Xcloud.id

Tag: Ahmad Dhani

  • Hujan Deras Picu Longsor di Sumbertengah Bondowoso, Saluran Air Tertutup Material 6 Meter

    Hujan Deras Picu Longsor di Sumbertengah Bondowoso, Saluran Air Tertutup Material 6 Meter

    Bondowoso (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Desa Sumbertengah, Kecamatan Binakal, memicu tanah longsor pada Selasa, 2 Desember 2025 siang.

    Material tanah ambles menutup saluran air dengan dimensi cukup besar: tinggi sekitar enam meter, lebar tiga meter, dan panjang empat meter.

    Peristiwa terjadi pukul 13.47 WIB dan pertama kali dilaporkan warga melalui WhatsApp ke BPBD Bondowoso. Tim Reaksi Cepat (TRC) bergerak cepat menuju lokasi untuk memastikan kondisi dan mengecek apakah ada warga terdampak.

    Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto, menyebut tidak ada korban jiwa maupun kerusakan rumah warga. “Longsor hanya menutup saluran air. Kami pastikan seluruh warga dalam kondisi aman,” ujarnya.

    Menurut Kristianto, BPBD langsung melakukan asesmen awal dan melaporkan situasi kepada pimpinan untuk rencana tindak lanjut.

    Ia menegaskan bahwa koordinasi dilakukan sambil memonitor potensi longsor susulan, mengingat intensitas hujan masih terpantau rendah di sekitar lokasi.

    Enam personel BPBD terlibat dalam penanganan awal, terdiri atas Supriyadi, Ahmad Dhani, Dwi, Andra, Rivaldi dari TRC, serta Adi Prayoga dari Pusdalops. Warga sekitar turut membantu memastikan akses tetap aman.

    Hingga laporan dikirim, situasi kabupaten Bondowoso terpantau aman dan terkendali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan, terutama di titik-titik rawan gerakan tanah. (awi/ted)

  • Potensi Penerapan Direct License di Indonesia, Bisa Jadi Pelopor di ASEAN

    Potensi Penerapan Direct License di Indonesia, Bisa Jadi Pelopor di ASEAN

    JAKARTA – Sistem pengelolaan royalti di Indonesia masih berada dalam dinamika dan diskursus. Kebijakan blanket license yang selama ini diterapkan LMK-LMK dinilai tak memberi kepuasan dan transparansi yang dibutuhkan pihak-pihak terkait.

    Penerapan pembayaran kolektif ini juga menjadi dalih untuk penarikan royalti atas lagu-lagu yang masuk ranah public domain. Ujungnya, jumlah unclaimed royalty jadi membengkak dan peruntukannya sangat berpotensi disalahgunakan.

    Sejumlah musisi memperjuangkan sistem direct license yang lebih akurat dan akuntabel. Dengan bantuan perangkat digital, distribusi royalti akan tercatat rapi dan bisa dilacak sampai informasi terkecil. 

    Direct license juga memotong mata rantai birokrasi, membuat penyaluran royalti langsung mengarah ke pemilih hak cipta tanpa campur tangan pihak lain. Dari sisi pengusaha, transparansi ini juga dirasa lebih fair kepada para musisi dan pencipta lagu.

    Jerry Chen, CEO USEA Global, perusahaan teknologi audio global yang menyediakan platform manajemen musik terpusat berbasis cloud, merasa sistem direct license dapat membantu mengurai kusutnya distribusi royalti di beberapa negara, termasuk Indonesia.

    “Sepanjang pengalaman saya, baru Amerika Serikat yang berhasil menerapkan direct licensing di mana pemerintah tidak campur tangan. Dan menurut saya ini pendekatan yang baik untuk industri musik. Tapi ini akan jadi tantangan besar di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, karena ada uang besar yang dipertaruhkan,” tutur Jerry dalam wawancara dengan VOI belum lama ini.

