Xcloud.id

Tag: Agus Jabo Priyono

  • Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

    Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

    Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

    “Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

    “Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

    Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.

  • Kisah Nayla Bikin Prabowo Berkaca-Kaca, Jadi Inspirasi Sekolah Rakyat

    Kisah Nayla Bikin Prabowo Berkaca-Kaca, Jadi Inspirasi Sekolah Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan keresahan Presiden Prabowo Subianto atas kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hidupnya menjadi cikal bakal lahirnya program Sekolah Rakyat Rintisan. Hal itu diungkapkan Hashim saat menghadiri acara Indonesia Berdoa yang digelar FORMAS di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2025).

    Hashim menceritakan dirinya dipanggil ke Istana Negara untuk berbincang dengan Prabowo. Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menceritakan bagaimana dirinya merasa pilu mendapati seorang bernama Nayla yang ditinggal ayahnya dan hidup sangat sederhana di bersama ibu dan dua saudaranya di dalam gubuk.

    Hashim menceritakan bagaimana Prabowo kaget dan sedih dengan fakta tersebut, apalagi penghasilan ibunya yang tak seberapa.

    “So Prabowo bilang, ‘Sim, kalau bukan kita yang bantu mereka, siapa yang bantu mereka ya? Kita harus bantu mereka.’” kata Hasim menirukan Prabowo.

    Menurut Hashim, dari situ muncul program Sekolah Rakyat karena banyak Nayla-Nayla lain di Indonesia.

    “Kita berikan harapan bagi mereka. Itu yang Pak Prabowo waktu itu berkaca-kaca hampir nangis di depan saya,” ungkap Hashim.

    Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan segera meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Melansir keterangan resmi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan dan meletakkan batu pertama Sekolah Rakyat di gedung permanen tahun ini.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prof Nuh Dorong Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat

    Prof Nuh Dorong Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Penasihat Gugus Tugas Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan pentingnya sistem pengendalian yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat tata kelola dan mutu pendidikan.

    Hal itu disampaikan Prof. Nuh dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat yang digelar di ruang rapat Menteri Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    “Setiap persoalan di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya diselesaikan, tapi juga harus menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang. Itulah fungsi utama pengendalian,” tegas Prof. Nuh.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta dihadiri Sekretaris Jenderal Robben Rico, Inspektur Jenderal Dody Sukmono selaku Ketua Gugus Tugas, dan sejumlah pejabat tinggi madya, pratama, tenaga ahli, serta staf khusus menteri.

    Dalam arahannya, Prof. Nuh memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya penguatan tata kelola, perluasan bidang pengendalian, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap kasus di lapangan.

    “Filosofi pengendalian terletak pada proses pengukuran dan pembelajaran berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menekankan agar Gugus Tugas memperluas cakupan kerja. Jika sebelumnya pengendalian hanya mencakup bidang SDM, sarana-prasarana, dan keuangan, kini perlu diperluas ke bidang kesiswaan dan tata kelola proses pembelajaran.

    “Yang kita kelola adalah manusia. Maka perilaku siswa, guru, dan tenaga kependidikan perlu dipantau dan diukur secara sistematis,” tambahnya.

    Prof. Nuh juga mendorong agar Gugus Tugas melakukan evaluasi nasional setiap dua minggu sekali, guna memastikan respons cepat terhadap setiap permasalahan. Ia menilai sistem pelaporan berbasis digital sangat penting agar semua kendala bisa dimonitor secara real-time dan menjadi bagian dari pembelajaran institusional.

    “Setiap laporan harus memiliki catatan waktu sejak kejadian hingga penyelesaiannya. Dari situ kita bisa menilai kecepatan dan efektivitas respon. Gugus Tugas harus on fire,” tegasnya.

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Dody Sukmono dalam laporannya menyampaikan hasil pemetaan masalah dari Gugus Tugas I hingga X di seluruh Indonesia. Tercatat 445 laporan kendala, terdiri dari 148 laporan bidang SDM, 273 laporan sarana-prasarana, dan 24 laporan bidang keuangan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 24,94 persen.

    “Permasalahan terbesar berasal dari perlengkapan penunjang sekolah sebesar 41,9 persen, disusul keterbatasan guru dan tenaga kependidikan sebesar 13,33 persen,” jelas Dody.

    Sementara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian Sekolah Rakyat.

    “Koordinasi lintas bidang harus berjalan seirama. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan dari lapangan bisa segera ditindaklanjuti tanpa menunggu lama,” ujarnya.

    Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan agar Gugus Tugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi bagian dari solusi.

    “Gugus Tugas tidak hanya mengawasi, tapi juga membantu mencari solusi. Kita ingin memastikan semua berjalan efektif dan berdampak nyata bagi anak-anak di Sekolah Rakyat,” tegas Gus Ipul.

    Sebagai tindak lanjut, rapat tersebut menyepakati pembentukan Tim Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat serta penetapan aplikasi digital SETARA (Sistem Evaluasi dan Transparansi Sekolah Rakyat) sebagai platform utama pengendalian dan pelaporan di seluruh Indonesia.

    Dengan penguatan sistem ini, diharapkan Sekolah Rakyat semakin adaptif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. (tok/ted)

  • Kemensos Dukung Penuh Pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo

    Kemensos Dukung Penuh Pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo

    Bekasi (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa.

    Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik 80.000 gerai, pergudangan, dan perlengkapan KDMP yang digelar di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Menteri Koperasi Ferry Julianto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak dimulainya pembangunan KDMP secara serentak di seluruh Indonesia.

    “Hari ini kita memulai proses peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan fisik, gudang-gudang, gerai-gerai, dan sarana pendukung di seluruh 80.000 KDMP. Untuk hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto kami memulai di 800 titik di seluruh Indonesia,” ujar Ferry.

    Ferry menambahkan, percepatan pembangunan KDMP dapat terwujud berkat dukungan berbagai pihak, terutama dari unsur TNI.

    “Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan dukungan dari pihak TNI dalam hal ini Pak Wakil Panglima TNI dan teman-teman semua, termasuk PT Agrinas Pangan, ini akan bisa cepat rampung sehingga langsung kita bisa operasional dalam pengertianan sesungguhnya,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa bangunan fisik KDMP nantinya akan menjadi milik desa dan dikelola oleh koperasi. Dengan begitu, keuntungan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat setempat.

    Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa KDMP merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat desa.

    “Ini kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Agus Jabo.

    Ia optimistis KDMP dapat menyerap hasil produksi masyarakat, menggerakkan roda perekonomian desa, serta mempercepat target Presiden Prabowo untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026.

    “Kita berharap KDMP bisa menjadi stimulus supaya kemiskinan bisa cepat turun,” lanjutnya.

    Dukungan penuh Kemensos terhadap KDMP juga diwujudkan melalui integrasi dengan Program Sekolah Rakyat. Orang tua siswa Sekolah Rakyat akan difasilitasi menjadi anggota koperasi, sekaligus memanfaatkan KDMP sebagai sarana pemasaran produk hasil pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, serta Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. [tok/ian]

  • Temui Wamensos, Bupati Nganjuk dan TP2GP Serahkan Usulan Kepahlawanan Marsinah – Page 3

    Temui Wamensos, Bupati Nganjuk dan TP2GP Serahkan Usulan Kepahlawanan Marsinah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial RI menindaklanjuti pengusulan Marsinah, sosok buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. 

    Kepastian ini disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk Haris Jatmiko, Perwakilan TP2GD Nganjuk/Serikat Buruh Kelik Widi Wahyuni, serta Kepala Desa Nglundo Moh. Ansori di Kantor Kementerian Sosial, pada Kamis (16/10/2025).

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus Jabo.

    Koordinasi telah dilakukan antara TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur, dan hasilnya akan segera diserahkan kepada TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) untuk pembahasan di tingkat nasional.

    Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, menjelaskan bahwa proses pengusulan Marsinah menjadi salah satu yang paling cepat dibandingkan dengan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

    “Secara administratif, berkas Marsinah sudah lengkap. TP2GP akan melakukan verifikasi lapangan ke Nganjuk dan Surabaya untuk memastikan keabsahan data serta memperkuat data primer dengan bertemu keluarga dan menelusuri jejak perjuangannya,” ujar Mira.

    Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengucapkan terimasih atas atensi yang diberikan negara. Dia menyampaikan bahwa pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional telah diperjuangkan sejak tahun 2022. 

    Upaya pengusulan tersebut semakin getol dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka agar Marsinah menjadi pahlawan nasional sebagaimana diusulkan oleh sejumlah serikat buruh saat Hari Buruh 1 Mei 2025. 

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Marhaen menegaskan bahwa Pemkab Nganjuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum, tanpa kekurangan administratif.

  • Wamensos Agus Jabo Dukung ESG Now Awards 2025: Bukti Kolaborasi Menuju Indonesia Berkelanjutan

    Wamensos Agus Jabo Dukung ESG Now Awards 2025: Bukti Kolaborasi Menuju Indonesia Berkelanjutan

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menghadiri ajang Environmental, Social, and Governance (ESG) Now Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Republika di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik ESG yang diterapkan perusahaan di Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Agus Jabo menyerahkan langsung penghargaan kepada tiga pemenang dalam kategori pilar sosial. Ketiganya adalah PT Bank Syariah Indonesia untuk kategori Empower Vulnerable Community, PT Bank BTPN Syariah untuk kategori Women Empowerment Pioneer, dan Djarum Foundation untuk kategori Social Impact Catalyst.

    Agus Jabo menyampaikan dukungan penuhnya terhadap penyelenggaraan ajang penghargaan ini. “Mendukung dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya,” kata Agus Jabo. Ia menilai, ESG Now Awards 2025 menjadi bukti nyata kolaborasi antara media, korporasi, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat pilar sosial dan tata kelola berkelanjutan.

    “Mari kita dukung, kita lanjutkan supaya masyarakat bisa terus berdaya, masyarakat bisa terus menjaga lingkungan hidupnya dan mengelola kehidupan yang baik dan ramah lingkungan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Agus Jabo menyebut penghargaan ESG Now Awards 2025 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan penghargaan tahun ini, Republika menggandeng Surveyor Indonesia sebagai Enrichment Partner. “Kami ingin memastikan penghargaan hari ini tidak berdasarkan pada popularitas atau pencitraan namun pada bukti nyata,” ungkapnya.

    Andi juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan ESG Now Awards bukan sekadar seremoni, tetapi wadah kolaborasi menuju masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan hanya bisa terwujud melalui kerja sama lintas sektor.

    “Pemerintah, dunia usaha, dan media tidak akan bisa bekerja sendiri. Media juga bukan hanya menjadi penulis perubahan, melainkan bagian dari perubahan,” ujar Andi. [tok/ian]

  • Kemensos Tindak Lanjuti Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Kemensos Tindak Lanjuti Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta –

    Kementerian Sosial RI (Kemensos) menindaklanjuti pengusulan Marsinah, sosok buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Hal ini dipastikan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, (16/10/2025).

    Hal ini di ungkapkan Agus saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk Haris Jatmiko, Perwakilan TP2GD Nganjuk/Serikat Buruh Kelik Widi Wahyuni, serta Kepala Desa Nglundo Moh. Ansori di Kantor Kementerian Sosial.

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan usulan tersebut akan dibahas di tingkat nasional setelah dilakukan koordinasi antara TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah) Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur yang kemudian hasilnya akan segera diserahkan kepada TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat).

    Agus juga menegaskan tiga unsur spesial yang menjadikan Marsinah sosok istimewa dan layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, Marsinah merepresentasikan perjuangan perempuan dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Dia juga berasal dari kalangan rakyat biasa dan keberaniannya memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial.

    “Ada tiga unsur spesial terkait gelar untuk Mbak Marsinah ini, dia sosok perempuan, berasal dari kalangan buruh dan seorang pejuang HAM. Semoga apa yang dibawa dari Nganjuk atas nama Marsinah tidak menemui hambatan. Semua pihak telah bekerja dengan sangat baik dan penuh dedikasi,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih menjelaskan proses pengusulan Marsinah menjadi salah satu yang paling cepat dibandingkan dengan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

    Di kesempatan yang sama, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengungkapkan apresiasi atas atensi yang diberikan negara. Dia menyampaikan bahwa pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional telah diperjuangkan sejak tahun 2022. Marhaen menegaskan bahwa Pemkab Nganjuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum, tanpa kekurangan administratif.

