Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.

    Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.

    Menanggapi itu, pemerhati politik Rocky Gerung menyebut bahwa pengakuan Luhut itu makin menguatkan kebobrokan rezim Joko Widodo (Jokowi).

    “Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.

    Lanjut dia, ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalur membuat negara abai terhadap hak rakyat miskin.

    Selanjutnya, akademisi yang pernah disebut-sebut menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan bahwa fenomena ini harus diusut tuntas.   

    “Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

    Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.

    “Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025. 

  • DPRD Depok Bakal Koordinasi dengan Pemkot Terkait Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis – Page 3

    DPRD Depok Bakal Koordinasi dengan Pemkot Terkait Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis pada Senin (10/2/2025). Pemantauan dilakukan di UPTD Puskesmas Beji, Depok.

    AHY mengatakan, program cek kesehatan gratis dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya di Kota Depok. Pihaknya sempat berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan program tersebut.

    “Intinya adalah pemerintah tentu ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ingin meyakinkan negara hadir,” ujar AHY, Senin 10/2/2025).

    AHY menjelaskan, program cek kesehatan gratis merupakan amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi dan misi asta cita. “Di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas dia.

    AHY menegaskan, program cek kesehatan gratis merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. Sebanyak 280 juta penduduk Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis.

    “Jadi medical check up seperti ini tentu tidak murah dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan, dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check up,” tegas AHY.

     

  • Karier Ibas Melejit di Dunia Politik, SBY: Hasil Keringatnya Sendiri Meski Ada Nama Yudhoyono – Page 3

    Karier Ibas Melejit di Dunia Politik, SBY: Hasil Keringatnya Sendiri Meski Ada Nama Yudhoyono – Page 3

    Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menepis, isu yang selama ini beredar soal memaksa putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY agar meninggalkan karier militer untuk masuk ke dunia politik.

    “Banyak orang mengira saya yang memaksa, 100 persen tidak karena kami tahu resikonya,” kata SBY dalam wawancara khusus kepada Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti, dikutip dari kanal YouTuber Liputan6, Senin (10/2/2025).

    Adapun AHY diketahui memutuskan mundur dari TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

    Pada saat itu, AHY purnatugas dengan pangkat terakhir Mayor. Padahal, AHY punya catatan karier yang cemerlang di dunia militer, bahkan kala itu AHY disebut hendak dipromosikan naik pangkat ke Letnan Kolonel.

    “Tapi ada satu momen tiba-tiba ada sejumlah kekuatan politik, partai-partai politik yang ingin mencalonkan AHY sebagai gubernur Jakarta,” ucap SBY.

  • Tinjau Kick Off Program Cek Kesehatan Gratis, AHY Gendong Balita Perempuan di Puskesmas Beji Depok – Halaman all

    Tinjau Kick Off Program Cek Kesehatan Gratis, AHY Gendong Balita Perempuan di Puskesmas Beji Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung kick off program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat, pada Senin (10/2/2025).

    AHY yang tampak mengenakan kemeja putih tiba di Puskesmas Beji sekira pukul 10.00 WIB.

    Kehadiran AHY pun disambut jajaran pemerintah Kota Depok serta Juru Bicara PCO Prita Laura.

    Warga Kecamatan Beji dan sekitarnya pun terkihat antusias ketika menyambut kedatangan AHY beserta rombongan.

    Warga sendiri sudah memadati Puskesmas Beji sejak pukul 08.00 WIB untuk pengecekan kesehatan gratis.

    Dalam kesempatan itu, Agus Harimurti Yudhoyono meninjau dan berdialog langsung dengan masyarakat yang telah tiba di Puskesmas Beji.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini langsung mengecek satu per satu klaster pengecekan kesehatan, yang terdiri dari klaster ibu hamil, balita, anak dan remaja serta lansia.

    Dia juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah warga disana.

    AHY bahkan sampai menggendong salah satu balita yang tengah dibawa oleh ibunya ke Puskesemas tersebut.

