Tag: Agus Subiyanto

Imparsial Minta TNI Taati Putusan MK soal Kewenangan KPK Usut Korupsi di Tubuh Militer Nasional 29 November 2024

Imparsial Minta TNI Taati Putusan MK soal Kewenangan KPK Usut Korupsi di Tubuh Militer
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad meminta
TNI
yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menaati dan melaksanakan putusan
Mahkamah Konstitusi
(
MK
) terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer.
TNI, jelas dia, tidak boleh berdalih lagi dengan terus menerus menganggap bahwa kasus korupsi di lingkungan TNI bisa diadili lewat
peradilan militer
.
“Saya meyakini bahwa TNI terutama Pak Agus Subiyanto itu adalah seorang prajurit sejati yang memang dia taat terhadap Sapta Marga dan kemudian taat kepada pemerintahan yang sah, dan salah satunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Hussein saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/11/2024).
“Jadi tidak boleh berdalih dan tidak boleh banyak alasan, dan harus melaksanakan keputusan itu dengan baik dan menyesuaikan dengan keputusan itu,” sambungnya.
Hussein menilai, putusan MK itu justru langkah awal yang baik bagi institusi TNI dalam mewujudkan amanat Undang-Undang TNI.
Menurutnya, dalam UU itu tertuang bahwa ke depan dalam tindak pidana umum, termasuk korupsi, anggota TNI diadili dalam sistem peradilan umum.
“(Putusan MK) Ini kan satu langkah baik menuju amanat Undang-undang TNI. Oleh karena itu, kalau memang taat asas dan taat terhadap pemerintah sipil termasuk UU yudikatifnya MK, maka tidak boleh membantah dan harus menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu,” terang Hussein.
Di lain sisi, Imparsial berharap tidak ada lagi rasa segan di KPK atau tarik-menarik ketika menghadapi kasus korupsi di tubuh militer.
Ia tak ingin kejadian ketika KPK meminta maaf atas pengusutan kasus korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas) pada tahun lalu, kembali terulang.
“Oleh karena itu, (putusan) ini sebetulnya satu terbosan gitu ya, satu oase di tengah kebuntuan, kemarin ada, 2023, ketika ramai-ramai soal Basarnas ya kalau saya tidak salah ya, kemudian pimpinan KPK sampai meminta maaf,” ungkapnya.
“Saya kira itu yang dengan putusan MK ini saya kira, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani, Hakim MK bahwa ini ke depan tidak perlu lagi dalam konteks yang begini tidak perlu lagi ada ewoh pekewoh gitu ya,” lanjut Hussein.
Sebelumnya diberitakan, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 yang meminta agar KPK berhak mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar Jumat.
Dalam putusan itu, Suhartoyo menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Syarat yang dimaksud sepanjang Pasal tersebut tidak dimaknai “Komisi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.
Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat Gugum Ridho Putra yang menggugat frasa “mengkoordinasikan dan mengendalikan” dalam Pasal 42 UU 30/2002 tentang KPK.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2024 15:03
1.104 prajurit taruna Akademi TNI/Akpol diwisuda di Akmil Magelang

Pendidikan dasar integratif bukanlah sekadar konsep, melainkan juga praktik nyata guna menyatukan persepsi dua institusi besar, TNI dan Polri.

Magelang (ANTARA) – Sebanyak 1.104 prajurit taruna Akademi TNI dan taruna/taruni Akademi Kepolisian (Akpol) mengikuti upacara wisuda di Lapangan Saptamarga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Mereka terdiri atas 430 taruna Akademi Militer, 200 taruna Angkatan Laut, 149 taruna Akademi Angkatan Udara, dan 325 taruna/taruni Akpol.

“Mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar integratif selama 4 bulan,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

Pendidikan ini, kata dia, merupakan langkah awal dalam perjalanan karier mereka menuju cita-cita menjadi perwira TNI/Polri yang tangguh berkarakter dan berintegritas dalam mengawal bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045.

Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pendidikan dasar integratif untuk membentuk prajurit taruna Akademi TNI dan taruna/taruni Akpol menjadi institusi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan semangat integrasi antara TNI dan Polri yang menjadi fondasi penting, sinergi, dan aktivitas TNI/Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Panglima TNI menegaskan bahwa pendidikan dasar integratif bukanlah sekadar konsep, melainkan juga praktik nyata guna menyatukan persepsi dua institusi besar, yaitu TNI dan Polri, guna menghadapi berbagai tantangan bangsa.

“Selama pendidikan integratif para taruna dan taruni berkesempatan untuk mempelajari potensi dan karakter satu sama lain,” katanya.

Ia mengatakan bahwa taruna dan taruni wisuda hari ini adalah awal dari pendidikan lanjutan sebagai seorang taruna dan taruni di akademi TNI dan Akpol yang memerlukan komitmen , kedisiplinan, semangat belajar, dan dedikasi yang lebih tinggi.

“Jadikan keberhasilan yang diraih saat ini sebagai modal kepercayaan diri dan kepribadian yang tangguh dalam menempuh pendidikan selanjutnya,” pesan Panglima TNI.

Jenderal TNI Agus Subiyanto berharap mereka dapat terus menjaga dan memupuk semangat dan mentalitas integrasi yang telah tertanam selama pendidikan ini walaupun menempuh pendidikan di tempat yang berbeda.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada mereka untuk meningkatkan motivasi belajar dan berlatih karena keberhasilan hanya milik mereka yang mempersiapkan diri dengan baik serta tidak pernah lelah dalam berusaha.

Jenderal Pol. Listyo Sigit menuturkan pendidikan dasar integratif kemitraan Akademi TNI dan Akpol yang telah mereka tempuh merupakan wujud penanaman nilai-nilai sinergitas soliditas sejak dini untuk membentuk ikatan emosional yang erat.

“Hal tersebut sangatlah penting agar kelak para taruna menjadi perwira-perwira muda yang mampu bekerja sama dan bahu membahu dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa serta menyukseskan misi Astacita guna mewujudkan Indonesia sebagai negara kuat, terhormat, dan sejahtera,” katanya.

Oleh karena itu, kata Kapolri, taruna harus terus menempa diri guna membentuk karakter unggul sebagai cerminan seorang taruna sejati yang tanggap tanggon dan trengginas serta menamkan sikap prajurit yang berjiwa saptamarga yang berpedoman pada sumpah prajurit dan 8 wajib TNI serta bhayangkara negara yang senantiasa berpegang teguh pada tibrata dan caturprasetya.

“Tentunya nilai-nilai tersebut harus terpatri kuat dalam diri setiap taruna sebagai fondasi utama, baik selama pendidikan maupun saat menjalani tugas di lapangan,” katanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

29/11/2024 13:35
PDI-P Minta Polri Kembali ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Irit Bicara, Panglima Bungkam Regional 29 November 2024

PDI-P Minta Polri Kembali ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Irit Bicara, Panglima Bungkam
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Kepala Kepolisian RI Jenderal
Listyo Sigit Prabowo
memberikan tanggapan terkait permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) agar Polri dikembalikan di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.
Dalam acara wisuda prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 yang berlangsung di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/11/2024), Listyo memaparkan tahapan pendidikan lanjutan untuk 325 lulusan Akpol.
Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh
Panglima TNI
Jenderal TNI
Agus Subiyanto
.
Ketika ditanya mengenai dorongan PDI-P untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Listyo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.
“Tanya yang nanya,” ujar Listyo, sebelum meninggalkan sesi wawancara.
Agus Subiyanto, yang hadir dalam acara tersebut, memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo.
Ketua DPP
PDIP
Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan untuk mendorong Polri berada di bawah kendali TNI atau Kemendagri.
Pertimbangan ini muncul setelah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 di beberapa wilayah, di mana PDI-P merasa mengalami kekalahan akibat keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka sebut sebagai “parcok” (partai cokelat).
Deddy menegaskan bahwa “parcok” tidak terlepas dari pengaruh “Jokowisme,” yang dianggapnya masih mengintervensi proses elektoral dalam pilkada serentak, termasuk di Jawa Tengah.
“Bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi dalam demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjalanan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal partai cokelat,” kata dia dikutip Kompas.com.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2024 10:25
10 Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung Nasional

Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
kembali meminta jajarannya di
Kabinet Merah Putih
yang hadir dalam acara Puncak Peringatan
Hari Guru nasional
di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024) untuk bernyanyi.
“Sebagai penutup, saya ingin, karena di Indonesia gubernur, menteri, jenderal itu selalu dihormati, selalu dikasih pelayanan yang baik, sekali-kali menteri, jenderal, harus menghibur. Bagaimana? Setuju?” kata Prabowo saat menutup sambutannya, Kamis sore.
Prabowo lantas meminta jajarannya untuk naik ke atas panggung. Di sana, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Lalu, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau
Mayor Teddy
yang namanya berkali-kali diteriakkan oleh para guru juga diminta Prabowo untuk ikut bernyanyi bersama.
“Saya minta para menteri yang memiliki kemampuan menyanyi untuk naik di sini,” kata Prabowo lagi.
Kemudian, para menteri hingga pejabat tinggi turut naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Tiga di antaranya adalah Teddy, Sri Mulyani, dan Listyo Sigit.
Lagu pertama yang dinyanyikan adalah Hymne Guru.
Tak beberapa lama, nama Teddy kembali diteriakkan oleh para guru yang membuat Prabowo bertanya-tanya.
“Kok kalian senang sekali sama Teddy, gimana, sih,” tanya Prabowo.
Selanjutnya, nyanyian terus berlanjut. Lagu-lagu dengan tema hari guru dinyanyikan silih berganti, yakni lagu berjudul “Pergi Belajar”, “Kasih Ibu”, dan “Indonesia Jaya”.
Acara lalu ditutup dengan penampilan band Wali yang membawakan sejumlah lagu andalannya.

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2024 17:48
3 Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Usai Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah pernyataan usai terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 27 November 2024.

Salah satunya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, terdapat sejumlah wilayah yang rawan terjadinya gangguan pada saat proses perhitungan suara Pilkada 2024 atau setelahnya.

Hal tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring pengamanan Pilkada 2024 bersama Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Kemudian kita tetap waspada, pasca dari hasil penghitungan nanti, khususnya di wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi pantauan kita terkait dengan yang kerawanannya tinggi di beberapa titik,” kata Sigit di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu 27 November 2024.

Menurut Listyo Sigit, Polri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada berlangsung. Beberapa wilayah itu, kata dia, khususnya daerah yang hanya memiliki dua paslon saja.

“Beberapa titik yang sudah dikeluarkan oleh Baintelkam maupun dari Bawaslu dan beberapa tambahan yang ada dua paslon,” sebut Sigit.

Selain itu, dia pun memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia berlangsung aman, damai, dan kondusif. Dia mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan.

“Dari hasil pemantauan bersama melalui posko pengamanan, situasi secara umum masih relatif aman dan terkendali,” papar Listyo Sigit.

Berikut sederet pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut menjadi pedoman polisi dalam menangani kasus terkait UU ITE…

28/11/2024 17:45
Politik, dari larangan kampanye hingga distribusi logistik pilkada

Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di sepanjang Selasa (26/11), dari mulai larangan kampanye di masa tenang hingga distribusi logistik pilkada ke TPS wilayah bencana.

Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

1. Bawaslu tindak tegas paslon yang lakukan kampanye di masa tenang

Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya akan menindak tegas terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah dan tim suksesnya yang melakukan kampanye hingga menyebarkan berita bohong (hoaks) pada masa tenang Pilkada Serentak 2024.

Baca di sini

2. Panglima targetkan lulusan Sesko TNI mampu beradaptasi kondisi global

Bandung (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menargetkan lulusan Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-52 Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI dapat beradaptasi dengan kondisi global.

“Pendidikan ini memang kita mengharapkan keluaran personel dari sini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sehingga materi yang diberikan adalah geopolitik, geostrategis. Kemudian juga materi intel strategis supaya mereka ketika menjadi pemimpin bisa menganalisa sembilan komponen strategis tentang wilayahnya,” kata Agus di Sesko TNI, Bandung, Selasa.

Baca di sini

3. Pakar nilai KPU tetap dibutuhkan sebagai lembaga permanen

Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap dibutuhkan sebagai lembaga permanen atau bukan ad hoc.

“Selain sebagai lembaga teknis penyelenggaraan pemilu, KPU penting untuk mengawal pelembagaan dan penguatan demokrasi. Fungsi itu tidak bisa berjalan optimal kalau statusnya ad hoc,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Baca di sini

4. Komandan PMPP: Satgas TNI bangun pengolahan limbah di Afrika Tengah

Jakarta (ANTARA) – Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso mengungkapkan keberhasilan Satgas Kompi Zeni (Kizi) TNI Kontingen Garuda XXXVII-J Minusca di Afrika Tengah, salah satunya membangun sistem pengolahan limbah (sewage).

Sebanyak 240 prajurit dari tiga matra TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-J Minusca bertugas bersama pasukan perdamaian PBB di Afrika Tengah selama setahun sejak 2023 sampai November 2024, dan saat ini tugas mereka telah digantikan oleh pasukan baru yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-K Minusca.

Baca di sini

5. KPU: Distribusi logistik pilkada ke TPS relokasi pengungsi tepat waktu

Flores Timur (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan distribusi logistik pilkada ke tempat pemungutan suara (TPS) relokasi bagi pengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki berjalan tepat waktu atau selesai pada H-1 pelaksanaan pilkada.

“Distribusi logistik ke semua TPS kami pastikan hari ini selesai, karena secara aturan satu hari sebelumnya itu semua logistik harus ada di TPS,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Flores Timur Herman Yopi Latol disela distribusi logistik pilkada di Posko Pengungsian Lewolaga, Selasa.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

27/11/2024 10:09
TNI-Polri siapkan hingga jutaan personel bantu amankan Pilkada 2024

Jangan terpengaruh pada provokasi, ciptakan suasana yang aman, damai dan kondusifBandung (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan hingga jutaan personel, untuk membantu mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Rabu (27/11) di seluruh Indonesia.

Agus Subiyanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan personel untuk membantu mengamankan Pilkada serentak yang akan berlangsung di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, oleh karena itu diharapkan masyarakat tetap tenang.

“TNI menyiapkan 168 ribu personel yang di-BKO-kan ke kepolisian. Tersebar di berbagai wilayah, kemudian kita menyiapkan helikopter, truk yang membawa personel, pesawat udara boeing, hercules, kita juga menyiapkan KRI dari angkatan laut,” ujar Agus di Sesko TNI Bandung, Selasa.

Lebih lanjut, Agus meminta masyarakat tetap menjaga kondusifitas Pilkada 2024, dengan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang mengarah ke provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Bawaslu tindak tegas paslon yang lakukan kampanye di masa tenang

“Jangan terpengaruh pada provokasi, ciptakan suasana yang aman, damai dan kondusif,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan personel dari pihak kepolisian yang akan menjaga gelaran Pilkada juga sudah dipersiapkan dan dipastikan semua anggota mengawal dari awal pencoblosan hingga berakhirnya masa Pilkada 2024.

“Kami dibantu oleh semua pihak, ada sekitar 1,4 juta personel kita gelar di semua tempat pemungutan suara atau TPS (se-Indonesia), langkah pengamanan sampai rekapitulasi, termasuk memantau potensi konflik akibat sengketa pemilu sampai dengan nanti ditetapkan KPU. Kami bersama Panglima (TNI) besama-sama di lapangan untuk mengawal, menjaga dan memastikan pemilu berjalan aman,” kata Listyo.

Listyo mengungkapkan bahwa pihaknya juga melakukan pengecekan logistik bersama dengan TNI, KPU, dan Bawaslu, untuk memastikan gelaran Pilkada 2024 aman dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.

“Memasuki hari tenang. Kami melakukan kegiatan bersama dengan KPU, Bawaslu, dan panglima mengecek perkembangan terakhir. dan memastikan distribusi logistik sampai di TPS. harapannya H-1 ini semua TPS sudah berdiri juga, kita memastikan wilayah terdampak bencana, di wilayah khusus,” ujar Listyo menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

27/11/2024 04:29
Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 diharapkan dapat berjalan dengan damai dan lancar, meskipun tantangan di beberapa daerah berisiko tinggi tetap perlu diwaspadai.

Berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pilkada 2024 dan aparat keamanan, diminta untuk lebih fokus pada daerah-daerah yang rawan konflik dan potensi kerusuhan, guna memastikan tidak ada gangguan yang mengancam kestabilan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah merilis tingkat kerawanan provinsi dalam Pilkada 2024 yang diukur melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Seperti dikutip Selasa (26/11/2024), disebut tahapan pungut hitung menjadi tahapan yang paling rawan pada penyelenggaraan ini.

Terdapat 5 Provinsi yang rawan tinggi (13%), 28 Provinsi rawan sedang (76%), dan 4 Provinsi rawan rendah (11%). 5 Provinsi yang masuk kategori tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Untuk di tingkat kabupaten/kota, Pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16%) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66%) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 90 kabupaten/kota (18%) yang masuk kategori kerawanan rendah.

Selain itu, Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini,Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

Bawaslu juga mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

Adapun isunya diantaranya;

Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan,
Praktik Politik Uang
Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik
Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi
Konteks Keserentakan Pemilu dan Pemilihan
Keamanan
Kompetensi Penyelengara Adhoc
Hak Memilih dan Dipilih
Layanan Kepada Pemilih
Bencana Alam dan Distribusi Logistik
Perselisihan Hasil Pemilihan
Kebijakan Pemilihan yang Berubah.

Sementara, jika mengacu data dari Kementerian Dalam Negeri, daerah yang rawan tinggi yaitu;DKI Jakarta (88,95%), Sulawesi Utara (87,48%), Maluku Utara (84,86%), Jawa Barat (77,04%), dan Kalimantan Timur (77,04%).

Dalam keterangannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajarannya, rajin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pengawas pemilu, katanya, dilarang mengambil keputusan tanpa dasar hukum.

“Semua PTPS (pengawas TPS), Panwascam (panitia pengawas kecamatan), dan PKD (pengawas kelurahan/desa) harus memahami tugas serta kewajiban masing-masing, harus hati-hati sebelum ambil keputusan. Misalnya keputusan untuk ajukan pemungutan suara ulang (PSU) pemungutan suara susulan, atau pemungutan suara lanjutan (PSL),” jelas dia.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara daring bersama kepolisian, TNI, dan penyelenggara pemilu seluruh provinsi se-Indonesia ini membahas terkait pengamanan setiap daerah, terutama daerah yang masuk dalam kategori rawan rendah, sedang maupun tinggi.

“Ada potensi penambahan wilayah rawan karena perkembangan dinamika terkini. Namun, kepolisian bersama TNI serta pemangku kepentingan terkait siap mengamankan seluruh kegiatan Pemilihan 2024,” terangnya.

Dikatakan Listyo, pihaknya bersama TNI memastikan akan memberi bantuan dukungan keamanan kepada penyelenggara.

Senada, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, jika pihaknya siap untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Selain itu, anggotanya juga siap untuk membantu Polri dalam pengamanan Pilkada 2024 nanti agar berjalan aman, tertib dan lancar.

“Untuk mengamankan Pilkada Serentak TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang, selain itu Alutsista TNI dipersiapkan dan disediakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik,” kata Agus, Selasa (26/11/2024).

Selain itu, Agus menjelaskan langkah-langkah mitigasi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang muncul selama proses Pilkada 2024.

Hal ini seperti penguatan penegakan hukum, program edukasi politik secara masif, monitoring dan pengawasan yang ketat dengan pelibatan pihak-pihak independen serta unsur-unsur terkait hingga dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif.

Kemudian juga melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik dan menjaga serta menjunjung tinggi netralitas TNI,” jelasnya.

“Upaya-upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada Serentak tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar,” pungkasnya.

Jakarta Gelar Patroli

Komisioner Bawaslu Jakarta Benny Sabdo mengatakan, pihaknya menggelar patroli politik uang mengantisipasi terjadinya serangan fajar yang akan menganggu jalannya Pilkada 2024, khususnya di wilayahnya.

“Kalau misalkan ada yang melakukan praktik-praktik politik uang membagikan sembako, amplop, voucher dan seterusnya. Kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan. Kalau kita bicara politik uang, sanksinya itu berat,” kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (26/11/2024).

Selain itu, Benny menegaskan, Bawaslu memiliki pengawas TPS berjumlah sebanyak 14.835, yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan se-Jakarta.

“Para personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Termasuk, seluruh pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan patroli pengawasan politik uang,” jelas dia.

Pihaknya pun berharap, masyarakat Jakarta untuk pro aktif melaporkan dugaan politik uang jika melihat atau menemukannya.

“Bawaslu DKI terus melakukan patroli pengawasan politik uang selama masa tenang, kami mengajak warga masyarakat melaporkan, jika ada kegiatan kampanye dan praktik politik uang di wilayah DKI Jakarta,” kata Benny.

27/11/2024 00:03
Panglima targetkan lulusan Sesko TNI mampu beradaptasi kondisi global

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menargetkan lulusan Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-52 Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI dapat beradaptasi dengan kondisi global.

“Pendidikan ini memang kita mengharapkan keluaran personel dari sini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sehingga materi yang diberikan adalah geopolitik, geostrategis. Kemudian juga materi intel strategis supaya mereka ketika menjadi pemimpin bisa menganalisa sembilan komponen strategis tentang wilayahnya,” kata Agus di Sesko TNI, Bandung, Selasa.

Agus juga menjelaskan bahwa dari kurikulum yang digunakan, lulusan Sesko TNI memang diarahkan untuk paham dan beradaptasi dengan kondisi global, seperti situasi perang di Eropa Timur (Ukraina) maupun Timur Tengah (Palestina).

Selain itu menurut dia, kurikulum juga diberikan dengan pengetahuan terkait pengembangan teknologi siber dan “drone” yang telah dikembangkan TNI sebagai doktrin peperangan terbaru dengan arah setiap satuan nantinya memiliki “drone” sesuai perkembangan dunia saat ini.

Panglima TNI mengatakan berbagai pengetahuan itu juga diberikan pada Dikreg ke-52 Sesko TNI saat ini yang diikuti 187 personel dari TNI dan Polri (19 orang), termasuk ada enam prajurit dari negara lain yang ikut yaitu dari Arab Saudi, Singapura, dan Australia.

“Lalu pada saat peserta didik ini telah selesai akan tertib secara administrasi dan bisa menganalisa dengan baik. Harapan saya, mereka (lulusan Sesko TNI Dikreg ke-52) bisa menjadi pemimpin yang handal, punya visi untuk membangun negara dengan baik,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyebutkan bahwa lulusan Sesko TNI Dikreg ke-52 menjadi komitmen TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas negara Indonesia.

“Ini menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan sinergisitas, dan salah satunya adalah bersama-sama melaksanakan kegiatan, seperti latihan kemateraan ataupun kegiatan pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai tingkat tertinggi,” ujarnya.

Dia berharap melalui pendidikan bersama TNI-Polri, kedua institusi akan semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan. Menurut dia, TNI memiliki tantangan untuk menjaga kedaulatan dan Polri memiliki tantangan untuk menjaga stabilitas di dalam negeri.

26/11/2024 22:49
Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan

Ilustrasi pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Kadispenad: Bantuan untuk distribusi logistik pilkada masih dilakukan
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Selasa, 26 November 2024 – 12:15 WIB

Elshinta.com – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa bantuan dari TNI AD untuk mendistribusikan logistik Pilkada 2024 masih berlangsung demi menyukseskan pelaksanaan pada hari Rabu (27/11).

Pada masa tenang pilkada sejak Minggu (24/11) hingga kini, kata Kadispenad, distribusi logistik pilkada di beberapa wilayah masih berlangsung, khususnya di daerah yang sulit terjangkau.

“Hingga masa tenang, distribusi logistik pilkada di beberapa wilayah masih berlangsung, terutama di wilayah yang memiliki akses geografis sulit (daerah terpencil, pegunungan, atau kepulauan),” kata Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa TNI AD juga membantu KPU untuk mendistribusikan logistik di wilayah yang sumber daya transportasinya masih terbatas. Selain itu, personel TNI yang bertugas membantu setiap tahapan pelaksanaan pilkada juga secara aktif memantau situasi terkini, dan selalu bersiap siaga mendukung kegiatan.

“TNI AD secara aktif terus memantau dan siap memberikan bantuan transportasi darat, udara, atau laut,” ujar jenderal bintang satu itu.

Kadispenad menuturkan bahwa TNI senantiasa menyiapkan segala kebutuhan untuk mendistribusikan logistik dengan penyediaan kendaraan militer seperti helikopter, pesawat, kapal, atau truk untuk memastikan logistik tiba tepat waktu di daerah-daerah tujuan.

Menyinggung soal netralitas personel TNI AD, Brigjen TNI Wahyu menegaskan bahwa TNI AD selalu terjaga menjelang sehari pelaksanaan pilkada. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan ada 169.369 personel TNI dari tiga matra yang mengamankan Pilkada Serentak 2024.

Melalui pola pengerahan itu, menurut Panglima, TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional dalam rangka Pilkada Serentak 2024.

“Pendekatan ini menggambarkan komitmen TNI dalam menjaga integritas negara serta mendukung demokrasi damai dan terkendali,” kata Jenderal TNI Agus saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11).

Panglima menjelaskan 169.369 personel itu terdiri atas 139.339 personel TNI Angkatan Darat (AD), 19.793 personel TNI Angkatan Laut (AL), dan 10.237 personel TNI Angkatan Udara (AU). Adapun personel dari TNI AD, berasal dari 15 komando daerah militer (Kodam), termasuk personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis (Kostrad).

Personel dari TNI AL berasal dari semua Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) dan Pangkalan TNI AL (Lanal), dan Korps Marinir. Seluruh personel TNI AL itu, kata dia, melakukan patroli wilayah bersama satuan Polri.

“TNI AU akan menyiagakan 10.237 personel dari semua Lanud (Pangkalan Udara), baik Lanud Tipe A, Tipe B, maupun Tipe C,” kata Panglima.

Sumber : Antara

26/11/2024 14:25