    Direct License mendapat tentangan dari berbagai pihak karena dinilai sulit dikontrol, ketika musisi menerapkan harga mereka masing-masing dan berpotensi menimbulkan friksi dengan penggunanya. Namun Jerry melihat ini adalah hal yang lumrah, di mana pasar terbuka dan akan muncul persaingan sehat secara harga.

    “Boleh saja, kenapa tidak. Kalau ada musisi yang pasang harga mahal untuk memutar lagunya, akan ada musisi-musisi lain yang siap bersaing dengan harga lebih murah. Biarkan pasar yang memilih,” tegasnya.

    Selain Amerika Serikat, pendekatan direct license juga digunakan dengan ketentuan khusus di Jepang dan Korea Selatan. Bukan sebagai satu-satunya sistem, tapi pendekatan ini bisa jadi alternatif bagi musisi untuk menjual karyanya dengan cara masing-masing.

    Ahmad Dhani termasuk yang sudah memberlakukan sistem direct licensing terhadap para musisi yang membawakan lagunya. Meski belum diketok secara sah, ia bersama AKSI tengah menyiapkan Digital Direct License yang dianggap bisa jadi alternatif blanket license yang kurang transparan.

    “Mungkin Indonesia bisa jadi yang pertama di ASEAN yang melakukan ini. Tapi sekali lagi, tantangannya akan sangat berat,” tandas Jerry Chen.