    “Ini putri Ibu, umur berapa? Sehat-sehat ya adek,” ujar AHY menyapa salah satu Ibu.

    Dia kemudian menggendong balita perempuan itu sambil berbincang hangat.

    AHY juga mengecek loket pendaftaran cek kesehatan gratis dan berdialog dengan masyarakat yang akan mendaftar.

    ILUSTRASI PERIKSA GRATIS -Ilustrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dibuat menggunakan AI pada Sabtu (1/2/2025). Kementerian Sosial akan mengerahkan 120.767 pilar sosial atau pendamping sosial untuk menyosialisasikan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai awal Februari 2025. (Tribunnews.com / Ilustrasi AI)

    Usai berkeliling selama kurang lebih 30 menit, AHY juga menyempatkan berfoto dengan sejumlah pekerja di Puskesmas Beji.

    Kepada wartawan, AHY menyampaikan cek kesehatan gratis ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin meyakinkan negara hadir. 

    “Ini adalah amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi-misi astacita, bukan hanya sekedar janji kampanye, tetapi benar-benar kita harus menjalankan amanah konstitusi kita, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata AHY di lokasi.

    Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menambahkan, program cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. 

    Dimana, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis. 

    “Jadi medical check-up seperti ini tentu tidak murah, dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan, dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check-up,” terang AHY.

    Dia juga mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini seharusnya menjadi hal yang sangat mendasar, karena semangatnya untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan masing-masing. 

    “Baru setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati,” tandas AHY.

     

     

  • IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diblokir, kini berbuntut panjang. IKN disebut-sebut bakal senasib dengan proyek Wisma Atlet Hambalang yang digagas era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Beberapa hari terakhir, pengguna media sosial terus memanas-manasi soal Hambalang dan IKN.

    Hal ini kemudian memantik perhatian Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon buka suara.

    “Hampir semua kami kader Demokrat di-mention. Berharap perlakuan lalu dimana Hambalang dimangkrakkan yang tuduhannya sampai sekarang terus kena ke kami, dilawan dgn mangkrak juga. Atau minimal kami juga diharapkan mendukung proses pemangkrakan,” tutur Jansen melalui keterangan tertulisnya di X, dikutip pada Senin (10/2/2025).

    Ia menegaskan, Partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak menganut aliran itu.

    “Marilah kita cukupkan saling “berbalas dendam” dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegasnya.

    Karena menurutnya, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk di dalamnya. Kalau dibiarkan atau di-terbengkalaikan akan jadi terbuang percuma.

    “Jadi lebih baik proyek apapun itu dilanjutkan dan dimaksimalkan, berdasarkan kemampuan per keadaan sekarang. Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang,” pesannya.

    Jansen menyatakan, yang lalu biarlah berlalu. Saat ini semua kader Demokrat menatap ke depan. Dimanapun posisi Demokrat sekarang berada dalam pemerintahan ini. Pihaknya akan berusaha untuk menyukseskan IKN tentu saja berdasarkan kemampuan keuangan Negara yang ada saat ini.

  • AHY Tinjau di Depok, Cak Imin di Tangsel

    AHY Tinjau di Depok, Cak Imin di Tangsel

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau program Cek Kesehatan Gratis. Foto/Refi Sandi dan Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di UPTD Puskesmas Beji, Beji Timur, Depok, Senin (10/2/2025). AHY didampingi Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya.

    Pantauan di lokasi, AHY tiba menggunakan Mercedez Benz G-Class berwarna hitam dengan pelat khusus RI 26 sekitar pukul 10.00 WIB. AHY bersama Azhar Jaya mendatangi meja pelayanan Puskesmas Beji.

    AHY juga sesekali berdialog dengan masyarakat yang tengah menunggu giliran pemeriksaan. AHY juga mengecek langsung proses pemeriksaan kesehatan di ruangan. Hadir pula Plt Sekda Kota Depok Nina Suzana dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025). Program ini sebagai kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat serentak dimulai hari ini.

