Xcloud.id

Tag: Agus Subiyanto

  • Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres 84/2025 yang salinannya diterima ANTARA di Jakarta, Jumat (8/8/2025), disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

    Terkait pengaktifan kembali Kohanudnas ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menunjuk Marsekal Madya TNI Andyawan Martono sebagai Panglima Kohanudnas. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 tanggal 27 Mei 2025. Sebelumnya, Andyawan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU.

    Ketentuan mengenai Kohanudnas dimuat dalam Pasal 55A ayat (1), (2), dan (3) Perpres 84/2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Kohanudnas bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional, baik secara mandiri maupun bersama Kotama Operasi (Kotama Ops) lainnya. Tugas ini dijalankan dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan, serta kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Kohanudnas juga bertanggung jawab melaksanakan siaga operasi bagi unsur-unsur pertahanan udara di bawah jajarannya untuk mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), memiliki tugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, serta menjaga keamanan dan penegakan hukum di ruang udara nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

    Dari matra laut, terdapat perubahan nomenklatur pada struktur komando. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), yang sebelumnya dipimpin oleh Komandan Lantamal berpangkat bintang satu, kini berganti nama menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral). Kodaeral akan dipimpin oleh Komandan Kodaeral berpangkat bintang dua. Ketentuan mengenai perubahan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) dan (4) Perpres 84/2025.

    Di lingkungan Markas Besar TNI, perubahan juga menyasar jabatan-jabatan pendukung Panglima TNI. Presiden Prabowo menaikkan status pangkat pada sejumlah posisi, seperti Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima serta Asisten Operasi Panglima, dari perwira tinggi bintang dua menjadi bintang tiga.

    Selain itu, terjadi perubahan nomenklatur pada Badan Pembinaan Hukum TNI. Kini, lembaga tersebut resmi berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI.

  • Panglima TNI Tunjuk 3 Jenderal Bintang Dua Pimpin Tiga Badan Baru Kemenhan Nasional 8 Agustus 2025

    Panglima TNI Tunjuk 3 Jenderal Bintang Dua Pimpin Tiga Badan Baru Kemenhan Nasional 8 Agustus 2025

    Panglima TNI Tunjuk 3 Jenderal Bintang Dua Pimpin Tiga Badan Baru Kemenhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk tiga jenderal bintang dua untuk mengisi tiga posisi pimpinan badan baru di Kementerian Pertahanan.
    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan, ada enam badan baru di Kemenhan. Dari keenamnya, hanya dua yang benar-benar baru, sementara empat lainnya menggantikan badan eksisting.
    Adapun ketiga jenderal bintang dua itu yakni Mayjen TNI Gabriel Lema yang tadinya menjabat Asops Panglima TNI, kini dipercaya menjadi Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemenhan.
    Kemudian, Laksda TNI Supo Dwi Diantara yang sebelumnya menjabat Dirjen Renhan Kemhan, kini menjadi Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan (Kabaharwatan) Kemenhan.
    Adapun Bacadnas dan Baharwatan merupakan dua badan baru di Kemenhan.
    Sementara itu, Marsdya TNI Yusuf Jauhari yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan ditunjuk sebagai Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemenhan.
    Penunjukkan ketiganya berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan surat keputusan tersebut.
    “Iya benar,” ujar Kristomei kepada Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
    Selain ketiga badan itu, tiga badan baru yang menggantikan badan eksisting berdasarkan Perpres 85/2025, yaitu Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan) yang menggantikan Badan Pengembangan Kebijakan dan Tekonologi Pertahanan (BPKTP).
    Kemudian, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (Ba IKIP) menggantikan Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan (Bainfokomhan).
    Lalu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (Ba PSDM) menggantikan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menambah badan baru di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang diteken pada 5 Agustus 2025.
    Perpres 85/2025 ini menggantikan Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan yang diteken Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang juga telah membenarkan Perpres 85/2025 ini.
    Lebih detail, Badan Logistik Pertahanan dalam Pasal 33 Perpres 85/2025 bertugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Badan Logistik Pertahanan akan dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
    Selanjutnya, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan diatur dalam Pasal 35B Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Kemudian Badan Cadangan Nasional, “Mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 35F Perpres 85/2025.
    Lalu, Badan Teknologi Pertahanan dalam Pasal 37 Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknologi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Setelah itu adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan.
    Dalam Pasal 41 Perpres 85/2025, badan ini mempunyai tugas sumber daya manusia di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Terakhir, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI tunjuk tiga komandan pasukan elit TNI jadi panglima korps

    Panglima TNI tunjuk tiga komandan pasukan elit TNI jadi panglima korps

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk tiga komandan pasukan elit TNI menjadi panglima korps sesuai keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Dalam surat keputusan tersebut, disebutkan Mayjen TNI Djon Afriandi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD kini ditunjuk sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).

