Tag: Agus Subiyanto

  • RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

    “Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara mengatakan diperlukan dukungan semua elemen bangsa agar ekonomi nasional tetap stabil dan efektif di tengah situasi global yang semakin menantang.

    “Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif,” ujar Prabowo.

    Presiden menilai, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan dari Sabang sampai Merauke demi mewujudkan cita-cita bangsa.

    “Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.

    Ia juga mengatakan bahwa prinsip “My Country First” menjadi semakin dominan seiring dengan perubahan tata kelola dunia.

    “Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip ‘My Country First’ menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu pula, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    “Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka, red.) yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden Prabowo menjelaskan ketangguhan merupakan fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” kata Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir.

    “Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15–16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya,” kata Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan, setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.

    Puan menegaskan, tindak lanjut rekomendasi tersebut tidak sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional.

    “Bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Agustus 2025

    Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak terlibat dalam bisnis tambang ilegal, termasuk perwira tinggi aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri.
    Prabowo mewanti-wantu bahwa ia adalah seseorng yang punya latar belakang sebagai tentara sehingga tahu betul pola permainan di lapangan, tak terkecuali yang melibatkan aparat di belakangnya.
    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah saya tahu. Apalagi saya ini senior tentara, mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Prabowo awalnya mengungkap data bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
    Oleh sebab itu, Prabowo memastikan bahwa akan menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal, tanpa pandang bulu.
    “Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo,disambut riuh tepuk tangan hadirin.
    Dalam kesempatan itu, dia pun secara langsung meminta dukungan seluruh anggota MPR dan partai politik untuk memberantas praktik tersebut.
    Bahkan, Prabowo mengingatkan kader Partai Gerindra, partai yang dia pimpin, agar jangan main-main dengan tambang ilegal.
    “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” kata dia.
    Prabowo mengaku telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar melibatkan pasukan dari luar wilayah tambang ilegal ketika melakukan penertiban.
    Strategi itu disiapkan untuk menghindari adanya pengaruh lokal ketika penertiban tambang ilegal hendak dilakukan.
    “Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun (atau tambang) itu,” ucap dia.
    Prabowo menambahkan, pemerintah tetap akan memberi ruang bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang.
    Jika tambang itu benar dikelola rakyat, dia membuka peluang untuk melegalkannya dengan cara membentuk koperasi.
    “Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan. Kita atur, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    GELORA.CO -Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat pada Sidang Tahunan MPR 2025 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Pada pidato pembukaan sidang tahunan, Ketua MPR Ahmad Muzani tidak menyebut nama Megawati. Dia hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Muzani juga menyebut nama-nama wakil presiden (wapres) terdahulu yang hadir dalam sidang tahunan ini antara lain Wapres ke-6 RI Try Soetrisno; Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla; Wapres ke-11 RI Boediono; Wapres ke 13 RI Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih.

    Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara. Adapun, menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang. hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Menteri Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono.

    Selain itu ada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan beberapa menteri-menteri lainnya.

  • 1
                    
                        Terima Telegram Panglima TNI, Pangdam Diponegoro Kerahkan Pasukan ke Kejati Jateng-DIY
                        Regional

    1 Terima Telegram Panglima TNI, Pangdam Diponegoro Kerahkan Pasukan ke Kejati Jateng-DIY Regional

    Terima Telegram Panglima TNI, Pangdam Diponegoro Kerahkan Pasukan ke Kejati Jateng-DIY
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Kodam IV/Diponegoro menerima telegram dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengerahkan personel dan perlengkapan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dan DIY.
    Pengerahan ini dilakukan sebagai bagian dari pengamanan Kejati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
    Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin Darojat mengatakan, langkah tersebut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
    “Pengamanan kejaksaan menjadi tugas penting bagi Kodam IV/Diponegoro dalam melaksanakan Instruksi Presiden No 66 Tahun 2025,” ujarnya di Kejati Jawa Tengah, Selasa (12/8/2025).
    “Ini komitmen kami untuk bersinergi dan bekerja sama menyukseskan tugas kejaksaan,” sambungnya. 
    Achiruddin tidak merinci satuan yang akan ditugaskan di Kejati Jawa Tengah, namun memastikan penugasan dilakukan sesuai kebutuhan.
    “Disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika masing-masing daerah,” katanya.
    Ia juga tidak menyebut jumlah prajurit yang akan dikerahkan.
    “Jumlah tergantung situasi dan kondisi,” lanjutnya.
    Di lokasi yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Hendro Dewanto, menilai keberadaan personel TNI di lingkungan kejaksaan bersifat strategis.
    “Mengingat perkembangan dinamika penegakan hukum yang begitu cepat dan sangat beragam,” ucapnya.
    Menurut Hendro, penempatan personel TNI ini merupakan langkah preventif, termasuk untuk mengantisipasi pihak-pihak yang berusaha menghalangi proses hukum.
    “Untuk itu, harus diambil tindakan preventif secara cermat dan responsif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik tiga Panglima pasukan elite TNI. Pucuk pimpinan pasukan elite ini kini dijabat perwira tinggi bintang tiga.

    Tiga panglima pasukan elite itu dilantik dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Tiga Panglima pasukan elite TNI yang dilantik adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU. Prosesi pelantikan itu ditandai dengan penekan sirine dan penembakan meriam.

    Panglima korps yang dilantik yakni Mayjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). Djon sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD.

    Selanjutnya, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Endi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir (Dankormar).

    Kemudian ada Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis ditunjuk menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat). Sebelumnya Deny menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat).

    Sebelum pelantikan ini, para Komandan Korps diisi oleh perwira tinggi bintang dua. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi tentara nasional Indonesia.

    Prabowo kemudian menerbitkan Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perpres itu, Presiden menjadikan Pangkormar, Pangkopassus dan Pangkorpasgat sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.

    Pelantikan Pangkohanudnas

    Dalam perpres yang sama, Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022.

    Kohanudnas pun dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), yang juga perwira bintang tiga TNI AU.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam kebijakan rotasi dan mutasinya, yang ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 pada tanggal 27 Mei 2025, telah menetapkan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono, yang semula menjabat Wakil Kepala Staf TNI AU, menjadi Pangkohanudnas.

    Terkait ruang lingkup tugasnya, Komando Pertahanan Udara Nasional bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari NKRI, dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur pertahanan udara dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima dan penegakan hukum serta menjaga keamanan di ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dari matra laut, nomenklatur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) yang dipimpin oleh Komandan Lantamal dengan pangkat bintang satu pun saat ini berganti menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral), dipimpin oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut yang diisi oleh perwira tinggi TNI AL bintang dua. Ketentuan mengenai Komando Daerah TNI AL diatur di antaranya dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 84 Tahun 2025.

    Profil Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat dan Pangkohanudnas

    1. Djon Afriandi

    Mengutip dari situs TNI AD, Djon Afriandi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, menggantikan Mayjen TNI Deddy Suryadi. Dia juga pernah menjabat sebagai Danrem 012/TU.

    2. Endi Supardi

    Menurut situs resmi TNI AL, Endi Supardi lahir pada 9 Juli 1968. Dia seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 15 November 2023 menjabat sebagai Komandan Korps Marinir ke-26.

    Endi Supardi merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-36 atau AAL tahun 1990. Sebelum memimpin baret ungu Korps Marinir, Endi menjabat Gubernur AAL.

    3. Deny Muis

    Melansir situs TNI AU, Deny Muis lahir di Makassar, 26 Agustus 1968. Dia diterima menjadi Calon Prajurit Taruna dan dilantik sebagai Letnan Dua pada tahun 1993.

    Denny Muis mengikuti Sekkau tahun 2002, Seskoau pada tahun 2007, lalu mengikuti ILEA Bangkok (Kursus Pam VVIP US Secret Service) tahun 2016, dan PPRA Lemhannas RI tahun 2021. Pada tanggal 3 Januari 2025, dilantik menjadi Dankopasgat.

    4. Andyawan Martono

    Mengutip situs Akademi Angkatan Udara, Andyawan Martono Putra lahir pada tanggal 30 April 1967. Dikutip Antara, sebelum dilantik menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), perwira TNI AU berpangkat bintang tiga itu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU (Waksau) dan terakhir menjadi Staf Khusus KSAU.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idn)

  • Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi Nasional 11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Minggu (10/8/2025) menjadi momentum bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena jabatan tinggi yang kosong seperempat abad kini diisi kembali.
    Sebab, dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung Barat, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, sekaligus menandai berakhirnya kekosongan 25 tahun pada jabatan strategis ini.
    Bersamaan dengan itu, Tandyo Budi Revita juga naik pangkat menjadi Jenderal bintang empat.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sekitar tahun 1999-2000.
    Jabatan itu kemudian dihapus oleh Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI.
    Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 66 Tahun 2019 dan kini untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, posisi itu diisi kembali melalui Perpres 84 Tahun 2025.
    Sebelum dilantik, nama Tandyo Budi Revita sudah digadang kuat bakal menduduki posisi Wakil Panglima TNI.
    Adapun jabatan Tandyo sebelumnya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).
    Dalam susunan acara (rundown) upacara kehormatan militer yang beredar, nama Tandyo tercantum sebagai pejabat yang akan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.
    Salah satu sinyal kuat Tandyo akan menjadi Wakil Panglima TNI juga terlihat pada 1 Agustus 2025, ketika ia menjadi satu-satunya wakil kepala staf yang hadir dalam pertemuan di Hambalang bersama Presiden Prabowo.
    Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga kepala staf angkatan, yakni KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
    Tandyo dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Sebelum menjabat Wakasad, ia pernah mengemban sejumlah posisi strategis, termasuk Pangdam hingga pejabat di Kementerian Pertahanan.
    Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI digelar di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/08/2025) kemarin.
    Prabowo menanggalkan tanda pangkat lama bintang tiga atau letnan jenderal dan tanda jabatan Tandyo, kemudian mengenakan tanda pangkat baru jenderal bintang 4 dengan lis merah melintang yang menandakan posisinya sebagai wakil panglima.
    Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai reaktivasi jabatan Wakil Panglima TNI merupakan respons atas semakin kompleksnya tugas Panglima TNI di era sekarang.
    Menurut Anton, posisi tersebut kembali dihidupkan karena peran yang selama ini diemban kepala staf umum (kasum) TNI tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas yang ada.
    “Peran yang selama ini dimainkan kepala staf umum (kasum) TNI kelihatannya dirasa tidak cukup untuk mengimbangi kompleksitas tugas, sehingga pos Wapang dihidupkan,” kata Anton dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
    Anton berpandangan, ada beberapa faktor utama yang mendorong TNI kembali menghidupkan jabatan wapang.
    Pertama, luasnya peran, tugas, dan ruang gerak TNI sebagai konsekuensi dari UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
    Kemudian, terbitnya Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang mengubah pola hubungan Kemenhan dan TNI.
    Kondisi ini membuat Panglima TNI memerlukan “backup” untuk menjalankan tugas sehari-hari.
    “Keberadaan ketentuan baru ini sedikit banyak mengubah ruang lingkup dan pola hubungan Kementerian Pertahanan-TNI terkait pengelolaan pertahanan negara,” ujar Anton.
    “Dengan demikian, mau tidak mau, seorang Panglima TNI akan membutuhkan ‘backup’ dalam menjalankan tugas sehari-hari,” imbuh dia.
    Pada Perpres 84 Tahun 2025 tidak diatur mengenai tugas dan prasyarat menduduki posisi Wakil Panglima TNI. Di situ hanya tertulis bahwa jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh perwira tinggi bintang 4.
    Namun pada Perpres 66 tahun 2019 dicantumkan empat tugas Wakil Panglima TNI.
    Pertama, membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.
    Kedua, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI.
    Ketiga, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap.
    Keempat, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
    Dalam Perpres 66 Tahun 2019 juga disebutkan Wakil Panglima berperan sebagai koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Anak Guru yang Kini Jadi Jenderal
                        Nasional

    9 Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Anak Guru yang Kini Jadi Jenderal Nasional

    Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Anak Guru yang Kini Jadi Jenderal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita adalah putra dari ayah seorang guru dan kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI digelar di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Prabowo menanggalkan tanda pangkat lama bintang tiga atau letnan jenderal dan tanda jabatan Tandyo, kemudian mengenakan tanda pangkat baru jenderal bintang 4 dengan lis merah melintang yang menandakan posisinya sebagai wakil panglima.
    Dilansir dari
    Antara
    , Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969 dari ayah seorang guru. Kini dia berusia 56 tahun.
    Tandyo Budi Revita adalah abituren (lulusan) Akademi Militer pada 1991.
    Dunia militer bukan hal asing bagi dia karena dia memiliki seorang abang yang juga seorang perwira tinggi TNI AD, yaitu Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Nugroho Budi Wiryanto yang jabatan terakhirnya adalah panglima Kodam III/Siliwangi.
    Dia menempuh semua pendidikan militer di Korps Infantri TNI AD, mulai dari Akademi Militer, Kursus Dasar Kecabangan Infantri, Pendidikan Para Dasar dan Madya, Pendidikan Lanjutan Perwira I dan II, Pendidikan Pemburu, Pendidikan Regules XLIV Sesko TNI AD, Kursus Komandan Batalion, Sesko TNI AD, dan Kursus Reguler Lembaga Ketahanan Nasional.
     
    Tandyo Budi Revita pernah menjadi komandan Tim Khusus Combat Intelligence Batalion Infantri Linud 330/Tri Dharma (1995), komandan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam II/Sriwijaya (2006-2007), komandan Batalion Infantri Linud 330/Tri Dharma (2011), dan komandan Brigade Infantri Linud 17/Kujang I (2011-2012), asisten operasi kepala staf Kodam VII/Wirabuana (2014).
    Kemudian, Komandan Resimen Induk Kodam IX/Udayana (2015), Komandan Resimen Taruna Akmil (2015), Komandan Korem 142/Taroada Tarogau (2016), perwira pembantu III/Sopsad (2017-2018), dan perwira pembantu III/Latgab Sops TNI (2018).
    Lalu, menjadi Direktur Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan (2018-2019), Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan (2019-2021), Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan (2021-2023), Panglima Kodam IV/Diponegoro (2023-2024), Wakil Kepala Staf TNI AD (2024-2025), dan Wakil Panglima TNI (2025-sekarang).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

    Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI di Batujajar, Jawa Barat pada Minggu (10/8/2025).

    Orang nomor satu Indonesia ini menjadi inspektur atau pemimpin upacara dalam agenda tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga telah melantik Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Kemudian, Prabowo juga telah meresmikan enam Kodam baru berikut dengan Pangdam masing-masing wilayah dari mulai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Riau hingga XXIV/Mandala Trikora.

    Selain itu, eks Danjen Kopassus ini juga telah memberikan bintang jenderal kehormatan kepada lima purnawirawan TNI, seperti Sjafrie Sjamsuddin, Agus Sutomo hingga Ali Sadikin.

    Berikut ini pidato lengkap Prabowo saat menjadi inspektur upacara di upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI Minggu (10/8/2025) :

    “Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.

    Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan.

    Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara yang hadir. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saudara Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Najamudin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Doktor Sunarto, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Amzulian Rifai.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara marsekal TNi Muhammad Tony Harjono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI purn Sjafrie Sjamsoeddin.

    Para Menteri Koordinator para Menteri, Kapolri para Kepala Badan, Kepala BIN, Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Para atase pertahanan negara negara sahabat.

    Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berada di hadapan saya, dan yang sedang bertugas dimanapun saudara berada, dan juga seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat ini Pusdiklatpassus Batujajar dan terutama para undangan serta rekan pers media yang berkenan hadir.

    Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita minta perlindungan. 

    Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita pada hari ini kita melaksanakan upacara Gelar Pasukan Operasional dan upacara Kehormatan Militer, adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara. 

    Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan TNI dan Angkatan yang telah menyelenggarakan acara ini. 

    Tentunya, Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan semua Kementerian yang mendukung. 

    Saya juga mengucapkan terima kasih kepada komandan upacara dan seluruh peserta upacara, dalam pemeriksaan pasukan saya melihat disiplin, semangat yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini. 

    Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara. Saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. 

    Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang kaya, tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. 

    Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah, bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang yang kita, orang tua kita pernah dijajah pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu.

    Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. 

    Bangsa Indonesia tidak suka perang, bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita. 

    Karena itu, saya Presiden Republik Indonesia yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar. Saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk itu memang kita sedang perkuat pertahanan kita.

    Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. 

    Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi, di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. 

    Indonesia tidak mau memihak blok manapun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru dan 100 Batalyon teritorial pembangunan baru. 

    Saya telah melantik panglima-panglima komandan komandan Brigade, orang-orang yang dipilih, saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima Pasukan TNI, komandan-komandan Brigade, komandan-komandan Batalyon memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis.

    Tidak ada Komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan, pemimpin memberi contoh, pemimpin adalah prajurit yang paling baik. 

    Saya titip saudara-saudara sekalian jaga pasukan mu sebaik-baiknya. Bina anak buahmu sebaik-baiknya, anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman. 

    Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat dan kita siap mati untuk rakyat kita saudara-saudara sekalian. Itulah TNI.

    Hari ini, di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam, mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. 

    Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia karena itu wawasan kita adalah wawasan, wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang, itu bacaan sejarah yang keliru.

    Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap Kampung, tiap Dukuh, tiap lembah, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan seluruh bangsa Indonesia pertahankan. 

    Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan dan bagi kita tidak ada masalah daripada dijajah kembali lebih baik kita mati saudara-saudara sekalian. 

    Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih para tokoh-tokoh nasional hari ini menyatakan diri bagian dari pertahanan rakyat semesta. Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita tapi semangat kita sudah kita buktikan dan kita akan buktikan terus, bahwa kita bangsa yang pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah. 

    Sekali lagi para prajurit saya bangga melihat saudara-saudara, terima kasih semangatmu. Ini yang saya inginkan seorang Letnan Jenderal mimpin dari depan menjadi komandan upacara terima kasih. Sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit, perhatian selesai.”