Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU, Siapkan Pidana Kerja Sosial
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang menggodok penerapan pidana kerja sosial.
Aturan ini diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana agar bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa harus dipenjara.
Pemprov
Kalteng
dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang penanganan masalah hukum, yang dirangkai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri dan Bupati/Wali Kota se-Kalteng.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Utama Kejati Kalteng, Palangka Raya, Kamis (18/12/2025).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo.
Sementara itu, PKS ditandatangani oleh para bupati dan wali kota se-Kalteng bersama Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat
penegakan hukum
yang berkeadilan.
Khususnya dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta penerapan
pidana kerja sosial
.
Ia menambahkan, pidana kerja sosial menjadi instrumen penting dalam sistem hukum modern.
Sebab memberikan ruang bagi pelaku pelanggaran untuk tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Melalui pidana kerja sosial, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk berperan aktif dan produktif bagi lingkungan sosialnya,” pungkasnya.
Kepala Kejati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo menjelaskan, pidana kerja sosial diatur sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang menekankan pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku serta tanggung jawab sosial pelaku.
“Pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang mengedepankan pemulihan sosial dan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Direktur C Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI Agoes Soenanto Prasetyo menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial sesuai dengan ketentuan KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada 2026.
Menurut Agoes, penerapan pidana kerja sosial harus dilaksanakan secara hati-hati dan mengedepankan asas keadilan bagi pelaku dan tanggung jawab hukum yang harus dijalaninya.
“Implementasi pidana kerja sosial harus dilaksanakan secara hati-hati, proporsional, dan tidak menghilangkan mata pencaharian pelaku, sehingga tujuan keadilan korektif dan reintegrasi sosial dapat tercapai,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Agustiar Sabran
-
/data/photo/2025/12/18/69440d9a1e8e8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU, Siapkan Pidana Kerja Sosial
Regional
18 Desember 2025")
Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU, Siapkan Pidana Kerja Sosial Regional 18 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/03/693007c6de0b6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gubernur Kalteng Soroti Korupsi Zirkon: Kadis ESDM Dipecat, Perusahaan Main-main Dibabat
Regional
15 Desember 2025")
Gubernur Kalteng Soroti Korupsi Zirkon: Kadis ESDM Dipecat, Perusahaan Main-main Dibabat Regional 15 Desember 2025
Gubernur Kalteng Soroti Korupsi Zirkon: Kadis ESDM Dipecat, Perusahaan Main-main Dibabat
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah (Kalteng), Vent Christway (VC), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tambang zirkon.
Gubernur Kalteng
,
Agustiar Sabran
menegaskan,
Kadis ESDM
itu akan
dipecat
dari jabatannya.
Ia juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak tergoda dalam tindakan korupsi.
Agustiar bahkan menegaskan akan
babat habisperusahaan
yang mencoba main-main.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng menetapkan VC sebagai tersangka
kasus korupsi
tambang zirkon
yang melibatkan PT Investasi Mandiri (IM) pada Jumat (11/12/2025).
Ia diduga menerima suap penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tambang zirkon.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan VC akan dipecat dari jabatannya sebagai kepala Dinas ESDM Kalteng.
“Dipecat, ada prosedurnya dalam pemerintahan ya, pasti dipecat (dari jabatannya),” beber Agustiar singkat saat diwawancarai wartawan di SMAN 3 Palangka Raya, Senin (15/12/2025).
Pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan saat ini. “Kami hormati proses hukum yang berlaku, ya,” kata dia.
Agustiar memastikan Pemprov Kalteng telah menyiapkan sejumlah pegawai yang siap mengisi kekosongan jabatan Kadis ESDM Kalteng.
“Pasti itu kami siapkan (pengganti), kami cuman mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, kami utamakan asas praduga tak bersalah, nanti kami carikan penggantinya,” kata dia.
Ia pun mengingatkan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Kalteng agar berhati-hati dan tidak tergoda oleh tindakan korupsi.
“Kasus ini menjadi perhatian kami, kalau ada perusahaan yang bermain-main (menyuap), enggak ada urusan kami babat habis,” tegasnya.
Sebelumnya, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalteng Hendri Hanafi menjelaskan, pihaknya telah melakukan rangkaian pemeriksaan dugaan tipikor penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya oleh PT Investasi Mandiri dan entitas lainnya di Provinsi Kalteng Tahun 2020-2025 ini.
“Penyidik menetapkan tersangka VC selaku Kepala Dinas ESDM Kalteng, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalteng dan tersangka HS selaku Direktur PT Investasi Mandiri,” beber Hendri dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kalteng usai penahanan tersangka, Jumat (11/12/2025).
Selain VC, Kejati juga menetapkan Direktur PT Investasi Mandiri berinisial HS sebagai tersangka.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Wahyudi Eko Husodo, menjelaskan, tersangka VC selaku Kadis ESDM Kalteng yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Investasi Mandiri Tahun 2020 s/d 2025 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dia diduga menerima pemberian atau janji sehubungan dengan jabatannya terkait dengan penerbitan persetujuan RKAB PT Investasi Mandiri dan penerbitan pertimbangan teknis dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) perusahaan tersebut,” jelas Eko.
Kemudian, tersangka HS selaku Direktur PT Investasi Mandiri telah melakukan perbuatan mengajukan permohonan RKAB yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tersangka HS juga melakukan penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya baik domestik maupun luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Tak hanya itu, HS juga memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sehubungan dengan penerbitan persetujuan RKAB dan penerbitan pertimbangan teknis dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Investasi Mandiri.
“Akibat adanya perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan RKAB dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT Investasi Mandiri ini, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun dan saat ini dalam proses penghitungan oleh BPKP Pusat,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/29/692afe6d3a562.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
Regional
30 November 2025")
Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun Regional 30 November 2025
Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengungkap masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia masih gelap belum teraliri listrik.
Pihaknya menargetkan persoalan ini akan selesai dalam 5 tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Bayangkan negara sudah hadir 80 tahun tapi masih ada desa yang belum ada listrik,” ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar)
Kalimantan Tengah
(Kalteng) di Palangka Raya, Sabtu (29/11/2025).
Pihaknya berjanji bahwa sebelum 2029 hingga 2030 berakhir, seluruh desa dan dusun tersebut bisa teraliri listrik melalui program
Listrik Desa
(Lisdes).
“Saya berjanji, sudah lapor juga ke Pak Presiden, bahwa sebelum 2029-2030 berakhir, maka seluruh desa akan kami aliri listrik melalui
program Listrik
Desa,” tambahnya.
Dia kemudian menyoroti kondisi sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum punya listrik.
Hal ini membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirimkan Dinas ESDM menghadap Kementerian ESDM untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya tahu Kalimantan Tengah juga banyak, rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen, tapi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) itu baru 89 persen yang berlistrik,” jelasnya.
Dia kemudian mengenang masa lalunya yang tinggal di kampung dan tidak pernah menikmati listrik sejak sekolah dasar (SD) kelas 1 sampai kelas 6.
Menurut Bahlil, tidak mungkin bisa memberikan pendidikan yang baik tanpa adanya listrik.
“Karena tidak mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak didik, mengenalkan mereka dengan teknologi dan IT di sekolah, kalau tidak ada listrik, bagaimana cerita,” ujarnya.
Bahlil menyebut, ribuan desa dan dusun yang belum berlistrik ini merupakan masalah nyata di lapangan yang harus segera diselesaikan.
Sehingga, menurutnya, sudah saatnya kebijakan yang diambil pemerintah lebih menyentuh kondisi riil di lapangan, yakni listrik desa.
Diketahui, program Listrik Desa merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses listrik yang merata ke seluruh pelosok negeri, khususnya di 3T yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional.
Pelaksana utama program ini adalah PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Kementerian ESDM RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/20/68f60fabe2a43.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gali Pendapatan, Gubernur Kalteng Wajibkan Perusahaan Tambang Bayar Sejumlah Pajak, Apa Saja?
Regional
22 Oktober 2025")
Gali Pendapatan, Gubernur Kalteng Wajibkan Perusahaan Tambang Bayar Sejumlah Pajak, Apa Saja? Regional 22 Oktober 2025
Gali Pendapatan, Gubernur Kalteng Wajibkan Perusahaan Tambang Bayar Sejumlah Pajak, Apa Saja?
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mewajibkan semua perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya untuk memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah daerah.
Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan-pungutan yang ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Agustiar dalam rapat koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pertambangan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Selasa (21/10/2025).
Rapat ini diadakan untuk membahas langkah-langkah pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Agustiar menyoroti penurunan Dana Transfer dari pemerintah pusat selama delapan bulan kepemimpinannya, yang berdampak pada penerimaan daerah.
Dia menekankan perlunya tindakan nyata dan terukur melalui sinergi dengan sektor strategis seperti pertambangan untuk memperkuat basis pendapatan daerah.
“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalteng yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di sini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta perusahaan-perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban pajak daerah, termasuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menggunakan pelat KH, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
“Selain itu, perusahaan diminta untuk membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermanfaat, menggunakan kendaraan berplat KH, menggunakan material galian C yang berizin, membuka rekening di Bank Kalteng, serta melaporkan data alat berat secara berkala,” jelas Agustiar.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah sangat penting, terutama di tengah kebijakan pusat yang memangkas dana transfer dan berdampak pada penurunan penerimaan daerah.
Dia juga menginstruksikan bupati dan wali kota di Kalteng untuk tegas menegakkan aturan pajak serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD dengan dukungan anggaran dan sarana operasional.
“Kami siap mendukung penuh upaya para bupati/wali kota untuk memaksimalkan pendapatan daerah ini,” tegasnya.
“Melalui sinergi, digitalisasi, disiplin kepatuhan, serta keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan, perusahaan pertambangan dapat berkontribusi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” pungkas Agustiar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil
Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menilai kehadiran Starlink tidak serta merta menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai pelengkap bagi layanan serat optik (fiber optic) yang sudah dimiliki perusahaan.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, Indosat juga menjadi penyedia resmi produk Starlink di Indonesia. Dia menekankan teknologi satelit orbit rendah ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dapat dilayani oleh jaringan serat optik milik Indosat.
“Starlink ini sebenarnya kami juga mem-provide produk Starlink, jadi kalau ada daerah-daerah yang memang enggak bisa kami serve dengan fiber kami dan solusi kami kan butuh konektivitas, kami akan pakai Starlink,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025).
Buldansyah menjelaskan perusahaan memanfaatkan Starlink terutama untuk kebutuhan backhaul atau sambungan antarjaringan, serta bagi pelanggan di sektor tertentu seperti pertambangan dan fasilitas publik.
“Misalnya, puskesmas-puskesmas ada 1.000, ada 100 yang enggak bisa diakses fiber optik kami, ya kami pakai Starlink. Harganya Indosat sebagai authorized-nya Starlink, karena kami bundling dengan solusi AI, jadi tidak eceran harganya,” katanya.
Namun, Buldansyah meyakini layanan milik Indosat akan tetap menjadi pilihan yang lebih baik bagi pelanggan, termasuk pemerintah daerah, terutama di wilayah yang sudah terjangkau jaringan perusahaan. Dia menegaskan, di area dengan cakupan jaringan Indosat, layanan yang ditawarkan akan lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih baik.
Meski demikian, Buldansyah tidak menampik sejumlah pemerintah daerah mulai tertarik menggunakan Starlink. Akan tetapi, menurutnya, harga dan stabilitas layanan satelit tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.
“Starlink itu enggak murah, sebagai backup mungkin-mungkin saja. Selain itu, berdasarkan kualitas Starlink pada saat tertentu turun banget kan kualitasnya. Pada saat tertentu, drop banget, sampai enggak mau jualan lagi,” kata Buldansyah.
Buldansyah mengatakan, persoalan terkait spektrum yang pernah menimpa Starlink juga membatasi ruang ekspansinya di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ketidakpastian layanan Starlink jauh lebih besar dibandingkan produk-produk milik Indosat.
“Tapi Starlink bisa menjadi opsional khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan Starlink untuk pemerataan akses internet. Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran menggunakan Starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai wujud pemerataan pendidikan hingga pelosok.
“Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur juga mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, prioritas utama tetap jaringan fiber optik, kemudian jaringan wireless Orbit Telkomsel, dan Starlink hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk desa tanpa jaringan listrik, dengan dukungan panel surya.
Tahun ini, Pemprov Kalimantan Timur mengalokasikan Rp12 miliar untuk 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa melalui anggaran perubahan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut, Starlink masih dalam tahap uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat untuk mengatasi kesulitan sekolah di wilayah blank spot dalam memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik).
Adapun, di Sulawesi Barat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) daerah tersebut telah memasang Starlink di sejumlah desa terpencil, seperti Desa Tabulahan, Kabupaten Mamasa, guna mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan.