  • Ketika Ahmad Dhani dan Once Diminta Berdamai di Rapat DPR…

    Ketika Ahmad Dhani dan Once Diminta Berdamai di Rapat DPR…

    Ketika Ahmad Dhani dan Once Diminta Berdamai di Rapat DPR…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Musisi sekaligus anggota DPR Ahmad Dhani dan Once Mekel diminta berdamai di tengah-tengah rapat Badan Legislasi DPR terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi musisi.
    Awalnya, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyoroti sengketa hukum antara penyanyi dan pencipta lagu yang menurutnya terjadi karena kekosongan hukum.
    “Padahal sebenarnya yang menyebabkan terjadinya
    dispute
    itu akibat kekosongan hukum, bukan akibat kehendak daripada penciptanya, bukan kehendak daripada penyanyinya,” kata Bob dalam rapat, Selasa (11/11/2025) siang.
    Politikus Partai Gerindra ini pun menyinggung perselisihan antara dua personel grup band Padi, Piyu dan Fadly, yang berbeda pendapat mengenai aturan royalti dan hak cipta.
    Menurut dia, perselisihan tersebut merugikan bangsa Indonesia.
    “Saya kira mulai hari ini, tadi Mas Fadly menyatakan sahabatan dengan Mas Piyu, persahabatan itu harus tetap dilanjutkan. Karena yang rugi kita bangsa Indonesia,” ujar Bob melanjutkan.
    Kemudian, Bob meminta Once dan
    Ahmad Dhani
    berdamai.
    Ia lagi-lagi menekankan bahwa masyarakat sangat dirugikan dengan adanya perselisihan antarmusisi.
    Bob lantas menyinggung bahwa banyak masyarakat yang ingin Ahmad Dhani dan Once bisa tampil bersama dalam grup band Dewa.
    “Cukuplah sudah Ahmad Dhani dengan Once. Ini yang… Bapak/Ibu ini yang rugi ini, yang rugi ini bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia yang rugi. Kita enggak denger suara Sting lagi di lagu Dewa. Kan begitu. Ada ciri-ciri Sting-nya di Dewa itu kan enggak ketemu. Akhirnya damai lagi lah kembali. Kalian bersatu lagi. Sehingga kita penikmat ini kan, tinggal nanti UU-nya,” kata Bob.
    Permintaan Bob ini mengundang tawa dari para anggota DPR maupun musisi yang menghadiri rapat.
    Bob lalu mengungkit kembali kekosongan hukum yang menyebabkan adanya perselisihan antara pencipta lagu dan musisi yang membawakan lagu.
    “Akhirnya masuk kepada sentra tentang pribadi. Kalau kita bicara di mana ada kekosongan hukum, di situ karena ada
    dispute
    , ada persengketaan ada perselisihan. Berarti tidak ada, jadi ada yang satu ketakutan penciptanya, tadi dari Visi kebingungan,” ujar Bob.
    “Padahal di balik itu lagu tersebut misalkan diciptakan begitu bagus. Boleh jadi pencipta membuat lagu akibat melihat karakter suara penyanyinya,” imbuh dia.
    Once yang menghadiri rapat tidak memberikan komentar spesifik mengenai permintaan berdamai dengan Dhani, sedangkan Dhani tidak menghadiri rapat.
    Eks vokalis Dewa itu hanya menyampaikan kekagumannya kepada Fadly dan Piyu yang bisa bermain bersama di Padi meski punya perbedaan pendapat soal royalti.
    “Saya senang kita bisa bertemu dengan teman-teman musisi, dalam posisi-posisi yang berbeda-beda. Bahkan yang lebih ajaib adalah, tadi itu, Mas Fadly dan Piyu bisa berbeda, tapi mereka beruntung masih bisa bermain bersama,” kata politikus PDI-P itu.
    Awal perseteruan Once dan Dhani terjadi setelah Dhani melarang Once menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19 selama Once tampil solo.
    Dhani menjelaskan, awal kemarahannya saat itu ditujukan pada WAMI (Wahana Musik Indonesia) karena tidak adanya laporan yang baik tentang pembayaran royalti lagu-lagu Dewa 19.
    “Saya minta LMKN ke WAMI, sampai sekarang belum dikirim sama WAMI, siapa saja EO yang udah bayar ke Ahmad Dhani soal konsernya Once yang bawakan lagu Dewa 19, sampai sekarang enggak ada,” tutur Dhani dikutip dari
    YouTube
    Dunia Manji.
    “Jadi saya itu marah banget sama WAMI, marah banget sama EO, tapi kenapa yang muncul, diwawancara Once terus dengan bawa-bawa hukum positif. Kan enggak nyambung sebenarnya,” imbuh Dhani.
    Perseturuan antara Dhani dan Once ini bergulir sehingga isu royalti dan hak cipta menjadi perbincangan hangat selama beberapa waktu terakhir.
    DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang diharapkan dapat mengatasi persoalan royalti tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Dhani Bela Menteri Susi Pudjiastuti Soal Rokok dan Tato dalam Sejarah Hari Ini, 2 November 2014

    Ahmad Dhani Bela Menteri Susi Pudjiastuti Soal Rokok dan Tato dalam Sejarah Hari Ini, 2 November 2014

    JAKARTA – Sejarah hari ini, 11 tahun yang lalu, 2 November 2014, musisi Ahmad Dhani bela Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang baru, Susi Pudjiastuti soal rokok dan tato. Pentolan Dewa 19 itu menganggap jangan melihat pemimpin dari luar saja, tapi lihat pengalaman dan prestasinya.

    Sebelumnya, keputusan Jokowi mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP bawa kehebohan. Kondisi itu karena gaya hidup Susi yang nyentrik. Kala menteri lain ramai-ramai jaga citra, Susi justru tunjukkan kebiasaan yang dipandang negatif: merokok dan suka tato.

    Putus sekolah bukan alasan untuk tak bisa meraih kesuksesan. Narasi itu diamini betul oleh Susi Pudjiastuti. Wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965 itu tak merasa putus sekolah semasa SMA sebagai keputusan yang terus disesali.

    Ia justru mencari pengalaman dalam berdagang di Pangandaran, Jawa Barat. Ia pernah menjadi penjual seprai hingga bakul ikan. Belakangan Susi mulai menemukan kenyamanan dagang ikan dan segenap hasil laut Pangadaran sedari era 1980-an.

