Pemda Diinstruksikan Siapkan Lahan 8,5 Hektar unutk Bangun Sekolah Rakyat Permanen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
Agus Jabo Priyono
memastikan
Sekolah Rakyat
akan dibuka pada tahun ajaran baru 2025.
Hal ini disampaikan Agus dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring dan dihadiri oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dia mengatakan, Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada bulan Juli ini bersifat sementara, sedangkan Sekolah Rakyat yang permanen adalah yang lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Untuk itu kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektar untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” kata Agus, dalam keterangan resmi, Rabu (11/6/2025).
Agus mengatakan, peran Satuan Tugas (Satgas) sangat penting dalam menyusun kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar/guru, serta sarana prasarana yang dipastikan sudah siap sebelum pembukaan.
“Semua satgas dimohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” ujar dia.
Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, 100 titik lokasi Sekolah Rakyat akan dibuka pada tahap I di bulan
Juli 2025
, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap Ia dan 37 titik lokasi pada tahap Ib.
Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa yang terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di sentra milik Kemensos.
Agus memastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan sentra.
“Kita meminta kepada BUMN, PLN, dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga pelayanan di sentra tidak terganggu dan pelayanan di Sekolah Rakyat juga tidak terganggu,” ujar dia.
Sekolah Rakyat direncanakan akan diluncurkan pada bulan Juli 2025.
Untuk mendukung keberhasilan program, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua Satuan Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk.
Adapun proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat pada tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses
home visit
.
Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Agus Jabo Priyono
-
/data/photo/2025/05/28/6836c5caf068e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemda Diinstruksikan Siapkan Lahan 8,5 Hektar unutk Bangun Sekolah Rakyat Permanen
-

Launching Sekolah Rakyat Bulan Juli, Wamensos Ingatkan Satgas Terus Sinergi
Jakarta –
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat direncanakan akan launching pada Bulan Juli 2025. Untuk mendukung keberhasilan program, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua Satuan Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk.
“Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga Bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” kata Agus Jabo, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring dan dihadiri oleh berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut ia menjelaskan kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar/guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan, sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi.
Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto 100 titik lokasi Sekolah Rakyat akan dibuka pada tahap I di Bulan Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap Ia dan 37 titik lokasi pada tahap Ib.
Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos. Agus Jabo pastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan Sentra.
Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat yang akan dibuka di Bulan Juli ini bersifat sementara, sedangkan Sekolah Rakyat yang permanen adalah yang lahannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
“Untuk itu kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektare untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” terangnya.
Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
(akn/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Peringati Hari Lahir Pancasila, Wamensos Beri Pesan soal Keadilan Sosial
Jakarta –
Memperingati Hari Lahir Pancasila, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan pesan mendalam tentang semangat keadilan dan kesejahteraan sosial. Pancasila mengamanatkan tercapainya kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dalam semangat itu, pembangunan harus merangkul setiap anak bangsa tanpa terkecuali, sebuah tanggung jawab yang menjadi kewajiban bersama.
“Kita masih punya tugas berat, menurunkan kemiskinan, menghapus ketimpangan, menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan bermanfaat,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (2/5/2025).
Agus menekankan tugas besar tersebut hanya bisa diselesaikan lewat kerja nyata, bukan sekadar retorika. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi dan keberpihakan yang tulus, bukan sekadar koordinasi dan regulasi semata.
“Mari kita jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya untuk mengingat tapi untuk bergerak lebih cepat dan luas,” jelasnya.
Ia menyampaikan Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dari dinamika perdebatan, penderitaan, dan cinta mendalam kepada Tanah Air. Pancasila hadir di tengah kondisi rakyat yang masih tertinggal, saat kemiskinan menjadi bagian dari sistem yang belum berpihak.
Menurutnya, Pancasila tidak sekedar menjadi pemersatu dalam keberagaman, tetapi juga membawa janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, setelah 79 tahun merdeka, kemiskinan masih menjadi tantangan nyata yang harus diatasi bersama.
“Keterbatasan masih menjadi wajah Sebagian rakyat kita, di sinilah Kemensos selalu ada,” katanya.
“Kemensos ada lewat sekolah-sekolah yang memberi harapan baru bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem yang selama ini hanya bisa melihat sekolah dari jauh,” jelas Agus.
Agus menambahkan, anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk tinggal di asrama dan belajar dengan layak melalui Sekolah Rakyat, membuka jalan bagi mereka untuk mengejar masa depan yang lebih baik.
“Kami ingin menyampaikan rasa bangga dan hormat kami kepada seluruh ASN serta para pegawai Kemensos yang bekerja dalam diam, namun penuh arti,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang rela menembus medan berat, dari jalan berlumpur hingga jembatan gantung, demi memastikan satu keluarga pun tidak terjerumus lebih dalam ke jurang kemiskinan.
Tak hanya itu, Agus menyoroti peran penting Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pelopor Perdamaian (Pordam), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang turut menjadi sumber harapan dan menghadirkan rasa kepedulian nyata di tengah masyarakat.
“Mereka semua adalah wujud nyata dari Pancasila, yang bekerja, bergerak, dan menyentuh langsung bagi rakyat,” katanya.
Di akhir pidatonya, Agus membacakan puisi berjudul ‘Pancasila di Tangan yang Bekerja’, yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila hidup melalui kerja nyata para pendamping sosial, Tagana, PKH, dan relawan sosial lainnya.
“Pancasila bukan sekadar sila, ia suara hati dan jiwa dari Aceh hingga Papua, Pancasila adalah tangan yang menghapus air mata, jembatan dari luka ke cita-cita,” kutipnya.
Ia menutupnya dengan sebuah pantun.
“Kirim bansos ke Cikini, Hujan turun basahi Salemba, Pancasila bukan hanya hari ini, Tapi janji kita sepanjang mas,” ungkapnya.
(anl/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Agus Jabo Terpilih Jadi Ketum Partai Prima Lagi
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggelar kongres, Jakarta Pusat Minggu(1/6). Hasilnya Agus Jabo Priyono kembali terpilih menjadi ketua umum (Ketum) partai PRIMA.
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengatakan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-

Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi
“Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”
Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.
“Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.
Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.
Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.
“Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.
Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.
“Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.
Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.
“Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.
Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Mendagri tegaskan kesiapannya dukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjalankan salah satu tugas yang diberikan, yakni mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program tersebut.
“Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan pemda-pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda,” kata Tito di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan keterlibatan pemda dalam Sekolah Rakyat dapat berupa penyediaan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan daerah, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, secara teknis tugas tersebut masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait dan pemda.
Tito mengungkapkan sejalan dengan arahan Presiden RI, direncanakan akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya, akan diterapkan skema bottom-up, yang memungkinkan pemda mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Namun demikian, Kemendagri, Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), beserta pihak terkait lainnya akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan.
“Misalnya tanahnya minimal lima hektare. Harus statusnya clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik,” tambahnya.
Dia menekankan Kemendagri bersama Kemensos, KemenPU, dan pihak terkait lainnya akan menggelar rapat teknis guna membahas serta menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada Pemda. Selain itu, pihaknya juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada Pemda untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, diharapkan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengaku optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga terkait.
Sejalan dengan arahan Presiden, Juri menekankan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Jadi mohon dukungan seluruh pihak, dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini. Dan tentu ini membutuhkan dukungan juga dari masyarakat untuk bisa menyukseskan,” ujar Juri.
Untuk diketahui, turut hadir pada rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

/data/photo/2025/06/01/683c68452c26d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2021/06/01/60b63ef0885e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
