ANTARA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Usai pertemuan dengan presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2), ia menyebut pembangunan berlanjut di kawasan legislatif dan yudikatif. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)
Tag: Agus Harimurti Yudhoyono
-
OIKN pastikan anggaran IKN tak dipangkas, Basuki bersurat ke Menkeu
Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan alokasi anggaran OIKN tahun ini tidak dipangkas, tetapi Basuki bakal bersurat lebih dulu ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk OIKN tahun ini tetap Rp6,3 triliun, sebagaimana yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo, ditambah Rp8,1 triliun.
“Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat). Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Kepala OIKN bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi, mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Rapat itu merupakan kelanjutan dari rapat terkait IKN yang digelar di Kantor Presiden pada 21 Januari 2025. Rapat terbatas soal IKN hari ini, yang juga diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, berlangsung selama kurang lebih 3 jam.
“Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki Hadimuljono saat menjelaskan soal anggaran OIKN tahun ini yang bakal batal dipangkas.
Kebijakan penghematan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 turut berdampak kepada anggaran OIKN tahun ini. Rencana pemangkasan itu semula mencapai Rp4,8 triliun. Namun, setelah rapat hari ini, Basuki memastikan alokasi anggaran OIKN tahun ini batal dipangkas.
Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp14,4 triliun. Dana itu merupakan bagian dari Rp48,8 triliun yang dialokasikan oleh Presiden untuk IKN pada periode 2025–2029.
Menko AHY, dalam jumpa pers yang sama, kembali menegaskan Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran untuk IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. “Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan per tahapan dan juga rencana yang ditetapkan sejak awal,” kata AHY.
Dalam rapat terbatas tentang IKN hari ini, selain membahas anggaran, Presiden bersama peserta rapat juga membahas desain kawasan legislatif dan yudikatif.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” kata Menko AHY.
Terkait rancang bangun kawasan legislatif di IKN, Basuki menyebut Presiden telah menyetujui desain yang ditawarkan oleh Kepala OIKN dan tim.
“Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan, dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko (AHY),” kata Kepala OIKN.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
SBY Kumpulkan Tokoh Penting, Bahas Masa Depan Pariwisata Kampung Kelahiran Pacitan
Pacitan (Beritajatim.com) – Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi topik utama, dalam diskusi yang digelar di kediaman Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas Bogor.
Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi (ASB), bersama Bupati Pacitan dan jajaran OPD berdialog dengan sejumlah tokoh nasional guna mendorong kemajuan sektor pariwisata kampung kelahiran SBY yang dikenal sebagai Paradise of Java itu.
ASB mengungkapkan bahwa Pacitan memiliki potensi wisata luar biasa, namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah, posisi Pacitan sangat beruntung. Kita punya relasi yang kuat dengan kementerian terkait untuk pengembangan objek wisata. Peran Bapak SBY juga begitu mendukung pariwisata Pacitan,” kata Arif, ditulis Senin (03/01/2025).
Dalam diskusi tersebut, SBY memberikan berbagai arahan strategis untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi peningkatan infrastruktur, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal, agar sektor wisata mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah juga menjadi faktor kunci, termasuk keterlibatan sektor swasta sebagai investor.
“Kami optimis wisata Pacitan akan menjadi kekuatan ekonomi daerah,” lanjut ASB.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Anggota DPR RI Dapil 7 Edhie Baskoro Yudhoyono, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, mantan Menpora Andi Mallarangeng, serta Staf Khusus Kemenparekraf Renanda Bachtar.
Selain diskusi, para tokoh juga diajak melihat karya seni lukis yang dibuat oleh SBY. Sementara itu, jajaran pejabat daerah yang mendampingi Bupati Pacitan meliputi Sekda Heru Wiwoho, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khemal Pandu Pratikna, dan beberapa kepala dinas termasuk kepala Disparbudpora Pacitan.
Diskusi ini diharapkan bisa menjadi solusi, karena jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pacitan terus menurun, dan belum pulih pasca pandemi.
Hal itu diakui Kepala Bidang Pemasaran Disparbudpora Pacitan, Rakhmad Adi Mandego. Ia menuturkan diperlukan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik kembali wisatawan.
“Penurunan jumlah ini menjadi tantangan bagi sektor pariwisata Pacitan. Kita perlu inovasi promosi yang lebih kuat agar Pacitan kembali menjadi destinasi favorit,” ujar Rakhmad.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan tokoh nasional, Pacitan diharapkan bisa mempercepat pengembangan sektor pariwisatanya dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. (end/ian)
-
Prabowo Sepakat Anggaran IKN Tak Dipangkas, Kepala Otorita Bakal Surati Sri Mulyani
Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut bakal mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar anggaran untuk instansinya tak dipangkas.