    Dari pantauan iNews Media Group, Cak Imin tiba di Puskesmas Ciater langsung melakukan pengecekan ruangan yang digunakan untuk skrining cek kesehatan gratis. Cak Imin yang menggunakan kemeja putih itu langsung menghampiri ibu-ibu yang sedang menunggu antrean untuk Cek Kesehatan Gratis.

    “Hari ini, menyaksikan pemberian hadiah hari ulang tahun pemerintah kepada masyarakat, yaitu cek kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, dimana diberikan seluruh pelayanan cek kesehatan pada hari ulang tahun masing-masing,” ujar Cak Imin kepada awak media.

    Cak Imin mengatakan bahwa CKG ini bagian dari misi Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan.

    “Sehingga Insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ini bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga dengan deteksi dini maka akan dapat diprediksi bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan berikutnya,” kata Cak Imin.

    Dia mengungkapkan pemerintah berkomitmen akan membawa seluruh bangsa Indonesia menuju bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, dan tentu akan membawa kemajuan baik ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan kemandirian bangsa. “Tentu dengan kesehatan yang baik, maka syarat utama untuk menjadi subjek pembangunan, untuk menjadi manusia yang berdaya, untuk menjadi manusia yang mandiri akan terwujud,” paparnya.

    “Cek kesehatan dimulai hari ini secara serentak di seluruh Tanah Air. Hari ini kita saksikan di seluruh puskesmas-puskesmas kepada seluruh masyarakat yang belum mendengar atau belum tahu kalau ada cek kesehatan gratis maka silakan mendatangi puskesmas di tempat masing-masing,” pungkasnya.

    (rca)

  • Terbukti Membawa 108 Paket Ganja, Petugas Bandara Sentani Amankan Calon Penumpang

    Terbukti Membawa 108 Paket Ganja, Petugas Bandara Sentani Amankan Calon Penumpang

    JABAR EKSPRES – Calon penumpang berinisial YRW (27) tujuan Sorong berhasil dimankan oleh petugas Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (9/2/2025) karena terbukti membawa  narkotika jenis ganja sebanyak 108 paket.

    “Sebelumnya pada hari Sabtu (8/2), petugas Bandara Sentani juga menangkap DR (28), calon penumpang tujuan Biak yang membawa 42 paket ganja,” kata Kapolsek Kawasan Bandara Sentani Iptu Wajedi, dikutip dari ANTARA, Senin (10/2/2025).

    Ia menjelaskan bahwa YRW ini merupakan calon penumpang tujuan Sorong, Papua Barat Daya yang ditangkap karena membawa 108 paket ganja yang disimpan di bagasi pesawat.

    BACA JUGA: Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    Pada saat melaporkan keberangkatannya dan menitipkan barang bawaannya di bagasi, kemudian terpantau di X-Ray ternyata benda titipan itu berisi barang yang mencurigakan.

    Kemudian, temuan tersebut pun dilaporkan dan dilakukan pengecekan ternyata di dalamnya terdapat 108 paket ganja.

    “Saat ini YRW sudah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura untuk diproses lebih lanjut,” kata Iptu Wajedi.

    BACA JUGA: Operasi Zebra Lodaya 2025 Dimulai, Polisi Soroti Penggunaan Knalpot Brong dan Pengendara Ugal-Ugalan

    YRW mengaku bahwa 108 paket ganja itu bukan miliknya, melainkan ia hanya sebagai kurir yang dijanjikan diberi imbalan sebesar Rp15 juta setelah paket tersebut tiba di Sorong.

    “Ke-108 paket ganja itu seberat 3.235 kilogram,” kata Kapolsek Kawasan Bandara Sentani Iptu Wajedi.

