merenggut nyawanya sebanyak dua kali.

    Setelah kondisinya mulai membaik, beliau dipulangkan pada 23 Maret 2025 dan melanjutkan masa pemulihan di Vatikan dengan pengawasan medis ketat.

    Paus Fransiskus, yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio, merupakan Paus asal Argentina pertama dan juga orang Amerika Latin pertama yang memimpin Gereja Katolik Roma, yang memiliki sekitar 1,4 miliar pengikut di seluruh dunia.

     

  • Israel Setop Pasokan Barang ke Gaza, PBNU Minta Pemerintah RI Tegas

    Israel Setop Pasokan Barang ke Gaza, PBNU Minta Pemerintah RI Tegas

    Jakarta –

    Israel menghentikan segala bantuan dan pasokan barang ke Jalur Gaza. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas terkait ini.

    “Pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas menyatakan kecaman terhadap serangan keji tersebut melalui berbagai forum internasional dan mendesak untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujar Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Tindakan Israel menyetop pasokan barang, menurut Fahrur, adalah biadab dan keji. Apalagi tindakan tersebut dilakukan di bulan suci Ramadan.

    “Sangat tidak berperikemanusiaan dan menodai perdamaian dunia,” kata Fahrur.

    Bagi Fahrur, perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina, harus diawasi oleh semua komponen masyarakat internasional.

    Sebelumnya, Israel mendesak Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS). Seiring dengan itu, seluruh pasokan barang ke Gaza dihentikan Israel.

    Kedua pihak belum merundingkan fase kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dan gencatan senjata yang langgeng. Israel mengatakan pada hari Minggu pagi bahwa mereka mendukung proposal untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata hingga Ramadan dan Paskah atau 20 April.

    (isa/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBNU Kecam 56 Pria Terlibat Pesta Gay di Jaksel: Menjijikan!

    PBNU Kecam 56 Pria Terlibat Pesta Gay di Jaksel: Menjijikan!

    Jakarta –

    Sebanyak 56 orang laki-laki telanjang yang asik berpesta gay digerebek polisi di salah satu kamar hotel seluas 6×4 meter di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggap pesta gay itu sangat menjijikkan.

    “Ini sangat memprihatinkan. Gay dilarang oleh semua agama dan UU di negara Indonesia, itu sungguh tidak pantas dan menjijikkan,” ujar Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi lewat pesan singkat kepada detikcom, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Fahrur, kasus pesta gay ini perlu menjadi perhatian dan peringatan seluruh pihak. Baik orang tua, guru, dan masyarakat.

    “Perilaku gay tidak sehat dan berbahaya,” jelas Fahrur.

    Fahrur menilai harus ada sanksi tegas terhadap pelaku gay. Karena gay bertentangan dengan agama, Pancasila, dan budaya bangsa.

    “Pencegahan dan edukasi dini harus dilakukan sejak usia dini diajarkan di sekolah. Bahaya seks bebas dan gay harus terus disosialisasikan,” sambungnya.

    56 Pria Ditangkap Saat Pesta Gay

    Diketahui, polisi dibantu manajemen dan keamanan hotel melakukan penggerebekan kamar nomor 2617 yang dijadikan ruangan untuk pesta seks pada Sabtu (1/2) malam. Total ada 56 orang laki-laki yang diamankan pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, tiga orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

    Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, yakni pria RH alias R dan pria RE alias E, yang membiayai penyewaan hotel. Kemudian, ada pria BP alias D yang berperan merekrut para peserta pesta seks.

    Polisi turut mengamankan alat kontrasepsi hingga obat anti-HIV di lokasi. Pesta gay itu dibongkar Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    “Ada barang bukti pemesanan hotel, kemudian alat kontrasepsi kondom, kemudian ada obat anti HIV dan juga ada sabun mandi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (3/2).

