Xcloud.id

Tag: Agus Subiyanto

  • Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan terdapat pertemuan belum lama ini dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan dan praktik tambang ilegal.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie melalui unggahan di akun Instagram resminya, @sjafrie.sjamsoeddin, yang dikutip Rabu (26/11/2025).

    Dalam unggahan itu, Sjafrie menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

    Sjafrie menyebut Presiden Ke-8 RI itu pun kembali menegaskan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.

    “Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945: ‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.’ Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara konsisten.

    “Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” ujar Sjafrie.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

  • 9 Ini 3 Provinsi "Center of Gravity" yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI Nasional

    9 Ini 3 Provinsi "Center of Gravity" yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI Nasional

    Ini 3 Provinsi “Center of Gravity” yang Bakal Ditambahkan Prajurit TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penambahan prajurit TNI rencananya akan dilakukan terhadap tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau
    center of gravity
    .
    Prajurit
    TNI
    rencananya akan ditambahkan di
    Jakarta
    ,
    Aceh
    , dan
    Papua
    sebagai bentuk penguatan
    pengamanan
    di wilayah tersebut.
    Menteri
    Pertahanan
    (
    Menhan
    )
    Sjafrie Sjamsoeddin
    menjelaskan, meningkatkan potensi keamanan yang mengancam stabilitas keamanan menjadi alasan
    penambahan prajurit TNI
    di tiga provinsi itu.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
    Sjafrie melanjutkan, Jakarta menjadi salah satu provinsi yang harus dijamin keamanannya, karena merupakan pusat pemerintahan.
    Pengamanan salah satu
    center of gravity
    itu akan meliputi wilayah darat, laut, dan udara dari Jakarta.
    “Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ujar Sjafrie.
    Setelah itu, pengamanan juga akan dilakukan di Aceh yang merupakan gerbang paling barat dari Indonesia.
    Sedangkan untuk di Papua, pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan dengan metode smart approach, yaitu menggabungkan pendekatan teritorial (
    soft approach
    ) dengan operasi taktis (
    hard approach
    ).
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Kesiapsiagaan pertahanan, kata Sjafrie, tetap menjadi hal utama bagi TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” ujar Sjafrie.
    Dalam kesempatan yang sama,
    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah penguatan struktur pasukan untuk mendukung peningkatan pengamanan di kawasan prioritas.
    Salah satunya dengan pembangunan batalion yang diharapkannya ada di setiap kabupaten/kota.
    “Memang kita akan membentuk, membangun beberapa batalion. Karena kalau kita lihat, kita ada 514 kabupaten dan ada batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” ujar Agus.
    TNI, kata Agus, uga akan memperbanyak komando daerah militer (kodam) di setiap wilayah. Targetnya, pada 2026 sudah terdapat 37 kodam.
    Sedangkan untuk di Papua, jumlah prajurit yang bertugas berasal dari satuan organik dan personel penugasan.
    Penempatan pasukan juga disertai pembangunan pos perbatasan untuk memastikan prajurit berada pada fasilitas yang layak.
    “Sekarang di perbatasan kita juga bangun pos-pos yang layak untuk prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan karena rawan terhadap human trafficking, narkoba keluar masuk. Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit, kalau di perbatasan ada 7 batalion,” jelas Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan isi rapat tertutup yang digelar di Komisi I DPR, Senin (24/11/2025) kemarin, yakni soal rencana TNI menjaga kilang minyak hingga soal pengiriman TNI ke Gaza Palestina.
    Komisi I
    DPR RI
    menggelar rapat kerja tertutup bersama
    Menteri Pertahanan
    (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemarin.
    Rapat yang berlangsung beberapa jam itu membahas sejumlah agenda pertahanan nasional, mulai dari pembangunan kekuatan TNI, penugasan pengamanan kilang minyak milik BUMN, hingga rencana
    pengiriman pasukan
    perdamaian ke Gaza dan stabilitas keamanan di Aceh serta Papua.
    Rapat ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma; serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Usai rapat, Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menugaskan TNI Angkatan Darat menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN.
    Kebijakan pengamanan infrastruktur di sektor industri strategis tersebut diambil karena potensi ancaman yang datang bisa mempengaruhi kedaulatan negara.
    “Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie.
    Penugasan ini akan dimulai Desember 2025 dan menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
    Sjafrie menambahkan bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga akan ikut mengawasi dan memantau, untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.
    “Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata dia.
    Sjafrie menegaskan bahwa penjagaan kilang minyak tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional.
    Hingga November 2025, pemerintah telah membentuk 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
    Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan target 150 batalion baru setiap tahun. “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” tutur Sjafrie.
    Pemerintah melihat bahwa 514 kabupaten di Indonesia memerlukan dukungan keamanan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan.
    Isu internasional turut menjadi bagian dari rapat tertutup tersebut.
    Pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Sjafrie menjelaskan bahwa pasukan Indonesia akan difokuskan pada operasi kemanusiaan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat konflik.
    “Tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan,” ujar Sjafrie.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, kontingen perdamaian akan dipimpin seorang perwira tinggi bintang tiga.
    Susunan pasukan akan terdiri atas tiga brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan.
    Unsur udara dan laut juga akan diperkuat dengan helikopter, pesawat C-130 Hercules, dan dua kapal rumah sakit milik Angkatan Laut.
    Sebelum pemberangkatan pasukan, TNI akan terlebih dahulu mengirim personel recce atau pengintai untuk memastikan kondisi lapangan.
    “Apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim
    personel recce
    ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus.
    Rapat juga menyepakati strategi penguatan keamanan di tiga wilayah yang dianggap sebagai
    center of gravity
    atau titik berat pertahanan nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Pemerintah menilai bahwa stabilitas sosial dan ekonomi memerlukan dukungan keamanan yang memadai.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ucap Sjafrie.
    Jakarta sebagai ibu kota negara, kata Sjafrie, akan diamankan secara menyeluruh dari seluruh sisi, yakni darat, laut, dan udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” kata Sjafrie.
    Sedangkan Aceh menjadi salah satu prioritas peningkatan pengamanan karena menjadi titik penting di barat Indonesia.
    Sementara itu, Papua tetap dianggap menjadi kawasan paling rawan dan memerlukan penanganan berbeda.
    Menurut Sjafrie, pemerintah bersama TNI akan menerapkan metode yang dia sebut
    smart approach
    , yakni menggabungkan pendekatan teritorial atau soft approach dan kesiapsiagaan operasi taktis atau
    hard approach
    .
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI menambahkan bahwa penetapan tiga wilayah tersebut sebagai
    center of gravity
    karena mempertimbangkan peningkatan eskalasi potensi ancaman.
    “Ya, eskalasi ancaman. Ya lebih tinggi,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    JAKARTA – Pemerintah pusat berencana menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah. Langkah ini disiapkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Presiden RI bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, pada Minggu 23 November yang lalu.