  • AHY: Demokrat Harus Jadi Bagian Pembangunan Indonesia – Page 3

    AHY: Demokrat Harus Jadi Bagian Pembangunan Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya harus menjadi bagian pembangunan Indonesia, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang serta terus menghadirkan solusi.

    Dalam acara Pemancangan Tiang Pertama Gedung Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat di Bandung, Sabtu, AHY menuturkan bahwa hal tersebut seiring dengan harapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 yang akan dimulai pada tahun 2025 sebagai tonggak pencapaian (milestone).

    “Jadi, tidak hanya melihat tahun ini atau 5 tahun ke depan, tetapi juga melihat 20 tahun ke depan,” ungkap AHY seperti dilansir Antara.

    Maka dari itu, dia berharap Partai Demokrat tidak boleh hanya memperhatikan dari pinggir dan menjadi penonton, tetapi harus berada dalam barisan eksekutif dan makin kuat dalam barisan legislatif.

    Menurut dia, kedua elemen tersebut penting karena Partai Demokrat memiliki target untuk 4 tahun ke depan, yakni 2029 Demokrat Bangkit.

    AHY mengaku selalu bersyukur lantaran dengan segala dinamika jatuh bangun dalam 10 tahun terakhir, Demokrat bisa tetap eksis dan terus berperan untuk masyarakat.

    Namun, hal lain yang sangat disyukuri, sambung dia, yakni karena Demokrat bisa kembali dapat kepercayaan di pemerintahan nasional

    Dengan demikian, Partai Demokrat ingin fokus menyukseskan visi maupun program kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus terus menghadirkan solusi yang prorakyat bagi masyarakat, terutama masyarakat di Jawa Barat.

    Terkait dengan Kongres Partai Demokrat yang dijadwalkan pada bulan Februari ini, AHY menyampaikan tidak ada persiapan secara khusus karena seluruh kader solid dan sudah mengalami berbagai hal yang tidak mudah, terutama ancaman pemecah belah.

    Apalagi, lanjut dia, hal itu dilakukan oleh berbagai oknum eksternal yang juga hanya memiliki agenda untuk personal atau kelompok.

    “Nah, kami tentu tidak akan kalah, tidak akan mau kalah untuk menghadapi yang begitu-begitu,” tutur dia.

    Terkait dengan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang akan dibangun, AHY berharap kantor yang berlokasi di Arcamanik Kota Bandung tersebut bisa segera selesai.

    “Semoga bisa membawa keberkahan dan semangat baru untuk bangkitnya Demokrat di Jawa Barat menuju perhelatan politik pada tahun 2029, baik pemilu maupun pilkada,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

     

  • Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    JABAR EKSPRES – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) bersama Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto bersama jajaran, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPD Partai Demokrat Jabar di Jalan Arcamanik, pada Sabtu, (08/02/2025)

    Pada kesempatan tersebut, Anton menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    BACA JUGA: Program 3 Juta Rumah Subsidi Kena Pangkas, jadi 1,6 Triliun!

    Selain itu turut mendampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Rifki (Menteri Ekonomi Kreatif), Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

    ‘’Kehadiran mereka menjadi bukti nyata soliditas dan kebersamaan kita dalam membangun serta membesarkan Partai Demokrat, khususnya di Jawa Barat,’’ ujar Anton dalam keterangannya.

    BACA JUGA: Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!

    Anton juga mengucapkan terima kasih kepada 27 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat, yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini.

    Kehadiran dan dukungan mereka semakin menguatkan semangat kita dalam mengawal perjuangan Demokrat untuk rakyat Jawa Barat.

    Menurut Anton, Pembangunan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga simbol dari keseriusan dan komitmen kami dalam memperkuat infrastruktur partai.

    BACA JUGA: Investasi Batal Rp 300 Triliun, Gara-gara Harga Gas Bumi Naik?

    Dengan adanya kantor ini, Anton berharap konsolidasi dan kerja-kerja politik di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    ‘’Demokrat semakin dekat dengan rakyat dan mampu menjawab berbagai tantangan ke depan,’’ ujar Anton.

