Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengungkap masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia masih gelap belum teraliri listrik.
Pihaknya menargetkan persoalan ini akan selesai dalam 5 tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Bayangkan negara sudah hadir 80 tahun tapi masih ada desa yang belum ada listrik,” ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar)
Kalimantan Tengah
(Kalteng) di Palangka Raya, Sabtu (29/11/2025).
Pihaknya berjanji bahwa sebelum 2029 hingga 2030 berakhir, seluruh desa dan dusun tersebut bisa teraliri listrik melalui program
Listrik Desa
(Lisdes).
“Saya berjanji, sudah lapor juga ke Pak Presiden, bahwa sebelum 2029-2030 berakhir, maka seluruh desa akan kami aliri listrik melalui
program Listrik
Desa,” tambahnya.
Dia kemudian menyoroti kondisi sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum punya listrik.
Hal ini membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirimkan Dinas ESDM menghadap Kementerian ESDM untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya tahu Kalimantan Tengah juga banyak, rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen, tapi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) itu baru 89 persen yang berlistrik,” jelasnya.
Dia kemudian mengenang masa lalunya yang tinggal di kampung dan tidak pernah menikmati listrik sejak sekolah dasar (SD) kelas 1 sampai kelas 6.
Menurut Bahlil, tidak mungkin bisa memberikan pendidikan yang baik tanpa adanya listrik.
“Karena tidak mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak didik, mengenalkan mereka dengan teknologi dan IT di sekolah, kalau tidak ada listrik, bagaimana cerita,” ujarnya.
Bahlil menyebut, ribuan desa dan dusun yang belum berlistrik ini merupakan masalah nyata di lapangan yang harus segera diselesaikan.
Sehingga, menurutnya, sudah saatnya kebijakan yang diambil pemerintah lebih menyentuh kondisi riil di lapangan, yakni listrik desa.
Diketahui, program Listrik Desa merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses listrik yang merata ke seluruh pelosok negeri, khususnya di 3T yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional.
Pelaksana utama program ini adalah PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Kementerian ESDM RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Agustiar Sabran
-
/data/photo/2025/11/29/692afe6d3a562.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
Regional
30 November 2025")
Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun Regional 30 November 2025
-
/data/photo/2025/10/20/68f60fabe2a43.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gali Pendapatan, Gubernur Kalteng Wajibkan Perusahaan Tambang Bayar Sejumlah Pajak, Apa Saja?
Regional
22 Oktober 2025")
Gali Pendapatan, Gubernur Kalteng Wajibkan Perusahaan Tambang Bayar Sejumlah Pajak, Apa Saja? Regional 22 Oktober 2025
Gali Pendapatan, Gubernur Kalteng Wajibkan Perusahaan Tambang Bayar Sejumlah Pajak, Apa Saja?
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mewajibkan semua perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya untuk memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah daerah.
Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan-pungutan yang ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Agustiar dalam rapat koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pertambangan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, pada Selasa (21/10/2025).
Rapat ini diadakan untuk membahas langkah-langkah pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Agustiar menyoroti penurunan Dana Transfer dari pemerintah pusat selama delapan bulan kepemimpinannya, yang berdampak pada penerimaan daerah.
Dia menekankan perlunya tindakan nyata dan terukur melalui sinergi dengan sektor strategis seperti pertambangan untuk memperkuat basis pendapatan daerah.
“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalteng yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di sini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta perusahaan-perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban pajak daerah, termasuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menggunakan pelat KH, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
“Selain itu, perusahaan diminta untuk membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermanfaat, menggunakan kendaraan berplat KH, menggunakan material galian C yang berizin, membuka rekening di Bank Kalteng, serta melaporkan data alat berat secara berkala,” jelas Agustiar.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah sangat penting, terutama di tengah kebijakan pusat yang memangkas dana transfer dan berdampak pada penurunan penerimaan daerah.
Dia juga menginstruksikan bupati dan wali kota di Kalteng untuk tegas menegakkan aturan pajak serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD dengan dukungan anggaran dan sarana operasional.
“Kami siap mendukung penuh upaya para bupati/wali kota untuk memaksimalkan pendapatan daerah ini,” tegasnya.
