Xcloud.id

Tag: Ahmad Erani Yustika

  • Prabowo Tunjuk Ahmad Erani Jadi Sekjen ESDM Gantikan Dadan Kusdiana – Page 3

    Prabowo Tunjuk Ahmad Erani Jadi Sekjen ESDM Gantikan Dadan Kusdiana – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ahmad Erani ditunjuk sebagai Sekjen Kementerian ESDM baru menggantikan Dadan Kusdiana.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keppres ini diteken Prabowo pada 10 September 2025.

    Dalam keputusan ini, Dadan Kusdiana resmi diberhentikan dari jabatan Sekjen Kementerian ESDM. Dalam beleid yang sama, Ahmad Erani Yustika ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.

    “Mengangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terhitung sejak saat pelantikan masing-masing: Sdr. Ahmad Erani Yustika,” seperti dikutip dari salinan Keppres tersebut, Selasa (16/9/2025).

    Sebagai informasi, Ahmad Erani merupakan Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Pergantian Lainnya

    Masih dalam Keppres yang sama, Prabowo juga menggeser posisi Jisman Hutajulu dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Jisman didapuk menjadi Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM.

    Prabowo juga menunjuk Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Penunjukkannya sekaligus menggantikan Bambang Suswantono.

    Meski telah ada Keputusan Presiden ini, belum diketahui jadwal pelantikan terhadap sejumlah pejabat tersebut.

     

  • Presiden Prabowo Ganti Sekjen ESDM hingga Dirjen Gatrik

    Presiden Prabowo Ganti Sekjen ESDM hingga Dirjen Gatrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal merombak sejumlah jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Berdasarkan Salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM yang diperoleh Bisnis, Presiden akan mengangkat Ahmad Erani Yustika sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Kementerian ESDM. Posisi tersebut saat ini dijabat oleh Dadan Kusdiana.

    “Mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya terhitung sejak saat pelantikan masing-masing: Ahmad Erani Yustika sebagai sekretaris jenderal Kementerian ESDM,” demikian bunyi Keppres tertanggal 10 September 2025 itu, dikutip Senin (15/9/2025).

    Ahmad Erani saat ini menjabat sebagai sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Prabowo juga memberhentikan dengan hormat Jisman P. Hutajulu dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) dan menggesernya sebagai staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Tak hanya itu, Presiden juga menunjuk Irjen Pol Yudhiawan sebagai inspektur jenderal Kementerian ESDM. Adapun, kursi inspektur jenderal Kementerian ESDM saat ini memang sedang kosong usai Bambang Suswantono pensiun beberapa waktu lalu.

    Kendati belum diketahui kapan pelantikan itu bakal dilaksanakan, Bisnis pun telah mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Sementara itu, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengaku belum mengetahui mengenai perombakan tersebut. 

    “Saya belum baca Keppres [Keputusan Presiden]-nya,” kata Dadan ketika dihubungi Bisnis, Senin (15/9/2025). 

    Bisnis juga telah mencoba menghubungi Ahmad Erani Yustika. Namun, belum mendapatkan respons.

  • Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) melakukan perombakan pada jajaran komisaris. Salah satu yang diangkat sebagai komisaris ialah Staf khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yakni Tina Talisa.

    Tina mengonfirmasi bahwa pengangkatan dirinya sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga terhitung sejak 4 Juli 2025.

    “Secara resmi saya telah menerima amanah sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga tertanggal 4 Juli 2025,” kata Tina kepada detikcom, Kamis (10/7/2025).

    Dia mengatakan, akan menjalankan tugas itu dengan penuh tangguh jawab. Kemudian, akan berkontribusi mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional.