    Kehadiran kantor ini nantinya akan menjadi pusat pergerakan Demokrat di Jawa Barat, tempat menyusun strategi, menyerap aspirasi masyarakat.

    ‘’Dan yang terenting adalah sebagai tempat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,’’ tuturnya.

    Dalam kesempatan bersejarah ini, DPD Partai Demokrat Jawa Barat bersama 27 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat dengan tegas menyatakan dukungan agar Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.

  • AHY Ungkit Lagi Kenangan Demokrat Dijegal Satu Dekade, Sinyal Ketidaksetujuan PDIP Merapat?

    AHY Ungkit Lagi Kenangan Demokrat Dijegal Satu Dekade, Sinyal Ketidaksetujuan PDIP Merapat?

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lagi-lagi mengungkit perjuangan partainya yang sempat berada di luar pemerintahan selama satu dekade. Kini dia berkomitmen partai berlambang mercy tidak akan mengecewakan Presiden Prabowo Subianto yang sudah merangkulnya masuk dalam pemerintahan.

    “Kini dengan kembalinya kepercayaan di pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat bertekad untuk terus menghadirkan solusi pro-rakyat, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya saat menghadiri peletakan tiang pertama, Gedung DPD Partai Demokrat Jawa Barat terbaru di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Dalam kesempatan itu, AHY juga sempat menyinggung persiapan kongres yang akan digelar tahun ini. Dia memastikan internal partainya tetap solid. “Berkenaan dengan potensi pergerakan yang mencoba memecah belah Partai Demokrat menjelang kongres maka kami tetap solid. Kami pun tidak akan tinggal diam menghadapi upaya pihak eksternal yang ingin mengganggu stabilitas partai,” ucap dia.

    AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah mengalami banyak tantangan, sehingga tidak akan kalah menghadapi hal-hal seperti itu. “Kader Demokrat adalah orang-orang yang sudah membangun partai ini sejak awal dengan keringat dan air mata. Kami tetap solid,” tutur AHY.

    Pernyataan soal Demokrat yang sempat tersisih selama satu dekade, sebelumnya juga pernah AHY lontarkan saat berpidato dalam acara Perayaan Natal dan Tahun Baru Partai Demokrat, di TMII, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

    Kala itu, dia bercerita pengalaman partainya sempat dijegal selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menerangkan ketika oposisi, Partai Demokrat sejatinya ingin masuk ke pemerintahan namun ada yang menjegal.

    “Setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Poltik memang seperti itu. Tidak ada perlu disesali, tapi memang tidak mudah,” ucap dia kala itu.

    Diduga AHY kembali mengungkit masa pahit Demokrat ini sebagai sinyal ketidaksetujuannya dengan kedekatan Gerindra dan PDIP beberapa waktu belakangan. Kabarnya, pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.

    Diisukan juga sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.

    “Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).

    Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.

    Asal tahu saja, Demokrat baru bisa masuk pemerintahan di tahun terakhir masa jabatan Jokowi. Tepatnya pada Rabu 21 Februari 2024, dia dilantik Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),

    Langkah Jokowi ini dinilai menjadi tanda bahwa ia sudah lepas dari bayang-bayang PDIP dan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri yang ditengarai menjadi pihak yang menolak masuknya Demokrat ke pemerintah.

    Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui memiliki sejarah ketidakakuran. Keputusan Jokowi memasukkan Demokrat ke kabinet pun diambil setelah hubungannya dengan PDIP dan Megawati memburuk.

    Pelantikan AHY dianggap banyak pihak sebagai tanda politik rekonsiliasi karena Demokrat yang sudah sembilan tahun berada di luar pemerintahan akhirnya mendapatkan kursi di kabinet. Selain itu, masuknya Demokrat juga diyakini sebagai penghargaan dari Jokowi karena Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.