Xcloud.id

Tag: Agus Subiyanto

  • Prabowo: Setiap KDMP miliki gudang, “cold storage” pada akhir 2025

    Prabowo: Setiap KDMP miliki gudang, “cold storage” pada akhir 2025

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    “Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini, dan 80 ribu koperasi telah dibentuk,” kata Presiden Prabowo saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    “Dan pada akhir tahun 2025 ini tiap kooperasi akan memiliki gudang, akan memiliki ‘cold storage’, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” ujar dia, menambahkan.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    “Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri,” kata Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tegaskan perluas hilirisasi

    Presiden Prabowo tegaskan perluas hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperluas kebijakan hilirisasi guna menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

    “Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menyampaikan anak bangsa berhak untuk mendapat pendidikan yang layak dan kesehatan harus merata di seluruh Indonesia. Pemerataan pembangunan juga harus dilakukan dari Sabang hingga Merauke.

    Lebih lanjut, selama 10 bulan masa pemerintahan, pemerintah telah bekerja keras dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, terlebih di tengah situasi global yang terus bergerak di tengah ketidakpastian.

    Menurutnya, ketangguhan adalah fondasi yang kuat untuk terciptanya kemandirian dalam menyejahterakan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” imbuhnya.

    DPR menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang dihadiri 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara Jakarta, antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Setiap KDMP miliki gudang, “cold storage” pada akhir 2025

    Presiden: Indonesia akan bangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini agar para nelayan bangga menjadi tulang punggung bangsa sebagai produsen pangan.

    “Kita akan bangun dalam waktu yang secepatnya, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan,” kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.

    Upaya ini dilakukan agar para nelayan dapat kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa karena menjadi produsen makanan, seiring kehidupan nelayan yang harus semakin baik.

    Jika setiap desa ada sekitar dua ribu kepala keluarga (KK), lanjutnya, maka terdapat 10 ribu warga dengan asumsi satu KK terdiri dari bapak, ibu dan tiga anak. Setelah dikalikan dengan 1.100 desa, maka akan ada 10 juta nelayan penerima manfaat yang dinilai bakal hidup dengan baik.

    “Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita,” kata Presiden.

    Program ini bukanlah bantuan langsung tunai (BLT) atau bagi-bagi uang, tetapi meminjamkan dana yang kemudian dicicil oleh para nelayan mengingat mereka bakal memperoleh pendapatan dari program tersebut, katanya, menegaskan.

    “Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjamin uang, mereka akan bayar cicil kembali kepada pemerintah karena mereka akan menghasilkan nilai,” kata Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir di Gedung Nusantara. Beberapa yang hadir adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    RAPBN 2026 untuk wujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi dari visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

    “Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kepala Negara mengatakan diperlukan dukungan semua elemen bangsa agar ekonomi nasional tetap stabil dan efektif di tengah situasi global yang semakin menantang.

    “Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif,” ujar Prabowo.

    Presiden menilai, pemerataan pembangunan harus terus dilakukan dari Sabang sampai Merauke demi mewujudkan cita-cita bangsa.

    “Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.

    Ia juga mengatakan bahwa prinsip “My Country First” menjadi semakin dominan seiring dengan perubahan tata kelola dunia.

    “Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip ‘My Country First’ menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu pula, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Presiden Prabowo: APBN 2026 diarahkan untuk wujudkan Indonesia tangguh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    “Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka, red.) yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden Prabowo menjelaskan ketangguhan merupakan fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia,” kata Presiden.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    DPR ungkap terima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir.

    “Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15–16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya,” kata Puan saat memberikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan, setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.

    Puan menegaskan, tindak lanjut rekomendasi tersebut tidak sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional.

    “Bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,” imbuhnya.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam Nasional 15 Agustus 2025

    Prabowo Tahu Ulah Aparat di Tambang Ilegal: Saya Senior Tentara, Junior Jangan Macam-macam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak terlibat dalam bisnis tambang ilegal, termasuk perwira tinggi aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri.
    Prabowo mewanti-wantu bahwa ia adalah seseorng yang punya latar belakang sebagai tentara sehingga tahu betul pola permainan di lapangan, tak terkecuali yang melibatkan aparat di belakangnya.
    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah saya tahu. Apalagi saya ini senior tentara, mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
    Prabowo awalnya mengungkap data bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
    Oleh sebab itu, Prabowo memastikan bahwa akan menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal, tanpa pandang bulu.
    “Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo,disambut riuh tepuk tangan hadirin.
    Dalam kesempatan itu, dia pun secara langsung meminta dukungan seluruh anggota MPR dan partai politik untuk memberantas praktik tersebut.
    Bahkan, Prabowo mengingatkan kader Partai Gerindra, partai yang dia pimpin, agar jangan main-main dengan tambang ilegal.
    “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” kata dia.
    Prabowo mengaku telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar melibatkan pasukan dari luar wilayah tambang ilegal ketika melakukan penertiban.
    Strategi itu disiapkan untuk menghindari adanya pengaruh lokal ketika penertiban tambang ilegal hendak dilakukan.
    “Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun (atau tambang) itu,” ucap dia.
    Prabowo menambahkan, pemerintah tetap akan memberi ruang bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari tambang.
    Jika tambang itu benar dikelola rakyat, dia membuka peluang untuk melegalkannya dengan cara membentuk koperasi.
    “Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan. Kita atur, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    Megawati Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR 2025

    GELORA.CO -Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat pada Sidang Tahunan MPR 2025 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Pada pidato pembukaan sidang tahunan, Ketua MPR Ahmad Muzani tidak menyebut nama Megawati. Dia hanya menyampaikan sambutan kedatangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, Muzani juga menyebut nama-nama wakil presiden (wapres) terdahulu yang hadir dalam sidang tahunan ini antara lain Wapres ke-6 RI Try Soetrisno; Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla; Wapres ke-11 RI Boediono; Wapres ke 13 RI Ma’ruf Amin serta sejumlah menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih.

    Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara. Adapun, menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang. hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Menteri Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono.

    Selain itu ada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan beberapa menteri-menteri lainnya.

  • 1 Terima Telegram Panglima TNI, Pangdam Diponegoro Kerahkan Pasukan ke Kejati Jateng-DIY Regional

    1 Terima Telegram Panglima TNI, Pangdam Diponegoro Kerahkan Pasukan ke Kejati Jateng-DIY Regional

    Terima Telegram Panglima TNI, Pangdam Diponegoro Kerahkan Pasukan ke Kejati Jateng-DIY
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Kodam IV/Diponegoro menerima telegram dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengerahkan personel dan perlengkapan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dan DIY.
    Pengerahan ini dilakukan sebagai bagian dari pengamanan Kejati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
    Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin Darojat mengatakan, langkah tersebut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
    “Pengamanan kejaksaan menjadi tugas penting bagi Kodam IV/Diponegoro dalam melaksanakan Instruksi Presiden No 66 Tahun 2025,” ujarnya di Kejati Jawa Tengah, Selasa (12/8/2025).
    “Ini komitmen kami untuk bersinergi dan bekerja sama menyukseskan tugas kejaksaan,” sambungnya. 
    Achiruddin tidak merinci satuan yang akan ditugaskan di Kejati Jawa Tengah, namun memastikan penugasan dilakukan sesuai kebutuhan.
    “Disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika masing-masing daerah,” katanya.
    Ia juga tidak menyebut jumlah prajurit yang akan dikerahkan.
    “Jumlah tergantung situasi dan kondisi,” lanjutnya.
    Di lokasi yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Hendro Dewanto, menilai keberadaan personel TNI di lingkungan kejaksaan bersifat strategis.
    “Mengingat perkembangan dinamika penegakan hukum yang begitu cepat dan sangat beragam,” ucapnya.
    Menurut Hendro, penempatan personel TNI ini merupakan langkah preventif, termasuk untuk mengantisipasi pihak-pihak yang berusaha menghalangi proses hukum.
    “Untuk itu, harus diambil tindakan preventif secara cermat dan responsif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik tiga Panglima pasukan elite TNI. Pucuk pimpinan pasukan elite ini kini dijabat perwira tinggi bintang tiga.

    Tiga panglima pasukan elite itu dilantik dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Tiga Panglima pasukan elite TNI yang dilantik adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU. Prosesi pelantikan itu ditandai dengan penekan sirine dan penembakan meriam.

    Panglima korps yang dilantik yakni Mayjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). Djon sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD.

    Selanjutnya, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Endi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir (Dankormar).

    Kemudian ada Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis ditunjuk menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat). Sebelumnya Deny menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat).

    Sebelum pelantikan ini, para Komandan Korps diisi oleh perwira tinggi bintang dua. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi tentara nasional Indonesia.

    Prabowo kemudian menerbitkan Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perpres itu, Presiden menjadikan Pangkormar, Pangkopassus dan Pangkorpasgat sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.

    Pelantikan Pangkohanudnas

    Dalam perpres yang sama, Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022.

    Kohanudnas pun dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), yang juga perwira bintang tiga TNI AU.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam kebijakan rotasi dan mutasinya, yang ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 pada tanggal 27 Mei 2025, telah menetapkan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono, yang semula menjabat Wakil Kepala Staf TNI AU, menjadi Pangkohanudnas.

    Terkait ruang lingkup tugasnya, Komando Pertahanan Udara Nasional bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari NKRI, dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur pertahanan udara dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima dan penegakan hukum serta menjaga keamanan di ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dari matra laut, nomenklatur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) yang dipimpin oleh Komandan Lantamal dengan pangkat bintang satu pun saat ini berganti menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral), dipimpin oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut yang diisi oleh perwira tinggi TNI AL bintang dua. Ketentuan mengenai Komando Daerah TNI AL diatur di antaranya dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 84 Tahun 2025.

    Profil Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat dan Pangkohanudnas

    1. Djon Afriandi

    Mengutip dari situs TNI AD, Djon Afriandi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, menggantikan Mayjen TNI Deddy Suryadi. Dia juga pernah menjabat sebagai Danrem 012/TU.

    2. Endi Supardi

    Menurut situs resmi TNI AL, Endi Supardi lahir pada 9 Juli 1968. Dia seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 15 November 2023 menjabat sebagai Komandan Korps Marinir ke-26.

    Endi Supardi merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-36 atau AAL tahun 1990. Sebelum memimpin baret ungu Korps Marinir, Endi menjabat Gubernur AAL.

    3. Deny Muis

    Melansir situs TNI AU, Deny Muis lahir di Makassar, 26 Agustus 1968. Dia diterima menjadi Calon Prajurit Taruna dan dilantik sebagai Letnan Dua pada tahun 1993.

    Denny Muis mengikuti Sekkau tahun 2002, Seskoau pada tahun 2007, lalu mengikuti ILEA Bangkok (Kursus Pam VVIP US Secret Service) tahun 2016, dan PPRA Lemhannas RI tahun 2021. Pada tanggal 3 Januari 2025, dilantik menjadi Dankopasgat.

    4. Andyawan Martono

    Mengutip situs Akademi Angkatan Udara, Andyawan Martono Putra lahir pada tanggal 30 April 1967. Dikutip Antara, sebelum dilantik menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), perwira TNI AU berpangkat bintang tiga itu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU (Waksau) dan terakhir menjadi Staf Khusus KSAU.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idn)