Xcloud.id

Tag: Ahmad Basarah

  • Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior
    PDI-P
    Pramono Anung memastikan partainya tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Pramono menegaskan posisi PDI-P yang tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, meski tidak tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo.
    “Walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan pembangunan Indonesia ini,” ujar Pramono kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Sikap tersebut juga selalu ditekankan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam pidatonya pada HUT ke-52 partai pada Jumat (10/1/2025).
    Dalam pidato tersebut, kata Pramono, Megawati memastikan tidak akan merusak pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
    “Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis dan Ibu juga menyampaikan akan menjaga pemerintahan yang sekarang dengan baik,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
    Namun, dia menegaskan, PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet. Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Hal itu telah ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
    “Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Posisi politik PDI-P tersebut dianggap tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
    Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang

    Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang

    Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto menegaskan maksud dari pernyataan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan
    Presiden Prabowo Subianto
    .
    Menurut Hasto, ini berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang di tengah-tengah, tidak menjadi oposisi atau pun koalisi pemerintahan.
    PDI-P tetap memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya.
    “PDI Perjuangan baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025) usai lomba Soekarno Run.
    Hasto menjelaskan, PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
    Namun, lanjut Hasto, Indonesia tidak mengenal oposisi maupun koalisi karena menganut sistem presidensial.
    Sehingga, partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo.
    “Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada
    check and balances
    yang dijalankan oleh PDI Perjuangan,” jelas politikus asal Yogyakarta ini.
    Hasto menyatakan bahwa kritik juga kerap disampaikan ke dalam partainya.
    Sebagai contoh, saat perayaan hari ulang tahun (HUT) partai, kritik juga terbuka dari masyarakat.
    “Dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
    Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet.
    Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Hal itu ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
    “Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Posisi politik PDI-P tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
    Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Megawati Ogah Masuk KIM, PDIP Pastikan akan Koalisi dengan Prabowo

    Meski Megawati Ogah Masuk KIM, PDIP Pastikan akan Koalisi dengan Prabowo

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah memastikan pihaknya akan bekerja sama atau berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet.

    “Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi,” ujar Basarah dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.

    Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

    Karena latar belakang tersebut, PDIP memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal.

    “PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya,” tegas Basarah.

    Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan PDIP.

    “Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar-keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi,” kata Basarah.

    Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDIP dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempertanyakan urgensi jika dirinya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini diungkapkan ketua dirinya memberikan pidato politik dalam HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Jumat (10/1/2025).

    “Lah apa urusannya aku musti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM. Gile,” kata Megawati.

    Megawati mengaku heran ketika ada penggabungan partai tersebut. Menurutnya, tidak ada kebebasan jika sudah masuk dalam kubu tersebut.

    “Loh kok enggak ada merdekanya ya, ya mbok dateng ae loh. Karena katanya iya, kalau nanti saya dateng ibu kan enggak masuk ke KIM,” ujarnya.

  • PDI Perjuangan tentukan sikap kerja sama dengan pemerintahan Prabowo

    PDI Perjuangan tentukan sikap kerja sama dengan pemerintahan Prabowo

    PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet.

    “Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi,” ujar Basarah dalam siaran pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.

    Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

    Karena latar belakang tersebut, PDI Perjuangan memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal.

    “PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya,” tegas Basarah.

    Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan PDI Perjuangan.

    “Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar-keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi,” kata Basarah.

    Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDI Perjuangan dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP

    Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP

    Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (10/1).

    “Terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDI Perjuangan,” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat.

    Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah yang berterima kasih atas ucapan Jokowi.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan hari ulang tahun yang disampaikan oleh Pak Jokowi,” ujar Basarah.

    Sementara itu, politikus senior Panda Nababan memaklumi ucapan selamat dari Jokowi. Pasalnya, Jokowi sempat lama menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    “Ya terimalah kita datang dengan sikap yang tetap ini,” tambah Panda.

    Menurutnya, PDIP sudah legawa dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Hal itu terbukti dari partainya yang telah memasang foto Gibran sebagai wakil presiden di aula utama Sekolah Partai.