    Susi Pudjiastuti dengan tato di kaki kanannya. (X)

    Usahanya perlahan-lahan bertumbuh. Ia mulai memikirkan spekulasi gila dalam urusan bisnis. Ia mencoba mencari skema pengangkutan hasil laut ke pelanggannya di Jakarta supaya tepat waktu. Ia mulai memikirkan untuk membeli pesawat terbang Cessna Caravan dan berhasil.

    Usaha perikanannya bertumbuh pesat. Pesawat-pesawat itu juga kadang kala digunakan untuk misi kemanusiaan juga. Ambil contoh pada saat Tsunami Aceh pada 2004. Pesawat-pesawat itu kemudian cikal bakal perusahaan maskapai penerbangan perintis di Indonesia, Susi Air.

    Pesawat yang dulunya hanya dua buah kemudian mencapai 40 lebih pesawat. Susi pun dianggap tokoh yang paling mengerti urusan kelautan dan perikanan. Sederet prestasi itu membuat Jokowi mengangkatnya jadi Menteri KKP pada 27 Oktober 2014.

    Sekalipun banyak yang meragukan eksistensi Susi. Jabatan Menteri KKP dianggap tak bisa dihuni mereka yang putus sekolah. Belum lagi urusan Susi yang tak bisa lepas dari rokok dan tato. Namun, Jokowi tak ambil pusing. Ia menegaskan Susi adalah orang tepat.

    Susi Pudjiastuti mengamati mural yang melukiskan dirinya. (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    “Saya senang dengan cara kerja Bu Susi yang dalam jam-jam pertama pekerjaannya membuka kesadaran publik bagaimana potensi laut kita dicuri nelayan asing. Ia juga membahas target-target atas Kementerian Perikanan dan Kelautan yang bisa memberikan devisa pada negara.”

    “Bukan persoalan mudah untuk membangun industri kelautan apalagi lautan kita menjadi ajang illegal fishing. Namun, tidak ada jalan lain, demi kesejahteraan nelayan-nelayan kita, demi rakyat kita yang bisa menikmati ikan laut dengan harga murah karena distribusinya yang lancar maka kita harus kerja keras untuk itu,” ungkap Jokowi sebagaimana dikutip laman kompas.com, 1 November 2014.

    Keterangan Jokowi terkait Susi tak lantas membuat situasi mereda. Kritik dan keraguan kepada Susi terus muncul. Utamanya, terkait persoalan gaya hidup Susi yang nyentrik gemar merokok dan suka tato. Kondisi itu karena biasanya menteri memilih jaga citra.

    Namun, Ahmad Dhani muncul dan membela Susi pada 2 November 2014. Dhani yang notabene oposisi karena berada pada kubu Prabowo Subianto justru menganggap Susi adalah opsi terbaik untuk kursi Menteri KKP. Dhani meminta khalayak umum jangan fokus pada rokok dan tatonya.

    Ia meminta orang-orang menilai kinerja Susi ke depan. Susi dianggapnya sosok wanita yang kaya dengan pengalaman. Susi sudah bergelut dengan seluk-beluk dunia kelautan dan perikanan sejak lama. Dhani menilai Susi adalah pebisnis yang sukses.

    Ia mengenal Susi dari mulanya hanya punya lima pesawat, kemudian kini jadi puluhan pesawat. Dhani pun tak ragu menegaskan bahwa Susi adalah salah satu wanita hebat di Indonesia.

    Belakangan narasi yang diungkap Dhani membawa kebenaran. Susi Pudjiastuti menjelma jadi salah satu menteri yang berprestasi di era pemerintahan Jokowi periode pertama. 

    “Bu Susi itu hebat. Saya mengenalnya saat zaman tur Dewa 19. Waktu itu pesawatnya masih lima, sekarang udah 40 lebih. Enggak ada urusan buat saya menteri mau bertato atau merokok. Kalau saya malah mau milih presiden yang tatonya banyak,” ujar Dhani sebagaimana dikutip laman tempo.co, 2 November 2014.