    Menurutnya, upaya pengusulan tersebut semakin getol dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka agar Marsinah menjadi pahlawan nasional sebagaimana diusulkan oleh sejumlah serikat buruh saat Hari Buruh 1 Mei 2025.

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Turut menanggapi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas perhatian pemerintah pusat terhadap perjuangan Marsinah

    “Jawa Timur berterima kasih telah dipercaya mengusulkan satu tokoh melalui jalur resmi untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Semoga perjuangan ini menjadi dasar yang kuat dan dapat berhasil sampai tuntas,” katanya.

    (akd/akd)

  • Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Wamensos Agus Jabo Terima Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dari Bupati Nganjuk

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial RI menindaklanjuti pengusulan Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, bersama perwakilan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Nganjuk dan Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (16/10/2025).

    “Semua dokumen akan segera kami teruskan ke sidang TP2GP, selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial, dan tahap terakhir diserahkan ke Dewan Gelar di Istana Presiden,” kata Agus Jabo.

    Koordinasi antara TP2GD Kabupaten Nganjuk dan TP2GD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan, dan hasilnya akan segera dibahas di tingkat nasional melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, mengungkapkan bahwa proses pengusulan Marsinah termasuk yang paling cepat dibandingkan calon pahlawan lainnya. Meski demikian, seluruh tahapan tetap dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Secara administratif, berkas Marsinah sudah lengkap. TP2GP akan melakukan verifikasi lapangan ke Nganjuk dan Surabaya untuk memastikan keabsahan data serta memperkuat data primer dengan bertemu keluarga dan menelusuri jejak perjuangannya,” ujar Mira.

    Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas atensi terhadap pengusulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perjuangan untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional telah dilakukan sejak tahun 2022.

    Upaya itu semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan secara terbuka pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, sejalan dengan aspirasi sejumlah serikat buruh.

    “Kami menyiapkan dokumen lengkap, data terverifikasi, dan kronologi perjuangan Marsinah secara utuh. Payung hukumnya sudah ada, tinggal menunggu pengesahan di tingkat pusat,” kata Marhaen.

    Ia memastikan seluruh proses pengusulan dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa kekurangan administratif.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menyampaikan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas perhatian pemerintah pusat terhadap perjuangan Marsinah.

    “Jawa Timur berterima kasih telah dipercaya mengusulkan satu tokoh melalui jalur resmi untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Semoga perjuangan ini menjadi dasar yang kuat dan dapat berhasil sampai tuntas,” kata Novi.

    Menanggapi hal itu, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Marsinah memiliki tiga unsur istimewa yang membuatnya layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Marsinah, kata dia, merepresentasikan perjuangan perempuan dalam sejarah pergerakan rakyat Indonesia, berasal dari kalangan rakyat biasa, dan memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh.

    “Ada tiga unsur spesial terkait gelar untuk Mbak Marsinah ini, dia sosok perempuan, berasal dari kalangan buruh dan seorang pejuang HAM. Semoga apa yang dibawa dari Nganjuk atas nama Marsinah tidak menemui hambatan. Semua pihak telah bekerja dengan sangat baik dan penuh dedikasi,” ujar Agus Jabo menutup audiensi. [tok/ian]

  • Wamensos Agus Jabo Sebut Presiden Prabowo Segera Resmikan Sekolah Rakyat

    Wamensos Agus Jabo Sebut Presiden Prabowo Segera Resmikan Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    “Sebentar lagi akan di-launching oleh beliau. Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta beliau meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan presiden,” kata Agus Jabo.

    Menurut Agus Jabo, peresmian tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada November 2025 di Jakarta. Adapun Sekolah Rakyat rintisan saat ini sudah berjalan di 165 titik di berbagai wilayah.

    “Di tahun ini sementara menggunakan gedung-gedung yang sudah existing, kita revitalisasi,” ujarnya.

    Ia juga menceritakan bahwa Presiden Prabowo sempat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo terlihat senang dan mengaku hasilnya di luar ekspektasi.

    “Begitu lihat kondisi sekolah, ketemu kepala sekolah dan siswa, beliau bahagia sekali. Beliau tidak menduga kita bisa bangun sekolah tidak hanya 100 tapi 165,” ungkap Agus Jabo.

    Presiden Prabowo, lanjutnya, berharap program Sekolah Rakyat rintisan dapat menjadi langkah awal untuk pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

    Wamensos Agus Jabo menambahkan bahwa gedung permanen untuk sekolah-sekolah rintisan akan mulai dibangun tahun ini. Ia menargetkan seluruh siswa Sekolah Rakyat sudah dapat menempati sekolah permanen pada Juli 2026.

    “Oktober ini kemungkinan kita sudah akan mulai di kurang lebih di 108 titik yang akan dibangun jadi sekolah baru dengan gedung baru,” katanya.

    Tahap selanjutnya, pembangunan gedung permanen akan disesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah (pemda), yang bertugas menyediakan lahan untuk pembangunan.

    “Kita berkomunikasi terus dengan pemda dalam proses penyediaan lahan untuk menggantikan yang rintisan,” kata Agus Jabo.

    Mengenai pembiayaan, ia menjelaskan bahwa anggaran pembangunan Sekolah Rakyat permanen bervariasi tergantung luas lahan yang diusulkan oleh masing-masing pemda. Rata-rata, biaya pembangunan dan operasional sekolah permanen diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per sekolah.

    “Itu yang kerjakan Kementerian Pekerjaan Umum,” tegasnya.

    Selain itu, Agus Jabo menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kerja lintas kementerian. Revitalisasi gedung dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan kurikulum dan tenaga pengajar ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

    “Jadi ini libatkan banyak pihak, kalau dianggap berhasil, keberhasilannya bukan hanya Kemensos tapi semua kementerian yang terlibat di dalam pembangunannya,” tutupnya. [tok/ian]

  • Wamensos Sebut Sekolah Rakyat Bakal Diresmikan di November 2025

    Wamensos Sebut Sekolah Rakyat Bakal Diresmikan di November 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan dan meletakkan batu pertama Sekolah Rakyat di gedung permanen tahun ini. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini.

    “Sebentar lagi akan di-launching oleh beliau. Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta beliau meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan presiden,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

    Dia mengatakan peresmian tersebut ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta. Adapun Sekolah Rakyat rintisan saat ini sudah dimulai di 165 titik.

    “Di tahun ini, sementara menggunakan gedung-gedung yang sudah existing, kita revitalisasi,” ujarnya.

    Dia menceritakan Presiden Prabowo sempat sidak di salah satu Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan. Presiden Prabowo menyatakan senang dan menyebut haslnya di luar ekspektasi.

    “Begitu lihat kondisi sekolah, ketemu kepala sekolah dan siswa, beliau Bahagia sekali. Beliau tidak menduga kita bisa bangun sekolah tidak hanya 100 tapi 165,” tuturnya.

    Agus Jabo mengatakan sekolah rintisan akan dibangun gedung permanennya tahun ini. Dia berharap Juli 2026, semua siswa Sekolah Rakyat rintisan dapat menempati sekolah permanen.

    “Oktober ini kemungkinan kita sudah akan mulai di kurang lebih di 108 titik yang akan dibangun jadi sekolah baru dengan gedung baru,” jelasnya.

    “Kita berkomunikasi terus dengan pemda dalam proses penyediaan lahan untuk menggantikan yang rintisan,” ujarnya.

    Adapun soal anggaran pembangunannya, dia mengatakan akan bervariasi tergantung dengan luas lahan yang diusulkan pemda. Adapun rata-rata anggaran pembangunan Sekolah Rakyat permanen dan operasionalnya sekitar Rp 200 miliar per sekolah.

    “Itu yang kerjakan kementerian pekerjaan umum,” tuturnya.

    Terkait anggaran Sekolah Rakyat rintisan, dia mengatakan masing-masing bidang dikerjakan tiap kementerian lainnya. Misalnya, revitalisasi gedung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kurikulum dan guru ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ada peran Kementerian Agama.

    “Jadi ini libatkan banyak pihak, kalau dianggap berhasil, keberhasilannya bukan hanya Kemensos tapi semua kementerian yang terlibat di dalam pembangunannya,” tutupnya.

    (prf/ega)