Jejak Dualisme PPP antara Rommy dan Djan Faridz, Berakhir Islah pada 2021
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali di ambang perpecahan setelah Muktamar X yang digelar pada 27-28 September 2025 tidak berjalan baik.
Forum untuk memilih dan menetapkan ketua umum PPP itu justru berujung kericuhan dan dualisme kepemimpinan.
Muktamar X yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, melahirkan dualisme kepemimpinan. Klaim kemenangan pertama digaungkan oleh Muhammad Mardiono yang merupakan petahana ketua umum PPP.
Kemenangan lain diumumkan oleh kubu Agus Suparmanto, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Kubu Mardiono mengeklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk periode 2025-2030.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata pimpinan sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara dalam konferensi pers, Sabtu (27/9.2025).
Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Dualisme kepemimpinan di PPP sendiri bukan yang pertama terjadi. Terbelahnya partai berlambang Ka’bah itu pernah terjadi pada 2014, dimulai ketika Suryadharma Ali tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lantas, bagaimana perpecahan PPP dulu terjadi dan berakhir seperti apa partai berlambang Ka’bah saat itu? Berikut kilas baliknya:
Pada Kamis (2/7/2015), Menteri Agama (Menag) yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP pun memutuskan memecat Suryadharma Ali dari posisi ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
“Memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali (dari) jabatan Ketua Umum DPP PPP,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP saat itu Romahurmuziy atau Rommy saat menggelar konferensi pers, pada Rabu (10/9/2014).
Setelah pemecatan itulah, konflik internal di PPP muncul dan melahirkan dua kubu. Muktamar yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, menetapkan Rommy sebagai ketua umum PPP pada 15 Oktober 2014.
Namun, Muktamar lain juga digelar setelahnya dan menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP pada 2 November 2014.
Baik kubu Rommy dan Djan Faridz mengeklaim bahwa Muktamar Surabaya maupun Jakarta merupakan forum yang sah.
Dualisme kepemimpinan PPP di bawah Rommy dan Djan Faridz pun berujung kepada keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang tidak mengesahkan kepemimpinan dua kubu tersebut.
Pada 7 Januari 2016, Kemenkumham justru memutuskan bahwa kepengurusan DPP PPP dikembalikan kepada hasil Muktamar pada 2011 yang digelar di Bandung, Jawa Barat.
Muktamar Bandung itu diketahui menetapkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP. Serta Rommy sebagai Sekretaris Jenderal PPP.
Suara dan desakan kader PPP pun menguat pada pertengahan 2016 yang menuntut kedua kubu untuk islah atau berdamai.
Akhirnya, PPP kembali menggelar Muktamar pada 9 April 2016 yang menetapkan Rommy sebagai ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
Muktamar yang digelar di Jakarta itu turut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan sesepuh PPP KH Maimoen Zubair.
Akhirnya, Kemenkumham mengesahkan kepengurusan PPP yang berada di bawah kepemimpinan Rommy.
Rommy saat itu mengajak Djan Faridz untuk bergabung dalam kepengurusan PPP di bawah kepemimpinannya, tetapi ajakan tersebut ditolak.
Singkat cerita, Djan Faridz akhirnya mengundurkan diri sebagai ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta dan digantikan oleh Humprey Djemat pada 30 Juli 2018.
Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahurmuziy (kiri) dan jajaran pengurus partai menyanyikan mars partai pada pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Mukernas bertajuk Transformasi PPP untuk Indonesia yang akan berlangsung 13-15 Desember 2024 tersebut membahas agenda penyelenggaraan Muktamar PPP, evaluasi kinerja partai pada pemilu baik pileg maupun pilpres, serta revitalisasi partai. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Djan Faridz kembali muncul di acara PPP dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I yang digelar pada 12 Maret 2021.
Saat itu, Rommy sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PPP karena tersandung kasus jual beli jabatan di Kemenag pada 2019.
Pengganti Rommy saat itu adalah Suharso Monoarfa yang memimpin Rapimnas I PPP yang turut dihadiri Djan Faridz.
Dalam Rapimnas tersebut, Djan Faridz mengaku siap membantu Suharso Monoarfa yang memimpin PPP saat itu.
“Puji Syukur kehadirat Allah SWT, sahabat tercinta saya menjadi Ketum PPP. Selain doa, saya siap kok bantu beliau (Suharso Monoarfa),” kata Djan dalam Rapimnas I.
Selain itu, Djan Faridz juga berharap partai berlambang Ka’bah itu dapat tetap eksis dan semakin berjaya dalam dunia politik.
“Kita harus melihat ke depan, bagaimana PPP ini tetap eksis di dunia politik dan manfaat untuk umat Islam khususnya. Jadi jangan sampai kita ini sudah bersatu, saya sudah bersatu dengan beliau, terus manfaat buat PPP-nya malah kurang,” ujar Djan Faridz yang saat itu ditunjuk menjadi anggota Majelis Kehormatan PPP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Agus Suparmanto
-

Mesin Politik PPP Jember Teruji Saat Dualisme Kepemimpinan Nasional
Jember (beritajatim.com) – Dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan di level nasional diharapkan tak merembet hingga level wilayah dan cabang. Namun kerja mesin politik Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah teruji saat konflik.
Saat ini ada dua kubu yang mengklaim sebagai ketua umum, Mardiono dan Agus Suparmanto, yang merupakan buntut konflik dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta, 27-28 September 2025.
“Kalau memang ini dianggap dualisme, cukup di tingkat nasional. Jangan sampai muncul di wilayah dan cabang, karena akan semakin sulit untuk menyatukan dualismenya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, Selasa (30/9/2025).
Madini berharap konflik tak beerlarut-larut, karena PPP harus mempersiapkan diri dan berkonsolidasi sejak awal untuk menghadapi Pemilihan Umum 2029. Target partai berlambang ka’bah ini jelas: kembali memiliki wakil di DPR RI.
Sementara untuk Kabupaten Jember, Madini mengatakan, sejumlah konflik PPP di level nasional selama ini tidak berdampak terhadap perolehan kursi di DPRD setempat.
Saat terjadi dualisme kepemimpinan antara Suryadharma Ali-Djan Faridz dengan M. Romahurmuziy-Emron Pangkapi pada 2015, kursi PPP pada Pemilu 2019 di DPRD Jember justru bertambah dari tiga kursi menjadi lima kursi.
Saat konflik kembali terjadi, dengan dicopotnya Suharso Monoarfa yang digantikan Mardiono pada 2022, kursi PPP di DPRD Jember bertahan lima kursi. “Kemampuan kepengurusan DPC PPP menjelaskan dan meminimalisasi dampak konflik di atas, akan menentukan pengaruh dalam pemilu,” kata Madini.
Madini berharap kepemimpinan Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Taj Yasin Maimun bisa mengembalikan PPP ke Senayan. “Mudah-,mudahan bisa mendongkrak perolehan suara PPP dalam pemilu mendatang,” katanya. [wir]
-

PPP Jember Berharap Pemerintah Hargai Suara Mayoritas Peserta Muktamar
Jember (beritajatim.com) – Tugas Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan 2025-2030 bakal tidak mudah. Tugas paling penting adalah memperoleh pengakuan legal formal dari pemerintah.
Setelah menyusun personel di dewan pimpinan pusat, menurut Madini, Agus harus segera mendaftarkan kepengurusan itu ke Kementerian Hukum untuk disahkan.
“Baru selesai itu dilakukan konsolidasi di tingkat wilayah dalam bentuk musyawarah wilayah di seluruh Indonesia,” kata Madini Fariuq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025).
Munculnya klaim ketua umum PPP dari kubu Mardiono membuat PPP terbelah. “Tentu harus dilakukan langkah-langkah islah atau rekonsiliasi untuk membesarkan PPP. Pak Agus sudah mengajak Pak Mardiono bergabung. Artinya tawaran untuk mereka masuk dalam kepengurusan dibuka, agar tak ada konflik berkelanjutan,” kata Madini.
Pemerintah memegang peran kunci dalam penyelesaian dualisme ini. “Kami berharap pemerintah bisa segera mengambil sikap dan keputusan sesuai fakta-fakta persidangan muktamar, yang tentu itu harus dibuktikan secara administratif,” kata Madini.
Menurut Madini, proses terpilihnya Agus Suparmanto menjadi ketua umum telah terdokumentasikan dengan baik sejak awal hingga akhir muktamar. “Termasuk untuk mengetahui apakah Pak Agus didukung mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia, bisa dicek. Tinggal dipanggil dan diklarifikasi,” katanya.
Madini yakin pemerintah punya cara untuk mengecek suara arus bawah PPP. “Kami berharap pemerintah betul-betul netral sesuai fakta dan realitas. Kami berharap pemerintah tidak berpihak pada hal yang tidak sesuai fakta dan realitas,” katanya. [wir]
-

Dukung Agus Suparmanto, PPP Jember: Sudah Sesuai AD/ART
Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung penuh terpilihnya mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai ketua umum partai berlambang ka’bah itu, dalam Muktamar X di Jakarta, 28 September 2025.
Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq menegaskan, terpilihnya Agus sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Forum muktamar menambahkan persyaratan, ketua umum tak hanya sosok yang berpengalaman sebagai pengurus PPP di level pusat dan wilayah, tapi bisa juga sosok yang pernah menjabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif level nasional.
“Tambahan persyaratan ini untuk memberikan peluang kepada tokoh-tokoh untuk bergabung ke PPP menjadi ketua umum, dalam rangka membesarkan partai,” kata Madini, Selasa (30/9/2025).
Menurut Madini, perubahan kriteria ketua umum ini sah, karena dilakukan dalam muktamar. “Muktamar berhak mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Muktamar majelis permusyawaratan tertinggi,” katanya.
Selain itu, saat pendaftaran calon ketua umum dalam sidang pleno muktanar, hanya Agus Suparmanto yang mendaftarkan diri. “Pak Mardiono (Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP) sudah tidak ada di forum. Jadi karena calon tunggal, ditawarkan kepada muktamirin, apakah aklamasi, semuanya sepakat,” kata Madini.
Sekretaris DPC PPP Jember Yazid Merdeka mengatakan, mayoritas peserta muktamar sudah tidak menghendaki Matrdiono menjadi ketua umum. “Ketika Pak Mardiono memberikan sambutan, sudah diteriaki agar mundur. Apalagi dia menyebut PPP tidak lolos dalam Pemilu 2024,” katanya.
Yazid menyesalkan keinginan Mardiono untuk tetap bertahan menjadi ketua umum PPP. “Hanya didukung segelintir orang, Pak Mardiono mau bertahan. Sementara mayoritas peserta muktamar tidak menghendaki Pak Mardiono,” katanya.
Apalagi, dalam sidang pleno laporan pertanggungjawaban, Mardiono tidak hadir. Laporan kepengurusan pun ditolak oleh mayoritas peserta muktamar. [wir]
-
/data/photo/2025/09/27/68d7c832643fa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah Nasional 29 September 2025
Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan Partai Kabah. Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto; dan calon petahana, Mardiono.
Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), sudah memanas sejak pembukaan. Pemilihan ketua umum yang semestinya dilangsungkan Minggu (28/9/2025) mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.
Kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Parta Kabah untuk periode 2025-2030.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.
Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun kedepan.
Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9/2025).
Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.
”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).Suasana Muktamar X memang sudah memanas sejak Plt Ketua Umum PPP Mardiono membuka Muktamar, Sabtu sore.
Aksi saling teriak bersahutan terjadi antara pendukung Mardiono yang meminta agar kepemimpinannya dilanjutkan lima tahun mendatang, dengan kubu Agus Suparmanto yang mendorong terjadinya perubahan.
Tensi di ruangan pun kian meninggi. Mardiono bahkan beberapa kali menghentikan pidatonya. Untuk mendinginkan suasana, pembawa acara bahkan sempat meminta kader melantunkan shalawat.
Meski suasana memanas, pada malam harinya Sidang Paripurna I dengan agenda pengesahan jadwal acara dan tata tertib muktamar, tetap digelar.
Di tengah jalannya sidang, gelombang interupsi terjadi karena pendukung Agus Suparmanto tidak setujuh sidang dipimpin oleh Amir Uskara yang terindikasi menjadi Ketua Tim Pemenangan Mardiono.
Menurut Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X PPP Rusman Yakub, dari kubu Agus Suparmanto mengatakan bahwa muktamirin meminta agar Amir Uskara diganti oleh Ketua dan Sekretaris SC. Namun, protes ini tak diindahkan Amir.
“Pak Amir (kemudian) mengungkapkan kalimat yang menantang muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta muktamar dengan pernyataan, ‘Meski kalian DPW DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu’,” jelas Rusman.
Usai pernyataan itu dilontarkan, situasi menjadi tidak kondusif dan Muktamar tidak bisa dilanjutkan.
Para pimpinan sidang kemudian meninggalkan ruangan dan terjadi kekosongan.
Padahal, semestinya pemilihan ketua umum baru digelar pada Minggu malam, setelah Sidang Paripurna II untuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP 2020-2025 dan Sidang Paripurna III untuk mendengarkan pandangan umum DPW digelar.
Konferensi pers itu turut dihadiri Mardiono beserta 30 pimpinan dewan pimpinan wilayah (DPW) yang mendukungnya.
Mardiono mengungkapkan, agenda pemilihan ketua umum dipercepat karena situasi yang tidak kondusif. Ia kemudian menggunakan Pasal 11 AD/ART PPP yang menyatakan bahwa pemilihan dapat dipercepat dalam kondisi darurat.
“Diatur dalam Pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan. Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
Di tengah konferensi pers yang berlangsung, pendukung Agus Suparmanto mendekat ke arah Mardiono dan kembali meneriakkan “Perubahan, perubahan”.
Teriakan ini memancing amarah pendukung Mardiono yang meminta mereka menghentikan perbuatannya karena dinilai mengganggu jalannya konferensi pers.
Kericuhan pun kembali pecah. Kedua belah pihak pendukung terlibat perkelahian. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy atau Rommy sampai dievakuasi dari lokasi.
Pihak keamanan internal PPP berupaya meredam kericuhan, tetapi tak diindahkan. Bahkan, salah seorang kader PPP yang terpojok sempat menjadi sasaran bulan-bulanan massa.
Petugas keamanan yang berusaha melerai juga tak lepas dari amukan kader.
Saat situasi mereda, percekcokan kembali terjadi. Secara tiba-tiba kursi melayang dan membuat keributan kembali pecah.
Di tengah suasana memanas, putra almarhum KH Maimoen Zubair, salah satu tokoh PPP, Taj Yasin Maimoen, meminta kader yang rusuh membaca shalawat Asyghill.
Tensi kader pun kembali mereda. Namun, setelah Yasin pergi, keributan kembali terjadi.
Akibat kerusuhan ini, tiga kader mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan.
Sementara itu, di tengah pelaksanaan Sidang Paripurna I yang ditinggalkan, muktamirin yang berada di lokasi menuntut agar sidang dilanjutkan dan mereka menunjuk sejumlah pengurus partai untuk menjadi pimpinan sidang yang baru.
Secara bergantian, ada beberapa nama yang memimpin jalannya sidang paripurna Muktamar.
Mereka adalah: Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfia, Khairunnisa, Ainul Yaqin, Dahlia Umar, Mustafa Nuur, dan Dony Ahmad Munir.
Setelah menentukan majelis pimpinan sidang, Muktamar X PPP lanjut membahas sejumlah hal. Mulai dari teknis pelaksanaan Muktamar hingga hal lain yang bersinggungan dengan AD/ART partai.
Mardiono yang sejak kericuhan pecah sudah meninggalkan ruang sidang sempat diminta untuk kembali ke lokasi Muktamar.
Ia sempat ditelepon sebanyak tiga kali oleh Waketum PPP Musyafa. Namun, Mardiono tetap tidak hadir.
Tanpa Mardiono, muktamirin melanjutkan sidang dan sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP periode 2020-2025.
“Dalam sidang paripurna, pandangan umum tersebut, Ketua DPP seluruh Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025,” lanjut Rusman.
Kemudian, sidang membahas dan mengubah AD/ART partai terkait dengan persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan AD/ART.
Dalam sidang yang sama, perubahan AD/ART ini disetujui oleh semua peserta di ruangan. Lalu, peserta sidang juga menyepakati tata tertib pemilihan ketum dan ketua formatur.
Usai aturan-aturan teknis ini disetujui, pendaftaran caketum PPP kembali dibuka. Pada tahap ini, hanya satu orang yang mendaftar, yaitu Agus Suparmanto.
Lalu, verifikasi pendaftaran dilakukan dan Agus Suparmanto dinyatakan sebagai calon tunggal.
“Pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat satu calon yang bernama bapak Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai,” kata Rusman.
Setelah nama Agus dinyatakan lolos verifikasi, pimpinan sidang kemudian meminta pendapat dari para peserta yang hadir.
Seluruh DPW dan DPC yang hadir di lokasi menyepakati secara aklamasi dan memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.
Rusman menegaskan, proses Muktamar X PPP berjalan lancar. Ia membantah pencalonan Agus melanggar AD/ART partai.
“Hasil Muktamar X PPP melahirkan pimpinan baru, Ketum baru yaitu bapak Agus Suparmanto untuk menahkodai PPP lima tahun ke depan,” kata Rusman lagi.Rommy menilai, klaim Mardiono terpilih secara aklamasi tak berdasar.
Menurutnya, hingga pukul 22.30 WIB, sidang muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV.
”Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan tertulis.
Rommy menjelaskan bahwa sidang-sidang sebelumnya baru membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPW berbasis zona, serta jawaban DPP atas pandangan umum tersebut.
Karena itu, ia menilai klaim Mardiono terpilih aklamasi merupakan informasi yang tidak benar.
”Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas dia.
Menurut Rommy, tidak masuk akal sidang paripurna pertama langsung menetapkan ketua umum, apalagi di tengah gelombang penolakan terhadap Mardiono.
”Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ’Yang Gagal Mundur’ dan ’Perubahan’ dari seluruh penjuru forum. Tidaklah masuk akal hawa penolakan yang begitu besar berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujar Rommy.
Sementara Qoyum menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan.
”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Politik, dari Istana cabut ID pers liputan hingga soal MBG
Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa di bidang politik terjadi di sepanjang Minggu (29/9), dari mulai pencabutan ID pers oleh Biro Pers Istana Negara hingga arahan Presiden Prabowo Subianto tentang Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berikut rangkuman berita politik dari ANTARA
1. Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).
Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).
Baca di sini
2. Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia
Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers meminta Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca di sini
3. PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan
Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.
Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.
Baca di sini
4. Rommy tegaskan Agus Suparmanto terpilih jadi Ketum PPP 2025–2030
Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
“Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu.
Baca di sini
5. Prabowo langsung beri arahan teknis dan detail soal MBG ke SPPG
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan arahan-arahan yang bersifat teknis dan detail kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah adanya insiden keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang jumlah penerima terdampak mencapai 5.000 lebih anak-anak.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di sekitar kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, menjelaskan rapat mengenai MBG langsung digelar oleh Presiden Prabowo pada Sabtu (27/9) malam beberapa jam setelah Presiden tiba di Jakarta.
Baca di sini
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5133801/original/008695100_1739591782-IMG_7917.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Canda Cak Imin di Depan Menkum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan kelakar terkait dualisme kepemimpinan di PPP. Diketahui, saat ini dua pihak mengkalim sebagai Ketum PPP 2025-2030, yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.
Canda tersebut disampaikan Cak Imin saat pidato saat Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.
“Yang terhormat para menteri Kabinet Menteri Putih yang hadir, Pak Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh pejabat, Dirjen, Dirjen yang hadir yang saya muliakan,” kata Cak Imin
“Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” canda Cak Imin yang langsung disambut tawa.
Cak Imin menegaskan, tak ada penyusupan orang PKB di PPP. “Tidak ada istilah penyusupan di situ,” kata Cak Imin.
Sebelumnya, Ketua Umum terpilih PPP Agus Suparmanto mengadakan tasyakuran Muktamar X di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9/2025). Sejumlah tokoh hadir, salah satunya mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP 2020-2025 Arwani Thomafi.
“Alhamdulilah tadi pagi saya terplih sebagai ketua umum,” kata Agus di Ancol, Minggu (28/9/2025).
/data/photo/2025/09/16/68c8c4faba687.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/28/68d92f4203ca2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