    “Artinya tidak ada masalah. Lihat di situ Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

    Presiden ke-7 RI Jokowi turut mengucapkan selamat kepada PDIP yang berulang tahun ke-52.

    Diketahui, Jokowi kini tidak lagi menjadi anggota PDIP.

    “Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

    Acara HUT PDIP digelar secara sederhana dan hanya dihadiri langsung oleh pengurus di jajaran DPP. Sementara, kader di tingkat daerah mengikuti secara daring.

    Acara mengusung mengambil tema ‘Satyam Eva Jayate: Api nan Tak Kunjung Padam’, dan untuk kali perdana tak dihadiri presiden atau wakil presiden.

    Sumber : Antara

  • Sikap Politik PDIP ke Pemerintahan Prabowo Dijamin Tidak Seperti Era SBY

    Sikap Politik PDIP ke Pemerintahan Prabowo Dijamin Tidak Seperti Era SBY

    GELORA.CO – Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berbeda seperti era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Meski sama-sama berada di luar pemerintahan, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan mendukung Presiden Prabowo lantaran hubungan keduanya terjalin baik sejak lama.

    Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya sempat diutus khusus oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan Prabowo, jauh sebelum dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.

    Saat itu, kata Basarah, salah satu poin penting pesan Megawati adalah PDIP tidak menganut paham oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sebab, dalam filosofi Pancasila, yang menjadi dasar ideologi partai, esensi negara adalah gotong royong.

    “Oleh karena itu Bu Mega mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDIP sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” tegas Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat malam, 10 Januari 2025.

    Basarah juga menegaskan, sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo tidak sama dengan posisi politik PDIP di masa pemerintahan SBY tahun 2004-2014 silam. Kala itu, PDIP menjadi partai yang sangat kritis terhadap pemerintahan SBY selama dua periode.

    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, ‘saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo. Hubungan panjang dan baik ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya (Megawati) dengan Mas Bowo’,” ucap Basarah menyampaikan pesan Megawati.

    Meski demikian, keputusan lebih lanjut mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo akan ditetapkan dalam Kongres VI, sebagai forum tertinggi partai.

    “Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Partai, mandatoris kongres,” demikian Basarah.

  • PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P
    Ahmad Basarah mengatakan bahwa partainya berjanji akan mengawasi kinerja kabinet pemerintahan
    Prabowo
    Subianto melalui kader-kadernya di DPR RI.
    Hal ini disampaikan Basarah setelah menjelaskan bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    , meski enggan disebut sebagai oposisi maupun koalisi.
    “Kami punya 110 anggota DPR-MPR, ini salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi termasuk dari fraksi PDI Perjuangan adalah fungsi pengawasan,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    “Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya lagi.
    Basarah lantas mengatakan, banyak menteri di kabinet pemerintahan Prabowo yang mesti diawasi oleh komisi-komisi di DPR.
    Menurut dia, pengawasan itu penting agar pemerintahan saat ini betul-betul menjalankan janji politik Prabowo Subianto yang disampaikan saat kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Agar janji kepada rakyat itu dipenuhi,” kata Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    Basarah menyebut, dengan begitu PDI-P turut berkontribusi membantu pemerintahan Prabowo.
    Akan tetapi, PDI-P menegaskan tetap menghormati keputusan Prabowo dalam penyusunan kabinet pemerintahan.
    “Sebagai partai politik yang memahami betul bahwa penyusunan dan penetapan kementerian, menteri-menteri pejabat negara adalah hak prerogatif Presiden, maka hal itu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Basarah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Ahmad Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri tidak akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Meski demikian, PDI-P akan bekerja sama dengan
    Pemerintahan Prabowo
    Subianto untuk membangun bangsa.
    Basarah pun menegaskan bahwa posisi politik tersebut bukan berarti PDI-P merupakan oposisi pemerintahan.
    “Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah dalam konferensi pers usai peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.
    Basarah mengatakan, Megawati memintanya untuk menyampaikan sikap politik itu kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika keduanya masih sama-sama menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024.
    Dia pun mengungkapkan, sikap PDI-P itu telah disampaikan ke Muzani pada 17 Oktober 2024, beberapa hari sebelum Prabowo mengucap sumpah sebagai Presiden RI.
    “Lalu, Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” ujar Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo,” katanya lagi.
    Basarah lantas mengungkapkan, persahabatan Megawati dan Prabowo terus berjalan dengan sangat baik hingga hari ini.
    Persahabatan ini, menurut Basarah, akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi Megawati dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa.
    “Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi apalagi menjalankan sisi pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota Kabinet Presiden Pak Prabowo,” ujarnya kembali menjelaskan.
    “Tapi, hubungan baik akan terus terjalin dan terbina,” kata Basarah melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masih Mau Nambah, Tapi Saya Enggak Bayar Lho!