    “Penugasan ini saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif dalam mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Dikutip dari CNBC Indonesia, berikut daftar direksi dan komisaris Pertamina Patra Niaga yang baru:

    Komisaris

    – Komisaris Utama: Sudung Situmorang
    – Komisaris: Ahmad Erani Yustika
    – Komisaris: Ferry Juliantono
    – Komisaris: Panel Barus
    – Komisaris: Rini Widyastuti
    – Komisaris: Andy Rachmianto
    – Komisaris: Tina Talisa
    – Komisaris Independen: Siti Zahra Aghnia

    Direksi

    – Direktur Utama: Mars Ega Legowo Putra
    – Wakil Direktur Utama: Achmad Muchtasyar
    – Direktur Pemasaran Regional: Eko Ricky Susanto
    – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga: Alimuddin Baso
    – Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat: Hari Purnomo
    – Direktur Keuangan: Mega Satria
    – Direktur SDM & Penunjang Bisnis: Putut Andriatno
    – Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis: Harsono Budi Santoso
    – Direktur Manajemen Resiko: Rahman Pramono Wibowo

    Lihat juga Video: Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    (acd/acd)

  • Inalum Rombak Direksi-Komisaris, Ini Susunan Lengkapnya

    Inalum Rombak Direksi-Komisaris, Ini Susunan Lengkapnya

    Jakarta –

    Susunan direksi dan komisaris anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengalami perubahan. Hal ini diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang digelar Selasa (10/6) kemarin.

    Berdasarkan data yang diterima detikcom, Rabu (11/6/2025) pemegang saham menunjuk Melati Sarnita sebagai Direktur Utama Inalum menggantikan Ilhamsyah Mahendra. Selain itu, pemegang saham juga mengangkat Musa Bangun sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

    Sejumlah nama baru juga mengisi jajaran Komisaris Inalum, yakni Kardwiyana Ukar dan Ali Said. Kedua orang ini menggantikan Martuani Sormin dan Ahmad Erani Yustika.

    Berikut jajaran Direksi dan Komisaris Inalum:

    Direksi
    Direktur Utama: Melati Sarnita
    ⁠Direktur Keuangan: Ken Permana
    ⁠Direktur Pengembangan Usaha: Arif Haendra
    ⁠Direktur Operasi: Ivan Ermisyam
    ⁠Direktur Strategic Support and Human Capital: Benny Wiwoho

    Komisaris
    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Musa Bangun
    Komisaris Independen: Hari Soebagijo
    Komisaris: Kardwiyana Ukar
    Komisaris: Indra Simarta
    Komisaris: Ali Said

    (acd/acd)

  • Pantas Prabowo Semangat Dorong Hilirisasi Batu Bara, Ini Alasannya

    Pantas Prabowo Semangat Dorong Hilirisasi Batu Bara, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia mendorong program hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Ini sebagai subtitusi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang jumlahnya mencapai 80% dari kebutuhan dalam negeri.

    Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, terdapat salah satu sumber pengganti LPG yakni dimethyl ether yang bisa diproduksi melalui hilirisasi batu bara.

    “Salah satunya yang rame adalah DME, Dimethyl Ethyl. Ini rame. Tapi saya pikir itu bagus karena bentuk dari diskusi publik. Untuk mencari alternatif terbaik dari situasi yang sekarang ini ada,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Economic Update, dikutip Rabu (4/6/2025).

    Erani mengatakan kebutuhan LPG dalam negeri mencapai 9 juta ton yang mana 7 juta ton diantaranya dipenuhi melalui impor atau artinya, impor LPG mencapai 80%.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan bahwa pemerintah merencanakan mengembangkan hilirisasi batu bara menjadi DME atau gasifikasi batu bara.

    Tri menerangkan, bahwa sejatinya mengenai DME ini sudah ada peletakkan batu pertama yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (PTBA) bersama dengan investor asal Amerika Serikat (AS) yakni Air Products Chemical Inc. Namun, hal itu batal terlaksana lantaran Air Products mundur dari konsorsium.

