Xcloud.id

Tag: Agus Subiyanto

  • Ke Luar Negeri 16 Hari, Instruksi Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran: Harus Tegas dan Berani

    Ke Luar Negeri 16 Hari, Instruksi Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran: Harus Tegas dan Berani

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih sebelum berangkat untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Diketahui Prabowo Subianto akan berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

    “Saya sudah memberi instruksi kepada wakil presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa,” ujar Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    Presiden Prabowo meninggalkan instruksi kepada wakil presiden beserta Kabinet Merah Putih agar menciptakan pemerintahan yang bersih, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis, harus tegas, serta berani dalam mengambil keputusan.

    “Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dengan pihak-pihak lain, saya memberi petunjuk kepada semua pihak dan pemerintah terutama Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif.”

    “Tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan, katakanlah, kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih.”

    Dengan ini, Presiden Prabowo Subianto memohon doa restu dalam menjalankan tugas ini, dan mempercayai kepada wakil presiden beserta Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

    “Saya mohon doa restu dan saya percaya wakil presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya,” tandas Presiden Prabowo Subianto.

    Pantauan Beritasatu.com, Wapres Gibran bersama Kapolri Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Luar Negeri Sugiono, turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan rombongan menaiki pesawat kepresidenan sekitar pukul 10.18 WIB.

  • Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar Rp1.200 triliun.

    Hal tersebut disampaikan oleh Tito dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Sebagai informasi kepada Bapak bahwa APBD yang ada di daerah itu di [angka] Rp1.200 triliun, sebenarnya lebih kurang Rp919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan [dari pusat untuk daerah], dan APBD lebih kurang Rp300 triliun. Jadi Rp1200 triliun,” pungkasnya.

    Menurut Tito, keuangan ini perlu diperhatikan oleh pusat lantaran dinamika di daerah bisa menentukan keberhasilan nasional.

    Tak hanya menyampaikan hal tersebut, Tito juga menjelaskan pentingnya agenda Rakornas bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” hari ini. 

    Menurutnya, rakornas bertujuan agar terciptanya koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.

    “Kami laporkan bahwa peserta Rakornas sebanyak 5.360 orang. Instansi pusat sebanyak 525 orang, di antaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga,” tuturnya.

    Kemudian, lanjut Tito, ada 496 orang dalam jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi, 38 gubernur, dan juga KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, serta ada kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

    “Ini dinas yang sangat penting, seluruh perizinan di tangan mereka. Kemudian jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota dan 38 gubernur,” jelasnya.

    Acara Rakornas ini pun turut dihadiri oleh tujuh menko dan beberapa menteri lainnya di Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

  • Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna, Para Menteri Kompak Pakai Kemeja Putih

    Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna, Para Menteri Kompak Pakai Kemeja Putih

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna kedua hari ini. Para menteri kompak memakai seragam kemeja panjang putih dan bawahan biru tua.

    Pantauan detikcom di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024), sejumlah menteri mulai berdatangan pukul 14.15 WIB. Prabowo terlihat memakai setelan jas abu, sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memakai kemeja putih.

    Para menteri terlihat kompak memakai kemeja putih panjang dan bawahan berwarna biru tua atau navy. Kecuali, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memakai seragam dinas atau PDL (pakaian dinas lengkap).

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan memang ada arahan untuk memakai kemeja putih dan bawahan biru tua.

    “Ya sesuai perintah, kalau kami kan sesuai arahannya saja,” kata Dadan kepada wartawan.

    “Pengarahannya sementara itu, hari ini kita diminta datang menggunakan seragam putih biru kemudian diberi materi,” lanjut Dadan.

    Sidang Kabinet ini juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming. Seluruh Menko, menteri teknis hingga kepala badan turut hadir dalam sidang kabinet tersebut.

    (eva/knv)

  • Dikunjungi Menhut, Panglima TNI Bakal Kerahkan Babinsa Jaga Hutan

    Dikunjungi Menhut, Panglima TNI Bakal Kerahkan Babinsa Jaga Hutan

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum di kawasan hutan Indonesia. Kali ini, Menhut Raja Juli bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Kunjungan Menhut Raja Juli disambut dengan upacara resmi yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan jajarannya pada Selasa, 5 November 2024. Menhut juga menerima penghormatan militer dan secara simbolis melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi oleh Panglima TNI.

    Setelah upacara, Menhut Raja Juli dan Panglima TNI menggelar pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani. Menhut Raja Juli menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Panglima TNI.

    “Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Panglima, kepala staf yang hadir, serta seluruh jajaran. Saya, secara pribadi dan atas nama Kementerian, merasa terhormat atas sambutan luar biasa ini,” ujar Raja Juli.

    Raja Juli menjelaskan, pertemuan tersebut membahas keamanan dan perlindungan hutan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tadi kami berbicara panjang lebar. Intinya, Kementerian Kehutanan menyadari besarnya amanah yang kami emban. Seperti yang berkali-kali ditegaskan oleh Bapak Presiden, semua kementerian harus bekerja sama dan bersinergi, termasuk dengan TNI dan Polri,” katanya.

    Ia menambahkan, Kementerian Kehutanan dan TNI akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk fokus menjaga hutan dari perusakan, termasuk melalui reboisasi.

    “Dalam waktu dekat, kami akan menandatangani MoU dengan TNI, dengan ruang lingkup utama pertama-tama adalah melindungi hutan dari pihak-pihak yang merusak sumber air dan oksigen kita,” tutur Raja Juli.

    “Kedua, kami akan merehabilitasi lahan tandus dan mereboisasi hutan yang telah gundul. Dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, keberhasilan menjaga hutan sangat tergantung pada kolaborasi dengan TNI yang memiliki jaringan luas hingga pelosok desa serta semangat nasionalisme yang kuat,” lanjutnya.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan TNI untuk bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

    “Hari ini Mabes TNI menerima kunjungan Menhut untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama. Seperti yang disampaikan Menhut, kita akan bersama-sama menjaga hutan agar tidak diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga lahan tersebut tidak menjadi tidak produktif dan memicu bencana alam,” ujar Panglima.

    Panglima juga menambahkan bahwa TNI akan bekerja sama dengan Polisi Kehutanan, termasuk dalam kegiatan reboisasi pada hutan yang gundul.

    “Kami ada babinsa di lapangan nanti dengan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menjaga hutan tersebut, dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul,” katanya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum di kawasan hutan Indonesia. Kali ini, Menhut Raja Juli bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
     
    Kunjungan Menhut Raja Juli disambut dengan upacara resmi yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan jajarannya pada Selasa, 5 November 2024. Menhut juga menerima penghormatan militer dan secara simbolis melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi oleh Panglima TNI.
     
    Setelah upacara, Menhut Raja Juli dan Panglima TNI menggelar pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani. Menhut Raja Juli menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Panglima TNI.
    “Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Panglima, kepala staf yang hadir, serta seluruh jajaran. Saya, secara pribadi dan atas nama Kementerian, merasa terhormat atas sambutan luar biasa ini,” ujar Raja Juli.
     
    Raja Juli menjelaskan, pertemuan tersebut membahas keamanan dan perlindungan hutan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Tadi kami berbicara panjang lebar. Intinya, Kementerian Kehutanan menyadari besarnya amanah yang kami emban. Seperti yang berkali-kali ditegaskan oleh Bapak Presiden, semua kementerian harus bekerja sama dan bersinergi, termasuk dengan TNI dan Polri,” katanya.
     
    Ia menambahkan, Kementerian Kehutanan dan TNI akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk fokus menjaga hutan dari perusakan, termasuk melalui reboisasi.
     
    “Dalam waktu dekat, kami akan menandatangani MoU dengan TNI, dengan ruang lingkup utama pertama-tama adalah melindungi hutan dari pihak-pihak yang merusak sumber air dan oksigen kita,” tutur Raja Juli.
     
    “Kedua, kami akan merehabilitasi lahan tandus dan mereboisasi hutan yang telah gundul. Dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, keberhasilan menjaga hutan sangat tergantung pada kolaborasi dengan TNI yang memiliki jaringan luas hingga pelosok desa serta semangat nasionalisme yang kuat,” lanjutnya.
     
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan TNI untuk bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.
     
    “Hari ini Mabes TNI menerima kunjungan Menhut untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama. Seperti yang disampaikan Menhut, kita akan bersama-sama menjaga hutan agar tidak diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga lahan tersebut tidak menjadi tidak produktif dan memicu bencana alam,” ujar Panglima.
     
    Panglima juga menambahkan bahwa TNI akan bekerja sama dengan Polisi Kehutanan, termasuk dalam kegiatan reboisasi pada hutan yang gundul.
     
    “Kami ada babinsa di lapangan nanti dengan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menjaga hutan tersebut, dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul,” katanya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Selasa (5/11) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia lewat PP Nomor 47 Tahun 2024 hingga rapat paripurna DPR RI mengesahkan permohonan Kevin Diks untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Presiden Prabowo tanda tangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. AHY perkenalkan Menteri PU sebagai kader Demokrat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagai kader partai berlambang Mercy tersebut.

    Momen tersebut terjadi saat AHY membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta, Senin malam.

    “Mungkin malam ini baru saja melihat memakai seragam (Partai Demokrat) dan yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih,” kata AHY disambut tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Mendagri apresiasi DPR raih MURI legislasi terbanyak sepanjang sejarah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas prestasinya dalam memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam hal Produktivitas Penyusunan Undang-Undang (UU) Terbanyak Sepanjang Sejarah Parlemen.

    Mendagri menyebut Komisi II DPR RI telah menghasilkan sebanyak 160 UU dalam satu periode (2019—2024). Prestasi ini merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini perlu diabadikan, bukan dalam rangka kepentingan Komisi II sendiri, melainkan untuk kepentingan memancing semua pihak, terutama pembuat undang-undang. Baik dari seluruh jajaran DPR maupun DPD yang juga sekarang terlibat membuat undang-undang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap pesepakbola keturunan Indonesia, Kevin Diks.

    Selain Kevin Diks, rapat tersebut juga menyetujui naturalisasi terhadap dua pesepakbola perempuan yakni Estella Loupattij dan Noa Leatomu. Kevin Diks maupun dua pesepakbola perempuan lainnya dinaturalisasi untuk bisa memperkuat Tim Nasional Indonesia.

    “Sehubungan itu kami meminta persetujuan apakah permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Leatomu, Estella Loupattij, dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang akhirnya disetujui oleh para peserta rapat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Resmi Hapus Utang Petani-UMKM: Semoga Bekerja dengan Semangat

    Prabowo Resmi Hapus Utang Petani-UMKM: Semoga Bekerja dengan Semangat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024. PP itu terkait penghapusan piutang macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Dengan ini, kata Prabowo, pemerintah berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan. Menurut Prabowo, petani hingga nelayan merupakan produsen pangan yang sangat penting.

    “Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait,” kata Prabowo.

    “Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” tuturnya.

    Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Selain itu perwakilan kelompok tani dan nelayan juga hadir.

    (isa/knv)

  • Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Ada hutan seluas 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Dikatakan pula bahwa MoU yang bakal dibentuk dua lembaga itu juga mencakup kerja sama rehabilitasi hutan-hutan yang rusak, termasuk penanaman kembali hutan-hutan yang gundul.

    “Sekali lagi, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, keberhasilan Kementerian Kehutanan menjaga hutan sangat tergantung pada kerja sama dan kolaborasi dengan TNI yang punya jaringan luas sampai pelosok-pelosok desa,” kata Menteri Kehutanan.

    Baca juga: Menhan Sjafrie tekankan pentingnya jiwa korsa saat sambangi Mabes TNI
    Baca juga: Menhan ingin ada reformasi birokrasi pertahanan

    Di lokasi yang sama, Panglima TNI menyambut baik ajakan kerja sama dari Menteri Kehutanan.

    Jenderal TNI Agus menegaskan bahwa TNI juga berkomitmen menjaga hutan Indonesia dari tangan-tangan oknum yang tak bertanggung jawab.

    “Ada hutan seluas 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan tak produktif, dan bisa berakibat terjadinya bencana alam,” katanya.

    Panglima TNI bakal mengerahkan bintara pembina desa (babinsa) di seluruh penjuru tanah air untuk membantu Kementerian Kehutanan menjaga hutan seluas 125 juta hektare itu.

    Di Mabes TNI, pertemuan antara Menteri Kehutanan dan Panglima TNI berlangsung tertutup selama kurang lebih 30 menit. Menteri Kehutanan, dalam pertemuan itu didampingi jajaran pejabat utama Kemenhut, termasuk Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

    Sementara itu, Panglima TNI dalam pertemuan itu didampingi sejumlah pejabat utama Mabes TNI, di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Edwin, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, dan Koordinator Staf Ahli Panglima TNI Mayjen TNI Maryono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto  melantik Basuki Hadimuljono sebagai kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta pada Selasa (5/11/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

    Pelantikan Basuki dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN. Basuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

    “Mengangkat Mochamad Basuki Hadimuljono sebagai kepala OIKN, kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” tulis keppres tersebut.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu, turut hadir Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Menko Polkam Budi Gunawan Beberkan Strategi Berantas Judi Online

    Menko Polkam Budi Gunawan Beberkan Strategi Berantas Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan mengungkapkan strategi pemerintah mencegah praktik judi online di Indonesia.

    Budi menyebut strategi itu telah diputuskan dalam rapat yang dia pimpin dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Kantor Kemenko Polkam sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

    “Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan dalam rapat, mulai dari pendidikan tentang bahaya judi online. Edukasi ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online,” kata Budi Gunawan dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024). 

    Budi melanjutkan, meringkus simpul-simpul aktor, mencabut akses yang menghubungkan pemain dan sistem, serta akses sistem pembayaran judi online.

    Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai distribusi judi online. 

    Strategi ketiga, dia mengatakan langkah pencegahan lainnya ialah menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang tidak patuh terhadap imbauan dan larangan judi online.

    “Jika upaya pencegahan ini tidak diindahkan, dan ditemukan pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera,” kata Menko Polkam.

    Dia menegaskan strategi pencegahan yang disusun pemerintah bukan berarti menihilkan penindakan. Pasalnya, pencegahan menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, termasuk bagian dari regulasi yang ditetapkan. 

    Tujuh Desk Lintas Kementerian 

    Menko Polkam pada hari ini mengumumkan tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga untuk menangani tujuh persoalan prioritas selama 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dari tujuh satuan tugas itu, salah satunya Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Enam desk lainnya yang juga resmi terbentuk hari ini, yaitu Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    Pembentukan tujuh desk itu merupakan hasil rapat di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, antara Menko Polkam dengan jajaran menteri dan pimpinan lembaga, yaitu Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.

  • 100 hari pemerintahan Prabowo, Menko Polkam bentuk 7 desk lintas k/l

    100 hari pemerintahan Prabowo, Menko Polkam bentuk 7 desk lintas k/l

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan membentuk tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga (k/l) untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Jakarta, Senin, Budi Gunawan, yang populer dengan panggilan BG,  mengumumkan tujuh desk tersebut mencakup Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    “Sementara yang kami siapkan timeline (masa kerja desk) adalah tiga bulan, nanti bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan,” kata Menko Polkam menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Budi Gunawan menegaskan tujuh desk yang resmi dibentuk hari ini itu seluruhnya bakal langsung bekerja cepat.

    “Mulai hari ini, insya Allah semua langsung action bekerja di tujuh desk ini. Oleh karenanya, kami semua mohon doa dan dukungan,” kata Menko Polkam.

    Dari hasil rapat Menko Polkam bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, tujuh desk itu masing-masing dipimpin kementerian/lembaga tertentu sebagai leading sector.

    Desk Pilkada, yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara Desk Pencegahan Penyeludupan dipimpin oleh Menko Polkam.

    Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas, yaitu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa lancar sehingga ekonomi tumbuh, GDP kita juga meningkat, dan ujungnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Polkam.

    Di Kantor Kemenko Polkam RI, rapat pembentukan tujuh desk yang dipimpin Menko Polkam itu,  dihadiri oleh Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.
    Baca juga: Budi Gunawan: Kita bangun sinergisitas untuk perkuat pertahanan siber
    Baca juga: Menko Polkam prioritaskan masalah penyelundupan barang dan judi online
    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024