    Selain itu, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir (Dankormar) kini ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar)

    Yang terakhir yakni Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) ditunjuk panglima menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat).

    Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan adanya surat keputusan Panglima TNI itu.

    Dengan adanya peningkatan status jabatan itu, diperkirakan seluruh komandan pasukan elit itu yang sebelumnya menjabat sebagai bintang dua akan menerima kenaikan pangkat menjadi bintang tiga.

    Namun demikian, belum dapat dipastikan kapan prosesi kenaikan pangkat itu akan berlangsung.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menjadikan Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Panglima Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.

    Kebijakan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres Nomor 84/2025 itu, yang salinannya diterima oleh ANTARA di Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo juga mengubah penamaan pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat yang semula disebut “komandan jenderal” dengan pangkat bintang dua menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan itu termuat dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta bagian lampiran Perpres No. 84/2025.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI tunjuk enam pati untuk pimpin Kodam baru

    Panglima TNI tunjuk enam pati untuk pimpin Kodam baru

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk enam perwira tinggi TNI AD untuk memimpin enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

    Penunjukan enam pejabat itu dilakukan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Berikut enam nama pejabat TNI beserta jabatan yang akan diemban.

    1.Pangdam XIX/ Tuanku Tambusai dijabat oleh Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

    2. Pangdam XX/ Tuanku Imam Bonjol dijabat Mayjen TNI Arief Gajah Mada.

    3. Pangdam XXI/ Radin Inten dijabat Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    4. Pangdam XXII/ Tambun Bungai dijabat Mayjen TNI Zainul Arifin

    5. Pangdam XXIII/ Palaka Wira dijabat Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar

    6. Pangdam XXIV/ Mandala dijabat Mayjen TNI Lucky Avianto.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi pun membenarkan adanya penunjukan jabatan tersebut.

    Namun demikian, dia enggan berkomentar tentang jabatan baru yang akan dia emban. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci kapan pelantikan dan serah terima jabatan akan berlangsung.

    Diperkirakan enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja? Nasional 8 Agustus 2025

    Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja? Nasional 8 Agustus 2025

    Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyetujui validasi organisasi pada beberapa jabatan strategis di lingkungan TNI, pada 6 Agustus 2025.
    Salah satunya adalah keberadaan enam jabatan Komandan Grup (Dangrup) Kopassus.
    Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.
    “Iya benar,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi Kompas.com mengenai Surat Keputusan tersebut, Jumat (8/8/2025).
    Enam jabatan itu diisi oleh seorang perwira tinggi berpangkat Kolonel Infanteri (Inf). Berikut daftarnya:
    1. Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman, jabatan sebelumnya Danrindam III/Siliwangi, menjadi Dangrup 1 Kopassus
    2. Kolonel Inf Edwin Apria Candra, jabatan sebelumnya Koorsmin Kasum TNI, menjadi Dangrup 2 Kopassus
    3. Kolonel Inf Bram Pramudia, jabatan sebelumnya Paban V/Pam Sintel TNI, menjadi Dangrup 3 Kopassus
    4. Kolonel Inf Suharma Zunam, jabatan sebelumnya Paban III/Binteman Spersad, menjadi Dangrup 4 Kopassus
    5. Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S, jabatan sebelumnya Paban V/Kermalat Asean Slatad, menjadi Dangrup 5 Kopassus
    6. Kolonel Inf Richard Arnold Y. Sangari, jabatan sebelumnya Asintel Kasdam XVII/Cendrawasih, menjadi Dangrup 6 Kopassus
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada 10 Agustus 2025.
    Posisi tersebut akan kembali diisi, setelah 25 tahun kosong. Nama terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI adalah Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres tersebut diteken oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 66/2019, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 66/2019 mengatur empat tugas Wakil Panglima TNI, yakni:
    Namun sebelum Jokowi meneken Perpres 66/2019, posisi Wakil Panglima TNI sesungguhnya telah dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Keputusan penghapusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TNI/2000 tanggal 20 September 2000 yang ditandatangani oleh Gus Dur.
    Dikutip dari pemberitaan
    Harian Kompas
    pada 21 September 2000, Marsekal Muda Budhy Santoso yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Militer mengatakan bahwa alasan Gus Dur menghapus jabatan Wakil Panglima itu sebagai upaya perampingan dan efisiensi di jajaran TNI.
    Dengan keluarnya Keppres 65/TNI/2000, Fachrul Razi yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI pun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
    Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Gus Dur menyampaikan terima kasih atas tugas yang telah diemban oleh Fachrul Razi.
    Setelah 19 tahun berselang, Jokowi meneken Perpres 66/2019 yang kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI.
    “Panglima dibantu oleh Wakil Panglima,” bunyi Pasal 14 ayat (3) Perpres 66/2019.
    Meski Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden yang menghidupkan lagi pos wakil panglima TNI, tetapi belum ada jenderal bintang empat yang ditunjuk mengisi kursi tersebut.
    “Kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditanda tangan. Untuk pengisian memang belum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
    Jokowi menambahkan, langkahnya yang memunculkan kembali pos wakil panglima TNI ini berdasarkan usulan yang telah lama disampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang begitu besar.
    “Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi.
    Dok. Puspen TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau pelaksanaan Geladi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan respons soal kabar akan dilantiknya Wakil Panglima oleh Prabowo.
    Menurut Agus, jabatan Wakil Panglima TNI memang selama ini sudah ada dalam organisasi korps militer. Hanya saja, sosok Wakil Panglima TNI baru akan dilantik.
    “Itu organisasinya sudah ada Wakil Panglima TNI itu. Sudah ada organisasinya, cuma, baru dilantik sekarang,” ujar Agus, usai memberikan pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Kendati demikian, Kristomei belum mengungkap nama yang akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang terakhir ditempati oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
    Adapun dalam Lampiran Perpres 66/2019, dijelaskan bahwa Wakil Panglima TNI diisi oleh perwira tinggi (Pati) bintang 4.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, saat ini setidaknya terdapat tiga perwira aktif berbintang 4 di tubuh TNI.
    Pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia diketahui merupakan perwira tinggi dengan empat bintang sejak 29 November 2023
    Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1992 yang berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Ia diketahui juga merupakan menantu dari Luhut Binsar Panjaitan.
    Sebelum menduduki posisi KSAD, Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad).
    Nama kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia dilantik sebagai KSAL pada 28 Desember 2022
    Muhammad Ali adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dan mengawali kariernya sebagai Perwira Depops KRI Sigalu 857 pada 1990.
    Ia juga merupakan ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012-2014. Muhammad Ali juga pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan pada 2021 hingga 2022.
    Nama terakhir yang tercatat sebagai perwira bintang empat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1993. M Tonny Harjono juga dipercaya menjadi Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.
    Tonny juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II. Hingga pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua Nasional 8 Agustus 2025

    Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua Nasional 8 Agustus 2025

    Ini 6 Kodam Baru yang akan Diresmikan, Ada di Sumatera hingga Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer akan menjadi tempat bagi TNI untuk meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang tersebar di sejumlah wilayah.
    Peresmian enam Kodam baru itu akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
    “Iya (benar),” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru itu, Jumat (8/8/2025).
    Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, enam Kodam baru akan tersebar di sejumlah daerah, meliputi:
    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa rencana penambahan kodam sejumlah wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
    Agus menyebutkan bahwa kodam baru biasanya dibentuk di tempat-tempat yang memang tergolong daerah tertinggal.
    “Beberapa wilayah memang diperlukan penambahan kodam, ya tujuannya untuk itu percepatan pembangunan, biasanya kodam-kodam yang baru itu kondisi wilayahnya biasanya daerah tertinggal,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).
    Dengan keberadaan kodam baru, kata Agus, TNI bisa ikut membangun beragam fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat setempat.
    Selain itu, penambahan kodam juga diperlukan untuk mengantisipasi ancaman berupa bencana alam hingga konflik sosial.
    “Kemudian juga sebenarnya tujuannya untuk sejahterakan masyarakat di wilayah tersebut sehingga tidak tertinggal, seperti yang akan kita lakukan di daerah Papua ya,” ujar Agus.
    Untuk diketahui, TNI tengah berencana menambah 22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah berdiri saat ini.
    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, salah satu tujuan dari wacana tersebut adalah demi ada perimbangan antara jumlah kodam di setiap provinsi.
    Maruli mengatakan, beberapa provinsi hanya memiliki komando resor militer (korem) yang dipimpin anggota TNI berpangkat kolonel dan brigadir jenderal (brigjen) TNI.
    Kendati demikian, ia menekankan bahwa wacana membentuk 22 kodam tersebut masih terus dikaji karena ada banyak hal yang dipertimbangkan, mulai dari masalah jumlah personel hingga uang yang dialokasikan untuk membayar gaji prajurit.
    “Itu saya pikir memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Kalau kami mungkin nanti melihat sampai sejauh mana dinamika di daerah itu untuk sampai ke jenjang bintang dua. Jadi masih sangat panjanglah ceritanya itu,” kata Maruli saat ditemui di Markas Kopassus, Jakarta Timur pada 7 Maret 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Siapa Nama Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik di Batujajar? Ini Kata Kapuspen Nasional

