Xcloud.id

Tag: Agus Suparmanto

  • PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),”

    Bandung (ANTARA) – DPW PPP Jawa Barat mengungkapkan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang sebelumnya diketahui merupakan kader PKB, kini berstatus non partai dan akan segera dimasukkan sebagai kader PPP untuk maju sebagai calon ketua umum partai ka’bah.

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saepul Hidayat, mengungkapkan hal ini dilakukan karena yang bersangkutan akan diusung termasuk oleh pihaknya menjadi Ketua Umum PPP selanjutnya (2025-2030).

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),” kata Pepep saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

    Pepep mengakui, selama ini bagaimanapun Agus yang merupakan mantan menteri itu, memang merepresentasikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

    Karena itu, Pepep mengatakan pihaknya memastikan dengan teliti bagaimana hubungan Agus dengan PKB saat ini.

    “Dan beliau menyampaikan bahwa ada beberapa peristiwa yang secara mungkin beliau akhirnya lebih meyakini untuk perjuangannya pindah di Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

    Akan tetapi, diakui oleh Pepep, untuk mengusung Agus, pihaknya akan terkendala oleh proses konstitusi partai dan perlu dilakukan perubahan akan hal tersebut.

    “Karena itu kami akan usulkan dilakukannya perubahan AD/ART, tentang syarat seseorang menjadi ketua umum, maju menjadi ketua umum. Tentu itu kan akan dirumuskan di forum tertinggi, itu di muktamar,” ucapnya.

    Pepep mengatakan pengusungan Agus ini karena pihaknya melakukan evaluasi pola kaderisasi dari DPP partai, dan selama ini dirasakan oleh jajaran partai daerah sangat kurang dan berdampak dalam proses pemilu.

    “Ketika menjelang pemilu, mayoritas kader itu telah maksimal dan all-out, tetapi tanpa kekuatan leader dari kaderisasi yang terbentuk, akhirnya dari 11 kali ikut pemilu, PPP hari ini gagal mencapai PT (Presidential Treshold) dan masuk ke Senayan. Tentu ini harus disikapi secara menyeluruh dan kita evaluasi secara total. termasuk orang di dalamnya,” kata Pepep.

    Kaderisasi, lanjut Pepep, menjadi poin utama kelemahan DPP PPP, mengingat partai ini menegaskan mereka adalah partai kader.

    “Nyatanya dari tahun 2020 sampai tahun 2025 hari ini, DPP PPP tidak pernah melakukan ruang-ruang kaderisasi yang terlembaga,” ujarnya.

    Muktamar X dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, akan digelar pada 27-29 September 2025 di Jakarta.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jawa Timur Solid Mendukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jawa Timur Solid Mendukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Dukungan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap calon ketua umum di Muktamar X PPP, mulai terbaca kepada salah satu sosok yang diyakini mampu membesarkan partai.

    Dari Jawa Timur misalnya, kader di daerah ini cukup solid untuk mendukung mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP pada muktamar mendatang.

    Dukungan DPW PPP Jawa Timur itu disampaikan saat menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Surabaya, Sabtu (20/9).

    Pada forum itu disepakati dukungan kepada Agus Suparmanto untuk menjadi ketua umum di Muktamar X PPP.

    “Kami unsur pengurus harian, Pimpinan Majelis, badan otonom PPP Jawa Timur, serta Dewan Pimpinan Cabang seluruh Jawa Timur mendeklarasikan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada H. Agus Suparmanto sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2025 sampai 2030,” tegas Ketua DPW PPP, Mundjidah Wahab seraya diikuti peserta Mukerwil.

    Mundjidah menambahkan, pihaknya menyatakan kesiapan lahir dan batin untuk berjuang memenangkan Agus Suparmanto pada Muktamar X PPP.

    “Menyatakan sanggup mengkonsolidasi dan memimpin seluruh DPC di Bawah kepenguirusan kami untuk Bersatu dan sepakat memilih Agus uparmanto sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2025 2030,” katanya.

    Mantan Bupati Jombang ini menegaskan dukungan ke Agus Suparmanto merupakan sikap resmi PPP Jatim.

    “Ini sudah sikap resmi. Dan insyaallah nanti kita tanggal 25 September seluruh kader PPP Jatim berangkat ke Jakarta Muktamar,” tandasnya.

    Waketum PPP, Musyaffa’ Noer yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan PPP Jatim all out mendukung Agus.

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar Muktamar PPP X di Jakarta 27-29 September 2025 mendatang.
    Dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu ditegaskan dalam deklarasi pada forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (21/9/2025).
    Deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Musyafak Noer dihadiri ratusan kader PPP dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    Menurut politisi PPP asal Jatim itu, dukungan kepada Agus Suparmanto adalah keputusan majelis kiai PPP Jawa Timur.
    “Majels kiai PPP sudah memutuskan, maka kami sebagai kader partai yang dilahirkan oleh kiai kita harus patuh. Kalau kiai bilang A ya harus diikuti,” jelasnya.
    Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab memastikan dukungan untuk Agus Suparmanto sudah bulat.
    “Intruksi akan diteruskan kepada seluruh DPC PPP se-Jawa Timur,” terangnya.
    Nama Agus Suparmanto menurutnya sudah disosialisasikan secara berjenjang dalam forum DPC PPP.
    Dia memastikan PPP Jatim satu suara untuk mendukung Agus Suparmanto.
    “Sesuai intruksi para kiai, Jatim harus satu suara memenangkan Agus Susparmanto menjadi ketua umum PPP,” tegasnya.
    Beberapa nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Anies Baswedan Andi Amran Sulaiman, dan Plt Ketua Umum PPP.
    Kamis (19/9/2025) lalu di Jakarta, kandidat lain Muhamad Mardiono mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPW PPP untuk maju sebagai calon ketua umum. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jatim Kompak Deklarasi Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum

    PPP Jatim Kompak Deklarasi Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) pada Sabtu (20/9/2025).

    Dalam acara tersebut, seluruh kader PPP Jatim secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka untuk Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum partai berikutnya.

    ​Deklarasi dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PPP, Musyaffa’ Noer, yang turut hadir di lokasi. Dalam sambutannya, Musyaffa’ mengapresiasi soliditas kader Jatim. “Saya berterima kasih kepada DPW PPP Jawa Timur yang telah menjalankan tugasnya satu komando dalam menentukan calon ketua umum PPP lima tahun ke depan, yaitu Bapak Agus,” ujarnya.

    ​Menurut Musyaffa’, Agus Suparmanto memiliki komitmen kuat untuk membesarkan partai. “PPP Jatim ternyata kompak. Pak Agus memang siap mengembalikan PPP ke Senayan dan membesarkan partai,” jelasnya.

    ​Musyaffa’ menambahkan bahwa dukungan ini juga merupakan keputusan para kiai. “Mendukung Pak Agus adalah keputusan majelis kiai-kiai PPP. Sebagai kader yang dilahirkan oleh kiai, kita harus samina wa athona (kami dengar dan kami patuh). Ini titah kiai,” tegasnya.

    ​Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, menegaskan bahwa dukungan ini adalah sikap resmi seluruh kader. “Hari ini, PPP Jatim menyelenggarakan Mukerwil menyongsong Muktamar. Kami sudah sepakat dan semua kader berikrar mendukung Pak Agus,” kata mantan Bupati Jombang ini.

    ​Mundjidah meminta seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kader mentaati putusan tersebut. “Ini sudah sikap resmi. Insya Allah, seluruh kader PPP Jatim akan berangkat ke Jakarta untuk Muktamar pada 25 September,” imbuhnya.

    ​Sementara itu, Agus Suparmanto menyatakan kesiapannya untuk memimpin partai. “Saya merasa terpanggil untuk membangkitkan dan membesarkan PPP, khususnya mengembalikan partai legendaris ini ke Senayan,” kata Agus.

    ​Mantan Menteri Perdagangan ini juga menekankan perlunya revitalisasi di tubuh partai. “Sudah saatnya PPP bangkit dari ketertidurannya. Kami akan merevitalisasi kader-kader untuk membangkitkan semangat dan kembali ke Senayan,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP Nasional 17 September 2025

    Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP Nasional 17 September 2025

    Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Jelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta pada 27-29 September 2025, sejumlah nama kandidat ketua umum (ketum) mulai bermunculan, di antaranya Muhamad Mardiono, Amran Sulaiman, hingga Agus Suparmanto.
    Sejumlah kalangan menilai, konsolidasi internal akan menjadi kunci bagi PPP untuk kembali bangkit pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
    Dalam konsolidasi itu, sejumlah kader PPP mendeklarasikan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI (2019-2020), Agus Suparmanto, sebagai kandidat Ketua Umum PPP di Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Agus dinilai sebagai figur eksternal yang memiliki potensi memimpin PPP. Selain pengalamannya di kabinet, ia juga dianggap memiliki kekuatan finansial yang mapan.
    Namun, menurut pengamat politik Citra Institute, Efriza, Agus memiliki sejumlah hambatan untuk maju sebagai calon ketum.
    Salah satunya, Agus merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga tidak memiliki ikatan emosional dengan kader PPP yang akan menjadi pemilik hak suara pada Muktamar X.
    Efriza mengatakan, PPP secara kultural cukup kuat, sehingga agak janggal bila calon ketum berasal dari partai lain.
    “Risikonya, nilai perjuangan partai ini tidak akan terasa. Terlebih, belakangan mayoritas dukungan dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) PPP justru mengalir kepada Mardiono,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/9/2025).
    Tak hanya itu, menurut Efriza, sejumlah kasus yang diduga melibatkan Agus juga berpotensi menjadi beban dalam pencalonannya.
    “Tentu ini tidak mudah bagi Agus Suparmanto. Kasus-kasus impor, baik pakaian bekas, gula, maupun bawang putih, yang masih melekat dalam ingatan publik akan membuatnya semakin berat maju sebagai calon ketum PPP,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi namanya yang masuk bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar PPP 2025. 
    Jokowi mengatakan banyak calon ketua umum PPP yang memiliki kapabilitas dibanding dirinya. 

    “Endaklah yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (6/6/2025). 

    Terlebih banyak nama yang sudah muncul di bursa caketum PPP baik yang berasal dari internal maupun dari luar partai. Calon yang berasal dari internal partai seperti Muhamad Mardiono, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Suharso Monoarfa. 

    Sementara nama-nama berasal dari eksternal partai yang masuk dalam daftar caketum di antaranya Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mantan Menteri Perdagangan dari Kabinet Indonesia Maju Agus Suparmanto, serta purnawirawan TNI Dudung Abdurachman. 

    “Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali,” ujarnya. 

  • Tokoh Eksternal Masuk Bursa Calon Ketum, PPP Blora Ingatkan Aturan Partai Regional 5 Juni 2025

    Tokoh Eksternal Masuk Bursa Calon Ketum, PPP Blora Ingatkan Aturan Partai Regional 5 Juni 2025

    Tokoh Eksternal Masuk Bursa Calon Ketum, PPP Blora Ingatkan Aturan Partai
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    tokoh nasional
    dikabarkan masuk dalam bursa
    calon ketua umum
    Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ).
    Pemilihan calon ketua umum ini akan menjadi salah satu agenda dalam muktamar yang direncanakan berlangsung pada Agustus atau September 2025 di Bali.
    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Blora, Muhammad Ahmad Faishol, menyebutkan beberapa tokoh nasional dari kalangan eksternal partai, di antaranya Amran Sulaiman, Dudung Abdurachman, dan Agus Suparmanto.
    “Yang saya tahu dari eksternal, ada Pak Dudung Abdurachman penasihat presiden, kemudian Pak Amran Sulaiman Menteri Pertanian dan Pak Agus mantan Menteri Perdagangan,” ucap Faishol saat ditemui di Karangjati, Blora, Jawa Tengah, Rabu (4/6/2025).
    Faishol menjelaskan bahwa calon ketua umum yang bukan merupakan kader partai harus mengikuti aturan yang berlaku.
    “Itu kalau ada calon yang belum menjadi pengurus DPP minimal satu periode atau pengurus partai satu tingkat di bawahnya yaitu DPW satu periode, maka tidak bisa menjadi bakal calon ketua umum. Sehingga dibutuhkan mengubah AD/ART itu,” terangnya.

    Perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) dapat dilakukan apabila forum muktamar atau muktamirin menghendaki hal tersebut.
    “Sebelum kemudian masuk di pemilihan, apakah tata tertib pemilihan, kemudian syarat pencalonan itu diubah atau tidak, itu tergantung muktamirin, tergantung DPC-DPC, sebagai pemilik suara di muktamar nanti,” kata Faishol.
    Menurut Faishol, skema untuk mengubah AD/ART telah disiapkan oleh kelompok barisan transformasi perubahan.
    “Jadi saya salah satu koordinator dari empat koordinator yang ada yang itu sudah sejak kemarin ketika ada banyak agenda-agenda menjelang muktamar mulai di Sarang, di Jakarta, kita sudah menyiapkan itu,” jelasnya.
    Dengan menyiapkan skema perubahan AD/ART, Faishol berharap tokoh-tokoh yang ingin memperjuangkan PPP mendapatkan peluang besar untuk memimpin partai tersebut.
    “Jadi mohon doanya nanti bisa membuat sebuah perubahan sehingga orang-orang baik, tokoh-tokoh besar di Indonesia yang ingin masuk dan memperjuangkan PPP ini mendapatkan peluang di
    Muktamar 2025
    nanti,” ujarnya.
    Selain dari kalangan eksternal, terdapat juga tokoh-tokoh dari kalangan internal partai yang layak masuk dalam bursa calon ketua umum, seperti Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Arwani Thomafi, Muhamad Mardiono, dan Sandiaga Salahuddin Uno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

    Menurutnya, hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

    “Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau. Kita nggak tahu Pak Sandi, Pak Amir Uskara kemudian Pak Sekjen Arwani Thomafi apakah sekarang diam-diam dulu, nanti akan muncul di kemudian hari, kita nggak tahu,” bebernya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, Mardiono menjadi figur terkuat karena hanya dia yang kini melakukan konsolidasi dan bahkan mendapatkan dukungan dari wilayah dalam forum musyawarah kerja wilayah.

    Sementara itu, lanjut dia, dari eksternal nama-nama yang muncul saat ini ada mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

    Dikatakan Usman, rata-rata nama-nama tersebut kerap muncul karena mereka dikabarkan pernah melakukan pertemuan atau berkomunikasi dengan para pimpinan partai.

    “Tapi yang eksternal ini kan belum ada pernyataan secara langsung dari yang bersangkutan ya. Masih beredar dari tim lah, tim suksesnya atau kader atau apalah ya, maksudnya beredar di permukaan aja. Kecuali Gus Ipul maupun Dudung sudah memberikan pernyataan untuk tidak maju,” jelasnya.

    Teranyar, lanjutnya, nama eksternal yang kini mengemuka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

    “Irfan Pulungan nyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya.

    Sementara untuk nama Anies Baswedan, Usman menyebut ini muncul karena Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy mengeluarkan pernyataan bahwa PPP sudah lama membangun komunikasi dengan Anies.

    “Belakangan baru ada pernyataan Gus Rommy ‘termasuk Anies juga saya datangi’ katanya begitu. Nah baru kemudian belakangan terakhir ini muncul namanya [Anies] disampaikan oleh salah satu pengurus DPW di DKI Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menuturkan bahwa dinamika PPP dalam hal bursa calon ketua umum ini masih cair karena usulan-usulan dari daerah itu beragam.

    Menurutnya, ada yang masih mengusulkan Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Dudung Abdurachman. Nama Dudung masih ada karena salah satu ketua DPC PPP kerabatnya.

    “Kemudian Pak Amran, banyak sekali itu yang mengusulkan terutama dari Sulawesi Selatan dan figur-figur yang lain. Ya bisa saja itu masih akan terus berkembang karena muktamar masih akan diselenggarakan antara Agustus atau September,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/6/2025).

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.