Dia menyebut bahwa anggaran untuk IKN justru bakal ditambah sesuai dengan keputusan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun.
Mengingat, penghematan imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2/2025)
“Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa OIKN awalnya mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp6,3 triliun.
Namun, usai melakukan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN maka terdapat mufakat bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
“Nah itu besok akan segera kami kirim surat ke bu Menteri Keuangan sesuai arahan bapak preside pada sore hari ini,” ucapnya.
Menurutnya dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setuju dengan hal ini. Dia mengaku mendapat jawaban dari Prasetyo bahwa anggaran untuk OIKN itu akan disesuaikan.
“Kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa agar segera disesuaikan,” imbuhnya.
Untuk diketahui dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo yang digelar pada (21/1/2025) lalu, diputuskan anggaran untuk IKN mencapai Rp48 Triliun untuk 5 tahun mendatang. Untuk membangun infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif.
Basuki yang ikut dalam rapat itu mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menyetujui usulan itu. Sehingga OIKN mengusulkan menambah anggaran Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan itu di tahun pertama.
Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Adapun perinciannya, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Adapun, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terbit pada 22 Januari 2025 membuat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp6,39 triliun.
Oleh sebab itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono akan bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran pembangunan IKN tetap sesuai yang disepakati yakni Rp14,4 triliun di tahun 2025. Sehingga anggaran kembali menyesuaikan menjadi Rp6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun.
“Saya kira kalau menurut persetujuan Pak Presiden, ya itu. Nanti surat kami akan saya tembuskan ke Pak Mensesneg, nanti beliau juga ikut mereviu. Yang jelas sesuai dengan surat kami nanti, sesuai dengan notulen rapat ratas 21 Januari ini. Ini notulennya baru disiapkan oleh bapak Seskab [Teddy],” pungkas Basuki.
-
AHY Hanya Lempar Senyum Saat Ditanya Soal Pemangkasan Anggaran IKN
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memberi jawaban dan melempar senyum terkait pemangkasan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal ini dilakukannya saat pewarta menanyakan terkait dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang dimulai era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
Mengingat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memang mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.
“Makasih ya semuanya,” kata AHY kepada wartawan sebelum memasuki ruang Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).
Memakan waktu hingga 2 jam, peliput Istana masih menunggu terkait dengan nasib Ibu Kota yang dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut. Bagaimana tidak, infrastruktur yang sangat dikejar Jokowi ini terlihat melempem saat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ke luar dan kembali bertemu dengan wartawan. AHY menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN.
Dia menekankan bahwa tentu harapannya pemerintah bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti mereka selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional.
AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.
“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025—2029.
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mantan Menteri ATR/BPN era Jokowi itu menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat.
Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.
“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” katanya.
Ketua Umum Partai Demokrat itu pun menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia juga akan terus melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden dalam kesempatan pertama.
“Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tandas AHY.
-
IKN Lanjut Meski Ada Pemangkasan Anggaran, Prabowo Alokasi Rp 48,8 T
Jakarta –
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurut AHY, Prabowo secara sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan ibu kota baru itu selama empat tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau (Prabowo) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Ia memaparkan pembangunan IKN era Prabowo ini akan berfokus pada kawasan Legislatif seperti kompleks DPR dan kantor lembaga Yudikatif. Sedangkan untuk pembangunan kawasan eksekutif seperti Istana Garuda dipastikan sudah rampung.
“Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan yudikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan,” ucapnya.
“Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas Legislatif dan juga Yudikatif,” sambung AHY.
Meski begitu AHY tidak memungkiri adanya penyesuaian pembangunan kawasan inti pemerintahan, khususnya pada fasilitas kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN nanti. Namun hal ini sudah dibahas lebih jauh dengan tim teknis yang sudah disiapkan pemerintah.
“Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan,” terang AHY.
“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” pungkasnya.
(hns/hns)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5118109/original/054049200_1738480208-WhatsApp_Image_2025-02-02_at_13.57.52.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ribuan Warga Hadiri Resepsi Pernikahan Putrinya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf: Saya Sangat Berterimakasih – Page 3")
Ribuan Warga Hadiri Resepsi Pernikahan Putrinya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf: Saya Sangat Berterimakasih – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 3.000 tamu dari Indonesia dan Malaysia berdatangan ke resepsi pernikahan putri sulung Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf (Mualem), Zaslyana Muzakir Manaf (Yana) yang menikah dengan Khairy Al-Fiqry Bakhtiar.
Di antara masyarakat yang hadir, terlihat Wali Naggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Wakil Kepala Badan Haji RI Daniel Simanjuntak, dan Wamenkomdigi Nezar Patria.
Selain itu tampak tokoh Sumatera Utara, Musa Rajheksyah yang akrab disapa Ijek, Pj Gubernur Aceh Syafrizal, Wakil Gubernur Terpilih Fadhlullah (pasangan Mualem-Dek Fadh), dan kalangan ulama seperti Abon Arongan dan Abati Seulimum.
Bahkan dari kalangan pengusaha nasional terlihat Indra Bakrie yang tak lain adalah adik kandung Aburizal Bakrie, dan pengusaha Oesman Sapta Odang. Juga hadir mantan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Abdurrahman Al Khayyath.
Terlihat seluruh pimpinan partai koalisi dan anggota DPR Aceh dari partai koalisi Mualem-Dek Fadh hadir ke acara pernikahan ini.
Berlangsung di dua Lokasi pada Sabtu 1 Februari 2025, pernikahan di Hotel Grand Hyatt pukul 11.00-13.00 waktu Kuala Lumpur, dan resepsi di Hotel Tamu pukul 18.30-23.30 waktu Kuala Lumpur.
Buket bunga dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004-2014), datang tepat saat prosesi pernikahan dan resepsi.
Sejumlah menteri dan wakil menteri juga mengirim buket bunga, seperti Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Jaya yang akrab disapa Mayor Teddy. Begitu juga Kepala Sekretariat Presiden RI Mayjen Ariyo Windutomo.
Mualem sangat berterimakasih kepada masyarakat Aceh, Medan, dan Jakarta yang telah hadir ke Kuala Lumpur ke tempat resepsi pernikahan putrinya. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada masyarakat Aceh yang telah menjadi warga Malaysia yang juga hadir di acaranya.
“Tentu saya mengapresiasi para panitia yang telah berbulan-bulan bekerja untuk berlangsungnya acara resepsi pernikahan putri saya. Melihat putri saya Bahagia, saya turut bahagia,” kata Mualem.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5098085/original/027167300_1737117671-IMG-20250117-WA0009.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "AHY: Evaluasi PSN Untuk Pastikan Kesesuaian dengan Tujuan Awal – Page 3")
AHY: Evaluasi PSN Untuk Pastikan Kesesuaian dengan Tujuan Awal – Page 3
Liputan6.com, Jakarta -n Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diambil untuk memastikan semua proyek berjalan sesuai dengan tujuan awal pembangunan yang telah ditetapkan.
“Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama, apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” ungkap AHY di Jakarta, Jumat, (31/1/2025).
Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran kabinet untuk meninjau perkembangan lebih dari 280 PSN yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup berbagai elemen lain yang menjadikan sebuah proyek sebagai PSN.
“Tidak hanya tentu (evaluasi) terkait dengan infrastruktur karena ini berkaitan dengan ekonomi, (tetapi) berkaitan dengan berbagai elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN,” jelas AHY seperti dikutip dari Antara.
Dalam proses evaluasi ini, AHY juga menekankan pentingnya mempertimbangkan tantangan anggaran fiskal yang dihadapi pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendanaan yang dialokasikan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan PSN secara efektif.
Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan proyek-proyek strategis ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
-
Apa Alasan Menteri Nusron Tak Usut Dugaan Pidana di Kasus Pagar Laut? – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengonfirmasi bahwa delapan pegawai kementeriannya telah dijatuhi sanksi berat, termasuk pencopotan dari jabatam, terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (SHGB) di area pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang.
Sanksi Terhadap Pegawai
Nusron menjelaskan bahwa sanksi tersebut dijatuhkan setelah pemeriksaan oleh inspektorat Kementerian ATR/BPN.
Kini, mereka tinggal menunggu surat keputusan terkait penjatuhan sanksi tersebut.
Meski delapan pegawai tersebut telah disanksi, Nusron mengaku tidak mengetahui apakah mereka terlibat dalam praktik suap, sehingga pihaknya tak mengusut dugaan tindak pidana.
Karena menurutnya, pembuktian mengenai dugaan tindak pidana itu bukan menjadi ranah atau wewenang kementeriannya.
“Enggak tahu aku. Kalau itu saya enggak tahu. Sepanjang pemeriksaan kita, ya memang belum menemukan itu kalau di internal.”
“Tapi kalau masalah suap, dan tindak pidana yang lain itu kan bukan lagi kewenangan kementerian.”
“Itu kewenangan APH, bisa di polisi, bisa di jaksa dan mereka, APH ini sudah on going jalan, sudah berjalan,” ujar Nusron, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025), dilansir Kompas.com.
Penjelasan Mengenai Sanksi
Nusron menambahkan bahwa sanksi administrasi dijatuhkan karena para pegawai dinilai tidak berhati-hati dalam menerbitkan sertifikat.
“Kenapa sangat tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen yuridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya itu memang terpenuhi,” tuturnya.
“Tapi ketika kita cek kepada fakta materiilnya, itu enggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya,” sambung Nusron.
Nusron mengatakan, para pegawai tersebut disanksi administrasi negara, mengingat produknya adalah tata usaha negara.
Maka, dengan demikian, mereka dijatuhi sanksi berupa sanksi berat hingga penghentian dari jabatan.
“Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia terima suap. Terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana.”
“Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon, itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar.”
“Misal dokumen palsu, atau dokumen apa. Nah, itu mungkin bisa masuk ranah pidana di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen,” jelas Nusron.
Pembatalan Sertifikat
Nusron juga mengumumkan bahwa sebanyak 50 SHM dan SHGB di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, telah dibatalkan.
Pembatalan ini dilakukan untuk menegakkan keabsahan dan kepastian hukum atas lahan di wilayah pagar laut.
50 sertifikat yang dibatalkan tersebut, terdiri dari sebagian milik SHGB PT Intan Agung Makmur atau IAM, serta sebagian SHM atau perorangan.
Proses pembatalan dimulai dari pengecekan dokumen yuridis, prosedur, hingga fisik atau material.
Temuan dan Rincian Sertifikat
Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN menemukan 263 bidang tanah yang berbentuk SHGB, dengan rincian 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT CIS, dan sembilan bidang perorangan.
Sementara itu, terdapat 17 bidang yang memiliki SHM.
Kasus ini semakin kompleks setelah diketahui bahwa area pagar laut memiliki sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2023.
Bahkan, sampai dilakukan pembongkaran, belum diketahui juga siapa yang membangun pagar laut tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengonfirmasi informasi ini.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
-
Isu Politik Terkini: Pelantikan Kepala Daerah Diundur hingga Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto
Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (31/1/2025). Berita pelantikan kepala daerah yang diundur dari jadwal semula pada 6 Februari 2025 menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.
Isu politik lainnya, terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan,
Presiden Prabowo Subianto yang bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sebastian Lecornu, rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, hingga evaluasi proyek strategis nasional.Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.
1. Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Akan Diputuskan Prabowo, Mendagri Usul 18-20 Februari 2025
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan tanggal pasti pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, setelah batal digelar pada 6 Februari 2025.Tito sudah mengusulkan ke Prabowo rencana jadwal pelantikan kepala daerah pada 18, 19, dan 20 Februari 2025. Namun, putusan resminya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Tito menambahkan, pihaknya akan membahas tanggal pelantikan bersama dengan Komisi II DPR pada Senin (3/1/2025), untuk nantinya akan ditentukan oleh Presiden Prabowo.
2. 4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menandatangani empat aturan guna menunjang kelancaran produksi pangan. Keempat aturan tersebut ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya.Lebih lanjut, Zulhas menegaskan turunnya empat aturan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025.
3. Presiden Prabowo Subianto Terima Menhan Prancis, Diskusi Soal Tantangan Dunia
Selain berita terkait pelantikan kepala daerah yang diundur, isu politik lainnya terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Prancis Sebastian Lecornu. Setelah bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Jumat (31/1/2025) pagi, Menhan Prancis Sebastian Lecornu menyambangi Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Lecornu, dalam unggahannya di platform X @SebLecornu menulis telah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai berbagai macam isu. Pertemuan Lecornu dengan Presiden Prabowo Subianto ini, lanjutnya, menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia-Prancis, yang peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun ini.
4. Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus
Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.Saat ditanya mengenai hubungan antara Megawati dengan Prabowo, Rudy, sapaannya mengatakan keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang baik dan tidak ada persoalan, berbeda dengan yang dikabarkan di luar. Mantan wali kota Solo itu menyebut jika isu hubungan tidak baik antara dua tokoh tersebut hanyalah bagian dari upaya memecah belah bangsa.
Saat ditanya kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, Rudy mengaku tidak tahu-menahu. Ia hanya meminta masyarakat menunggu.
5. Menko AHY: Sesuai Instruksi Prabowo, Proyek Strategis Nasional Harus Terus Dievaluasi
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan proyek strategis nasional (PSN) harus terus dievaluasi secara berkala agar tetap berjalan sesuai tujuannya. Hal tersebut, kata AHY, sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto.AHY mengatakan Presiden Prabowo sudah meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk meninjau PSN yang saat ini tercatat lebih dari 280 proyek. Menurut dia, evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek infrastruktur, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan sektor lainnya.
AHY menuturkan kebijakan pembangunan harus memperhitungkan kondisi anggaran negara. Menurut dia, semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran juga konsekuensinya pada penentuan prioritas karena keterbatasan anggaran.
Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya pelantikan kepala daerah yang diundur.