Xcloud.id

Tag: Agus Pambagio

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)

  • Hampir 6.000 Siswa Keracunan, Pengamat Desak Program MBG Disetop Sementara

    Hampir 6.000 Siswa Keracunan, Pengamat Desak Program MBG Disetop Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group itu menegaskan pemerintah jangan memaksakan program MBG tetap berjalan di tengah carut-marut yang sedang terjadi, khususnya insiden keracunan massal di berbagai daerah. 

    “Menurut saya, [MBG] harus segera dihentikan untuk dievaluasi. Setelah kita tahu sebabnya apa, diperbaiki, baru dilanjutkan. Jangan dipaksakan,” ucap Agus kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

    Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG.

    Agus menjelaskan pelaksanaan MBG belum memiliki underlying yang jelas. Apalagi, katanya, BPOM tidak dilibatkan padahal memegang peran penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pangan.
     
    Dia juga menyoroti tim-tim program MBG yang dinilai belum sepenuhnya kompeten dan  beberapa diantaranya belum memiliki pengalaman yang mumpuni. Baginya setiap makanan yang akan disalurkan harus dicek oleh pihak BPOM.

    Agus merasa program ini hanya digunakan untuk mencari keuntungan semata bagi beberapa pihak sehingga rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal menurutnya program ini strategis untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045.

    “Program ini adalah program mempersiapkan anak-anak Indonesia bisa siap di tahun emas 2045. Jadi tolong jangan dikorupsi, jangan cari untung di situ,” tegasnya

    Tak hanya itu, Agus merasa khawatir kalau sewaktu-waktu keracunan MBG bisa berujung jatuhnya korban jiwa.

    Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan BPOM sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.

    “BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Hasil uji lab akan dikirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.

    Namun, BPOM tidak mendetail daerah mana saja yang telah dimonitor dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.

    “Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan utk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.

  • Soal Pengibaran Bendera One Piece, Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Reaktif

    Soal Pengibaran Bendera One Piece, Pengamat: Pemerintah Tak Perlu Reaktif

    Jakarta: Ramai di media sosial pengibaran bendera bajak laut One Piece di beberapa daerah. Pengibaran bendera tersebut dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Dalam beberapa unggahan, bendera One Piece dikibarkan bersandingan dengan bendera Merah Putih. Namun posisi bendera Merah Putih tetap lebih tinggi. 

    Menanggapi fenomena ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio meminta agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tak perlu reaktif terhadap tren pengibaran bendera milik karakter Monkey D. Luffy dalam serial anime One Piece tersebut. 
     

    Pasalnya, bendera tersebut fiktif, sehingga tak perlu ada kekhawatiran berlebih hingga menyebutnya sebagai provokasi atau bahkan ancaman kepada publik. 

    “Itu kan dari tokoh anime. Kecuali itu bendera kelompok tertentu, kecuali bendera itu melambangkan ormas-ormas. Ini kan semua orang boleh pasang, di mana pun,” kata Agus dikutip dari Media Indonesia.

    “Pemerintah tidak perlu reaktif, biarkan saja. Itu kan seperti pesta saja, orang senang, ya biarkan saja, tidak ada urusan dengan penghinaan. Yang bilang itu penghinaan kan orang yang ingin cari nama saja. Bendera ini kan ibaratnya dari kartun,” lanjutnya. 

    Sebelumnya di media sosial, beredar video masyarakat ramai-ramai mengibarkan bendera One Piece di rumah hingga kendaraan. 

    Jakarta: Ramai di media sosial pengibaran bendera bajak laut One Piece di beberapa daerah. Pengibaran bendera tersebut dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
     
    Dalam beberapa unggahan, bendera One Piece dikibarkan bersandingan dengan bendera Merah Putih. Namun posisi bendera Merah Putih tetap lebih tinggi. 
     
    Menanggapi fenomena ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio meminta agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tak perlu reaktif terhadap tren pengibaran bendera milik karakter Monkey D. Luffy dalam serial anime One Piece tersebut. 
     

    Pasalnya, bendera tersebut fiktif, sehingga tak perlu ada kekhawatiran berlebih hingga menyebutnya sebagai provokasi atau bahkan ancaman kepada publik. 
     
    “Itu kan dari tokoh anime. Kecuali itu bendera kelompok tertentu, kecuali bendera itu melambangkan ormas-ormas. Ini kan semua orang boleh pasang, di mana pun,” kata Agus dikutip dari Media Indonesia.
     
    “Pemerintah tidak perlu reaktif, biarkan saja. Itu kan seperti pesta saja, orang senang, ya biarkan saja, tidak ada urusan dengan penghinaan. Yang bilang itu penghinaan kan orang yang ingin cari nama saja. Bendera ini kan ibaratnya dari kartun,” lanjutnya. 
     
    Sebelumnya di media sosial, beredar video masyarakat ramai-ramai mengibarkan bendera One Piece di rumah hingga kendaraan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Satgas Sabar Pungli Dihapus, Pengamat: Manfaatkan Aparat Penegak Hukum

    Satgas Sabar Pungli Dihapus, Pengamat: Manfaatkan Aparat Penegak Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan praktik pungutan liar (pungli) di Indonesia dinilai tidak perlu melalui pembentukan satuan tugas (satgas) baru setelah tim Satgas Sapu Bersih Pungli dihapuskan.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan sebaiknya institusi dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang sudah ada, seperti kepolisian, seharusnya diperkuat fungsinya agar mampu menindak tegas praktik pungli yang merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.

    “Masalah pungli ini sebenarnya bisa ditangani oleh kepolisian. Artinya, kalau institusi tersebut diperkuat fungsinya, sudah cukup. Tidak perlu lagi ada satgas-satgas baru yang justru menghabiskan anggaran dan terbukti kurang efektif,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (18/7/2025).

    Lebih lanjut, pungli disebutnya sebagai masalah mendesak yang menimbulkan beban biaya tersembunyi di berbagai sektor ekonomi, termasuk pada logistik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri berskala besar. 

    Akibatnya, biaya produksi menjadi tidak kompetitif, baik untuk pasar ekspor maupun dalam negeri.

    “Pungli membuat Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan biaya siluman yang tinggi. Ini bukan hanya merugikan dunia usaha, tapi juga menciptakan harga barang yang tidak bersaing,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, pungli juga disebut sebagai salah satu penyebab tingginya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia, yang diperkirakan mencapai Rp5.000 triliun atau sekitar 35% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

    Tingginya informalitas dan ekonomi tak tercatat juga membuat potensi pajak negara menguap.

    Sebagai solusi, menurutnya, Presiden dinilai bisa memberikan penugasan khusus kepada Kapolri untuk menindak tegas praktik pungli dari akar-akarnya. Penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi tegas diharapkan mampu memberikan efek jera.

    “Selama pungli masih dibiarkan, reformasi perizinan dan birokrasi yang dilakukan pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal. Jadi, jawabannya bukan satgas baru, tetapi penegakan hukum oleh institusi yang sudah ada,” tegasnya.

    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai lembaga seperti tim satgas saber pungli tidak efektif sejak awal dan menyarankan agar dibubarkan tanpa perlu mencari pengganti.

    Menurutnya, keberadaan Saber Pungli selama ini justru tidak memberi dampak nyata dalam pemberantasan pungutan liar dan korupsi.

    Alih-alih membentuk lembaga baru, ia menekankan pentingnya penguatan Aparat Penegak Hukum (APH) yang sudah ada. 

    “Ga usah bikin lagi. Pokoknya yang nyolong, yang meres, tangkap. Kalau sudah korupsi dan bikin rakyat susah harus ditindak,” katanya.

    Ia menyebut bahwa lembaga seperti Saber Pungli hanya menjadi kamuflase dari ketidakmampuan aparat hukum yang seharusnya bisa menindak secara langsung. 

    Ia juga menyinggung perbandingan dengan negara-negara sosialis seperti Vietnam, Kuba, dan Kamboja yang menurutnya memiliki penegakan hukum tegas tanpa toleransi terhadap pelaku korupsi. 

    “Di sana enggak ada yang berani nyolong karena hukum ditegakkan. Di sini? Ditangkap, disogok, selesai,” katanya.

    Terkait operasi-operasi Saber Pungli yang selama ini dilakukan, ia menilai hasilnya nihil karena yang lebih banyak ditangkap adalah pelaku kecil yang melakukannya untuk bertahan hidup.

    Sebagai solusi, ia menegaskan bahwa perbaikan harus dimulai dari institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga dinas-dinas pemerintahan. 

    “Kalau sapunya kotor, ya enggak bisa bersih-bersih. Yang harus dibenahi adalah APH-nya, bukan malah bentuk lembaga baru lagi,” tegasnya.

  • Industri Padat Karya Rontok, Pakar Proyeksi PHK Makin Masif

    Industri Padat Karya Rontok, Pakar Proyeksi PHK Makin Masif

    Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya diproyeksi makin masif beberapa bulan ke depan. Hal tersebut dipicu kondisi ekonomi global dan makro yang masih lesu. 

    Jika merujuk data versi Apindo, korban PHK mencapai 73.992 pekerja pada periode 1 Januari–10 Maret 2025.  Angka tersebut merujuk pada data pekerja yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada periode tersebut. 

    Kemudian, serikat pekerja mencatat setidaknya sudah ada sekitar 70.000 pekerja yang ter-PHK sepanjang Januari–April 2025. Sementara itu, Kemenaker yang mencatat angka berbeda melaporkan bahwa korban PHK mencapai 26.455 orang per 20 Mei 2025.

    Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan bahwa masifnya gelombang PHK yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global dan dalam negeri. Dia pun memprediksi bahwa PHK masih akan berlanjut. 

    “Jangan heran kalau di bulan-bulan ke depan akan banyak industri padat karya lainnya yang akan melakukan PHK,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025). 

    Badai PHK belakangan banyak menerpa industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya, dibandingkan dengan penggunaan teknologi atau mesin, sehingga industri ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

    Industri padat karya sendiri mencakup manufaktur tekstil dan alas kaki, kemudian industri perkebunan termasuk industri hasil tembakau, perikanan kelautan, kerajinan, konstruksi, serta pariwisata dan perhotelan.

    Menurut Agus, industri dalam negeri saat ini tidak banyak berkembang karena banyaknya regulasi-regulasi restriktif dan pungutan ilegal, terutama terkait perizinan. 

    “Banyaknya pungutan ilegal membuat harga produksi menjadi lebih mahal. Ketika dijual untuk ekspor, produk Indonesia kalah bersaing dan hanya mengandalkan pasar dalam negeri,” tuturnya. 

    Sementara dari sisi perlindungan pekerja, Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai bahwa pemerintah memiliki peran sentral untuk mengatasi PHK di industri padat karya. 

    Sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi.

    Jika PHK tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan melalui mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan.

    “Seharusnya pemerintah pusat dan daerah rutin jemput bola ke perusahaan, untuk menanyakan apa yang menjadi hambatan,” tambah Timboel. 

    Hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan atau regulasi-regulasi yang justru mengancam keberlangsungan industri-industri padat karya. Selain itu, memonitor kebutuhan investor juga bisa menjadi langkah mitigasi pemerintah dalam hal PHK.

    Fenomena PHK saat ini juga dikhawatirkan bakal mempengaruhi perekonomian dan konsumsi masyarakat, terlebih dengan kontrbusi konsumsi domestik yang mencapai 52% terhadap PDB.

    “Kalau ada PHK, masyarakat tidak memiliki uang lagi untuk belanja, dan konsumsi masyarakat menurun. Hal itu juga membuat kontribusi ke investasi berkurang, karena daya beli melemah, karena barang yang diproduksi tidak laku,” tukas Timboel.

    Kerawanan sosial dengan banyaknya pengangguran juga meningkatkan kriminalitas. Timboel menjelaskan bahwa Indonesia seharusnya belajar dari Amerika Serikat (AS), di mana isu PHK menjadi sangat krusial. 

    “Tingkat pengangguran terbuka menjadi isu yang sangat sensitif, itu adalah warning bagi perekonomian di sana,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah pabrikan yang tutup dan berhenti beroperasi beberapa bulan terakhir, seperti PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex yang mengumumkan PHK terhadap 10.660 karyawannya pada 26 Februari 2025.

    Langkah PHK diambil setelah PT Sritex diputus pailit demi hukum, menyusul putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. 

    Selain itu, dua perusahaan lainnya, PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music, juga berencana menutup pabrik di Indonesia dan melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya.

    PT Sanken tutup karena permintaan perusahaan induknya di Jepang untuk fokus pada produksi semikonduktor. Sementara PT Yamaha Music mengalami penurunan produksi piano sehingga akan merelokasi pabriknya ke negara asalnya di Jepang.

  • Makin Semrawut, Pakar Sarankan Prabowo Setop MBG dan Evaluasi Menyeluruh

    Makin Semrawut, Pakar Sarankan Prabowo Setop MBG dan Evaluasi Menyeluruh

    GELORA.CO – Program mulia di era Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), belakangan menuai sorotan publik. Kasus keracunan berulang kali terjadi, hingga sengkarut pembayaran mitra kerja MBG.

    Melihat berbagai masalah yang terjadi saat implementasi program MBG, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, sudah memprediksi ejak lama. Dia pun menyarankan agar program ini dihentikan untuk dievaluasi secara menyeluruh.

    “Jadi sekali lagi tolong setop dulu, evaluasi dulu, kemudian buat aturan yang jelas, bagaimana keterlibatan Pemda, bagaimana keterlibatan swasta, bagaimana keterlibatan UMKM dan publik,” tegas Agus kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Sejatinya, kata Agus, MBG adalah program yang bagus, namun karena tidak dipersiapkan secara teliti dan terkesan terburu-buru, akhirnya justru menambah daftar masalah di kemudian hari.

    “MBG ini enggak jelas underlying-nya atau peraturan perundang-undangannya, hanya ada perpres ke kepala BGN. Sekarang yang dilihat apa? Saya sudah sampaikan bahwa ini satu, MBG ini sumber korupsi yang sulit dilacak. Kkarena makanan. Bagaimana mengauditnya? Mau hitung berapa toge yang dimakan, kemudian yang dibeli, kan sulit,” tuturnya.

    Agus juga menyoroti minimnya keterlibatan Pemda hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal kata dia, seharusnya BPOM yang bertugas untuk mengecek kualitas makanan dan mengawasi, tentu harus terlibat di dalam program ini.

    “Ini adalah pangan yang ditelan oleh manusia yang kalau salah, entah salah bumbu, entah alergi, entah apa, itu bisa fatal. Dan itu terbukti kan? Semua ada yang mencret dan amit-amit nanti (jangan) sampai ada nyawa melayang, karena itu berat (pertanggungjawabannya),” ungkap Agus.

    “Karena memang pengawasannya menurut saya tidak ada, kalaupun ada, basa-basi. Karena yang mengawasi itu adalah anak-anak lulusan sekolah Gizi, ada yang dari Aceh dikirim ke Jakarta, naik bus tiga hari, enggak dikasih uang, makan dari apa, sampai sini kerja pakai gaji UMR, mereka terlatih tidak? Jadi ini program bagus, tapi terburu-buru sehingga tidak karuan,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Agus juga menyoroti tujuan awal MBG terkait mengerek perekonomian UMKM. Namun nyatanya, UMKM malah merugi hingga tidak dibayar.

    “Malah UMKM yang di sekolah kan mati, yang kantin-kantin itu mati kan? Karena anak-anaknya dikasih makan gratis. Terus UMKM yang mana? Open supply sayur, buah, itu tidak dibayar, kan di beberapa daerah tidak dibayar. Padahal kepala BGN bilang ‘uangnya sudah ada di kita, saya tinggal bayarkan’ lah (mana) buktinya,” ujarnya.

    Ia bahkan menceritakan bila temannya sebagai pihak swasta pernah diminta, untuk turut berpartisipasi dalam program ini hingga didatangi Babinsa. Namun tanpa ada biaya yang jelas, tentu tidak ada yang mau ikut andil.

    “Kan (anggaran per porsi) Rp10.000 bagaimana masakannya, kalau sewa piringnya saja Rp2.500? Belum untuk gaji orang-orang yang bekerja. Lalu tinggal berapa? Lalu yang nanggung kurangnya siapa? Enggak jelas,” ucap Agus.

    Dia menyarankan, program MBG dievaluasi terlebih dahulu. Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar program ini tidak perlu diterapkan pada seluruh daerah, terutama kota-kota besar.

    “Untuk makanan, jangan ke seluruh Indonesia. Jangan, please, karena di kota-kota besar, anak-anak tidak suka makanan (MBG) itu karena makanannya enggak enak,” kata dia.

    “Jadi mending pakai kupon atau sistem lain yang memang sekolahnya atau anaknya tidak mampu, berikan dia (MBG). Katakan daerahnya di cilincing, sana, cakung kan banyak nelayan, anaknya kurang gizi, di sana boleh. Tapi jangan dikasih di Kebayoran, di Menteng, di Pondok Indah, jangan lah. Enggak ada yang mau makan,” tandasnya.

  • KI DKI hadirkan Cak Lontong pada diskusi keterbukaan informasi

    KI DKI hadirkan Cak Lontong pada diskusi keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan sejumlah tokoh di antaranya Cak Lontong pada diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) Program Coaching Clinic Keterbukaan Informasi Publik.

    Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa “coaching clinic” merupakan terobosan KI DKI untuk mengakselerasi peningkatan kualitas tata kelola layanan informasi publik badan publik di Jakarta.

    “Ini terobosan yang kami lakukan untuk mempercepat badan publik di Jakarta agar dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya,” kata Harry.

    Menurut dia, peluncuran ini akan dikemas dalam bentuk FGD yang menghadirkan berbagai narasumber seperti Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi dan Komedian Cak Lontong.

    Harry mengatakan bahwa program coaching clinic muncul dari hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) tahunan yang dilakukan KI DKI Jakarta terhadap badan publik.

    Berdasarkan laporan tersebut, kata Harry, jumlah badan publik yang masih berada dalam kategori kurang dan tidak informatif cukup dominan.

    Harry menjelaskan, berdasarkan laporan E-Monev Tahun 2024, dari total 519 badan publik yang menjadi peserta E-monev, terdapat sebanyak 267 badan publik atau 54 persen yang tidak informatif dan lima badan publik yang kurang informatif.

    “Karena itu, segmen inilah yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan coaching clinic,” katanya.

    Harry menerangkan, di era keterbukaan informasi ini, KI DKI ingin memastikan bahwa badan publik di Jakarta dapat memberikan layanan kebutuhan informasi publik masyarakat secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Kami ingin memastikan bahwa badan publik siap. Karena ketika masyarakat makin teredukasi, tapi badan publik belum siap, akan ada ribuan sengketa informasi yang muncul. Dan itu merepotkan badan publik,” ujarnya.

    Harry berharap, badan publik yang mengikuti “coaching clinic” dapat melakukan transformasi besar dari awalnya berstatus kurang dan tidak informatif menjadi badan publik informatif.

    Harry menambahkan, peluncuran “coaching clinic” bukan hanya hajatan KI DKI Jakarta, tapi melibatkan banyak pihak. Hal itu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah tugas bersama.

    “Kami ingin menyampaikan harapan baru bahwa keterbukaan informasi adalah kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab Komisi Informasi,” kata Harry.

    Peluncuran kegiatan yang digelar KI DKI Jakarta dilaksanakan pada Kamis (24/4) pukul 09.00-12.00 WIB di Jakarta Crative Hub Lantai 2, Jalan Kebon Melati 5 Nomor 20, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sentil Rencana Evakuasi Warga Gaza, Pengamat: Di Dalam Negeri sedang Susah, Ngapain Tambah Kerjaan… Nasional 19 April 2025

    Sentil Rencana Evakuasi Warga Gaza, Pengamat: Di Dalam Negeri sedang Susah, Ngapain Tambah Kerjaan… Nasional 19 April 2025

    Sentil Rencana Evakuasi Warga Gaza, Pengamat: Di Dalam Negeri sedang Susah, Ngapain Tambah Kerjaan…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat kebijakan publik
    Agus Pambagio
    menyentil Presiden
    Prabowo Subianto
    yang berencana mengevakuasi warga Gaza, khususnya tenaga kesehatan dan pendidik Palestina, ke Indonesia.
    Agus mengingatkan, masih banyak persoalan dalam negeri yang belum terselesaikan.
    “Kan tidak ada permintaan dari masyarakat dunia atau siapa supaya kita menghindari genocide, ngambil orang, itu kan enggak ada. Lah ngapain nambah kerjaan. Orang kita di dalam negeri saja sedang susah,” ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Agus mengatakan, mengurus ribuan orang dari luar negeri bukanlah hal yang mudah.
    Sebab, pasti akan ada perbedaan budaya yang dibawa oleh orang tersebut ke masyarakat Indonesia.
    “Kan ini bukan hanya mau taruh (pengungsinya) di mana. Adakah misalnya studi antropologi, studinya kan mesti dilihat. Kalau dia nyampur dengan masyarakat, dampaknya apa, yang harus kita ketahui, supaya kita bisa kendalikan kalau terjadi masalah. Kan itu enggak ada. Cuma ngomong-ngomong,” tuturnya.
    Agus kemudian menyindir Prabowo yang selama ini kerap “ngomong” terus tanpa memikirkan dasarnya.
    Seperti mengevakuasi warga Gaza, Agus mengingatkan, banyak persiapan dan rencana yang harus dilakukan sebelum eksekusinya.
    “Kita mindahkan orang sebagai apa? Sebagai pengungsi? Sebagai apa ke sini? Kan ada kaitannya dengan UNHCR segala, dengan berbagai organisasi dunia, dengan berbagai geopolitik yang lain,” jelas Agus.
    “Intinya apa yang dilaksanakan kita sekarang itu tanpa
    underline
    . Apapun programnya. MBG (makan bergizi gratis) lah, koperasi (desa merah putih) lah, Danantara. Semua
    underline
    -nya enggak jelas. Dan itu berbahaya buat kita semua,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengevakuasi
    tenaga medis
    dan pendidik dari Gaza.
    Hal tersebut Muzani sampaikan saat ditanya perihal kritik terhadap rencana Prabowo yang mau mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.
    “Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan
    evakuasi warga Gaza
    ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
    Muzani memaparkan, negara-negara di sekitar Palestina saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan rekonstruksi pasca Palestina merdeka.
    Ketika Palestina merdeka dan perang berakhir, kata dia, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik.
    “Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Indonesia sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina juga sudah mulai mempersiapkan bagaimana rekonstruksi itu kita bantu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Biaya Tambahan di Kapal Penyeberangan, ASDP Harus Tindak Tegas

    Soal Biaya Tambahan di Kapal Penyeberangan, ASDP Harus Tindak Tegas

    Cilegon, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, menyoroti banyaknya keluhan dari para pemudik pengguna jasa penyeberangan rute Pelabuhan Bakauheni-Pelabuhan Merak selama masa arus balik Lebaran 2025. Ia menilai pungutan biaya tambahan untuk fasilitas tertentu di kapal penyeberangan tidak relevan dan membebani masyarakat.

    Agus meminta agar pihak-pihak terkait seperti PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku regulator pelabuhan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar yang terjadi di lapangan.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap). Mereka beralasan penumpang sepi, makanya ujung-ujungnya malah memalak. Seharusnya KSOP, ASDP, dan BPTD bertindak tegas. Harus ada sanksi, jangan dibiarkan,” ujar Agus saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (8/4/2025).

    Meski demikian, Agus mengakui bahwa secara umum penyelenggaraan arus mudik Lebaran 2025 jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut tidak ada antrean yang signifikan di Pelabuhan Merak, dan sistem pembelian tiket secara daring juga berjalan dengan baik.

    “Harus diakui, kemarin pelaksanaannya sudah bagus. Preman-preman pelabuhan berhasil ditertibkan, tiket bisa dibeli secara online. Dibandingkan tahun-tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik,” katanya.

    Namun, adanya praktik pungutan biaya tambahan di dalam kapal tetap menjadi sorotan serius. Ia menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi kebiasaan yang merugikan masyarakat.

    “Pungutan biaya fasilitas ini jelas merugikan. Polisi saja bisa kecolongan oleh maling, apalagi kalau tidak segera ditindaklanjuti. Begitu ada laporan, mestinya langsung ditindak agar tak terulang,” tegasnya.

    Agus pun menekankan pentingnya KSOP Kelas I Banten untuk memberikan sanksi terhadap operator kapal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan apabila terbukti melakukan pungutan tambahan yang tidak sesuai ketentuan.

    “Hal lain sudah bagus, tinggal soal tarif tambahan ini yang harus disikapi serius. Kalau pungutan biaya tambahan (di kapal) ini dibiarkan, akan terus berulang dan yang dirugikan adalah rakyat,” pungkasnya.

  • Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kebijakan
    Wali Kota Depok
    , Supian, Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (
    ASN
    )-nya mudik menggunakan mobil dinas adalah langkah yang keliru.
    Agus mengatakan, mobil dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Jadi ini itu di mana-mana mobil dinas dibeli dengan APBN atau APBD, dan diperuntukkan hanya untuk pulang pergi ke kantor atau ke tempat yang urusannya dinas. Tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga ke mana-mana, apalagi dipakai orang lain dipinjamkan,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/3/2025).
    Selain itu, menurut Agus, jika terjadi kerusakan mobil dinas memiliki anggaran perawatan dari APBD.
    “Kalau untuk keluar kota untuk Lebaran ya jangan, nanti yang nanggung
    sparepart
    kalau rusak siapa? Masa negara?” katanya.
    Oleh karena itu, Agus berharap agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa memberikan sanksi kepada Wali Kota Depok atas kebijakannya yang keliru tersebut.
    “Karena itu kan Walikota, ya gubernurnya aja (yang memberikan sanksi). Ya Dedi aja cukup (untuk memberikan saksi),” ujar Agus.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN di pemerintah kota Depok menggunakan mobil dinas untuk
    mudik lebaran
    .
    Supian mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata
    Supian Suri
    saat dihubungi pada Jumat, 28 Maret 2025.
    Dia juga menerangkan bahwa mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.
    Hal itu yang menjadi salah satu dasar Supian Suri mengizinkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.