    9 Siapa Nama Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik di Batujajar? Ini Kata Kapuspen Nasional

    Siapa Nama Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik di Batujajar? Ini Kata Kapuspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jelang pelantikan Wakil Panglima TNI yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2025 di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, publik mulai menanti siapa sosok yang akan mengisi jabatan strategis tersebut.
    Namun, hingga Kamis (7/8/2025), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi terkait nama calon Wakil Panglima TNI yang akan dilantik.
    “Belum, menunggu skep (Surat Keputusan)-nya keluar,” kata Kristomei kepada Kompas.com, Kamis.
    Seperti diketahui, jabatan Wakil Panglima TNI saat ini masih kosong setelah 25 tahun.
    Pelantikan Wakil Panglima TNI disebut-sebut akan dilakukan bersamaan dengan sejumlah agenda penting lainnya di Batujajar pada momentum menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, yang menjabat dari Oktober 1999 hingga September 2000.
    Setelah itu, kursi orang nomor dua di tubuh TNI ini dibiarkan kosong selama lebih dari dua dekade.
    Catatan Kompas.com, menguatnya wacana posisi Wakil Panglima berembus pada akhir April 2025.
    Kala itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berencana mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang sudah lama kosong dan sudah mengantongi sejumlah nama kandidatnya.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah perwira yang memenuhi syarat dan akan dipilih sosok terbaik untuk menjadi wakil panglima.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, jabatan strategis itu harus diisi oleh kandidat yang bisa membantu program-program dirinya sebagai Panglima TNI, maupun program pemerintah.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Wakil Panglima TNI Akan Dilantik di Upacara Kehormatan Militer 10 Agustus Nasional

    1 Wakil Panglima TNI Akan Dilantik di Upacara Kehormatan Militer 10 Agustus Nasional

    Wakil Panglima TNI Akan Dilantik di Upacara Kehormatan Militer 10 Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat tinggi TNI, termasuk pengisian jabatan Wakil Panglima TNI yang telah lama kosong.
    Pelantikan ini akan digelar dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (10/8/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan rencana pelantikan tersebut.
    “Iya,” singkat Kristomei, kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
    Meski demikian, Kristomei belum mengungkap siapa nama jenderal yang akan dilantik untuk menduduki posisi Wakil Panglima TNI.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, yang menjabat dari Oktober 1999 hingga September 2000.
    Setelah itu, kursi orang nomor dua di tubuh TNI ini dibiarkan kosong selama lebih dari dua dekade.
    Catatan Kompas.com, menguatnya wacana posisi Wakil Panglima berembus pada akhir April 2025.
    Kala itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berencana mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang sudah lama kosong dan sudah mengantongi sejumlah nama kandidatnya.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah perwira yang memenuhi syarat dan akan dipilih sosok terbaik untuk menjadi Wakil Panglima.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus, usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, jabatan strategis itu harus diisi oleh kandidat yang bisa membantu program-program dirinya sebagai Panglima TNI, maupun program pemerintah.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan Perpres ini, jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tegaskan strategi transformasi nasional berbasis realisme

    Prabowo tegaskan strategi transformasi nasional berbasis realisme

    “Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah saat ini berlandaskan pada prinsip realisme, dengan mempertimbangkan kondisi nyata di tingkat nasional, regional, dan global.

    “Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo berpandangan pendekatan berbasis teori dan angan-angan tidak cukup untuk menjawab tantangan yang ada.

    Kepala Negara menyebut bahwa idealisme tetap memiliki tempat, namun penanganan terhadap berbagai persoalan nasional membutuhkan langkah-langkah yang realistis dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

    “Idealisme itu perlu, tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

    Presiden Prabowo kemudian juga memuji jajarannya yang tetap tenang dan fokus mengerjakan tugas-tugasnya di tengah situasi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.