Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Menko AHY: Terlalu Dini Nilai Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Menko AHY: Terlalu Dini Nilai Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan terlalu dini untuk menyimpulkan kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sukses atau gagal dalam 100 hari pertama. Meskipun demikian, AHY menilai 100 hari kerja bisa menjadi fondasi untuk melangkah lebih lanjut, merealisasikan program-program prioritas Prabowo-Gibran.

    “Artinya, too early to tell. Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal,” ujar AHY dalam diskusi yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk “100 Hari Kabinet 100 Menteri, Antara Harapan dan Tantangan” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    AHY menerangkan, periode tiga bulan awal pemerintahan hanya mencakup sekitar 5% dari total masa jabatan lima tahun. Menurut dia, periode tersebut tidak bisa menggambarkan keseluruhan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

    “Saya sudah hitung. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri, 5 tahun itu 1.826 (hari). Dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029. Tiga bulan dari 60 bulan depan. Itu hanya sekitar 5%,” tandas ketua umum Partai Demokrat ini.

    Menurut AHY, publik memang memiliki harapan dan ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berusia tiga bulan ini. Hal tersebut, kata AHY, tercermin dari berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence,” tutur AHY.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Herman Khaeron, mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki program unggulan yang sudah mulai dikejar, yakni makan bergizi gratis. 

    “Program makan bergizi gratis dari Prabowo-Gibran ini  memang belum mencapai target yang disasar, yakni 82,9 juta penerima manfaat, tetapi perlu didukung dan dikawal,” ujar Herman.

  • AHY: 10 Juta Kepala Keluarga Belum Punya Rumah – Halaman all

    AHY: 10 Juta Kepala Keluarga Belum Punya Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan saat ini terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

    Hal ini disampaikan AHY saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk ‘100 Hari Kabinet 100 Menteri, Antara Harapan dan Tantangan’ yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Banyak saat ini yang belum punya rumah. Tercatat ada 10 juta kepala keluarga yang belum punya rumah,” kata AHY dalam paparannya.

    Sementara untuk KK yang menghuni rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 27 juta KK. 

    “Ada 27 juta kepala keluarga yang menghuni RTLH, rumah tidak layak huni,” ujar AHY.

    Menurut AHY, hal tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk gencar melakukan program pembangunan dan renovasi rumah.

    “Inilah mengapa program-program pembangunan dan renovasi rumah harus gencar, harus gencar,” ucapnya.

    Dia menegaskan bahwa dengan hal tersebut, maka akan menghadirkan kehidupan yang baik untuk masyarakat.

    “Jadi bapak-ibu sekalian, infrastruktur yang berorientasi pada SDM pada akhirnya menjadi kunci Indonesia Emas 2045,” tegas AHY.

    Di sisi lain, AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan membuka peluang investasi yang lebih luas dan menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

    “Jangan sampai nanti uang beredar di dunia ini tidak masuk ke Indonesia. Karena dianggap lebih menjanjikan berinvestasi di Vietnam, berinvestasi di negara-negara lain,” ungkapnya.

    Hal senada disampaikan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Herman Khaeron. Dia menyebut, konektivitas adalah kunci untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

    “Karena apa? Daerah-daerah yang 3T tadi bisa dijangkau dengan infrastruktur. Oleh karena tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menko Infrastruktur, bahwa memang pembangunan diarahkan bukan hanya bisa membangun, tetapi nilai manfaatnya yang tentu itu juga akan menjadi key performance indicator,” ucap Herman.

     

  • Hore! Pemerintah Mau Tebar Diskon Tiket Pesawat saat Lebaran

    Hore! Pemerintah Mau Tebar Diskon Tiket Pesawat saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi sinyal adanya diskon tiket pesawat saat Hari Raya Lebaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga mengatakan saat ini pemerintah pusat dan daerah tengah menyiapkan stimulus untuk keterjangkauan tarif angkutan pada periode hari besar, termasuk tarif penerbangan saat Lebaran tahun ini.

    Dia menjelaskan koordinasi dilakukan dalam peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027. Salah satu upayanya adalah memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan. 

    “Keterjangkauan harga pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional juga termasuk yang kita hadapi dalam waktu dekat adalah Idulfitri,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/1/2025).

    Salah satu potongan harga yang diharapkan masyarakat adalah terkait diskon tarif tiket pesawat saat Lebaran 2025, seperti yang berlaku saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

    Airlangga mengatakan pemerintah akan membahas lebih detail terkait rencana diskon tiket pesawat saat Lebaran 2025, terutama terkait mekanisme serta besaran diskon tiket pesawat.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penurunan harga tiket pesawat dan moda transportasi lain akan diupayakan pada momen Lebaran 2025.  

    Menko AHY menilai pemberian diskon tarif transportasi dibutuhkan sebagai antisipasi untuk menghadapi kemacetan dan penumpukan penumpang menjelang Lebaran tahun ini.

    “Kita ingin meyakinkan sekali lagi, aman nomor 1, kedua nyaman bagaimana kita menghadapi atau mengantisipasi kemacetan dan penumpang dan selebihnya kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk moda transportasi lainnya,” kata AHY saat ditemui usai Rakor di Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).  

    Selain tiket pesawat, AHY juga mengklaim akan mengupayakan penurunan harga moda transportasi lainnya seperti kapal laut. Menurut AHY, tidak semua masyarakat menggunakan pesawat, ada beberapa daerah yang masih hanya dapat dijangkau oleh kapal.  

    Seperti yang diketahui, selama periode Nataru 2024/2025 pemerintah menurunkan harga tiket pesawat 10% melalui beberapa kebijakan.  

    “Kami berusaha keras untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, yang biasanya jarang terjadi di musim liburan. Ini hasil kolaborasi Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pertamina, dan maskapai seperti Garuda, Lion Air, Citilink, serta pengelola bandara,” ujar AHY.

  • AHY bersyukur kepercayaan publik tinggi di 100 hari kerja pemerintahan

    AHY bersyukur kepercayaan publik tinggi di 100 hari kerja pemerintahan

    Kami bersyukur, respons, dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur tingginya tingkat kepercayaan publik di 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami bersyukur, respons, dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata AHY di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato sambutan dalam acara diskusi publik “100 Hari Kabinet 100 Menteri Antara Harapan dan Tantangan”, sekaligus peluncuran buku yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Dia menyebut kepercayaan publik yang tinggi itu didasarkan pada sejumlah hasil lembaga survei teranyar.

    “Paling tidak ada sejumlah lembaga survei yang menempatkan persepsi publik, harapan, dan sekaligus ekspektasinya begitu tinggi di atas 80 persen terhadap pemerintahan yang baru berusia tiga bulan ini,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut capaian positif dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo tersebut masih terlalu dini pula untuk dijadikan sebagai indikator kesuksesan.

    “Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar capaian positif itu justru dijadikan sebagai dorongan motivasi dalam menjaga kepercayaan publik yang tinggi tersebut.

    “Tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan optimisme dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hingga lompatan kebijakan (leap frog).

    “Lompatan-lompatan, bukan hanya business as usual, bukan hanya berjalan seperti biasa saja, tetapi ada lompatan-lompatan, kecepatan-kecepatan yang akan kita lakukan,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, maka target-target yang dicanangkan dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo akan mampu diwujudkan.

    “Insya-Allah dengan ini maka target-target seperti apa yang telah ditetapkan dalam Astacita, bisa kita wujudkan dan ini butuh kerja keras,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025 memasukkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat baru yang dianggap berkinerja baik oleh publik dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Founder Indikator Politik Indonesia, l Burhanuddin Muhtadi, ada tujuh menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada para responden alias top of mind.

    Di antaranya Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteti Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” kata Burhanuddin dikutip pada Kamis (30/1/2025).

    Burhanuddin juga mengatakan Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” lanjutnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” jelas Burhanuddin.

    Artinya, kata Burhanuddin, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    “Ketika approval rating Prabowo tinggi, berdampak pada Teddy. Tentu saja berbeda ketika approval rating Prabowo turun,” katanya.

    Adapun, survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [hen/ian]

  • AHY Terseret Sertifikat HGB Pagar Laut, Rocky Gerung Sebut Mulyono Menjebak SBY

    AHY Terseret Sertifikat HGB Pagar Laut, Rocky Gerung Sebut Mulyono Menjebak SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terseret dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) area pagar laut di Tangerang.

    Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara. Apalagi diketahui pagar laut sepanjang 30 kilometer itu hingga kini masih viral dan jadi pembahasan hangat publik.

    Menurut Rocky, kasus pagar laut harus terungkap dari pertanyaan inti tentang kepentingan siapa yang ada di baliknya.

    “Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?”

    “Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan.”

    “Mau menterinya AHY atau siapa pun tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2,” kata Rocky di channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Rabu (29/1/2025).

    Dalam menyelidiki dalang pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser.

    “Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan.”

    “Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK, itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal entah itu sifatnya penelitian, penyelidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan siapa,” ujar Rocky.

  • Warga Kohod Geram, Kades Arsin Catut Nama Tanpa Izin untuk Penerbitan HGB Pesisir Tangerang – Halaman all

    Warga Kohod Geram, Kades Arsin Catut Nama Tanpa Izin untuk Penerbitan HGB Pesisir Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Sejak awal, sosok Arsin bin Sanip Kepala Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang menjadi kontroversial ketika masyarakat menyoroti kemunculan pagar laut di perairan desanya dan desa-desa lain di Tangerang sejauh 30 km lebih.

    Kades Arsin makin jadi sorotan masyarakat karena pernyataan-pernyataannya yang kontroversial soal asal-usul kemunculan pagar laut tersebut yang diduga kuat untuk kepentingan reklamasi pengembang properti.

    Saat berbicara dengan Menteri Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025, Kades Arsin secara kontroversial menyatakan bahwa kawasan perairan Tangerang yang kini dipasangi pagar laut dulunya adalah empang. 

    Terlebih, gaya hidup Kades Arsin juga dinilai tidak wajar karena bergelimang kemewahan karena memiliki sejumlah mobil mewah seperti Jeep Rubicon dan Honda Civic di kediamannya.

    Warga kini juga menyoroti ihwal asal-usul penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di perairan desa merek yang kini dipasangi pagar bambu.

    Khaerudin, aarga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, bikin akal-akalan dengan mencatut nama mereka tanpa izin demi penerbitan sertifikat HBG tersebut.

    Khaerudin mengatakan, identitas sejumlah warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu.

    Khaerudin meminta agar Pemerintah serius mengusut kasus pencatutan nama warga untuk kepentingan penerbitan SHGB tersebut karena warga tidak pernah merasa mengajukan sertifikat HGB itu.

    “Kami tidak pernah merasa mengajukan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya atas nama warga yang memang nggak tahu dibuat sertifikat. Nah di sini, tolong diusut tuntas,” ujar Khaerudin saat dihubungi, Selasa (28/1/2025), dikutip Kompas.com.

    Khaerudin menduga kasus ini melibatkan oknum aparat dan perangkat Desa Kohod.

    “Ada keterlibatan dari Kepala Desa ya. Itu harus diusut, harus diusut tuntas. Wallahu a’lam kalau aparat desa. Soalnya di aparat desa juga ada data-datanya,” kata dia.

    Persoalan ini sudah dilaporkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bahkan, warga sudah menggelar audiensi bersama pengacara mereka. 

    KONTROVERSI PAGAR BAMBU – TNI Angkatan Laut (AL) bersama instansi maritim dan masyarakat nelayan membongkar pagar laut di perairan Tangerang Banten, Senin (27/1/2025). (dok TNI AL)

    “Kami sudah audiensi bersama lawyer dan menyerahkan laporan ke ATR/BPN. Data lengkap soal warga yang dicatut ada di tangan lawyer kami,” jelas Khaerudin.

    Warga berharap, pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan menindak oknum tersebut.

    “Kami mohon agar ini tidak hanya dibatalkan, tetapi juga ditindak. Ini menyangkut tanah yang merupakan milik negara dan masyarakat umum,” ucap dia.

    Hingga berita ini diterbitkan, diketahui belum ada tanggapan dari Kepala Desa Kohod, Arsin, soal pernyataan warga itu.

    Sebelumnya, kasus menjadi semakin ruwet setelah diketahui area pagar laut itu memiliki SHGB dan sertifikat hak milik (SHM).

    Bahkan, sampai dilakukan pembongkaran, belum diketahui juga siapa yang membangun pagar laut tersebut.

    KADES DESA SOHOD MENGHILANG – Arsin Bin Snip Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. yang kini dikabarkan menghilang. Dia didugan mencatut nama warga desanya untuk menerbitkan Sertifikat HGB kepentingan pengembang.  (YouTube.com/KohodTV)

    Namun, berdasarkan temuan Kementerian ATR/BPN, ada 263 bidang tanah yang berbentuk SHGB. 

    Rinciannya, atas nama PT IAM sebanyak 234 bidang, PT CIS 20 bidang, dan perorangan sebanyak sembilan bidang. Sementara itu, SHM tersebut berjumlah 17 bidang. 

    Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang didapat dari Kementerian ATR/BPN, sertifikat tersebut diterbitkan pada 2023.

    Kepala Desa Kohod, Arsin, sempat sesumbar bahwa laut di wilayah Kohod, Kabupaten Tangerang adalah empang dan daratan milik warga yang tergerus abrasi. 

    Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ternyata tak sependapat dengan Arsin. 

    Ia justru membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sertifikat Hak Milik (SHM) di laut tersebut. 

    Di sisi lain, eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji pun meyakini bahwa sang kades lah dalang di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang. 

    Hal itu diungkapkan Susno Duadji di Metro TV dalam acara primetime news yang tayang pada Sabtu (25/1/2025). 

    “Ya pelakunya jelas, si lurah Kohod (kades). Dia sudah ngaku pasti dia mengeluarkan dokumen itu,” ujar Susno, mengutip dari TribunJakarta.

    Bahkan, pemeriksaan terhadap Arsin menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus pagar laut sepanjang 30 KM di perairan Tangerang. 

    Susno memuji tindakan Kementerian ATR/BPN yang memihak kepada rakyat. Menurutnya, semua SHGB dan SHM yang dikeluarkan berasal dari hasil pemalsuan.

    “Kenapa palsu? Ya jelas enggak mungkin punya tanah di situ (laut). Jadi berpatokan kepada pembatalan oleh kementerian ATR/BPN , entah satu sertifikat syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan,” ujarnya. 

    Susno melanjutkan jika pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka menjadi tindak pidana korupsi. 

    “Sekarang siapa pelakunya? Ya jelas mulai dari si Lurah Kohod (Arsin) dia udah ngaku pasti ngeluarin dokumen. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang menerima, yang nerima misalnya Agung Sedayu Grup dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur,” katanya. 

    Mustahil, kata Susno, anak perusahaan itu memiliki tanah di laut.  Seandainya membeli tanah di laut, jelas pasti melalui prosedur yang tidak beres. 

    “Notarisnya pasti kena juga itu (pidana), jadi gampang ngusutnya. Usut bisa dari dokumen ATR, atau bisa juga dari mulai siapa yang memagari itu, siapa yang membayar, siapa yang nyuruh, duitnya dari siapa kemudian terkait perusahaan apa. Sudah terang benderang ini, seperti makan siang pakai lampu petromak,” pungkasnya. 

    Laporan Reporter: Ani Susanti | Sumber: Tribun Jatim

  • Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    Seskab Teddy Pejabat Baru yang Dinilai Moncer oleh Publik

    loading…

    Seskab Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya masuk sebagai pejabat baru yang dianggap moncer oleh publik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025.

    Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada 7 menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada responden alias top of mind.

    Pejabat itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri BUMN Erick Thohir; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” ujar Burhanuddin yang dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Selanjutnya, Mayor Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” ucapnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” kata Burhanuddin.

    Artinya, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    Survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    (jon)

  • Menko Infra rakor bersama lima kementerian bahas pembangunan infrastruktur berdampak bagi masyarakat

    Menko Infra rakor bersama lima kementerian bahas pembangunan infrastruktur berdampak bagi masyarakat

    Rabu, 8 Januari 2025 13:47 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid (kiri) saat akan memimpin rapat koordinasi bersama lima kementerian di Jakarta, Rabu (8/1/2024). Rapat tersebut membahas tentang bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kanan) sebelum mengikuti rapat koordinasi bersama lima kementerian di Jakarta, Rabu (8/1/2024). Rapat tersebut membahas tentang bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt.

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman (kiri) berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid (kanan) sebelum mengikuti rapat koordinasi bersama lima kementerian di Jakarta, Rabu (8/1/2024). Rapat tersebut membahas tentang bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt.

  • Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    GELORA.CO -Tingkat kepuasan terhadap kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan angka yang fantastis.

    Teddy menempati urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen berada di bawah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dikutip redaksi dalam akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Rabu, 29 Januari 2025.

    Burhanuddin hanya menampilkan lima pembantu presiden dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Di peringkat tiga ada nama Menkeu Sri Mulyani dengan tingkat kepuasan sebesar 89,7 persen.

    Kemudian di peringkat empat dan lima ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan tingkat kepuasan sebesar 89,3 persen dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tingkat kepuasan sebesar 88,1 persen.

    “Sementara yang lainnya berada di bawah 80 persen, sehingga tidak ditampilkan di diagram ini,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Lanjut dia, publik akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” tandasnya.

    Fenomena Mayor Teddy cukup mengagetkan dalam tingkat kepuasan publik. Jebolan Akmil 2011 ini mampu mengungguli para Menteri Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik (parpol). 

    Di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadali.

    Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mereka bahkan tidak tembus di angka 80 persen.