    “Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan,” ujar Bahlil, Senin, 24 November.

    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan.

    “Saya sering juga turun terus ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

    Dalam Ratas, pemerintah juga menyoroti dugaan praktik tidak sesuai izin oleh sejumlah penambang pasir kuarsa, termasuk temuan adanya timah yang dicampurkan dalam komoditas tersebut.

    “Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa tapi didalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diaatur labih baik kembali,” ujar Bahlil.

    Dengan penarikan kewenangan ini, pemerintah pusat akan menata ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung terkait maraknya penambangan pasir kuarsa yang dinilai menyalahi aturan.

    Sebagai informasi, pasir kuarsa ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

  • Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero). 

    Instruksi itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya.

    Menhan mengungkapkan telah menerapkan tiga Center of Gravity atau lokasi prioritas untuk dijaga pertahanannya. Hal ini guna menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan

    “Yang pertama, Jakarta sendiri kita amankan. Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan.

    Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian, Center of Gravity ketiga, adalah Papua,” ungkapnya.

    Di Papua, tim pengamanan menerapkan metode Smart Approach yang didalamnya terdiri Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis.

    Selain di dalam negeri, personel TNI dikerahkan untuk pengamanan luar negeri. Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

  • Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Panglima TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini dia sampaikan setelah menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Pasukan perdamaian sudah memasuki tahap seleksi yang terdiri dari tes kesehatan, psikologi, jasmani. Setelah dinyatakan lulus, Agus akan mengirim tim pendahulu untuk memastikan situasi kondusif sehingga bisa mengirim pasukan lainnya.

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tengah meningkatkan keamanan negara dengan menargetkan pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan setiap tahunnya yang tersebar disetujui wilayah di Indonesia.

    Menhan juga telah menetapkan tiga Center of Gravity atau lokasi-lokasi strategis yang mendapatkan pengawalan ketat untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.

    “Yang pertama Jakarta sendiri kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian Center of Gravity ketiga adalah Papua,” tuturnya.

    Di Papua, katanya, menerapkan satu metode yang disebut Smart Approach yang terdiri antara Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach.

    Strategi ini guna menjaga kedaulatan negara sekaligus ancaman-ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan serta pembangunan di Papua

  • Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta Nasional 24 November 2025

    Pemerintah Akan Tambah Pengerahan TNI di Papua, Aceh, dan Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah berencana menambah pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di tiga wilayah yang dikategorikan sebagai
    center of gravity
    atau titik berat nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan
    stabilitas keamanan
    nasional seiring meningkatnya potensi ancaman yang dapat mengganggu kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ujar Sjafrie saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
    Sjafrie menjelaskan, Jakarta menjadi salah satu dari tiga
    center of gravity
    yang keamanan wilayahnya harus dijamin.
    Dia menegaskan bahwa pengamanan Jakarta akan dilakukan secara menyeluruh, baik untuk wilayah darat, laut, maupun udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ucap dia.
    Wilayah kedua yang menjadi prioritas adalah Aceh sebagai gerbang bagian barat Indonesia, sedangkan wilayah ketiga adalah Papua.
    Sjafrie menyampaikan, pemerintah akan menempatkan pasukan tambahan di Papua dengan metode
    smart approach
    , yaitu menggabungkan pendekatan teritorial (
    soft approach
    ) dengan operasi taktis (
    hard approach
    ).
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” kata Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan,  TNI telah menyiapkan langkah penguatan struktur pasukan untuk mendukung peningkatan pengamanan di kawasan prioritas, khususnya Papua dan Aceh.
    “Memang kita akan membentuk, membangun beberapa batalion. Karena kalau kita lihat, kita ada 514 kabupaten dan ada batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” ujar Agus dalam wawancara terpisah di Gedung DPR RI.
    Selain batalion, TNI juga akan memperbanyak komando daerah militer (Kodam) di setiap wilayah.
    “Kodam tahun ini tambah dari 15 ditambah 6 kodam. Tahun 2026 kita akan nambah lagi sampai 37,” kata Agus.
    Ia melanjutkan, jumlah prajurit yang bertugas di Papua berasal dari satuan organik dan personel penugasan.
    Penempatan pasukan juga disertai pembangunan pos perbatasan untuk memastikan prajurit berada pada fasilitas yang layak.
    “Sekarang di perbatasan kita juga bangun pos-pos yang layak untuk prajurit yang bertugas mengamankan perbatasan karena rawan terhadap human trafficking, narkoba keluar masuk. Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit, kalau di perbatasan ada 7 batalion,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Ratas di Hambalang, Prabowo Soroti Penanganan Kawasan Tambang Ilegal

    Gelar Ratas di Hambalang, Prabowo Soroti Penanganan Kawasan Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11/2025), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

    Dia mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

    Rapat terbatas itu dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

  • Prabowo Panggil Menhan hingga Kapolri ke Hambalang Bahas Tambang Ilegal

    Prabowo Panggil Menhan hingga Kapolri ke Hambalang Bahas Tambang Ilegal

    Prabowo Panggil Menhan hingga Kapolri ke Hambalang Bahas Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025).
    Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya membeberkan bahwa pertemuan itu berlangsung sejak siang hingga malam.
    Menurut Teddy, Prabowo dan para menteri membahas mengenai aktivitas
    tambang ilegal
    .
    “Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, dan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat,” ujar Teddy dalam akun Sekretariat Kabinet, Minggu malam.
    Teddy menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat
    Pasal 33 UUD 1945
    .
    Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, mulai dari menteri bidang ekonomi hingga menteri bidang pertahanan.
    Ada pula kepala penegak hukum dan militer yang turut hadir. 
    Mereka yang hadir adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Mendadak Mau Tarik Izin Tambang Pasir Kuarsa ke Pusat, Mengapa?

    Bahlil Mendadak Mau Tarik Izin Tambang Pasir Kuarsa ke Pusat, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal mengembalikan kewenangan pemberian izin pertambangan pasir kuarsa kembali ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan tak lepas dari maraknya pertambangan ilegal pasir kuarsa, salah satunya di Bangka Belitung.

    Keputusan Bahlil itu diambil usai dirinya meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung. Peninjauan dilakukan bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada pekan lalu.

    Bahlil menyebut, dalam peninjauan tersebut, ditemukan adanya penyalahgunaan izin pasir kuarsa.

    “Sebagai langkah penertiban, saya akan menyiapkan aturan baru agar kewenangan perizinannya ditarik ke pemerintah pusat, guna memastikan pengelolaan sumber daya berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Bahlil melalui akun Instagram resminya, @bahlillahadalia, Minggu (23/11/2025).

    Asal tahu saja, izin tambang mineral, termasuk pasir kuarsa, memang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    Namun, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022, mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara ke pemerintah daerah.

    Imbas maraknya tambang ilegal, kini Bahlil menyebut pemerintah pusat akan melakukan penataan ulang izin tambang agar izin tidak disalahgunakan.

    Pasir kuarsa sendiri merupakan mineral kritis. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

    Sebelumnya, Pemerintah, TNI dan Kejaksaan Agung berkolaborasi menindak tegas aksi penambangan ilegal yang merusak lingkungan serta merugikan negara hingga triliunan rupiah.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Tim Penertiban Kawasan Hutan setelah mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, terus melanjutkan kegiatan menindak aksi perusakan lingkungan, terutama tambang ilegal yang mengeruk timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pada hari ini, kita menemukan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti,” katanya di sela-sela kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (19/11/2025).

    Menurutnya, pemerintah bakal tersus bersikap tegas menumpas pelaku tambang ilegal yang merusak lingkungan.

    “Saya kita dalam hal ini, negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal dengan secara fisik, semua kegiatan ilegal sudah kita tutup secara geografi, tapi secara aturan dijelaskan Menteri ESDM,” kata Sjafrie.