    (isa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Soal Makan Bergizi Gratis, PBNU: Kalau Anggaran Tak Bocor Cukup dan Negara Ini Sangat Kaya Raya Nasional 16 Januari 2025

    Soal Makan Bergizi Gratis, PBNU: Kalau Anggaran Tak Bocor Cukup dan Negara Ini Sangat Kaya Raya Nasional 16 Januari 2025

    Soal Makan Bergizi Gratis, PBNU: Kalau Anggaran Tak Bocor Cukup dan Negara Ini Sangat Kaya Raya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi meyakini bahwa pemerintah pasti telah menghitung anggaran untuk
    makan bergizi gratis
    (MBG) tanpa perlu menggunakan
    zakat
    .
    Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur ini menilai bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang kaya apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bocor.
    “Saya kira kalau tidak bocor seperti kata Pak Prabowo, anggaran kita itu sebetulnya sudah cukup dan negara ini sudah sangat kaya raya. Pemerintah pasti mampu, pasti bisa ya, negara ini negara kaya,” ujar Gus Fahrur saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (16/1/2025).
    Gus Fahrur mengatakan, pemberian zakat itu harus sesuai peruntukannya seperti yang tertuang dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 tentang delapan kelompok penerima zakat.
    ”
    Zakat
    itu ajaran dan kewajiban bagi umat Islam, tentu saja kita harus menghormati ketentuan yang ada sesuai dengan yang telah ditetapkan,” katanya.
    Gus Fahrur meyakini bahwa Pemerintah tidak memerlukan dana bantuan dari zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Sebab, dia percaya bahwa Presiden Prabowo sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program itu sejak dari awal kampanye.
    “Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (dari zakat). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung,” ujarnya.
    Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.
    Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
    “Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.
    Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.
    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Sarankan Pemerintah Pakai Dana CSR ketimbang Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis Nasional 16 Januari 2025

    PBNU Sarankan Pemerintah Pakai Dana CSR ketimbang Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis Nasional 16 Januari 2025

    PBNU Sarankan Pemerintah Pakai Dana CSR ketimbang Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi, menyarankan pemerintah mengambil alternatif lain untuk membiayai
    program makan bergizi gratis
    daripada mengusulkan menggunakan dana zakat.
    Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana
    corporate social responsibility
    (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kurang.
    “Saya kira memberikan program CSR, atau dari royalti pertambangan, perkebunan, atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah,” ujar Gus Fahrur saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (16/1/2025).
    Gus Fahrur meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan bergizi gratis.
     
    “Saya kira seharusnya pemerintah sudah menghitung ketika berkampanye, saya kira presiden sudah punya hitungan berapa yang dikeluarkan dan berapa
    cost
    -nya,” katanya.
    Gus Fahrur kemudian berpandangan, ada alternatif lain yang bisa diambil pemerintah, yakni melalui dana infak dan sedekah yang bentuk pemberiannya tidak seketat zakat.
    Ia mengingatkan, Al Quran mengatur bahwa hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.
    “Kita mengenal ada infak, infak itu bentuknya pemberian dan berbentuk apa pun, sama dengan sedekah. Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel dan luas cangkupannya,” kata Gus Fahrur.
    Gus Fahrur menegaskan bahwa orang yang menerima zakat atau disebut mustahik adalah kelompok-kelompok tertentu, di antaranya para fakir miskin.
    Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dalam Al Quran, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat.
    “Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang,” ucapnya.
    Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.
    Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini karena tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
    “Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 14 Januari 2025.
    Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.
    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPD Usul Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, PBNU: Masih Ada CSR BUMN

    Ketua DPD Usul Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, PBNU: Masih Ada CSR BUMN

    Jakarta –

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan masih ada sumber dana lain.

    “Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya,” kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi alternatif selain zakat jika memang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis.

    “Atau pemerintah mencanangkan gerakan sedekah nasional, itu bisa menjadi alternatif selain zakat bagi usaha untuk gotong-royong berbagi kebaikan yang mendapatkan pahala besar,” ujarnya.

    “Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya,” imbuhnya.

    Dia mengatakan aturan zakat sudah jelas dalam Al-Qur’an. Dia mengatakan zakat tak bisa digunakan atau disalurkan sembarangan.

    Dia mengatakan zakat untuk makan bergizi gratis bisa saja. Tapi, penerimanya harus sesuai golongan yang diatur dalam Al-Qur’an.

    “Boleh saja dilakukan jika penerimanya memang dipilah dari golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh jika bukan kategori penerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur’an , surat At-Taubah ayat 60,” ujarnya.

    “Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan program itu.

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujarnya.

    (dek/haf)