  • Lita Gading Santai Tanggapi Laporan Ahmad Dhani Soal Video “Ayam Sayur”: Yang Tersinggung Harusnya Ayamnya

    Lita Gading Santai Tanggapi Laporan Ahmad Dhani Soal Video “Ayam Sayur”: Yang Tersinggung Harusnya Ayamnya

    JAKARTA — Laporan polisi terbaru yang dilayangkan pihak Ahmad Dhani terhadap Lita Gading rupanya berawal dari sebuah konten video berjudul “Ayam Sayur.” Namun, alih-alih tegang, pihak Lita justru menanggapi laporan tersebut dengan santai dan penuh candaan.

    Kuasa hukum Lita Gading, Syamsul Jahidin, mempertanyakan dasar pelaporan itu yang dianggap tidak masuk akal.

    “Klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur,” ujar Syamsul Jahidin di Polda Metro Jaya, Selasa, 14 Oktober.

    Dengan nada berkelakar, Syamsul menambahkan bahwa seharusnya pihak yang tersinggung adalah ayam itu sendiri.

    “Sebenarnya mohon maaf, pengadu ini ayam sayur apa bukan? Seharusnya yang bisa melaporkan pencemaran nama baik itu ayamnya. Kenapa dia disayur?” sindirnya.

    Lita Gading sendiri menegaskan bahwa judul kontennya tidak bermaksud menyerang siapa pun karena disertai tanda tanya.

    “Ayam sayur-nya juga pakai tanda tanya, nanya kan berarti, ‘Kamu ayam sayur?’” jelas Lita.

    Syamsul juga menyoroti logika pelaporan yang dianggap berlebihan. “Ayam sayur, kita sarapannya juga pakai ayam sayur, pakai lontong sayur. Kok bisa tersinggung? Itu kan makanan,” katanya.

    Di balik laporan ini, pihak Lita Gading turut menyinggung status Ahmad Dhani sebagai pejabat publik sekaligus wakil rakyat. Syamsul menilai, Dhani seharusnya bisa lebih bijak dan terbuka terhadap kritik masyarakat.

    “Baru ada sepanjang sejarah, wakil rakyat melaporkan rakyatnya hingga dua kali,” ungkap Syamsul.

    Menurutnya, sebagai figur publik sekaligus pejabat, Dhani mestinya siap menjadi sorotan dan tidak mudah tersinggung.

    “Selain publik figur, dia juga pejabat publik yang harus jadi role model. Jadi kalau masyarakat mengkritik atau mempertanyakan, kok malah baper?” katanya.

    Dengan nada menyindir, Syamsul bahkan sempat berspekulasi soal motif di balik laporan tersebut.

    “Apa mungkin mau kenalan sama klien saya? Atau mungkin mau konsultasi jadi psikolognya klien saya?”

    ucapnya menutup pernyataan dengan tawa.

  • Lita Gading Sindir Mulan Jameela di DPR: Pengalamannya Cuma Nyanyi Doang

    Lita Gading Sindir Mulan Jameela di DPR: Pengalamannya Cuma Nyanyi Doang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Psikolog sekaligus mantan artis, Lita Gading, melontarkan kritik pedas kepada anggota DPR RI, Mulan Jameela. Kritik itu disampaikan meski dirinya tengah menghadapi laporan hukum dari Ahmad Dhani terkait UU ITE dan UU Perlindungan Anak.

    Dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial, Lita mempertanyakan kapasitas Mulan sebagai wakil rakyat. Ia menyinggung soal latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Mulan yang dinilai tak sesuai dengan bidang yang digelutinya di DPR.

    “Tau dong mulan Jamila itu siapa, bikin bunda Maya sakit hati seumur hidup, guys. Dia itu nggak pernah kerja, dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu?” ucap Lita dalam video pernyataannya yang diunggah ulang akun @genztalk.id, Kamis (25/9/2025).

    Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi beragam warganet. Sebagian mendukung kritik Lita. Namun, tidak sedikit pula yang menilai ucapannya terlalu menyinggung ranah pribadi Mulan.

    “Ada benernya pendapat kak lita gading, bu wulan gak punya capable dn kemampuan utk posisi di DPR agak miris ya,” kata warganet.

    “Bu, kayaknya mulan diem aja gak pernah sentil ibu, psikolog tapi kok mulutnya gitu,” kata lainnya.

    “Dokter asal ngomong, ga pake riset. Orang udah S1 dibilang SMA, orang udah di komisi 6 dibilang 7,” timpal lainnya.

    Sementara itu, berdasarkan data resmi DPR RI, Mulan pernah berkuliah di Universitas Kebangsaan pada 2019–2021. Saat ini ia duduk di Komisi VI yang membidangi perdagangan dan BUMN, bukan Komisi VII seperti yang disebutkan Lita. (Wahyuni/Fajar)

  • Slank Konsisten Tarik Diri di Polemik Royalti, Bimbim: Kita Anggap Uang Jajan

    Slank Konsisten Tarik Diri di Polemik Royalti, Bimbim: Kita Anggap Uang Jajan

    JAKARTA – Drumer Slank, Bimbim, menyatakan pihaknya masih teguh dengan sikapnya yang tidak mau berpihak dalam polemik hak cipta musik dan royalti yang dalam dua tahun belakangan jadi isu utama di industri musik Indonesia.

    Drumer 58 tahun itu menyebutkan royalti layaknya “uang jajan” bagi Slank. Royalti bukanlah yang utama dalam bermusik. Oleh karenanya, Slank mengambil jarak dari polemik yang terjadi.

    “Karena sampai hari ini, royalti itu kita anggapnya uang jajan aja. Jadi, ngapain kita ributin uang jajan. Benar enggak sih?” kata Bimbim kepada awak media di Kemang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

    Sebagai band yang sudah malang melintang, besaran nilai royalti dianggap Slank terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Namun ia tidak memungkiri perlunya perbaikan sistem dan tata kelola.

    “Pekerjaan rumahnya masih banyak,” katanya.

    Lebih lanjut, Bimbim mengaku banyak orang mempertanyakan posisi Slank dalam polemik royalti, bahkan sejak Ahmad Dhani dan Once Mekel berseteru mengenai pelarangan membawakan lagu pada tahun 2023 lalu.

    Sang drumer melihat Dhani dan Once sebenarnya sama-sama memiliki niat baik untuk perbaikan industri musik Tanah Air. Namun sekali lagi, ia menegaskan Slank tidak akan memihak.

    “Banyak yang nanya sih. Sudah lama, ‘Kok enggak ikutan kubunya Ahmad Dhani?’ ‘Kok enggak ikutan kubunya Once?’ Dua-duanya sama-sama niat baik kalau gue bilang sih,” ujar Bimbim.

    “Jadi, ya fight aja lu berdua. Entar hasilnya pasti yang terbaik. Jadi kita enggak mau ikut-ikut masuk ke kubu sini atau kubu sana,” tandasnya.

  • Foto pilihan pekan kedua September 2025

    Foto pilihan pekan kedua September 2025

    Senin, 8 September 2025 13:05 WIB

    Foto kolase penampakan fenomena fase gerhana bulan total di langit pulau Lombok, Mataram, NTB, Senin (8/9/2025). Fenomena astronomis gerhana bulan total tersebut dapat dilihat dengan mata telanjang dari Kota Mataram, Lombok mulai pukul 23.26 WITA sampai pukul 03.56 WITA.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU

    Roket Vampire RM-70 Grade ditembakan dalam serangan darat Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Senin (1/9/2025). Operasi tersebut untuk menggempur pertahanan musuh dari jarak jauh pada skenario Latgabma Super Garuda Shield 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Helikopter AH-64E Apache milik TNI AD melakukan penembakan saat puncak Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Rabu (3/9/2025). Pelaksanaan puncak latihan The Combined Arm Live Fire Exercise (Calfex) melibatkan alutsista yang digunakan yakni dua pesawat F-16 milik TNI AU, dua helikopter AH-64 Apache milik TNI AD, roket Astros milik TNI AD, Vampire RM-70 Grade milik TNI AL serta alutsista milik tentara Amerika (US Army) yaitu empat helikopter AH-47 Apache dan roket Himars. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan aksi simbolik solidaritas untuk Indonesia di Kolam Indonesia Tenggelam Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk sikap kemanusiaan, solidaritas, serta kepedulian bersama terhadap kondisi Indonesia sekaligus menolak segala bentuk kekerasan dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

    Peserta aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia membentangkan poster sambil berdandan saat aksi damai di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi damai untuk menyampaikan kegelisahan mereka serta meminta agar pemerintah segera menghentikan tindakan represif dan menyuarakan protes adalah hak bagi rakyat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Komandan Batalyon Resimen IV Korps Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae berjalan menuju ruang sidang etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Divisi Propam Polri menggelar sidang etik bagi Kompol Cosmas Kaju Gae terkait kasus pelindasan sopir ojek daring Affan Kurniawan hingga tewas oleh rantis Brimob pada aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8) lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek dan ditaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Pelakon tampil dalam Pertunjukan Musikal Perempuan Punya Cerita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (3/9/2025). Eki Dance Company menggelar pertunjukan musikal Perempuan Punya Cerita yang mengisahkan tentang perjuangan hidup perempuan dalam menghadapi ketidakadilan dan tekanan sosial dengan menampilkan dua cerita fiksi yang akan dipentaskan pada 4-7 September 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Musisi Ahmad Dhani (tengah) bersama vokalis grup musik Extreme Gary Cherone (kiri) dan mantan vokalis grup musik Whitesnake Dino Jelusick (kanan) tampil pada Konser Dewa19 featuring All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (6/9/2025). Konser tersebut menghadirkan kolaborasi antara Dewa19 dengan musisi internasional di antaranya Eric Martin, Billy Sheehan, Gary Cherone, Dino Jelusick, Steve Vai, dan Ron Bumblefoot Thal dengan membawakan lagu To Be With You, More Than Words, We Are The Champion dan lagu-lagu Dewa19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Foto aerial warga menyaksikan balon udara yang diterbangkan di lapangan Sport Centre Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Minggu (7/9/2025). Sebanyak 14 balon udara diterbangkan pada Festival Balon Udara yang digelar oleh tokoh masyarakat Gorontalo Rachmat Gobel bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo dan pemda setempat sebagai upaya mempromosikan pariwisata dan UMKM daerah itu. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/YU

    Wisatawan menaiki kuda di samping bangkai hiu tutul (Rhincodon typus) yang terdampar di Pantai Pancer, Puger, Jember, Jawa Timur, Minggu (7/9/2025). Hiu tutul dengan panjang enam meter dan bobot sekitar dua ton tersebut ditemukan terdampar dengan kondisi mati dan membusuk. ANTARA FOTO/Seno/YU

    Sejumlah umat Islam mendengarkan ceramah dalam kegiatan Haflah Maulidirrosul di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/9/2025). Kegiatan kajian dan selawat yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di provinsi tersebut digelar pengelola MAJT serta remaja Islam masjid untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU

    Pesepak bola Timnas Sandy Henny Walsh (kanan) berselebrasi bersama rekannya Egy Maulana Vikri (kiri), Jordi Amat (kedua kiri) dan Marc Anthony Klok (kedua kanan) usai mencetak gol ke gawang Timnas Taiwan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/YU

    Wisatawan berfoto di area kebun bunga di Bukit Strawberry Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ke Jawa Barat pada periode Januari-Juli 2025 mencapai 124,86 juta perjalanan atau meningkat 31,30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 95,10 juta perjalanan. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar Respons Usulan UU Anti-Flexing: Hal Sederhana Tak Perlu Diatur, Ruwet

    Golkar Respons Usulan UU Anti-Flexing: Hal Sederhana Tak Perlu Diatur, Ruwet

    Jakarta –

    Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menanggapi usulan anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani agar DPR membahas undang-undang anti-flexing. Sarmuji menilai tak semua hal perlu dibuatkan UU.