-
Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink
Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan satelit orbit rendah Starlink oleh di daerah-daerah makin masif. Sejumlah pemerintah provinsi seperti Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Barat (Sulbar), hingga Maluku Utara (Malut) mulai mengadopsi teknologi milik Elon Musk.
Kalteng
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memakai Starlink untuk digitalisasi pembelajaran sebagai wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.
Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.
“Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).
Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.
Kalimantan Timur
Dilansir dari website Diskominfo Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan setiap desa akan mendapatkan satu titik akses internet gratis, dengan prioritas awal di kantor desa.
Pemprov Kaltim memprioritaskan jaringan fiber optik karena kualitas dan efisiensinya. Jika tidak memungkinkan, akan digunakan jaringan wireless Orbit Telkomsel. Sebagai alternatif terakhir, satelit Starlink dipilih, khususnya untuk desa yang belum memiliki jaringan listrik, yang akan didukung panel surya.
Untuk tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan target 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa lewat anggaran perubahan.
“Kantor desa menjadi pusat layanan publik. Jika sudah baik, barulah berpindah ke puskesmas, sekolah, atau ruang publik,” katanya.
Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).
Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps dan 5–20 Mbps untuk mengunggah.
“Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut.
Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat.
Sherly meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.
Sulawesi Barat
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sulawesi Barat telah menggunakan Starlink di sejumlah desa yang sulit terjangkau serat optik. Salah satunya di Desa Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, pada Desember 2024.
Kepala Bidang Layanan E Goverment Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulbar, M Ridwan Djafar mengatakan pemasangan bantuan ini untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi. Pemprov berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat setempat dapat menggunakan internet secara sehat dan memberi manfaat positif bagi warga.
“Termasuk akses digital pada wilayah blank spot di pedesaan,” kata Ridwan.
-
Pemprov Kalteng Pilih Starlink untuk Akselerasi Digital di Lingkungan Sekolah
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakselerasi dan mempercepat pembangunan sektor pendidikan dengan mengimplementasikan program digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan digitalisasi pembelajaran wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.
Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.
“Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).
Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).
Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps dan 5–20 Mbps untuk mengunggah.
“Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut, Jumat (11/4/2025).
Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat.
Sherly meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.
-
Pangdam XXII terima penyerahan 11.116 personel dari Pangdam XII
Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah
Palangka Raya (ANTARA) – Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin resmi menerima penyerahan pasukan dari Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael yang meliputi sebanyak 11.116 personel.
“Kurang lebih 11.116 personel seluruhnya. Semuanya ada, dari batalyon infanteri, zeni, kavaleri, itu ada semua,” kata Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin di Palangka Raya, Rabu.
Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XII/Tanjungpura yang pada sore ini sudah dilaksanakannya serah terima, karena selama ini sudah mengayomi serta membimbing seluruh prajurit dan PNS Kodam XXII/Tambun Bungai.
Pangdam Zainul menegaskan Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah.
“Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Dia berharap, dukungan, loyalitas dan kerja sama yang selama ini sudah terbangun dengan baik, agar terus ditingkatkan sehingga tugas-tugas Kodam XXll/Tambun Bungai dalam menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional dan penyiapan wilayah pertahanan, serta lainnya dapat terlaksana dengan baik.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut baik kehadiran Kodam XXII/Tambun Bungai yang ditempatkan di wilayah provinsi setempat.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih karena ditempatkan di sini. Sebelum-sebelumnya selalu Kalselteng, maka sekarang Kaltengsel,” tutur gubernur.
Kodam XXII/Tambun Bungai merupakan Komando Daerah Militer baru yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Presiden untuk itu. Karena Kalimantan Tengah ini luas sekali jika dibanding daerah lain. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan,” jelasnya.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo
Survei: Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIBElshinta.com – Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.000 responden, pada tanggal 21-31 Juli 2025, di seluruh kabupaten/kota menunjukkan mayoritas warga menilai positif berbagai aspek tata kelola, pelayanan publik, dan program prioritas. Kepuasan publik terhadap kinerja 100 Hari Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo mencapai 72,4 %
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, 69 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah. Rinciannya, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial 72,3 persen, bidang politik dan keamanan 71,8 persen, bidang ekonomi 65,9 persen, dan bidang penegakan hukum 65,8 persen.
Tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tinggi, dengan sekitar 7 dari 10 responden yakin kepemimpinannya akan membawa kemajuan. Sejalan dengan itu, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 85,9 koresponden menyebut citra Gubernur Agustiar Sabran sangat baik.Mayoritas responden, yakni lebih dari 75 persen setuju dengan visi-misi Gubernur Agustiar Sabran “Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat”.
Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Gubernur Agustiar tidak hanya bertumpu pada program kerja yang dijalankan, tetapi juga pada persepsi positif atas sosok pribadinya.
8 Program Prioritas Berjalan Baik dan Tepat Sasaran
Sejak hari pertama kepimpinannya, Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo menjalankan 8 program prioritas, yaitu, menyelaraskan program pemerintah daerah dengan asta cita Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi, menyusun dan merencanakan implementasi kartu Huma Betang Sejahtera.
Kemudian, penanganan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun peningkatan akses listrik dan internet, pengangkatan PPPK, dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan banjir lewat deteksi dini.
Delapan program yang diluncurkan sejak awal pemerintahan tidak hanya terealisasi, tetapi juga melampaui target hingga lebih dari 100 persen.
Di bidang pendidikan, sebanyak 3.060 mahasiswa dari 32 perguruan tinggi menerima subsidi UKT melalui program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan pendistribusian ribuan papan tulis interaktif, ratusan panel surya, dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.
Di sektor kesehatan, 18.214 orang atau 121 persen dari Target 15 ribu orang warga telah mendapat layanan pemeriksaan gratis. Data Kartu Huma Betang Sejahtera juga terintegrasi dengan sistem JKN, menjangkau lebih dari 560.000 jiwa.
Layanan medis gratis disediakan di hampir 200 Puskesmas dan 55 pos siaga, termasuk operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan tambahan gizi bagi ibu hamil KEK.
Angka stunting berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen menjadi 22,1 persen pada 2024. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan program GENTING bersama BKKBN.
Peningkatan infrastruktur juga tercapai dengan selesainya perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km. Ruas ini kini 100 persen fungsional, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.
Gubernur Agustiar Sabran memberi apresiasi kepada seluruh pihak, baik jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Kalteng, yang telah bersama-sama bekerja keras.
“Delapan Program Prioritas 100 Hari Kerja saya selaku Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo sudah dapat diselesaikan atau dicapai dengan baik,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran.
“Ini semua baru langkah awal, dari perjalanan panjang kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, sebagai fondasi kuat, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kalteng Berkah Kalteng Maju untuk Indonesia Emas,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.
Sementara itu Litbang Kompas juga sebelumnya telah melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemprov DKI Jakarta dimana dari hasil survei yang dilkukan pada bulan Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, hanya 64,5 persen.
Dari data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi besar lainnya. (Arie Dwi Prasetyo)
Sumber : Radio Elshinta
-
/data/photo/2025/08/08/6895f5f76b672.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara
Regional
8 Agustus 2025")
Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara Regional 8 Agustus 2025
Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran melarang pengibaran bendera One Piece dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-80.
Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di atas negara.
“Enggak layak, enggak boleh, tidak ada negara di atas negara,” ujar Agustiar saat diwawancarai awak media di rumah jabatannya, Palangka Raya, Jumat (8/8/2025).
Agustiar menegaskan bahwa warga sudah seharusnya mengibarkan bendera merah putih.
Bendera merah putih, lanjut Agustiar, adalah identitas bangsa Indonesia.
“Merah putih identitas bangsa kita, (di Kalteng) kalau menurut saya enggak boleh (dikibarkan), enggak boleh kalau itu dijadikan bendera, kalau itu dijadikan bendera, ya,” tegasnya.
Pernyataan Gubernur Kalteng yang melarang bendera One Piece ini berbeda dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo disebut tidak masalah soal bendera bajak laut di anime One Piece, Jolly Roger, apabila itu menjadi wujud ekspresi masyarakat.
Hal ini diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika ditanyakan bagaimana respons Presiden Prabowo soal adanya pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus.
“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Akan tetapi, menurut Prasetyo, Presiden tidak ingin jika bendera One Piece itu disandingkan dengan Bendera Merah Putih.
“Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” tegas dia.
Terlebih, seharusnya Bendera Merah Putih menjadi satu-satunya bagi anak bangsa menjelang Hari Kemerdekaan.
“Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.