Prabowo soal Kasus Keracunan MBG: Saya Yakin Kita Akan Selesaikan dengan Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Setibanya di Tanah Air usai lawatan ke-4 negara selama tujuh hari, Presiden Prabowo Subianto merespons soal banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik belakangan ini.
Menurut Kepala Negara, MBG adalah program yang besar jadi pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya di awal.
Namun, Prabowo meyakini bahwa semua masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG bakal terselesaikan.
“Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan itu, Prabowo pun mengatakan, bakal segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyangkut masalah yang terjadi pada program MBG.
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan ya,” ujarnya.
Kemudian, Prabowo mengingatkan kembali bahwa tujuan MBG adalah memberikan makan gratis dan bergizi semua anak bangsa terutama yang mengalami kesulitan makan
“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makanya hanya nasi pakai garam ini yang harus kita kasih,” katanya.
Berdasarkan pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma pukul 15.40 WIB.
Prabowo disambut oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Menpora Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Selain itu, ada juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Diketahui, sejak Januari hingga 25 September 2025, ada 5.914 penerima manfaat yang terdampak insiden keamanan pangan MBG.
Pada September ini saja, setidaknya 2.210 orang yang menjadi korban keracunan MBG.
Terbaru, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kasus keracunan menu MBG sangat tinggi di daerahnya.
Hingga Jumat, 26 September 2025, ada sekitar 1.000 siswa Paud hingga SMA/SMK yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Bandung Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Agus Subiyanto
-
:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5457137/original/061872300_1766988540-251229-panglima-tni-emosi-soal-bendera-gam-berkibar-di-tengah-bencana-sumatera-tindak-tegas-4442e5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Panglima TNI Emosi Soal Bendera GAM Berkibar di Tengah Bencana Sumatera: Tindak Tegas!
L
OlehLiputanenamDiperbaharui 29 Des 2025, 13:11 WIB
Diterbitkan 29 Des 2025, 13:07 WIB
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan tegas tidak akan beri ampun bagi kelompok-kelompok yang berani menganggu pemerintah dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam.
Hal ini merespons soal pembubaran aksi sekelompok masyarakat yang membawa bendera GAM di Kota Lhokseumawe, Aceh, oleh prajurit TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa.
“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” tegas Panglima.
-
/data/photo/2025/09/25/68d54d98d7737.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
177 Pati TNI Naik Pangkat, Terbanyak dari Angkatan Laut Nasional 26 September 2025
177 Pati TNI Naik Pangkat, Terbanyak dari Angkatan Laut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 177 perwira tinggi (pati) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan kenaikan pangkat pada Kamis (25/9/2025).
Acara laporan kenaikan pangkat tersebut dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Kenaikan pangkat terhadap 177 pati ini tertuang dalam Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1907/IX/2025 tanggal 22 September 2025.
“Dari total 177 perwira, terdiri atas 65 Pati TNI Angkatan Darat, 67 Pati TNI Angkatan Laut, dan 45 Pati TNI Angkatan Udara,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Berikut sejumlah jabatan strategis yang mendapatkan kenaikan pangkat:
Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Agus kepada 177 perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pejabat Dikawal Bikin Bising Pakai Strobo-Sirene, Presiden Lewat Malah Tak Ribut-ribut
Jakarta –
Pejabat diminta lebih bijak saat mendapat pengawalan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut pejabat dikawal itu bisa mencontoh Presiden Prabowo Subianto.
Pejabat yang mendapat pengawalan tengah jadi sorotan. Sinar lampu strobo dan suara sirene yang melekat pada pengawalan pejabat dianggap mengganggu masyarakat. Hingga muncul gerakan di media sosial untuk menolak memberi jalan bagi pejabat yang dikawal dengan strobo dan sirene.
Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari kembali mengingatkan pejabat agar lebih bijak saat mendapat pengawalan dengan strobo dan sirene. Menurutnya, pejabat bisa mencontoh pengawalan Presiden Prabowo Subianto yang minim suara bising sirene untuk sekadar meminta jalan.
Berdasarkan pengalaman tim detikOto saat bertemu rombongan RI 1 di jalan Tol Jagorawi, memang tak ada suara ‘Tot Tot Wuk Wuk’ untuk meminta jalan. Pengawal paling depan hanya meminta dibukakan jalan dengan gestur tangan sembari memberi jempol. Tak ada suara bising berulang, padahal yang melintas adalah orang nomor wahid di Indonesia.
“Pak Mensesneg, Mas Pras, sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan, dan mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga mengakui jarang menggunakan strobo, karena merasa terganggu, dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat,” kata Qodari dikutip Antara.
Qodari menyebut dirinya juga hampir tidak pernah menggunakan strobo dan sirene saat di perjalanan saat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Tak cuma itu, dia mengaku juga lebih sering menyetir sendiri tanpa pengawalan.
“Tetap ada mobil walpri tetapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Misalnya, kalau harus mengejar meeting dan yang lain-lain. Selebihnya tidak dipakai,” tambah Qodari.
Strobo dan Sirene Buat Pejabat Dibekukan Sementara
Adapun terkait penggunaan strobo dan sirene, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut pihaknya akan melakukan pembekuan sementara. Kendati demikian, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap dilaksanakan. Kakorlantas menekankan, penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas.
“Kalau pun digunakan, sirene itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan. Sementara ini sifatnya himbauan agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” tutur Agus.
(dry/din)
-

KSP Qodari ingatkan pejabat bijak pakai sirine dan jangan “flexing”
“Pak Mensesneg, Mas Pras, sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan, dan mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga mengakui jarang menggunakan strobo, k
Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari kembali mengingatkan pejabat publik untuk bijak dalam menggunakan fasilitas sirine saat berkendara, dan jangan mengumbar gaya hidup yang mewah (flexing) mengingat mereka menerima gaji dari rakyat.
Menurut Qodari, gerakan menolak sirine, yang saat ini dipopulerkan dengan istilah “tot, tot, wuk, wuk”, juga disambut baik oleh sejumlah pejabat negara, misalnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan dirinya sendiri sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
“Pak Mensesneg, Mas Pras, sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan, dan mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga mengakui jarang menggunakan strobo, karena merasa terganggu, dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat,” kata Qodari menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan yang sama, Qodari melanjutkan dirinya juga hampir tak pernah menggunakan sirine dan strobo saat berkendara. Qodari menyebut semasa dirinya masih menjabat Wakil Kepala Staf Kepresidenan, dia juga lebih banyak menyetir sendiri tanpa ada pengawalan voorijder.
“Jadi sebelum (gerakan, red.) ini (muncul, red.), M. Qodari sudah melaksanakan. tetap ada mobil walpri (pengawal pribadi, red.) tetapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Misalnya, kalau harus mengejar meeting dan yang lain-lain. Selebihnya tidak dipakai,” ujar M. Qodari.
Qodari kemudian juga mengingatkan pejabat publik sebaiknya hidup sederhana, dan tidak mengumbar gaya hidup mewah di hadapan masyarakat.
“Nggak boleh flexing. Jadi pejabat publik itu, masyarakat tahunya, maunya, nggak boleh mewah-mewah, karena anggarannya dari uang negara. Nah, uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai (kata rakyat, red.) gue susah-susah, lu seneng-seneng,” kata Qodari.
Kepala Staf Kepresidenan itu juga mengajak seluruh pejabat publik untuk banyak mendengar dan berempati kepada kesulitan hidup yang dialami masyarakat, karena menjadi pejabat publik tidak boleh “buta dan tuli” atau tone-deaf terhadap masalah di sekitarnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, publik diramaikan dengan gerakan yang menolak memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan yang menggunakan sirine. Gerakan itu kemudian dikenal dengan “Setop Tot, Tot, Wuk, Wuk” dan mendapatkan dukungan dari banyak warganet serta masyarakat.
Imbas dari gerakan itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri irjen Pol. Agus Suryonugroho saat ditemui sejumlah wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/9) minggu lalu, menyatakan Polri telah membekukan penggunaan rotator dan sirine mobil pengawalan (patwal).
“Saya Kakorlantas, saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara (sirine, red.), itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat,” kata Irjen Pol. Agus kepada wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas juga berterima kasih atas masukan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pengendara yang terganggu dengan suara bising sirine mobil atau motor patwal.
“Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Biar pun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tot tot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat, untuk Korlantas sementara kita (telah) bekukan,” kata Agus.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Aria Cindyara
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Panglima TNI minta maaf jika HUT Ke-80 TNI di Monas ganggu lalu lintas
halaman kantor kementerian/lembaga yang berada di sekitar Monas akan digunakan sebagai kantong parkir. Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkir kendaraannya secara sembarangan di bahu jalan
Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta maaf kepada masyarakat jika peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas) yang puncaknya jatuh pada Minggu (5/10) mengganggu lalu lintas sekitar.
Permohonan maaf Panglima disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto setelah memimpin apel gelar kesiapan satuan tugas pengawasan lalu lintas dan parkir (wallakir) HUT TNI di Monas, Jakarta, Senin.
“Bapak Panglima TNI menyampaikan permohonan maaf apabila nanti dalam rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai dari kemarin ada ketidaknyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama yang berada di jalan-jalan yang berada di sekitar Monas,” katanya.
Danpuspom mengatakan kemacetan dan parkir liar menjadi perhatian utama berkaca dari pengalaman HUT Ke-79 TNI yang juga digelar di kawasan Monas. TNI akan menyempurnakan permasalahan itu pada HUT kali ini.
Untuk mengatasi kemacetan dan parkir liar, Danpuspom menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Dia menjelaskan rute masuk tamu maupun pengunjung pada puncak peringatan HUT TNI akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu lalu lintas di arah Jalan Sudirman dan M. H. Thamrin.
Kendati dilaksanakan di hari Minggu (5/10), Yusri memastikan puncak HUT TNI tidak mengganggu hari bebas kendaraan bermotor atau CFD.
“Tadi kami sudah koordinasi dengan Dishub DKI bahwa kegiatan (CFD) tetap berjalan sebagaimana mestinya karena kami tidak mengganggu sampai ruas jalan Thamrin-Sudirman. Kami hanya menggunakan area sepanjang sekitar Monas,” tuturnya.
Sementara itu, halaman kantor kementerian/lembaga yang berada di sekitar Monas akan digunakan sebagai kantong parkir. Dia mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkir kendaraannya secara sembarangan di bahu jalan.
“Kita sudah koordinasi, kita sudah bersurat (ke kementerian/lembaga). Nanti kita akan layani untuk parkir di sana. Intinya jangan sampai mengganggu, parkir seenaknya sepanjang Merdeka Barat, Timur, dan Selatan. Itu yang nanti akan menghambat,” katanya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

TNI tertibkan penggunaan sirene dan strobo
Jadi peruntukan strobo itu sebenarnya hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kemudian mobil jenazah, kemudian mobil kawal, baik motor roda empat maupun roda dua. Di luar itu dilarang
Jakarta (ANTARA) – Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengatakan internal TNI sedang menertibkan penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai aturan agar tidak mengganggu kenyamanan di jalan raya.
“Di internal kita, di TNI, kami sudah sampaikan kepada masing-masing danpuspom angkatan untuk menertibkan itu,” ucap Yusri menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin.
Dia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polri, mengingat belakangan ini penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai peruntukannya diprotes masyarakat karena dinilai mengganggu.
Danpuspom mengakui bunyi dan cahaya yang ditimbulkan dapat mengganggu pengguna jalan, karenanya sirene dan strobo harus digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
“Jadi peruntukan strobo itu sebenarnya hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kemudian mobil jenazah, kemudian mobil kawal, baik motor roda empat maupun roda dua. Di luar itu dilarang,” kata Yusri.
Adapun Pasal 134 UU LLAJ mengatur bahwa pengguna jalan yang berhak didahulukan, antara lain pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, pimpinan lembaga negara, tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, serta konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri.
Danpuspom mengimbau jajarannya untuk mencontoh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, sebab Panglima tidak menggunakan sirene dan strobo dalam perjalanan dinas.
“Bapak Panglima sendiri tidak menggunakan itu. Jadi mari kita contoh, kita sesuai dengan aturan aja, ya, biar lebih enak,” tuturnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa dirinya telah mengingatkan polisi militer (POM) soal penggunaan sirene dan strobo agar dilaksanakan sesuai aturan.
Panglima saat ditemui di TNI Fair 2025 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/9), mengatakan sirene dan strobo bisa digunakan dalam kegiatan pengawalan selama mengikuti aturan.
“Saya juga menyampaikan kepada, khususnya POM, kalau menyalakan strobo ada aturannya. Kalau lagi kosong dibunyikan, tidak etis juga. Tapi itu ada aturannya untuk VVIP (naratetama) menggunakan pengawalan,” katanya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5145159/original/084585000_1740670731-IMG-20250227-WA0021.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Danpuspom: Panglima TNI Tidak Gunakan Strobo-Sirine Tot Tot Wuk Wuk – Page 3
Liputan6.com, Jakarta- Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto mengklaim Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tidak menggunakan strobo dan sirene saat melintas di jalan raya.
Penegasan ini disampaikan Yusri di tengah maraknya gerakan penolakan terhadap penggunaan sirene dan strobo yang ramai dijuluki masyarakat sebagai suara “tot tot wuk wuk”.
“Bapak Panglima sendiri tidak menggunakan itu,” kata Yusri kepada wartawan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Yusri meminta anggota TNI mencontohi Agus Subiyanto yang disiplin dalam berlalu lintas tanpa menggunakan strobo dan sirine sembarangan.
“Jadi, mari kita contoh. Kita sesuai dengan aturan aja ya, biar lebih enak,” ujarnya.
Dia menegaskan, penggunaan strobo dan sirine sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 134 dan 135. Dalam aturan tersebut, hanya kendaraan tertentu yang diizinkan menggunakan perangkat tersebut.
“Penggunaan strobo itu hanya diperuntukkan bagi ambulans, pemadam kebakaran, mobil jenazah, serta kendaraan pengawalan baik roda dua maupun roda empat,” jelasnya.
/data/photo/2025/09/27/68d7aa855f774.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5432199/original/051588200_1764758913-251203-jenderal-jenderal-prabowo-kumpul-ungkap-fakta-yang-heboh-di-banjir-sumatera-dd02fe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5457274/original/057763500_1766993637-251229-kemensos-bagi-bagi-rp450-ribu-orang-tiap-bulan-korban-bencana-sumatera-untuk-apa-982a0f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)