Tag: Agus Jabo Priyono

Perumnas Mau Bangun Apartemen di Lahan Mangkrak Pulogebang – Page 3

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara akan kembali memindahkan warga kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Kali ini, targetnya adalah warga kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat.

Rencana itu akan dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Pemindahan warga kolong jembatan di Bandung tersebut akan dilakukan pada Desember 2024, bulan depan.

“Tanggal 18 (Desember), Pak Tito, Wamensos, dan saya akan bergerak ke Bandung untuk supaya seperti ini (memindahkan warga dari kolong jembatan),” ujar Maruarar Sirait di Rusun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Dia berharap tidak ada lagi warga Bandung yang tinggal di tempat yang kurang layak tersebut. Ini menjadi upaya penataan agar warga dapat menempati hunian yang layak.

“Mudah-mudahan di Bandung secara bertahap tidak ada lagi warga Bandung yang tinggal di bawah jembatan seperti di Jakarta ini. Mohon doa restunya dari semua,” kata Ara.

Seperti diketahui, Ara dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) mulai memindahkan warga kolong jembatan dan kolong tol di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Barat, Jelambar, Jakarta Barat. Sebanyak 44 keluarga dipindahkan ke Rusun Rawa Buaya.

Seluruh keluarga tersebut digratiskan dari biaya sewa dalam 6 bulan pertama. Pada saat yang sama, mereka diberikan pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan dan menunjang ekonomi keluarga mereka.

02/12/2024 09:30
Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (
doorstop
) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.
Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.
“Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.
“Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.
Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.
“Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.
“Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/12/2024 06:12
Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam koordinasi Kemenko Infra.

Pada kesempatan itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik dan positif yang bisa dijadikan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan tempat layak huni kepada masyarakat Indonesia.

“Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

Dia menambahkan kegiatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan komitmen Kemenko Infrastruktur yang dipimpinnya di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks infrastruktur yang bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran pemerintah sangat penting dan vital untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa semakin baik kehidupannya.

Foto: Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, negara hadir,” imbuhnya.

Pemindahan warga dari kolong jalan tol ke rusun ini, lanjut AHY tidak hanya sebatas memindahkan tempat tidurnya namun lebih kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya lebih baik kedepannya. Termasuk soal penyediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang lebih baik lagi.

Warga yang berhasil dipindahkan dari kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, Jakarta Barat ini, berjumlah 139 kepala keluarga (KK) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Jakarta. Di antaranya, 44 kepala keluarga yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya. Mereka secara sukarela mau pindah guna mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak huni demi kehidupan lebih baik lagi.

Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marrullah Matali.

(wur)

30/11/2024 21:35
AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
“Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
“Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 18:32
Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
“Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
Pemprov DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pendapatan warga setelah mereka menempati unit.
“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
Adapun penyerahan kunci secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2024 17:30
Wamensos Audiensi dengan PB SEMMI, Usulkan Nama Pahlawan

Jakarta –

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono melakukan audiensi dengan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta pada Jumat (29/11). Dalam audiensi tersebut, mereka berdiskusi soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga usulan nama pahlawan nasional.

Mengawali audiensi, Sekjen PB SEMMI, Ahmad mengusulkan nama tokoh Sarekat Islam yang belum ditetapkan sebagai pahlawan. Mereka menilai nama tokoh yang mereka usulkan dianggap luar biasa.

“Ada dua nama yang kami usulkan. Kami berharap semoga nama yang kami usulkan bisa ditetapkan sebagai pahlawan. Nama yang diusulkan Abdoel Moethalib Sangadji dan Arudjikartawinata,” kata Ahmad pada audiensi tersebut dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Lalu Ketua Bidang Perhubungan dan Imigrasi PB SEMMI, Suhendar mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan cucu dari Arudjikartawinata. Menurutnya, pemberitaan soal Arudjikartawinata memang tidak ada di Indonesia. Tapi, jejak Arudjikartawinata malah didapat dari luar negeri.

“Ini mau kita seminarkan setelah launching buku tentang Arudjikartawinata,” kata Suhendar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kemahsiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI, Muhammad mengusulkan hal lain di luar persoalan nama pahlawan. Ia mengusulkan agar Kemensos membentuk satuan tugas (Satgas) alokasi anggaran.

Menanggapi usulan nama pahlawan, Wamensos, Agus menjelaskan usulan tokoh tersebut juga harus diusulkan dari daerah. Ia meminta agar proses yang sedang berjalan terus diikuti.

“Memang yang punya kewenangan Kemensos yang akan diusulkan ke Presiden,” katanya.

“Dari data tunggal akan ditemukan siapa saja yang berhak menerima dan tidak berhak menerima. Begitu jadi, data tersebut akan didistribusikan ke kementerian lainnya, sehingga bisa digunakan untuk kerja mereka,” katanya.

(prf/ega)

29/11/2024 23:35
Kemensos bantu logistik tangani pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur

Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat memberikan bantuan logistik untuk merespon bencana pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin (25/11/2024). (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)

Kemensos bantu logistik tangani pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Selasa, 26 November 2024 – 08:37 WIB

Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat memberikan bantuan logistik untuk merespons bencana alam pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Kemensos menjelaskan bahwa curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur sejak 22 November 2024 hingga kemarin (Senin, 25/11), sehingga mengakibatkan warga Desa Sukaraja di Kecamatan Kadupandak terdampak.

“Untuk bantuan rumah yang rusak berat sementara dalam proses asesmen dan mengumpulkan data serta bantuan,” kata Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.

Ia menyebutkan sebanyak 18 unit rumah, 1 unit masjid rusak berat serta 1 unit rumah terancam. Selain itu, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 21 KK atau 60 jiwa. Wamensos Agus menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tagana Kabupaten Cianjur dalam mengevakuasi warga dan terus melakukan koordinasi maupun pendataan terkait dampak bencana.

“Ada sarana ibadah yang terkena bencana juga. Jadi, semua data itu akan dikumpulkan dulu sambil menunggu asesmen dari sana untuk proses mengajukan bantuan perbaikan rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan Kemensos juga memberikan bantuan berupa logistik senilai Rp 327 juta lebih. Adapun rincian bantuan, di antaranya berupa makanan siap saji 400 paket, lauk pauk saji 100 paket, dan makanan anak 200 paket. Bantuan lainnya berupa selimut 200 lembar, tenda gulung 100 lembar, tenda serbaguna 4 unit, tenda keluarga 10 unit, family kit 50 paket, dan kidsware 50 paket.

Sumber : Antara

26/11/2024 15:27
Program Sosial di Bengkulu, Kemensos Alokasikan Rp 447 Miliar Regional 19 November 2024

Program Sosial di Bengkulu, Kemensos Alokasikan Rp 447 Miliar
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Kementerian Sosial (
Kemensos
) Republik Indonesia mengalokasikan
anggaran
sebesar Rp 447 miliar dalam APBN 2025 untuk Provinsi
Bengkulu
.
Anggaran
ini ditujukan untuk mendukung program pendampingan sosial dan inisiatif lainnya.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, hal ini dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu pada Selasa (19/11/2024).
Ia menekankan, fokus kementeriannya adalah pada intervensi melalui perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial agar anggaran yang disiapkan tepat sasaran.
“Kami fokus pada intervensi melalui perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial agar anggaran yang disiapkan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Gus Ipul dalam rilis tertulisnya.
Gus Ipul juga menegaskan pentingnya memperkuat pilar-pilar sosial dalam masyarakat untuk membantu warga yang menghadapi berbagai permasalahan, baik di bidang ekonomi maupun sosial.
Ia menyebutkan bahwa pilar-pilar sosial seperti Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pelopor Perdamaian, hingga Pendamping Rehabilitasi Sosial harus bekerja dengan disiplin, terukur, dan memiliki target yang jelas.
“Terutama dalam hal verifikasi data penerima manfaat, pelaksanaan graduasi program, serta penyediaan data sosial yang akurat,” tambahnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemensos bersama Pemprov Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pendamping sosial akan menyusun strategi dan mekanisme kerja yang terintegrasi.
Gus Ipul berharap langkah kolaboratif ini dapat menghasilkan dampak yang lebih efektif.
Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar menyatakan, Pemprov Bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa siap mendukung pelaksanaan program-program Kemensos.
“Kami optimis angka kemiskinan dapat ditekan melalui program perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakilnya Agus Jabo Priyono memberikan bantuan sebesar Rp 2,2 miliar untuk asistensi rehabilitasi di Kota Bengkulu.
Bantuan ini diperuntukkan bagi makanan, anak yatim piatu, dan asistensi rehabilitasi sosial.
Selain itu, Gus Ipul juga mengunjungi empat lokasi, yaitu Sentra Darma Guna Bengkulu, rumah penerima manfaat disabilitas, rumah penerima manfaat permakanan lansia, dan Gedung Merah Putih Pemkot Bengkulu.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/11/2024 16:34
Bantu korban erupsi Gunung Lewotobi, Pemuda Katolik kirim satgas

Jakarta (ANTARA) –

Organisasi Masyarakat Pemuda Katolik mengirimkan Satuan Tugas (Satgas) Relawan Siaga Bencana untuk membantu secara langsung korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pemuda Katolik memiliki misi kemanusiaan yang jelas. Kami hadir untuk mendukung masyarakat Flores Timur yang terdampak dan kami berharap kehadiran kami dapat mempercepat proses pemulihan mereka,” kata Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Gusma menjelaskan Satgas Relawan Siaga Bencana yang berangkat dari Kupang ini mendapat dukungan dari komisariat cabang di seluruh daratan Timor, serta sukarelawan non-kader yang turut bergabung dalam misi kemanusiaan ini.

“Nantinya, satgas ini difokuskan pada kebutuhan logistik mendesak, seperti pengelolaan dapur umum, distribusi makanan, pengadaan air minum, penyediaan kayu bakar, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti balita dan lansia, ” ucapnya.

Gusma menjelaskan salah satu langkah konkret, pihaknya telah turun langsung mendampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, untuk menilai kebutuhan pengungsi di tahap awal.

“Kedua, kami beraudiensi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang fokus memberikan bantuan serta dukungan psikososial untuk membantu korban dalam pemulihan psikis, ” jelasnya.

Pemuda Katolik Flores Timur juga turut mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait, yang didampingi anggota DPD RI Dapil NTT, Angelo Wake Kako saat meninjau korban di tenda pengungsian.

Sejumlah bantuan dari Pemuda Katolik siap diberangkatkan ke lokasi pengungsi di Flores Timur, NTT, Kamis (14/11/2024). ANTARA/HO-Pemuda Katolik

Di sisi lain, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT, Yuvensius Tukung, menyebut bantuan yang sudah terkumpul berasal dari penggalangan donasi nasional yang digalang oleh kader Pemuda Katolik.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh kader di seluruh Indonesia dan masyarakat umum. Bantuan berupa makanan, pakaian dan kebutuhan dasar lainnya terus kami salurkan melalui posko-posko bantuan agar dapat tersalurkan dengan baik,” kata Yuvensius.

Baca juga: Pemerintah fokus penuhi kebutuhan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi

Sementara itu, berdasarkan data pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur terdapat sebanyak enam Pos Lapangan (Poslap) Pengungsian di daerah itu.

Hingga Kamis pukul 20.00 WITA, tercatat sebanyak 1.748 orang pengungsi di Poslap Konga, 759 orang pengungsi di Poslap Bokang, 1.641 orang pengungsi di Poslap Lewolaga, 1.091 orang pengungsi di Puslap Eputobi, 655 orang pengungsi di Poslap Kobasoma dan 365 orang pengungsi di Poslap Ile Gerong.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

14/11/2024 23:05
Wapres Gibran hadiri rapat penanggulangan erupsi Lewotobi

Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024). (ANTARA/Rangga Pandu)

Wapres Gibran hadiri rapat penanggulangan erupsi Lewotobi
Dalam Negeri
Calista Aziza
Selasa, 12 November 2024 – 12:25 WIB

Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa.

“Bahas (penanggulangan) Lewotobi,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kepada wartawan di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa.

Wapres Gibran tiba di Kantor BNPB sekitar pukul 09.00 WIB.

Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Saat ini pemerintah terus melakukan penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan rumah dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi, NTT, harus melibatkan warga korban bencana yang akan menjadi calon penghuninya.

“Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni,” kata Maruarar.

Hal itu untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana.

Sumber : Antara

12/11/2024 21:59