Xcloud.id

Tag: Agus Subiyanto

  • 9 Kabar TNI AD Bakal Diperkuat Black Hawk, Ini Respons Menhan dan Panglima Nasional

    9 Kabar TNI AD Bakal Diperkuat Black Hawk, Ini Respons Menhan dan Panglima Nasional

    Kabar TNI AD Bakal Diperkuat Black Hawk, Ini Respons Menhan dan Panglima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (AD) dikabarkan segera diperkuat Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk pabrikan Amerika Serikat (AS).
    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku, belum mengetahui informasi tersebut.
    “Saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama Panglima dulu bagaimana evaluasinya ya,” kata Sjafrie, saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (22/10/2025) malam.
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang ditemui di kesempatan yang sama menyinggung bahwa pihaknya hanya sebagai pengguna alutsista.
    “Kita kan pengguna, yang penting kita menerima,” terang Agus, singkat, sebelum memasuki mobil dinasnya.
    Sebelumnya, kabar mengenai TNI AD yang segera kedatangan helikopter Black Hawk diungkap oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).
    Melalui akun Instagram Puspenerbad, mereka menyebut tengah mempersiapkan lokasi untuk menyambut Black Hawk di Lanudmad Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah.
    Indonesia sebelumnya berencana akan membeli 24 unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk untuk TNI.
    Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan telah menandatangani surat perjanjian pendahuluan di fasilitas Lockheed Martin, Washington pada Rabu (23/8/2023).
    Penandatanganan itu dilakukan dengan Vice President of Global Business Development Sikorsky Lockheed Martin, Jeff White.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan buka suara soal rencana pembelian helikopter Black Hawk

    Menhan buka suara soal rencana pembelian helikopter Black Hawk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membuka suara soal rencana membeli helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat.

    Dia mengatakan masih harus memastikan kebenaran informasi tersebut kepada pihak pengguna tentara yakni TNI.

    “Saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama Panglima dulu bagaimana evaluasinya,” kata Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Di waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar banyak soal pembelian helikopter tersebut.

    Pihaknya menyerahkan urusan pembelian kepada Kementerian Pertahanan.

    “Kita kan pengguna, yang penting kita menerima,” kata Agus di kantor Kementerian Pertahanan.

    Antara juga sempat mengkonfirmasi soal pembelian helikopter tersebut ke Mabes TNI AD selaku pihak pengguna.

    Namun demikian, pihak Mabes AD juga enggan berkomentar soal itu. “Kebijakannya ada di Kemhan ya,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kepada Antara, Rabu.

    Untuk diketahui, sebuah akun instagram khusus informasi soal isu pertahanan @isds.indonesia mengunggah informasi bahwa TNI AD akan kedatangan helikopter Sikrosky S-70 M Black Hawk tipe GFA pada 2026.

    Berdasarkan informasi yang diunggah akun tersebut, dijelaskan bahwa helikopter tersebut akan ditempatkan di Pangkalan Udara Utama Angkatan Darat (Lanudmad) Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Prabowo menyapa satu per satu pejabat yang hadir dalam penyerahan uang korupsi CPO yang dikembalikan ke negara sambil bercanda santai, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
    Prabowo memberi sambutan dalam penyerahan uang pengganti kerugian negara Rp 13 triliun kasus korupsi fasilitas ekspor CPO itu di kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
    Awalnya, dia menyapa sahibul bait Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang bergelar profesor.
    “Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung RI Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan,” kata Prabowo.
    Dia juga menyapa Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Selanjutnya, dia menyapa dengan santai Menkeu Purbaya dengan setengah mencandai peraih gelar master dari Purdue University, Amerika Serikat (AS), itu.
    “Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudhi Sadewa,” kata Prabowo dari mimbar.
    “
    You
    ada (gelar) profesornya enggak?” tanya Prabowo. Terdengar ada suara tawa kecil dari hadirin.
    Setelah mendapat jawaban bahwa Purbaya belum bergelar profesor, Ketua Umum Partai Gerindra itu berucap, “Belum, belum. Sebentar lagilah.”
    Selanjutnya, dia menyapa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga dengan setengah mencandai Prasetyo.
    “
    Uda
    h doktor? Belum doktor,” kata Prabowo ke Prasetyo.
    “Saya juga belum,” imbuh Prabowo.
    Prabowo juga menyapa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
    “
    Udah
    doktor?” tanya Prabowo. Yusuf Ateh menjawab bahwa dia sudah mendapat gelar doktor.
    Secara simbolis, uang Rp 13 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO diserahkan ke negara.
    Bertumpuk-tumpuk uang warna merah dipampang ke hadapan mata kamera pewarta, jumlahnya memang tidak sampai Rp 13 triliun karena ruangannya tidak cukup.
    “Hari ini kami serahkan, ini jumlahnya Rp 13.255.000.000.000, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau Rp 13 triliun, tempatnya tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar Rp 2.400.000.000.000,” ujar Burhanuddin dalam acara ini.
    Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah melakukan berbagai penyitaan dari kasus korupsi terkait CPO. Dalam kasus ini, ada tiga perusahaan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.
    Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).
    Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
    Sejauh ini, PT Musim Mas Group telah menyerahkan uang senilai Rp 1.188.461.774.662,2 (Rp 1,1 triliun) kepada Kejaksaan Agung.
    Kemudian, PT Nagamas Palmoil Lestari telah menyerahkan uang senilai Rp 186.430.960.865,26 kepada Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Survei Poltracking Indonesia mengungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi salah satu menteri dengen kepuasan tertinggi. Dari survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, Zulhas masuk 8 besar menteri dengan kinerja positif.

    “Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif, kemudian ada AHY di nomor 4, Agus Subiyanto Panglima TNI, Menkes Budi Gunadi Sadikin, lalu ada Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Kinerja Zulhas sebagai Menko Pangan teruji kala dia memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam di sepanjang tahun 2025. Zulhas mengeklaim pemerintah berhasil mencapai swasembada beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Angka ini meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024.

    Tidak hanya beras, hasil jagung juga meningkat, yang mencapai 14,54 juta ton atau naik 8,26 persen dibanding tahun lalu.

     

  • Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur Regional 19 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur Regional 19 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie di Sumbawa: TNI Milik Rakyat, Wajib Mengabdi, Tak Hanya Tugas Tempur
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com –
    Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa TNI adalah milik rakyat dan wajib mengabdi untuk kepentingan rakyat.
    Ini disampaikannya saat mengunjungi Batalyon Infanteri (Yonif) TP 835 di Desa Kerekeh, Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (18/10/2025).
    “Kami hadir di sini untuk menunjukkan soliditas pemerintah dalam membangun pertahanan nasional. TNI ini dibiayai rakyat, maka harus hadir membela dan melayani rakyat,” ujarnya.
    Dalam kunjungan itu, Menhan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
    Batalyon 835 menjadi bagian dari 150 batalyon yang akan digelar di seluruh Indonesia pada 2025.
    Sjafrie menekankan agar prajurit tidak hanya fokus pada tugas tempur, tetapi juga menyatu dengan masyarakat.
    “Saya ingatkan prajurit untuk disiplin, giat berlatih, dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan,” tambah Sjafrie.
    Ia menyampaikan kunjungan ini menunjukkan soliditas pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan nasional dengan TNI sebagai tulang punggung operasional.
    Salah satunya Batalyon 835 yang mana merupakan bagian dari 150 batalyon yang akan digelar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025, yang akan menjadi titik kuat pertahanan rakyat semesta.
    “Oleh karena itu, para tentara ini harus dapat bersatu dengan rakyat, harus disiplin, giat berlatih dan bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya,” ujarnya.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Batalyon 835 merupakan batalyon teritorial yang dilengkapi dengan berbagai kompi fungsional seperti kompi pertanian, kompi kesehatan, kompi konstruksi, kompi peternakan dan kompi kesehatan.
    “Kunjungan ini juga untuk berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam memberikan dukungan teknis bagi penguatan fasilitas kesehatan di batalyon tersebut, khususnya untuk pengembangan kompi kesehatan, jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, genjatan senjata Gaza hingga peluang P3K jadi PNS

    Politik kemarin, genjatan senjata Gaza hingga peluang P3K jadi PNS

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (14/10) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo sebut gencatan senjata Gaza langkah awal menuju perdamaian hingga anggota DPR buka kemungkinan P3K jadi PNS lewat RUU ASN.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo: Gencatan senjata Gaza langkah awal menuju perdamaian

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, menjadi langkah awal menuju perdamaian menyeluruh di Palestina.

    “Saya kira ini awalan yang baik, intinya itu ya. Jadi, kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support, yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik,” katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan banyak tokoh dari berbagai negara hadir menyaksikan penandatanganan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian yang menyeluruh.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Panglima rotasi pejabat TNI dari mulai pangdam hingga kadispenad

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi beberapa pejabat tinggi dari mulai panglima komando daerah militer (Pangdam) hingga kepala dinas penerangan angkatan darat (kadispenad) melalui Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep / 1334 / IX / 2025 tentang Penghentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Berdasarkan salinan surat keputusan yang telah diterima, beberapa nama mendapatkan jabatan baru dalam penugasannya di TNI, di antaranya yakni Brigjen TNI Wahyu Yudhayana yang sebelumnya menjabat Kadispenad mendapat jabatan baru yakni Sesmilpres Kemensetneg.

    Posisi Wahyu sebagai Kadispenad digantikan Kolonel Inf. Donny Pramono yang sebelumnya menjabat Paban VI/Inteltek Sintelad.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Menlu bantah soal Prabowo yang marah karena pemberitaan media Israel

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono membantah bahwa Presiden RI Prabowo Subianto marah karena pemberitaan dari media Israel yang menyebutkan bahwa Kepala Negara akan berkunjung ke negara tersebut.

    Media Israel tersebut awalnya memberitakan rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Israel. Tak cukup di situ, Presiden Prabowo pun diberitakan batal mengunjungi Israel karena marah soal pemberitaan yang dimuat media itu.

    “Tidak ada marah-marah karena kemarin kita semua fokus di acara penandatanganan itu yang prosesnya juga sebenarnya cukup lama, dari jam 2 acaranya itu baru terlaksana sekitar jam 6 sore atau jam 7,” kata Menlu Sugiono saat memberikan keterangan usai mendampingi kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Anggota DPR sebut pesantren instrumen perjuangan saat respons Trans7

    Anggota DPR RI Rivqy Abdul Halim menegaskan bahwa pondok pesantren adalah instrumen perjuangan bangsa sekaligus lembaga pendidikan tertua yang telah melahirkan para ulama, pejuang, dan pemimpin bangsa, saat merespons polemik tayangan Trans7.

    Dalam konteks sejarah lahirnya bangsa, pendidikan, dan sosial keagamaan Indonesia, menurut dia, pesantren bukan sekadar tempat mengaji, melainkan ruang pembentukan akhlak, disiplin, kemandirian, dan semangat kebangsaan.

    “Menistakan pesantren berarti menistakan jati diri bangsa Indonesia,” kata Rivqy di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Anggota DPR buka kemungkinan P3K jadi PNS lewat RUU ASN

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengatakan DPR RI membuka kemungkinan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) bisa dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS), melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Dia mengatakan bahwa RUU ASN saat ini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang akan dibahas oleh Komisi II DPR RI. Dia ingin agar pembahasan RUU itu memberi solusi terhadap nasib P3K, khususnya yang sudah sangat lama mengabdi kepada negara.

    “Silakan memberikan saran masukan kepada Komisi II yang nantinya membahas, apakah memang P3K sudah semestinya menjadi PNS,” kata Reni dalam diskusi Forum Legislasi yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI Mutasi 286 Perwira, Kadispenad Wahyu jadi Sesmilpres

    Panglima TNI Mutasi 286 Perwira, Kadispenad Wahyu jadi Sesmilpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan mutasi jabatan sebanyak 286 perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI.

    Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1334/IX/2025 tanggal 30 September 2025 yang diteken Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Dalam surat ini, Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana ditunjuk menjadi Sesmilpres Kemensetneg. Posisi kosong yang ditinggalkan oleh Wahyu kemudian diisi oleh Kolonel Inf Donny Pramono.

    Selanjutnya, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Windiyatno diangkat menjadi menjadi Wadankodiklatad. Sementara itu, jabatan Pangdam XIV/Hasanuddin diisi oleh Mayjen Bangun Nawoko yang sebelumnya Pangdivif 3 Kostrad

    Adapun, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang yang dikenal sebagai Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan, kini diangkat menjadi Direktur Kebijakan Strahan Kemhan.

    Kemudian, jabatan Kabiro Infohan yang ditinggalkan Freka diisi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait yang sebelumnya menjabat perwira menengah (pamen) Denmabesad.

    Tak hanya itu, Mayjen Yunianto selaku Staf Khusus Panglima TNI, saat ini ditunjuk menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

  • Mutasi TNI, Kolonel Rico Sirait Jadi Karo Infohan Setjen Kemenhan Gantikan Brigjen Frega Nasional 14 Oktober 2025

    Mutasi TNI, Kolonel Rico Sirait Jadi Karo Infohan Setjen Kemenhan Gantikan Brigjen Frega Nasional 14 Oktober 2025

    Mutasi TNI, Kolonel Rico Sirait Jadi Karo Infohan Setjen Kemenhan Gantikan Brigjen Frega
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait menjadi Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, menggantikan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.
    Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima Nomor Kep/1334/IX/2025 yang diteken pada 30 September 2025, sebagaimana dibagikan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, kepada Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
    Rico sebelumnya merupakan Perwira Menengah (Pamen) Denmabesad.
    Frega dimutasi menjadi Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan.
    Rico, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0507/Bekasi.
    Ia adalah alumni SMA Taruna Nusantara.
    Selain Karo Infohan Setjen Kemenhan, Panglima juga merombak sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI, antara lain Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) hingga Pangdam XIV/Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi TNI, Sesmilpres Dijabat Brigjen Wahyu Yudhayana Nasional 14 Oktober 2025

    Mutasi TNI, Sesmilpres Dijabat Brigjen Wahyu Yudhayana Nasional 14 Oktober 2025

    Mutasi TNI, Sesmilpres Dijabat Brigjen Wahyu Yudhayana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap ratusan perwira tinggi (Pati) TNI.
    Salah satu jabatan yang dimutasi adalah Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
    Dikutip dari Keputusan Panglima Nomor Kep/1334/IX/2025 yang diteken pada 30 September 2025 jabatan itu kini diemban oleh Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, 
    Wahyu, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), membenarkan hal tersebut.
    “Mohon doanya selalu ya,” ucap Wahyu Yudhayana kepada Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
    Sepeninggal Wahyu, jabatan Kadispenad akan diisi oleh Kolonel Inf Donny Pramono, yang sebelumnya adalah Perwira Bantu (Paban) VI/Inteltek Sintelad.
    Adapun jabatan Sesmilpres terakhir diisi oleh Mayjen Kosasih hingga Juli 2025.
    Selain Sesmilpres, Panglima TNI juga melakukan mutasi terhadap jabatan strategis lainnya di lingkungan TNI, antara lain Pangdam XIV/Hasanuddin sampai Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima Dipanggil MK Terkait Uji Materi UU TNI, Ini Kata Kapuspen

    Panglima Dipanggil MK Terkait Uji Materi UU TNI, Ini Kata Kapuspen

    Panglima Dipanggil MK Terkait Uji Materi UU TNI, Ini Kata Kapuspen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan Markas Besar (Mabes) TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah mengatakan, institusinya siap memberikan keterangan uji materi Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Hal ini disampaikan Freddy menanggapi panggilan MK terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memberikan keterangan dalam uji materi UU TNI dengan nomor perkara 68 dan 92/PUU-XXIII/2025 yang akan digelar pada 23 Oktober 2025.
    “Prinsipnya, TNI siap memberikan keterangan sesuai kebutuhan dan undangan resmi MK, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang ditunjuk sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Freddy, kepada Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Dia mengatakan, kehadiran Panglima TNI dalam pemanggilan tersebut akan disesuaikan dengan agenda resmi dari negara, sehingga belum bisa dipastikan apakah Panglima akan hadir secara langsung atau melalui perwakilan.
    “Terkait agenda sidang tersebut, kehadiran Panglima TNI akan menyesuaikan dengan agenda resmi negara dan koordinasi antara pemerintah dengan Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.
    Sebagai informasi, MK memanggil Panglima TNI dalam perkara uji materi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025.
    Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
    “Ada permintaan pihak terkait dari Panglima TNI, oleh karena itu tadi majelis hakim sudah memutuskan untuk menerima keterangannya sebagai pihak terkait pemberi keterangan dan akan dijadwalkan pada sidang yang akan datang mendengar keterangan dari Panglima TNI,” kata Suhartoyo.
    Adapun sidang uji materi UU TNI dengan nomor perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025 menyoal beberapa pasal yang dinilai bisa berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan karena keterlibatan TNI dalam ranah sipil.
    Perkara 68 mendalilkan Pasal 47 ayat (2) UU TNI disinyalir dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan atas pengangkatan prajurit TNI pada jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan.
    Kemudian, perkara 82 menyebut Pasal 7 ayat 2 angka 9 dan angka 15, serta Pasal 47 ayat 1 UU TNI membangkitkan kembali dwi fungsi TNI.
    Namun, permohonan ini telah dicabut oleh prinsipal.
    Perkara terakhir, nomor 92, mendalilkan Pasal 53 ayat 4 UU TNI berpotensi membuka penyalahgunaan wewenang eksekutif.
    Sebab, tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan atas keputusan Presiden dalam memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang.
    Dengan demikian, norma a quo dinilai melanggar asas
    due process of law
    dan transparansi, karena pemberian perpanjangan bersifat sepihak tanpa melibatkan persetujuan legislatif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.