“Melalui sinergi, digitalisasi, disiplin kepatuhan, serta keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan, perusahaan pertambangan dapat berkontribusi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” pungkas Agustiar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil
Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menilai kehadiran Starlink tidak serta merta menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai pelengkap bagi layanan serat optik (fiber optic) yang sudah dimiliki perusahaan.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, Indosat juga menjadi penyedia resmi produk Starlink di Indonesia. Dia menekankan teknologi satelit orbit rendah ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dapat dilayani oleh jaringan serat optik milik Indosat.
“Starlink ini sebenarnya kami juga mem-provide produk Starlink, jadi kalau ada daerah-daerah yang memang enggak bisa kami serve dengan fiber kami dan solusi kami kan butuh konektivitas, kami akan pakai Starlink,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025).
Buldansyah menjelaskan perusahaan memanfaatkan Starlink terutama untuk kebutuhan backhaul atau sambungan antarjaringan, serta bagi pelanggan di sektor tertentu seperti pertambangan dan fasilitas publik.
“Misalnya, puskesmas-puskesmas ada 1.000, ada 100 yang enggak bisa diakses fiber optik kami, ya kami pakai Starlink. Harganya Indosat sebagai authorized-nya Starlink, karena kami bundling dengan solusi AI, jadi tidak eceran harganya,” katanya.
Namun, Buldansyah meyakini layanan milik Indosat akan tetap menjadi pilihan yang lebih baik bagi pelanggan, termasuk pemerintah daerah, terutama di wilayah yang sudah terjangkau jaringan perusahaan. Dia menegaskan, di area dengan cakupan jaringan Indosat, layanan yang ditawarkan akan lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih baik.
Meski demikian, Buldansyah tidak menampik sejumlah pemerintah daerah mulai tertarik menggunakan Starlink. Akan tetapi, menurutnya, harga dan stabilitas layanan satelit tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.
“Starlink itu enggak murah, sebagai backup mungkin-mungkin saja. Selain itu, berdasarkan kualitas Starlink pada saat tertentu turun banget kan kualitasnya. Pada saat tertentu, drop banget, sampai enggak mau jualan lagi,” kata Buldansyah.
Buldansyah mengatakan, persoalan terkait spektrum yang pernah menimpa Starlink juga membatasi ruang ekspansinya di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ketidakpastian layanan Starlink jauh lebih besar dibandingkan produk-produk milik Indosat.
“Tapi Starlink bisa menjadi opsional khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan Starlink untuk pemerataan akses internet. Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran menggunakan Starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai wujud pemerataan pendidikan hingga pelosok.
“Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur juga mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, prioritas utama tetap jaringan fiber optik, kemudian jaringan wireless Orbit Telkomsel, dan Starlink hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk desa tanpa jaringan listrik, dengan dukungan panel surya.
Tahun ini, Pemprov Kalimantan Timur mengalokasikan Rp12 miliar untuk 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa melalui anggaran perubahan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut, Starlink masih dalam tahap uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat untuk mengatasi kesulitan sekolah di wilayah blank spot dalam memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik).
Adapun, di Sulawesi Barat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) daerah tersebut telah memasang Starlink di sejumlah desa terpencil, seperti Desa Tabulahan, Kabupaten Mamasa, guna mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan.
-
Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink
Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan satelit orbit rendah Starlink oleh di daerah-daerah makin masif. Sejumlah pemerintah provinsi seperti Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Barat (Sulbar), hingga Maluku Utara (Malut) mulai mengadopsi teknologi milik Elon Musk.
Kalteng
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memakai Starlink untuk digitalisasi pembelajaran sebagai wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.
Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.
“Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).
Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.
Kalimantan Timur
Dilansir dari website Diskominfo Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan setiap desa akan mendapatkan satu titik akses internet gratis, dengan prioritas awal di kantor desa.
Pemprov Kaltim memprioritaskan jaringan fiber optik karena kualitas dan efisiensinya. Jika tidak memungkinkan, akan digunakan jaringan wireless Orbit Telkomsel. Sebagai alternatif terakhir, satelit Starlink dipilih, khususnya untuk desa yang belum memiliki jaringan listrik, yang akan didukung panel surya.
Untuk tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan target 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa lewat anggaran perubahan.
“Kantor desa menjadi pusat layanan publik. Jika sudah baik, barulah berpindah ke puskesmas, sekolah, atau ruang publik,” katanya.
Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).
Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps dan 5–20 Mbps untuk mengunggah.
“Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut.
Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat.
Sherly meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.
Sulawesi Barat
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sulawesi Barat telah menggunakan Starlink di sejumlah desa yang sulit terjangkau serat optik. Salah satunya di Desa Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, pada Desember 2024.
Kepala Bidang Layanan E Goverment Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulbar, M Ridwan Djafar mengatakan pemasangan bantuan ini untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi. Pemprov berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat setempat dapat menggunakan internet secara sehat dan memberi manfaat positif bagi warga.
“Termasuk akses digital pada wilayah blank spot di pedesaan,” kata Ridwan.
-
Pemprov Kalteng Pilih Starlink untuk Akselerasi Digital di Lingkungan Sekolah
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakselerasi dan mempercepat pembangunan sektor pendidikan dengan mengimplementasikan program digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan digitalisasi pembelajaran wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.
Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.
“Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).
Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).
Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps dan 5–20 Mbps untuk mengunggah.
“Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut, Jumat (11/4/2025).
Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat.
Sherly meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.
-
Pangdam XXII terima penyerahan 11.116 personel dari Pangdam XII
Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah. Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah
Palangka Raya (ANTARA) – Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin resmi menerima penyerahan pasukan dari Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael yang meliputi sebanyak 11.116 personel.
“Kurang lebih 11.116 personel seluruhnya. Semuanya ada, dari batalyon infanteri, zeni, kavaleri, itu ada semua,” kata Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin di Palangka Raya, Rabu.
Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XII/Tanjungpura yang pada sore ini sudah dilaksanakannya serah terima, karena selama ini sudah mengayomi serta membimbing seluruh prajurit dan PNS Kodam XXII/Tambun Bungai.
Pangdam Zainul menegaskan Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung serta menyukseskan program pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah.
“Seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat dan lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Dia berharap, dukungan, loyalitas dan kerja sama yang selama ini sudah terbangun dengan baik, agar terus ditingkatkan sehingga tugas-tugas Kodam XXll/Tambun Bungai dalam menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional dan penyiapan wilayah pertahanan, serta lainnya dapat terlaksana dengan baik.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut baik kehadiran Kodam XXII/Tambun Bungai yang ditempatkan di wilayah provinsi setempat.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih karena ditempatkan di sini. Sebelum-sebelumnya selalu Kalselteng, maka sekarang Kaltengsel,” tutur gubernur.
Kodam XXII/Tambun Bungai merupakan Komando Daerah Militer baru yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Presiden untuk itu. Karena Kalimantan Tengah ini luas sekali jika dibanding daerah lain. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan,” jelasnya.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo
Survei: Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIBElshinta.com – Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.000 responden, pada tanggal 21-31 Juli 2025, di seluruh kabupaten/kota menunjukkan mayoritas warga menilai positif berbagai aspek tata kelola, pelayanan publik, dan program prioritas. Kepuasan publik terhadap kinerja 100 Hari Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo mencapai 72,4 %
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, 69 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah. Rinciannya, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial 72,3 persen, bidang politik dan keamanan 71,8 persen, bidang ekonomi 65,9 persen, dan bidang penegakan hukum 65,8 persen.
Tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tinggi, dengan sekitar 7 dari 10 responden yakin kepemimpinannya akan membawa kemajuan. Sejalan dengan itu, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 85,9 koresponden menyebut citra Gubernur Agustiar Sabran sangat baik.Mayoritas responden, yakni lebih dari 75 persen setuju dengan visi-misi Gubernur Agustiar Sabran “Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat”.
Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Gubernur Agustiar tidak hanya bertumpu pada program kerja yang dijalankan, tetapi juga pada persepsi positif atas sosok pribadinya.
8 Program Prioritas Berjalan Baik dan Tepat Sasaran
Sejak hari pertama kepimpinannya, Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo menjalankan 8 program prioritas, yaitu, menyelaraskan program pemerintah daerah dengan asta cita Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi, menyusun dan merencanakan implementasi kartu Huma Betang Sejahtera.
Kemudian, penanganan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun peningkatan akses listrik dan internet, pengangkatan PPPK, dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan banjir lewat deteksi dini.
Delapan program yang diluncurkan sejak awal pemerintahan tidak hanya terealisasi, tetapi juga melampaui target hingga lebih dari 100 persen.
Di bidang pendidikan, sebanyak 3.060 mahasiswa dari 32 perguruan tinggi menerima subsidi UKT melalui program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan pendistribusian ribuan papan tulis interaktif, ratusan panel surya, dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.
Di sektor kesehatan, 18.214 orang atau 121 persen dari Target 15 ribu orang warga telah mendapat layanan pemeriksaan gratis. Data Kartu Huma Betang Sejahtera juga terintegrasi dengan sistem JKN, menjangkau lebih dari 560.000 jiwa.
Layanan medis gratis disediakan di hampir 200 Puskesmas dan 55 pos siaga, termasuk operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan tambahan gizi bagi ibu hamil KEK.
Angka stunting berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen menjadi 22,1 persen pada 2024. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan program GENTING bersama BKKBN.
Peningkatan infrastruktur juga tercapai dengan selesainya perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km. Ruas ini kini 100 persen fungsional, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.
Gubernur Agustiar Sabran memberi apresiasi kepada seluruh pihak, baik jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Kalteng, yang telah bersama-sama bekerja keras.
“Delapan Program Prioritas 100 Hari Kerja saya selaku Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo sudah dapat diselesaikan atau dicapai dengan baik,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran.
“Ini semua baru langkah awal, dari perjalanan panjang kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, sebagai fondasi kuat, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kalteng Berkah Kalteng Maju untuk Indonesia Emas,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.
Sementara itu Litbang Kompas juga sebelumnya telah melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemprov DKI Jakarta dimana dari hasil survei yang dilkukan pada bulan Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, hanya 64,5 persen.
Dari data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi besar lainnya. (Arie Dwi Prasetyo)
Sumber : Radio Elshinta
-
/data/photo/2025/08/08/6895f5f76b672.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara
Regional
8 Agustus 2025")
Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara Regional 8 Agustus 2025
Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran melarang pengibaran bendera One Piece dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-80.
Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di atas negara.
“Enggak layak, enggak boleh, tidak ada negara di atas negara,” ujar Agustiar saat diwawancarai awak media di rumah jabatannya, Palangka Raya, Jumat (8/8/2025).
Agustiar menegaskan bahwa warga sudah seharusnya mengibarkan bendera merah putih.
Bendera merah putih, lanjut Agustiar, adalah identitas bangsa Indonesia.
“Merah putih identitas bangsa kita, (di Kalteng) kalau menurut saya enggak boleh (dikibarkan), enggak boleh kalau itu dijadikan bendera, kalau itu dijadikan bendera, ya,” tegasnya.
Pernyataan Gubernur Kalteng yang melarang bendera One Piece ini berbeda dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo disebut tidak masalah soal bendera bajak laut di anime One Piece, Jolly Roger, apabila itu menjadi wujud ekspresi masyarakat.
Hal ini diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika ditanyakan bagaimana respons Presiden Prabowo soal adanya pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus.
“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Akan tetapi, menurut Prasetyo, Presiden tidak ingin jika bendera One Piece itu disandingkan dengan Bendera Merah Putih.
“Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” tegas dia.
Terlebih, seharusnya Bendera Merah Putih menjadi satu-satunya bagi anak bangsa menjelang Hari Kemerdekaan.
“Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:34 WIBElshinta.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berjalan dengan baik.
Hal itu disampaikannya usai melakukan pemantauan langsung ke tiga titik tempat pemungutan suara (TPS) di Barito Utara, Kalimantan Tengah, yaitu TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.
“Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,” kata Bagja saat ditemui usai melakukan pemantauan di rumah jabatan Bupati Barito Utara.
Meski demikian saat memantau langsung ke salah satu TPS, dia menyebut sempat ada salah satu warga yang kemudian dipulangkan dari TPS karena tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP).
Dia juga mensyukuri partisipasi pemilih pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 telah mencapai angka 50 persen sampai dengan jam 10.00 WIB, Rabu.
“Lebih dari 60 persen kami harapkan partisipasi pemilih karena biasanya memang kalau sudah PSU itu partisipasi menurun biasanya. Semoga ini tidak (seperti) biasanya,” tuturnya.
Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
“Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.
Bagja menambahkan bahwa para komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Utara turut memantau pula jalannya PSU di TPS-TPS daerah perbatasan kabupaten.
“Para komisioner ada yang melaksanakan pengawasan, dan juga sekaligus pecoblosan karena warga Barito Utara. Ada yang tiga jam dari sini rumahnya. Jadi sekalian mengawasi daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan rombongan lainnya memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.
Rombongan itu termasuk pula Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.
Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.
Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.
Adapun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kemudian melanjutkan pemantauan PSU kembali bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa dengan menyambangi TPS 12 Kelurahan Lanjas, dan TPS 06 Kelurahan Melayu, serta TPS 04 Melayu.
Saat menyambangi TPS 04 Melayu, Bagja kemudian bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat dan melanjutkan perjalanan bersama menuju Kantor KPU Barito Utara untuk melangsungkan rapat.
Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.
PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.
Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.
Sumber : Antara
-
PSU kedua kalinya di Barito Utara berlangsung kondusif
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
PSU kedua kalinya di Barito Utara berlangsung kondusif
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 06 Agustus 2025 – 15:52 WIBElshinta.com – Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 pada Rabu yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berlangsung kondusif.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran usai meninjau jalannya PSU di Barito Utara via udara menggunakan helikopter dan mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara.
“Kami tinjau alhamdulillah luar biasa dari (segi) keamanan, kondusif, terima kasih TNI-Polri,” kata Agustiar di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Dia menyatakan pihaknya memberikan atensi terhadap seluruh aspek jalannya penyelenggaraan PSU, tidak hanya soal politik uang sebagaimana alasan PSU kembali digelar untuk kedua kalinya di Barito Utara.
“Kami datang sudah soal atensi khusus. Ya, semuanya ya (tidak hanya politik uang),” tuturnya.
Dia berkelakar pemungutan suara untuk memilih calon bupati dan wakil bupati yang digelar ketiganya di Barito Utara dalam hajatan Pilkada 2024 itu memberi kesempatan baginya untuk mengunjungi kabupaten tersebut.
“Ada hikmah juga, walaupun sampai tiga kali pemilu di sini milih bupati. Ada hikmah juga kami datang ke sini. Kalau enggak, kami (enggak) datang ke sini.
Agustiar mengaku pemantauan jalannya PSU yang akan dilakukan pihaknya hingga Kamis (7/8) esok hari itu untuk mengecek langsung kondisi dan dinamika di wilayah setempat.
“Kami memastikan bahwa di sini tidak seperti yang digambarkan oleh provokator,” tuturnya.
Dia pun berharap PSU yang digelar kedua kalinya di Barito Utara pada hari ini mampu menghasilkan nama pemenang untuk disahkan menjadi bupati dan wakil bupati Barito Utara.
“Pesannya masyarakat harus menerima yang sudah terpilih ya Jangan bicara ke belakang (PSU sebelumnya) lagi, enggak akan habis jadinya,” katanya.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengamini pula jalannya PSU di Kabupaten Barito Utara berlangsung kondusif.
“Kalau kondisi keamanan, alhamdulillah kondusif, tidak ada hal-hal yang terjadi riak ya dalam masyarakat,” kata Bagja di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
“Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran beserta rombongan memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.
Agustiar melakukan pemantauan menggunakan helikopter bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, dan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael.
Adapun rombongan pemantau lain yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berada dalam satu helikopter dengan Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.
Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.
Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.
Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.
PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.
Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.
Pasangan calon yang didiskualifikasi adalah pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.
Selain di Barito Utara, PSU pada 6 Agustus 2025 juga digelar di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel; sedangkan untuk pilkada ulang digelar di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang pada 27 Agustus 2025.
Sumber : Antara