    Tri menerangkan, pengembangan batu bara menjadi gas semangatnya adalah untuk mencapai cita-cita Indonesia di 2045 menjadi negara maju. “Ada beberapa hal dan kriteria yang harus kita jalankan. Pertama kita ada bonus demografi tahun 2030 harus kita manfaatkan menciptakan lapangan kerja, sehingga jumlah orang tidak bekerja itu lebih kecil sekali dibanding jumlah bekerja,” ungkap Tri dalam CNBC Indonesia Mining Forum, Selasa (18/3/2025).

    Kemudian, Indonesia juga tengah mengejar pemanfaatan industrialisasi. Nah, DME menjadi tujuan untuk mengejar industrialisasi tersebut. “Tujuannya ada dua untuk investasi dan energi bersih,” tandas tri.

    (pgr/pgr)

  • RI Mau Tutup Keran Impor Garam 2,8 Juta Ton Pakai Jurus Andalan Ini

    RI Mau Tutup Keran Impor Garam 2,8 Juta Ton Pakai Jurus Andalan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Siapa yang menyangkal Indonesia merupakan negara maritim dengan banyaknya wilayah Indonesia yang berbentuk laut. Tapi siapa sangka, luasnya laut di dalam negeri nyatanya masih membuat Indonesia mengimpor garam.

    Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Ahmad Erani Yustika mengatakan, Indonesia tercatat mengimpor hingga 2,8 juta ton garam industri. Padahal, garam sendiri itu bisa diproduksi dari air laut.

    “Di perikanan misalnya garam. Kita impor setiap tahun sekitar 2,8 juta ton garam industri. Kita mau tutup itu,” ujarnya kepada CNBC Indonesia dalam program Economic Update, dikutip Rabu (4/6/2025).

    Dia mengatakan pihaknya akan mendorong produksi garam dalam negeri sebagai salah satu upaya hilirisasi sektor kelautan di Indonesia. Lebih luas lagi, pihaknya juga akan mendorong hilirisasi rumput laut di Indonesia.

    “Kemudian karagenan yang olahan rumput laut,” tambahnya.

    Belum lagi, dia menyebutkan, Indonesia juga memiliki pasar yang besar untuk mengekspor hasil kelautan seperti tilapia.

    “Untuk perikanan, yang ini untuk kepentingan ekspor. Kita punya pasar yang besar di internasional seperti Ville Tilapia. Ini kita dorong karena kita punya potensi yang sangat besar,” tandasnya.

    (dce)

  • Inovasi nilam ARC USK Aceh dinilai bisa jadi model hilirisasi nasional

    Inovasi nilam ARC USK Aceh dinilai bisa jadi model hilirisasi nasional

    Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,

    Banda Aceh (ANTARA) – Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Prof Ahmad Erani Yustika menyatakan, inovasi nilam berbasis rakyat yang dikembangkan Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh bisa menjadi salah satu model hilirisasi nasional.

    “Hilirisasi nilam berbasis rakyat yang dilakukan ARC USK dapat menjadi salah satu model pengembangan komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan, serta bisa dicontoh berbagai pihak,” kata Prof Ahmad Erani Yustika, di Banda Aceh, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Hilirisasi Komoditas Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh USK Banda Aceh bekerja sama dengan Tim Kerja Hilirisasi, di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.

    Prof Ahmad Erani mengaku kagum tentang proses panjang inovasi dan hilirisasi nilam oleh ARC USK Banda Aceh, bisa menjadi cerminan intelektual, dimana ilmu tidak hanya tumbuh pada institusi pendidikan, tetapi mengalir ke masyarakat untuk menciptakan nilai tambah dan gerakan ekonomi rakyat.

    “Perjuangan panjang ARC USK dalam inovasi dan hilirisasi nilam membuat saya tersentuh. Tentu pemerintah akan mendukung upaya ini dengan melakukan scaling up dari proses hilirisasi nilam yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

    Dirinya menuturkan, saat ini satgas hilirisasi telah mendata 28 komoditas Indonesia untuk menjadi fokus pengembangan. Tetapi, Presiden mengamanatkan penambahan jika ada komoditas yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional.