    “Saya belum membayangkan ya (UU anti-flexing). Hal yang sederhana tidak perlu diatur, ruwet ya. Jangan semua diatur Undang-Undang gitu loh,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Menurutnya, masing-masing partai dapat membuat code of conduct atau pedoman terkait hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggotanya. Nantinya, pedoman itu harus selalu diingatkan kepada para anggota.

    “Ini kan masalah ukuran kepatutan diri saja. Pasti masing-masing partai bisa membuat code of conduct, bisa membuat landasan etis, supaya masing-masing anggotanya itu memiliki ukuran kepatutan diri, dan itu perlu terus-menerus diingatkan kepada anggota DPR RI,” jelasnya.

    Maka, menurutnya, perihal flexing tak perlu diatur dalam UU. Dia mengatakan hal itu cukup dikawal oleh masing-masing pimpinan fraksi parpol.

    “Masa urusan flexing diatur Undang-Undang sih, ya cukup diatur oleh, dikawal oleh pimpinan fraksinya masing-masing,” ujarnya.

    “Rapat-rapat begini efektif saya pikir, karena mereka takut sama pimpinan fraksinya,” sambung dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani menyampaikan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra dalam pertemuan dengan seluruh fraksi Gerindra DPR RI malam ini. Dhani mengatakan dalam pertemuan itu dia mengusulkan adanya undang-undang anti-flexing untuk dibahas DPR RI.

    “Arahannya banyak. Cuma tadi satu yang paling penting, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing,” kata Dhani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (8/9).

    Dhani mengatakan usulan itu langsung disampaikan ke pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut Dasco setuju atas usulan tersebut.

    “Saya juga iya-iya saja. Wong saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco, bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju,” ujar Dhani.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/maa)

  • Ahmad Dhani Usulkan RUU Anti Flexing saat Rapat dengan Elite Gerindra

    Ahmad Dhani Usulkan RUU Anti Flexing saat Rapat dengan Elite Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Musisi sekaligus politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani mengajukan Undang-Undang Anti Flexing saat rapat bersama jajaran Gerindra di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No.IV, Jakarta Selatan,  Senin (8/9/2025) malam.

    Dhani mengusulkan UU tersebut ke Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan tujuan UU anti flexing agar pejabat publik tidak memamerkan harta kekayaan yang memantik polemik di masyarakat. 

    “Akhirnya tadi saya mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco bahwa harus ada Undang-Undang anti flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju. Mudah-mudahan Komisi I nanti akan menggulirkan Undang-Undang anti flexing,” katanya kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    Usulan ini merupakan arahan dari Prabowo yang meminta kadernya menjaga sikap dan etika sebagai pejabat publik. Hal ini juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Dia mengatakan Prabowo menginginkan para pejabat fokus untuk menjalankan program-programnya sehingga menyejahterahkan masyarakat.

    “Pertama, bahwa anggota fraksi DPR RI itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, menjaga juga gaya hidup, agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat,” katanya.

    Selain itu, Sugiono menjelaskan dalam pertemuan itu tidak membahas RUU Perampasan Aset sebagaimana yang didesak publik.

    Menurutnya pembahasan ini ditujukan untuk kebutuhan internal partai. Begitu pun terkait perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tidak menjadi poin pembahasan dalam pertemuan itu.

    “Ini adalah kumpul untuk ke dalam ya, internal. Tidak membahas substansi yang lebih dari apa yang saya sampaikan tadi,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri elite Gerindra seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman.