Xcloud.id

Tag: Agus Pambagio

  • CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia

    CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia

    Jakarta: Upaya Indonesia dalam memperkuat aksi iklim berbasis integritas karbon menjadi perhatian pada sesi CEO Talks bertajuk “Corporate Climate Leadership for Indonesia’s Net Zero Action through High Integrity Carbon” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30).

    Sesi ini mempertemukan pelaku industri energi, kehutanan, dan keuangan untuk membahas peran strategis sektor korporasi dalam mendukung target emisi nol bersih melalui penguatan pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan, yang dipandu Agus Pambagio, Senior Expert Advisor Kementerian Lingkungan Hidup.

    Dalam sesi ini, APP Group menegaskan komitmennya untuk mendukung solusi iklim berbasis alam (nature-based solutions) melalui restorasi ekosistem, perlindungan hutan, pengelolaan gambut, dan pengembangan karbon biru pada kawasan mangrove sebagai bagian dari platform keberlanjutan Regenesis.

    Chief Sustainability Officer, APP Group, Elim Sritaba mengatakan, hutan Indonesia memiliki potensi penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional. Demikian juga APP Group selaku industri bubur kertas dan turunannya wajib mempertahankan manajemen berkelanjutan demi rantai pasok bahan baku industri yg berkelanjutan.

    Melalui upaya restorasi dan pengelolaan lanskap berbasis pengetahuan ilmiah serta pemberdayaan masyarakat lokal, pihaknya berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan dan komunitas sekitar. “Langkah ini memerlukan kemitraan yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar nilai positif dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Elim dalam siaran persnya, dikutip Rabu, 12 November 2025.

    APP Group menyampaikan bahwa komitmen restorasi hutan perusahaan saat ini berlandaskan Forest Positive Policy, yang merupakan evolusi dari Forest Conservation Policy (2013). Melalui Regenesis, APP Group mengalokasikan US$30 juta per tahun selama 10 tahun untuk pemulihan ekosistem dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar lanskap prioritas.

    Pendekatan ini terintegrasi dengan target nasional FOLU Net Sink 2030, serta kerangka global seperti Article 6 Paris Agreement, standar PEFC/FSC, dan penguatan pasar karbon di bawah IDXCarbon dan pengawasan OJK.

    Untuk memastikan integritas dan transparansi, APP Group mengimplementasikan:

    Pemantauan berbasis satelit, drone, dan AI untuk kondisi tutupan hutan, produktivitas dan kesehatan tanaman, dan pencegahan kebakaran.
    Mekanisme pengaduan publik dan panel penasihat independen.
    Sistem MRV yang sedang diselaraskan dengan registri nasional untuk kesiapan partisipasi Article 6.2.

    Model restorasi perusahaan didesain untuk menghasilkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara bersamaan. Program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA), misalnya, telah berkontribusi pada penurunan insiden kebakaran di lebih dari 460 desa serta penguatan alternatif mata pencaharian.

    Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem karbon nasional. Dari sektor keuangan, Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran lembaga keuangan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.

    “Dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memfasilitasi ekosistem perdagangan karbon melalui peran strategis pada aspek Supply, Market Enablers, dan Demand, guna memastikan kerangka yang kuat bagi pengembangan, perdagangan, dan pembelian kredit karbon,” ujar Monica Yoanita Octavia, Senior Vice President ESG, Bank Mandiri.
     

    Partisipasi APP Group dalam sesi ini menegaskan peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pasar karbon dan mendukung pencapaian Net Zero Emission Indonesia 2060.

    Jakarta: Upaya Indonesia dalam memperkuat aksi iklim berbasis integritas karbon menjadi perhatian pada sesi CEO Talks bertajuk “Corporate Climate Leadership for Indonesia’s Net Zero Action through High Integrity Carbon” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30).
     
    Sesi ini mempertemukan pelaku industri energi, kehutanan, dan keuangan untuk membahas peran strategis sektor korporasi dalam mendukung target emisi nol bersih melalui penguatan pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan, yang dipandu Agus Pambagio, Senior Expert Advisor Kementerian Lingkungan Hidup.
     
    Dalam sesi ini, APP Group menegaskan komitmennya untuk mendukung solusi iklim berbasis alam (nature-based solutions) melalui restorasi ekosistem, perlindungan hutan, pengelolaan gambut, dan pengembangan karbon biru pada kawasan mangrove sebagai bagian dari platform keberlanjutan Regenesis.

    Chief Sustainability Officer, APP Group, Elim Sritaba mengatakan, hutan Indonesia memiliki potensi penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional. Demikian juga APP Group selaku industri bubur kertas dan turunannya wajib mempertahankan manajemen berkelanjutan demi rantai pasok bahan baku industri yg berkelanjutan.
     
    Melalui upaya restorasi dan pengelolaan lanskap berbasis pengetahuan ilmiah serta pemberdayaan masyarakat lokal, pihaknya berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan dan komunitas sekitar. “Langkah ini memerlukan kemitraan yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar nilai positif dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Elim dalam siaran persnya, dikutip Rabu, 12 November 2025.
     
    APP Group menyampaikan bahwa komitmen restorasi hutan perusahaan saat ini berlandaskan Forest Positive Policy, yang merupakan evolusi dari Forest Conservation Policy (2013). Melalui Regenesis, APP Group mengalokasikan US$30 juta per tahun selama 10 tahun untuk pemulihan ekosistem dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar lanskap prioritas.
     
    Pendekatan ini terintegrasi dengan target nasional FOLU Net Sink 2030, serta kerangka global seperti Article 6 Paris Agreement, standar PEFC/FSC, dan penguatan pasar karbon di bawah IDXCarbon dan pengawasan OJK.
     
    Untuk memastikan integritas dan transparansi, APP Group mengimplementasikan:

    Pemantauan berbasis satelit, drone, dan AI untuk kondisi tutupan hutan, produktivitas dan kesehatan tanaman, dan pencegahan kebakaran.
    Mekanisme pengaduan publik dan panel penasihat independen.
    Sistem MRV yang sedang diselaraskan dengan registri nasional untuk kesiapan partisipasi Article 6.2.

    Model restorasi perusahaan didesain untuk menghasilkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara bersamaan. Program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA), misalnya, telah berkontribusi pada penurunan insiden kebakaran di lebih dari 460 desa serta penguatan alternatif mata pencaharian.
     
    Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem karbon nasional. Dari sektor keuangan, Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran lembaga keuangan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.
     
    “Dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memfasilitasi ekosistem perdagangan karbon melalui peran strategis pada aspek Supply, Market Enablers, dan Demand, guna memastikan kerangka yang kuat bagi pengembangan, perdagangan, dan pembelian kredit karbon,” ujar Monica Yoanita Octavia, Senior Vice President ESG, Bank Mandiri.
     

    Baca juga:  Pegiat Lingkungan Ajak Anak Muda ‘Berisik’ di Medsos Kawal COP30 Brasil

    Partisipasi APP Group dalam sesi ini menegaskan peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pasar karbon dan mendukung pencapaian Net Zero Emission Indonesia 2060.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • UI Jangan Cari Duit seperti Korporasi

    UI Jangan Cari Duit seperti Korporasi

    GELORA.CO -Perguruan tinggi bukanlah perusahaan, melainkan ruang pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi yang berlandaskan integritas, bukan orientasi laba atau logika dagang.

    Hal ini ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi pernyataan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah yang menilai dekan ideal harus memiliki corporate culture.

    “Oh ya nggak bisa lah, itu kan lembaga pendidikan. Masa dijadikan perusahaan, nanti kaya kasus dulu yang program-program S2 magister, itu kan menjadi sangat komersial dan dihentikan kalau nggak salah,” kata Agus Pambagio kepada wartawan, Kamis, 6 November 2025.

    “Waktu saya sering mengajar itu jadi kayak apa mesin uangnya perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ga boleh dijadikan korporasi, ini lembaga pendidikan bukan lembaga perusahaan kan tata kelolanya juga beda,” sambungnya. 

    Mantan dosen tamu Universitas Indonesia ini menyatakan bahwa sebagai kampus riset tertua di Indonesia, UI semestinya menempatkan kepemimpinan dekan sebagai penggerak riset dan intelektualitas. Bukan sekadar manajer yang mengejar pendapatan. 

    “Ya buat pendidikan enggak pas, sehingga nanti orientasi dekan atau pengelola itu cari uang. Padahal tugas dia meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya. 

    Di sisi lain ia berpandangan jika kampus meniru gaya korporasi berisiko tidak fokus untuk meningkatkan kualitas akademik. Justru yang ada memperkuat praktik transaksional yang kini tengah disorot publik.

    “Kita kan ini selalu mengikuti kata bos kan atau kata pimpinan, nah kalau misalnya pimpinan kita milihnya dengan transaksional, pasti dibawahnya juga pakai transaksi,” ungkapnya. 

    “Jadi UI harus netral dan dibiayai negara, jangan cari duit seperti korporasi. Jadi akibatnya kan kadang-kadang misalnya, ketua yang biayai dari swasta, kan ujung-ujungnya supaya dia bantu,” tegasnya. 

    Untuk itu Agus mendorong agar pemerintah bisa menambah dana pendidikan perguruan tinggi, guna menghindari praktik universitas menjadi korporasi. 

    “Ya seharusnya ngajar aja, tidak usah berpikir cari uang. Kalau dekan kan konsentrasi nya pada prodi-prodinya itu, karena kan harus dikembangkan, jangan berpikir cari duit. Kalau perguruan tinggi kan mungkin ada bendahara atau kepala keuangan atau apalah, nah dia yang mikir sama rektor misalnya,” tuturnya. 

    “Dan yang penting kan memang negara harus nambah dana itu, karena jumlah orang miskin yang ke terima perguruan tinggi katakan UI bertambah. Nah sementara yang tahap tes mandiri yang bayarnya mahal itu jumlahnya terbatas,” pungkasnya. 

    Sebelumnya menurut Heri, UI merupakan Universitas research and entrepreneur, sehingga antara rektor dengan dekan memiliki dua hubungan, pertama yakni corporate culture.

    Sedangkan, untuk corporate culture, Heri mengartikan sosok dekan harus memiliki kemampuan managerial bagus. Lalu spirit entrepreneur untuk meningkatkan pendapatan dan kerjasama yang ada di fakultasnya.

    “Nah gabungan dua hal inilah bagaimana seorang dekan bisa memiliki karakter dan mampu me-manage fakultasnya. Seperti corporate tapi juga mereka tetap bisa menjaga kualitas akademiknya. Jadi gabungan antara corporate culture dan academic culture,” katanya. 

  • Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    GELORA.CO – Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik. 

    Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.

    “Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.

    “Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.

    Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.

    “Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.

    Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.

    “Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.

    Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.

    “Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.

    Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.

    “Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    GELORA.CO –  Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah PT KAI mengungkap bahwa pembayaran bunga utang proyek tersebut telah mencapai Rp2 triliun, sementara pemasukan tiket hanya sekitar Rp5 triliun.

    Situasi makin memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek yang kini membengkak hingga Rp116 triliun.

    Menanggapi hal itu, Mahfud MD kembali mengingatkan dugaan adanya praktik mark up dalam proyek KCIC yang dikutip dari pandangan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan pengamat ekonomi Anthony Budiawan.

    Dalam video di kanal YouTube resminya pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, Mahfud menyebut meski Whoosh beroperasi di Indonesia, proyek tersebut masih didominasi oleh pihak China.

    “Dalam proyek itu, saham Indonesia memang lebih besar, yakni 60 persen, sementara China 40 persen. Tapi posisi strategis justru banyak diisi ekspatriat China,” ujar Mahfud.

    Mahfud memaparkan bahwa jabatan penting seperti presiden komisaris, direktur keuangan, dan direktur teknik didominasi oleh pihak China.

    “Indonesia justru menanggung utang besar, sementara China sudah mulai mendapat keuntungan,” tambahnya.

    Mengutip data riset thepeoplesmap.net, Mahfud menyebut seharusnya ada 24 ribu pekerja lokal dari total 39 ribu tenaga kerja yang diserap.

    Namun, kenyataannya sebagian besar posisi manajerial diisi ekspatriat China, sedangkan pekerja lokal hanya menempati posisi buruh.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan proyek Whoosh memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang dan terus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” kata Guo Jiakun pada 20 Oktober 2025.

    Guo juga menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China akan terus diperkuat demi pengoperasian Whoosh yang lebih efisien dan stabil.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian berkualitas tinggi dan mendorong pembangunan ekonomi di sepanjang jalur kereta cepat,” ujarnya.

    Terkait utang jumbo proyek Whoosh, pihak Danantara mengonfirmasi akan melakukan restrukturisasi pembayaran dengan tenor hingga 40 tahun dan berencana melakukan negosiasi lanjutan ke China dalam waktu dekat.***

  • Respons KPK Usai Disindir Mahfud soal Dugaan Proyek Whoosh.

    Respons KPK Usai Disindir Mahfud soal Dugaan Proyek Whoosh.

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi postingan Mahfud MD di akun X terkait dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan KPK dapat melakukan case building dari temuan awal dugaan suatu tindak pidana.

    Dia menyampaikan bahwa lembaga antirasuah proaktif dalam menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi.

    “KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, proaktif untuk menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Budi mengatakan jika terdapat laporan awal yang disampaikan masyarakat atau dalam hal ini Mahfud MD merupakan sinyal positif dan bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. 

    “Oleh karenanya, KPK selaku terbuka kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi. Silahkan dapat menyampaikan kepada KPK baik nantinya akan menjadi informasi awal maupun kendaraan bagi KPK dalam penanganan suatu perkara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mahfud menyindir KPK bahwa penyelidikan dugaan mark up Whoosh tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat.

    Namun dapat melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak tertentu yang mengetahui informasi tersebut.

    Dia menilai KPK seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari pihak-pihak yang mengetahui dugaan atas suatu perkara.

    Mantan Ketua MK itu mengatakan aparat penegak hukum (APH) memiliki wewenang untuk menyelidiki suatu kasus, bukan meminta pihak tertentu melaporkan.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulis Mahfud di akun X, Sabtu (18/10/2025).

    Dia menyampaikan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.

    Tapi menurutnya, jika terdapat berita pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki dan tidak perlu menunggu laporan.

    Dia menegaskan siap dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan. Dia mengatakan bahwa polemik dugaan mark up berawal dari diskusi antara Agus Pambagio dengan Antony Budiawan sehingga informasi yang disampaikan dirinya berasal dari kedua orang tersebut.

    “Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan Nusantara TV tersebut,” tambahnya.

  • Mahfud Sebut KPK Tak Perlu Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    Mahfud Sebut KPK Tak Perlu Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan KPK tidak perlu menunggu laporan mengenai dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Mantan Ketua MK itu mengatakan aparat penegak hukum (APH) memiliki wewenang untuk menyelidiki suatu kasus, bukan meminta pihak tertentu melaporkan.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulisnya di akun X, dikutip Senin (20/10/2025)

    Dia menyampaikan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.

    Tapi menurutnya, jika terdapat berita pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki dan tidak perlu menunggu laporan.

    Dia menegaskan bahwa polemik dugaan mark up berawal dari diskusi antara Agus Pambagio dengan Antony Budiawan sehingga informasi yang disampaikan dirinya berasal dari kedua orang tersebut.

    Dia menegaskan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelembungan dana tersebut.

    “Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan Nusantara TV tersebut,” 

    Setelahnya memanggil pihak Nusantara TV Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan terkait dugaan mark up.

    Sebelumnya, Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer USD17-18 juta.

    “Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).

  • Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan “Mark Up” Whoosh: Agak Aneh Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Cawapres 2024 Mahfud MD mengatakan dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan ‘mark up’ pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Mahfud merasa permintaan KPK itu aneh.
    ”
    Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,
    ” ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Mahfud memaparkan, di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.
    Selain itu, bisa juga aparat itu memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.
    ”
    Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,
    ” tuturnya.
    Maka dari itu, kata Mahfud, terkait dengan permintaan agar dirinya membuat laporan, ini merupakan kekeliruan dari KPK.
    Mahfud menegaskan, yang awal berbicara soal kemelut Whoosh sumber awalnya bukan dirinya, melainkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan di dalam sebuah dialog televisi.
    Sementara, ia hanya membahasnya di dalam siniar (podcast) miliknya.
    ”
    Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG
    ,” sambungnya.
    Untuk itu, Mahfud mengatakan, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya.
    Mahfud mempersilakan KPK untuk memanggil saja dirinya, dan dia akan langsung menunjukkan isi siaran tersebut. Baru setelah itu, KPK bisa memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh.
    ”
    Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,
    ” papar Mahfud.
    Kompas.com telah menghubungi Jubir KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memintai konfirmasi atas klaim Mahfud.
    Namun, keduanya belum membalas.
    Diketahui, seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.
    Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.
    Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan.
    Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.
    Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
    Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
    Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.
    “Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
    Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.
    “Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Cara Geng Mulyono Ngembat Duit Kereta Cepat

    Ini Cara Geng Mulyono Ngembat Duit Kereta Cepat

    Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

    GENG Solo eh geng Mulyono mulai panik atas kebijakan keuangan sang Menteri. Kereta cepat dihambat. Membayar hutang Whoosh tidak boleh menggunakan APBN. B to B tawaran Jepang ternyata dipilih China yang bergeser B to G. Kini dibuat kalang-kabut karena harus kembali menjadi B to B sebagaimana konsep awal. Tapi B atau G banci juga, soalnya saat ini BPI Danantara yang harus menangani.

    Setelah Purbaya menyebut tidak gunakan dana APBN maka Luhut sang kreator dan motor KA Cepat Whoosh mencak-mencak “Siapa yang minta APBN ?”, ketusnya. Rupanya soal APBN itu lemparan atau usul Rosan Roeslani CEO Danantara. Akhirnya semua setuju Danantara yang menanggulangi. Toh dana BUMN terhimpun di dalamnya. Hutang Whoosh ke China fantastis mencapai 116 trilyun rupiah.

    Menurut analis kebijakan publik Agus Pambagio proyek kerjasama Whoosh dengan skim hutang ke China adalah ide dari Jokowi. Ekonom Anthoni Budiawan menyatakan  proyek ini terindikasi mark up berlipat. Beban berat Whoosh dapat berakibat pailit dan ini berarti berpeluang untuk diambil alih atau dalam kendali penuh China. Jokowi sebagai pihak yang memaksakan harus bertanggungjawab. Diduga kuat Jokowi adalah bagian dari penikmat dana mark up.

    Luhut sang kreator, motor, dan ambassador proyek China menganggap enteng masalah. Baginya hanya persoalan restrukturisasi hutang dengan China Development Bank (CDB). Ia minta segera turunkan Keppres untuk tim juru runding. Menurutnya pihak China telah bersedia. Luhut dan Jokowi merupakan Duo Whoosh. Jika proyek ini bangkrut mereka berdua harus bertanggungjawab secara hukum.

    Mengingat terindikasi mark up, maka ruang  korupsi sangat terbuka. BPK harus berhitung, PPATK mengusut aliran dana, dan KPK tidak boleh menutup mata. Harus mulai bergerak. Terlalu banyak pintu korupsi Jokowi baik dari 200 proyek PSN, BTS Kemenkominfo, dana haji Kemenag, proyek-proyek Kemendikbud, Bansos, pelepasan aset 6 Jt Ha hutan Kemenhut, izin tambang, IKN, Blok Medan,  proyek infrastruktur, dana Covid, dan lainnya. Kini diramaikan KCIC Whoosh.

    Jokowi Presiden korup, tukang bohong, jago pencitraan, ijazah palsu, dan banyak kenistaan lainnya jelas merupakan figur buruk bangsa. Memilukan dan memalukan.

    Ironinya ternyata sekelas UGM sang Rektor Ova Emilia masih memuji-muji sebagai alumni yang menjadi kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Figur bobrok kok dibanggakan ?

    Bersama kasus-kasus lain Whoosh yang faktanya menjadi beban keuangan negara akan menyeret Jokowi dan geng nya ke tempat sampah. Siapa menanam akan menuai. Jokowi sudah sangat layak untuk dipenjara. Sumpek Indonesia atas keberadaannya.

    Whoosh..owhoosh..owhoosh..bablas Jokowine.

    Bandung, 18 Oktober 2025.

  • Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    GELORA.CO – Saat ini Danantara sedang bingung bayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilai yang besar.

    Karena itu petinggi Danantara ingin utang Whoosh itu dibebankan lewat APBN.

    Untung saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya, meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

    Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh ini, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, coba mengungkap secara tuntas.

    Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumbar janji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan rugi.

    Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

    Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam.

    Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

    Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” ujarnya.

    Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman lain juga banyak mungkin mau tanya,” ungkapnya.

    Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

    Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

    Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Menurut Agus, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu (utang Whoosh memberatkan negara). Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus.

    Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

    Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

    “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

    Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.