    “Amanat Presiden, jika ada komoditas lain yang memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional, sangat terbuka untuk ditambahkan komoditas unggulan lainnya,” kata Prof Ahmad Erani.

    Sementara itu, Rektor USK, Prof Marwan menegaskan, sesuai paradigma baru perguruan tinggi berdampak yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, maka kampus harus bertransformasi menjadi pusat solusi bagi masyarakat, melampaui perannya dalam pengajaran dan pendidikan.

    Artinya, perguruan tinggi harus menjadi motor transformasi sosial dan ekonomi, menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

    Kampus, harus fokus pada outcome dan impact melalui riset dan inovasi yang mampu menjawab persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

    “Karena itu, hilirisasi nilam membuka peluang nilai tambah ekonomi yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Marwan.

    Rektor juga menjelaskan bahwa dalam konteks Aceh, USK telah 10 tahun melakukan inovasi riset berbasis komoditas unggulan nilam.

    Bahkan, telah melakukan community development melalui berbagai pendampingan dan transfer iptek kepada masyarakat untuk menjawab kebutuhan dalam pengembangan sumber ekonomi berbasis komoditas pertanian.

    “Maka dari itu, kita memiliki harapan besar agar inovasi nilam ini bisa masuk atau menjadi prioritas dalam hilirisasi nasional,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Kepala ARC USK, Syaifullah Muhammad menjelaskan, inovasi pada rantai pasok dan rantai nilai industri nilam saat ini telah menghasilkan sekitar 30 produk inovasi turunan nilam yang telah masuk ke pasar.

    Selain itu, berbagai hasil riset dan pengembangan teknologi juga dipaparkan secara gamblang hingga menghasilkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Untuk itu, ARC USK berkomitmen terus mengawal industri nilam Indonesia.

    “Tanpa komitmen, kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan” pungkas Doktor lulusan Curtin University of Technology Australia itu.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jurus Satgas Hilirisasi Dongkrak Minat Investor

    Jurus Satgas Hilirisasi Dongkrak Minat Investor

    Bisnis.com, JAKARTA – Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional masih memetakan potensi komoditas sumber daya mineral di Indonesia sebagai basis data valid untuk memikat investor. 

    Sekretaris Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Ahmad Erani Yustika mengatakan informasi terperinci terkait dengan potensi cadangan, prospek pasar hingga dukungan regulasi menjadi titik berat investor saat ini. 

    “Kami masih lagi memetakan dan mentabulasi keseluruhan potensi hilirisasi yang ada di Indonesia, pemetaan dan pendataan itu masih dalam proses,” ujar Erani saat ditemui di Jakarta, Senin (3/2/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Satgas Hilirisasi harus melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data yang sudah ada saat ini. Sebagaimana diketahui, terdapat potensi cadangan dari 28 komoditas mineral kritis yang telah dikantongi pemerintah. 

    Dalam hal pemilihan komoditas yang akan diprioritaskan, faktor utama yang akan dipertimbangkan adalah ketersediaan sumber daya, nilai tambah yang bisa dihasilkan, serta potensi investasi. 

    “Prioritas itu nanti menyangkut sumber daya yang tersedia, nilai tambah yang nanti diciptakan, dan nilai investasinya itu harus dihitung semua,” jelasnya. 

    Meskipun saat ini telah ada kajian untuk 28 komoditas, Satgas terbuka untuk memperluas fokusnya jika ada potensi lain yang belum tercakup.

    Mengenai proyek hilirisasi yang akan dijalankan, Satgas tidak hanya berfokus pada jumlah proyek, tetapi lebih pada potensi yang nyata. 

    “Yang paling penting adalah itu harus real, potensi yang real ada. Jangan sampai itu kita dibatasi oleh jumlah,” ungkapnya. 