    Masih Mau Nambah, Tapi Saya Enggak Bayar Lho!

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut dirinya ‘kecipratan’ dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Hal itu sebab dirinya banyak disematkan oleh gelar kehormatan.

    “Saya ini sampaii ditanyai, nanti dibilang sombong. Lho sampai saya kecipratan kan dari bapak saya (Soekarno), Profesor aja saya tiga, kaget dewe kok dapet Profesor. Saya belajarnya di mana? Eh, nanti dipikirnya saya jual beli lagi,” kata Megawati dalam momen HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) siang.

    Tak sampai di situ, ia juga menyampaikan sejauh ini dirinya telah memiliki 11 gelar Doktor Kehormatan. Bahkan, jumlah itu menurutnya akan segera kembali bertambah.

    “Udah gitu, heh, honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11 (doktor honoris causa). Masih mau ditambah berapa lagi ya, yang tahu pak Basarah (Ahmad Basarah), mana dia?,” kata Megawati.

    “Ada empat lagi, bu,” jawab Basarah yang hadir dalam acara itu.

    Presiden kelima Indonesia itu lantas menegaskan dirinya tidak pernah melakukan transaksi jual-beli terkait gelar-gelarnya. Sebab menurutnya, gelar-gelar kini banyak diperdagangkan.

    “Tuhkan (menambah 4 lagi), saya tapi enggak bayar lho, karena banyak sekarang yang beli ya, hehe, sorry, gituloh,” pungkasnya.

    (shf)

  • Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

    Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto Berpeluang Jadi Sekjen PDIP

    loading…

    Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto dinilai berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai ada tiga tokoh yang berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) pengganti Hasto Kristiyanto . Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    “Dari beberapa nama yang berpeluang menjadi sekjen menggantikan Hasto ada sejumlah kader potensial. Tetapi yang menguat ada dua nama, yaitu Bambang Wuryanto dan Ahmad Basarah. Keduanya politisi PDIP yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi dan kepartaian,” kata Karyono kepada SINDOnews, Jumat (27/12/2024).

    Selain itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Basarah dipercaya memegang jabatan strategis di partai dan menjadi pimpinan di kekuasaan legislatif. Karyono menilai keduanya merupakan publik figur yang memiliki tingkat akseptabilitas tinggi di berbagai kalangan baik secara internal maupun eksternal.

    “Kedua figur tersebut cocok untuk menempati posisi sekjen, karena keduanya memiliki kemampuan menggerakkan roda organisasi dan memiliki pola komunikasi yang memadai,” katanya.

    Dia melanjutkan, di tengah tantangan politik yang dihadapi PDIP saat ini dan ke depan membutuhkan figur sekjen visioner, negarawan, tidak reaksioner. Kemudian, kemampuan berkomunikasi yang tidak menimbulkan blunder politik dan mampu bersikap lentur, tapi tidak patah.

    “Artinya memiliki kemampuan untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak secara taktis tapi tetap berpegang teguh pada prinsip, asas dan tujuan perjuangan partai tanpa harus konfrontasi terus menerus. Di luar dua figur tersebut nama Utut Adianto juga layak menjadi figur alternatif,” pungkasnya.

    (rca)