Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
“Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
“Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
“Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
ketum PPP
menjelang muktamar.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
Amran Sulaiman
, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Agus Suparmanto
-
/data/photo/2018/09/27/157992789.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar" Nasional
“Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
Jokowi
), kurang cocok jika harus memimpin Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Diketahui, Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP.
“Cuma problemnya PPP ini kurang cocok dengan Jokowi. Pertama, PPP ini partai Islam. Sementara Pak Jokowi ini kan dinilai sebagai sosok yang sangat nasionalis,” kata Adi kepada
Kompas.com
, Jumat (30/5/2025).
Kedua, menurut Adi, Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, sedangkan PPP merupakan partai yang tidak lolos ke parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Oleh karena itu, Adi menyebutkan, figur Jokowi dengan kelebihannya lebih cocok jika bergabung dengan partai besar ketimbang PPP.
“PPP ini enggak lolos ke parlemen. Untuk Jokowi yang punya nama besar, punya elektablitas dan popularitas yang tinggi, ya cocoknya Pak Jokowi itu adalah partai-partai besar, bukan partai yang enggak lolos ke parlemen,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP. Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
“Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
pada Selasa, 27 Mei 2025.
Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan. Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
Namun, Ketua Mahkamah Partai ini mengatakan, nama Jokowi paling sempurna untuk memimpin PPP. Dia menilai, Presiden ke-7 RI itu punya pengalaman politik yang panjang.
Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level, dari pengalaman sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode.
“Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari wali kota dua periode, gubernur, lalu presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP. Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa dapat kursi pimpian DPR jika dipimpin oleh Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2269284/original/061301800_1530753370-20180704-Ridwan-Kamil-Kunjungi-Kantor-DPP-PPP-HERMAN-6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rusman PPP Klaim Romahurmuziy Ajak Tokoh Jadi Caketum demi Kebesaran Partai – Page 3
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy atau Rommy mengaku telah membujuk berbagai tokoh untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP. Diantaranya adalah Jenderal Dudung Abdurachman hingga Anies Baswedan.
Namun, Rommy mengaku saat ini nama Menteri Pertanian RI atau Mentan, Andi Amran Sulaiman yang paling mencuat untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar September mendatang.
“Saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya, maupun ke-tauke-an nya. Karenanya, nama nama yg muncul berendeng mulai Pak Sandi Uno, Gus Ipul, Pak Dudung, Pak Marzuki Alie, Pak Agus Suparmanto, sampai Pak Amran. Bahkan Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” kata Rommy.
Rommy menyebut, target kembali ke Senayan memerlukan logistik yang tak sedikit, maka ia mencari tokoh dan tauke seperti Amran yang merupakan pengusaha besar.
“Untuk kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029 memang mencari tokoh yang sekaligus tauke. Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya” kata dia.
-
/data/photo/2024/02/15/65cd89296b322.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025
Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
tokoh eksternal
ke lingkar kepemimpinan.
Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
“Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
parliamentary threshold
) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
“Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
presidential threshold
dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
“Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
“Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
“Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
“Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/28/68369adf96167.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional
Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
)
Ade Irfan Pulungan
menilai Joko Widodo (
Jokowi
) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold
(PT) sebesar 4 persen.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP. Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP. Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
“Karenanya, dibutuhkan
extraordinary power
dan
extra ordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/02/17/63ef5d0118d1a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua Mahkamah PPP: Kenapa Tidak Pak Jokowi Saja yang Jadi Ketum? Nasional 28 Mei 2025
Ketua Mahkamah PPP: Kenapa Tidak Pak Jokowi Saja yang Jadi Ketum?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade
Irfan Pulungan
, mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP untuk menjadikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP.
Hal ini disampaikan Irfan menanggapi bursa calon
ketua umum PPP
yang memunculkan sejumlah nama eksternal.
“Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan menjelang
Muktamar PPP 2025
.
Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
Namun, Irfan menilai, nama Jokowi adalah yang paling sempurna untuk memimpin PPP karena punya pengalaman politik yang panjang.
Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level.
Jokowi punya pengalaman sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.
“Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari Wali Kota dua periode, Gubernur, lalu Presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP.
Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR RI jika dipimpin oleh Jokowi.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi
Ketua Umum PPP
, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP. Insya Allah, kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2022/09/25/63304ec262fe4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional
“Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bicara mengenai sosok calon Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) dari eksternal, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut,
Anies Baswedan
patut dipertimbangkan.
Sebab, dia mengatakan, sebagian besar pemilih PPP dan
Anies
saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, saling menginginkan satu sama lain.
“Nama-nama seperti Amran Sulaiman, Dudung Abdurrahman, Gus Ipul, Agus Suparmanto mengemuka. Tapi bila PPP ingin melenting sempurna, tak ada salahnya kembali mempertimbangkan Anies Baswedan,” kata Agung kepada
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
Menurut Agung, belajar dari Pemilu 2024, PPP harus mengevaluasi diri dengan mendengarkan akar rumput yang ternyata lebih condong ke Anies Baswedan.
“PPP harus mulai lebih mengutamakan suara-suara
grassroot
di internal walaupun masukan-masukan eksternal juga penting, bila memang ingin lebih baik,” ujarnya.
“Pembelajaran di Pilpres 2024 kemarin mahal. PPP mengabaikan suara
grasroot
dan terlalu dini memutuskan langkah politiknya. Akhirnya, salah memilih figur dan koalisi,” kata Agung lagi.
Apalagi, dia mengatakan, PPP memiliki target untuk lolos parliamentary threshold dan kembali menjadi partai Parlemen pada Pemilu 2029.
Lebih lanjut, Agung menyinggung soal titik tengah. Sebab, dalam pandangannya, Anies juga merupakan politikus.
“Anies juga politisi. Mesti ada titik tengah,” ujarnya.
Diketahui, PPP sempat memberi sinyal bakal mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Meskipun akhirnya, PPP memberikan dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Sementara itu, Anies hingga saat ini tidak tergabung dalam partai politik. Meskipun, dia pernah maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2025.
Nama Anies Baswedan muncul dalam bursa calon
Ketum PPP
setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku bahwa dia pernah membujuk Anies untuk memimpin PPP pada akhir Desember 2024.
“Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” ujar Rommy lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
Dia mengatakan, hal itu dilakukan karena ingin PPP kembali memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke DPR pada Pemilu 2029.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
“Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Muktamar PPP rencananya digelar sekitar bulan Agustus-September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ini Jawaban Tegas Khofifah!
Surabaya (beritajatim.com) – Nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa diusulkan oleh salah seorang tokoh gaek di DPW PPP Jatim untuk menjadi calon Ketua Umum PPP. Senior PPP Jatim, Mujahid Ansori mengatakan bahwa Khofifah sangat layak dipertimbangkan menjadi Ketum PPP ke depan.
“Pertimbangannya, beliau adalah tokoh nasional, Ketua PBNU, dan Ketum Dewan Pembina Muslimat NU. Selain itu, Bu Khofifah pernah menjadi kader dan pengurus PPP. Nama yang beredar ada dari internal dan eksternal. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan dari Jatim adalah Bu Khofifah. Ini pendapat saya pribadi, belum jadi keputusan resmi DPW PPP Jatim,” kata tokoh gaek PPP Jatim ini kepada beritajatim.com, Jumat (16/5/2025).
Keputusan resmi PPP Jatim, lanjut Mujahid, diperkirakan akan dikeluarkan pada akhir Mei 2025. DPW akan mengumpulkan seluruh DPC se-Jatim. Muktamar PPP sendiri akan digelar sekitar Agustus dan September 2025.
Apa jawaban Khofifah terkait namanya diwacanakan bakal diusulkan jadi Caketum PPP?
“Dengan segala hormat, masih banyak kader-kader yang punya kesempatan untuk bisa memimpin PPP ke depan. Jadi, mereka bagus kalau diberikan kesempatan memimpin PPP ke depan. Saya ini Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU nggak boleh memimpin partai,” kata Khofifah kepada beritajatim.com di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (16/5/2025).
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) membeberkan sejumlah nama calon Ketua Umum (Ketum) PPP yang muncul dari tingkat pusat dan daerah. Rommy mengatakan, beberapa di antaranya adalah eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, eks Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Mentan Andi Amran Sulaiman.
“Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah 8 nama yang muncul: 3 internal, 5 eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).
“Internal adalah Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” pungkasnya. (tok/but)
-

Jelang Muktamar PPP, Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum PPP
FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat akan menggelar Muktamar. Menjelang acara penting tersebut, suara kader untuk mendukung calon Ketua Umum PPP mulai bermunculan.
Salah satunya disuarakan Tokoh muda partai sekaligus putra ulama kharismatik KH Maimun Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin. Dia menyampaikan harapan agar forum konsolidasi kali ini menjadi momentum pembaruan bagi masa depan PPP.
Gus Yasin menegaskan pentingnya menjaga proses pemilihan Ketua Umum dari praktik transaksional. “Muktamar tidak boleh ada yang namanya ‘nyuwun sewu’ transaksional. Kami ingin semuanya dilakukan dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta halaqah, Forum Halaqah Ulama dan Kaderisasi PPP di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Semarang, Sabtu, 3 Mei 2025.
Secara terbuka, Gus Yasin juga menyatakan dukungannya kepada Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum PPP. Dia menilai Agus sebagai figur yang mampu membawa semangat perubahan dan menjaga marwah partai. “Ada salah satu kandidat yang saya dukung ialah Mas Agus,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
“Bagaimana mensejahterakan masyarakat, amar ma’ruf nahi munkar, dan tentu nilai-nilai agama itu harus dikedepankan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut.Gus Yasin juga menyoroti pentingnya transformasi internal PPP agar mampu kembali tampil signifikan di kancah politik nasional. “Masuk di parlemen dan bukan hanya masuk, tetapi juga signifikan,” ujarnya.
/data/photo/2024/12/15/675ea2f5b0644.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/03/21/65fc322b0be6f.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)