    Dalam rencana jangka panjang, Satgas memperkirakan bahwa potensi proyek hilirisasi akan lebih dari 50 proyek, namun jumlah bukanlah hal yang diprioritaskan.

    Ketika ditanya mengenai prioritas proyek hilirisasi yang akan dijalankan terlebih dahulu, Satgas menekankan bahwa investor yang siap untuk berpartisipasi, baik dari sektor swasta domestik, asing, maupun BUMN, menjadi faktor utama. 

    Selain itu, pemetaan potensi harus siap terlebih dahulu, baru kemudian akan ditawarkan kepada investor yang siap untuk mengajukan proposal. 

    “Kita akan tawarkan, siapa yang lebih sigap untuk menjemput proposal tadi itu ya nanti akan difasilitasi supaya ada percepatan,” terangnya. 

    Pemetaan yang sedang dilakukan juga bertujuan untuk memastikan informasi yang ditawarkan kepada investor sudah valid dan matang. Validitas data menjadi kunci utama agar investor tidak ragu dalam mengambil keputusan.

    “Jadi kita lagi memastikan agar ketika ditawarkan ke investor itu, jangan lagi informasi yang mentah, itu sudah jadi,” tuturnya. 

    Selain data yang akurat, permintaan utama dari investor adalah informasi yang detail, kepastian, dan fasilitasi dari pemerintah, termasuk perizinan yang cepat dan integrasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

    “Investor itu butuhnya adalah detail informasi, kepastian, dan yang ketiga adalah fasilitasi dari pemerintah,” pungkasnya. 

  • Program Hilirisasi Tak Boleh Bergantung Impor – Page 3

    Program Hilirisasi Tak Boleh Bergantung Impor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menekankan pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi.

    Hal ini mengingat tidak semua komoditas dapat bertahan dalam jangka panjang. Sekretaris Satgas, Ahmad Erani Yustika, menjelaskan bahwa penghitungan cadangan sumber daya alam (SDA) sebagai bahan baku hilirisasi perlu dilakukan secara cermat.

    “Kita perlu mengukur cadangan sumber daya alam yang kita miliki. Dengan begitu, keberlanjutan hilirisasi dapat terjaga untuk puluhan tahun ke depan,” ujar Erani dalam Diskusi Hasil Riset Tantangan dan Implikasi Hilirisasi Mineral di Indonesia, di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Erani menegaskan bahwa cadangan SDA, seperti mineral, memiliki jumlah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua komoditas dapat dihilirisasi dalam jangka panjang. Menurutnya, kemampuan cadangan SDA menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan hilirisasi.

    “Jika kita hanya fokus pada proses hilirisasi tanpa menghitung cadangan dengan tepat, konsekuensinya adalah ketergantungan pada impor bahan baku. Ini akan menghentikan proses hilirisasi atau memaksa kita mengimpor bahan baku dari negara lain,” jelasnya.

    “Tidak semua SDA yang kita miliki saat ini dapat menjadi basis hilirisasi dalam jangka panjang. Kita perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara serius,” tambah Erani.

    Perlunya Kalkulasi yang Cermat

    Erani menekankan pentingnya penghitungan cadangan SDA yang akurat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu menyetujui proposal hilirisasi, tetapi juga memastikan bahwa cadangan sumber daya alam mampu menopang proses tersebut dalam jangka panjang.

    “Kalkulasi yang cermat diperlukan agar hilirisasi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memiliki prospek keberlanjutan di masa depan,” ujarnya.

     

  • Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah melakukan rapat perdana.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua satgas ini mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional

    Satuan tugas tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, anggota pelaksana, dan sekretariat.

    Satgas dipimpin oleh seorang Ketua yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu Wakil Ketua Bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi.

    Wakil Ketua Bidang penyediaan lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi pertanian: Menteri Pertanian

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan

    Wakil Ketua Bidang dukungan kebijakan: Menteri Sekretaris Negara

    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.

    Sementara itu Anggota terdiri dari:

    Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum,  Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri