Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Apakah Akan Ada Diskon Tiket Mudik Lebaran 2025?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Apakah Akan Ada Diskon Tiket Mudik Lebaran 2025? Nasional 6 Februari 2025

    Apakah Akan Ada Diskon Tiket Mudik Lebaran 2025?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah tengah mengupayakan adanya diskon harga tiket untuk
    mudik Lebaran
    2025.
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap penghitungan dan kajian lebih lanjut.
    “Ini harapan kita semua, semangatnya masih sama seperti periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (5/2/2025).
    AHY menjelaskan bahwa pemerintah berusaha agar berbagai moda transportasi dapat memberikan pengurangan harga atau diskon yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun, keputusan resmi belum dapat diumumkan saat ini.
    “Belum bisa kami umumkan sekarang, karena masih terus kami hitung. Ada banyak aspek yang harus kami pertimbangkan dengan cermat terkait harga tiket,” ujarnya.
    Meski demikian, AHY menegaskan bahwa pemerintah memiliki semangat yang sama dengan kebijakan diskon saat Nataru 2024. Tujuannya adalah membantu masyarakat mengurangi biaya perjalanan mudik yang kerap menjadi beban finansial, terutama bagi keluarga besar.
    “Bayangkan jika satu keluarga terdiri dari empat, lima, atau enam orang, tentu biaya perjalanan bisa sangat besar,” jelas AHY.
    Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengurangi beban transportasi masyarakat di masa
    Lebaran
    .
    “Ini bukti bahwa pemerintah terus memikirkan cara untuk mengurangi beban transportasi masyarakat, terutama di masa Lebaran,” tutupnya.
    Penulis: Kiki Safitri| Editor: Novianti Setuningsih Tim Redaksi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    Sinyal Reshuffle dari Prabowo, Presiden: yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat Saya akan Singkirkan

    TRIBUNJATIM.COM – Sinyal reshuffle kabinet Merah Putih kini dikemukakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rencana itu dilakukan untuk menteri yang menurutnya tak mau bekerja untuk rakyat.

    Jawaban itu disampaikan saat menanggapi soal peluang reshuffle kabinet usai 100 hari masa kerja pemerintahannya.

    Diketahui, masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    “Mau lebih jelas lagi? Hahaha,” ujar Prabowo sambil tertawa.

    Menurut Prabowo, pada dasarnya rakyat menuntut pemerintahan yang bersih.

    Prabowo menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya seperti dikutip Kontan

    Sebelumnya dalam sambutan di puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo kembali mengingatkan seluruh aparat dan institusi negara agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat demi bangsa dan negara.

    HARLAH NU – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kata sambutan pada acara puncak acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Pada sambutannya Prabowo mengatakan turut merasa nyaman bisa berada di tengah-tengah kaum NU. (Tribunnews/Jeprima)

    Jika tidak, Prabowo menegaskan akan menindak langsung mereka yang merugikan dan menyengsaraan rakyat atau tidak mau bekerja untuk rakyat.

    “Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan  ke depan yang bersih dan bebas dari penyelewengan dan korupsi. Itu tekad kami,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo dirinya pahan akan ada perlawanan atas apa yang dilakukannya.

    Namun ia yakin semuanya teratasi karena apa dirinya perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

    “Kami tidak ragu bertndak. Seratus hari pertama istilahnya saya sudah beri peringatan berkali kali,” ujarnya.

    “Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo disambut riuh hadirin.

    Prabowo mengaku tahu ada pihak-pihak yang mengatakan dirinya bajingan tolol.

    “Dan saudara saudara jangan kira kami kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa.”

    “Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol. Saya gak sebut namanya kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa, tapi kami paham dan kami mengerti,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo dalam 100 hari pertama pemerintahannya dirinya masih bersikap baik dan berharap ada kesadaran sejumlah pihak yang dianggapnya belum bersih.

    “Jadi saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran,” kata Prabowo.

    “Saya pernah menyampakan seluruh apaat seluruh institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan.”

    “Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” katanya disambut tepuk tangan sorakan hadirin.

    “Kalau kau tidak setia kepada rakyat inidonesia kalau, kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indoesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

    Ia juga meminta para menteri dan lembaga negara yang membantunya tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan selama untuk kepentingan rakyat.

    “Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu. Kita hanya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama,’ katanya.

    Seperti diketahui Presiden Prabowo RI Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam. 

    Tak hanya Prabowo dan Gibran, nampak hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.

    Saat tiba, Prabowo terlihat mengenakan batik lengan panjang bernuansa hijau sementara, Gibran mengenakan kemeja panjang putih.

    Kemudian Keduanya kompak mengenakan peci hitam. 

    Selanjutnya, Prabowo  dan Gibran langsung menyapa para hadirin yang berada dilokasi, Prabowo lantas menyapa dengan melambaikan tangan keatas menghadap hadirin. 

    Prabowo saat tiba didampingi Rais Aam Miftachul Akhyar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU sekaligus Mensos Saefullah Yusuf. 

    Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’aruf Amin juga turut hadir dalam acara tersebut, ia nampak mengenakan baju putih. 

    Selanjutnya, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Mendagri tito karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    ELPIJI KEMBALI DIECER – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Bahlil agar pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 Kg, Selasa (4/2/2025) (Tangkapan layar Instagram @prabowo)

    Menteri-menteri Prabowo yang Layak Reshuffle Versi CELIOS 

    Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis survei bertajuk ‘Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan’ pada Selasa (21/1/2025).

    Dalam survei tersebut, Celios menetapkan lima menteri yang perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Celios menetapkan para menteri yang perlu di-reshuffle berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.

    Untuk bidang ekonomi, sosok yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.

    Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak -41.

    Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.

    “30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan.”

    “Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi.”

    “Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG,” demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).

    Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.

    Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu -39 dalam kategori ‘Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama’.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Energi dan Lingkungan

    Sementara, di bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu di-reshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak di-reshuffle yaitu 56 poin.

    Capaian poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.

    Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.

    Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.

    “Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia,” tulis Celios.

    Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu -45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi,” tulis Celios.

    Sementara, Bahlil dianggap layak di-reshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Sosial dan Politik

    Lalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak di-reshuffle.

    Dia memperoleh poin -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.

    Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.

    Politisi PAN tersebut layak di-reshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.

    Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.

    “Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya,” tulis Celios.

    Menteri Layak di-Reshuffle Bidang Hukum dan HAM

    Di bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk di-reshuffle versi survei Celios.

    Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.

    “Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM,” tulis Celios.

    Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin -35.

    Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.

    Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.

    “Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain,” tulisnya.

    Sistem Penilaian

    Studi yang dilakukan Celios ini menggunakan survei berbasis expert judgment dengan panelisnya merupakan praktisi jurnalis.

    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios.

    Dalam penilaiannya, ada lima indikator untuk memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama.

    Adapun kelima indikator tersebut yaitu:

    – Pencapaian Program

    – Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik

    – Kualitas kepemimpinan dan koordinasi

    – Tata kelola anggaran

    – Komunikasi kebijakan

    Sementara, para jurnalis yang dipilih dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. 

    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

  • Godok WFA Jelang Lebaran, AHY Sebut buat Urai Kemacetan

    Godok WFA Jelang Lebaran, AHY Sebut buat Urai Kemacetan

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) jelang Lebaran. Keduanya telah melakukan rapat koordinasi pada Rabu (5/2).

    AHY menjelaskan, penerapan skema WFA sedang dihitung oleh pemerintah. Menurutnya WFA akan membantu menekan kemacetan di jalan raya pada musim mudik.

    “Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan. WFA bukan berarti tidak bekerja, tetapi tidak harus masuk kantor sehingga para pegawai, baik pemerintah maupun swasta, ini bisa melakukan perjalanan sambil tetap bekerja dan tetap online begitu,” kata AHY di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    AHY menyatakan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penerapan WFA. Menurutnya kebijakan tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Nah ini perlu waktu, kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi tadi kalau work from anywhere dimulai tanggal berapa, H min berapa,” imbuhnya.

    “Tapi juga tentu dengan KemenPAN-RB, dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian terkait dengan libur sekolah tentu kita akan duduk bersama dengan Kementerian Dikdasmen,” tuturnya.

    Selanjutnya, akan dikeluarkan SKB 3 menteri antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kata AHY, penerapan WFA jelang lebaran belum bisa diputuskan.

    “Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa dihubungkan sekarang karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan,” terang AHY.

    Pada pertemuan itu AHY dan Dudy turut membahas kesiapan infrastruktur jelang mudik Lebaran. Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan mudik sektor darat, udara dan laut tahun ini dapat terlaksana dengan baik.

    (ily/acd)

  • Pemerintah Berencana Terapkan WFA Sebelum Cuti Lebaran, AHY: Perlu Dihitung dengan Cermat – Halaman all

    Pemerintah Berencana Terapkan WFA Sebelum Cuti Lebaran, AHY: Perlu Dihitung dengan Cermat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok rencana pemberlakuan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), bagi aparatur sipil negara maupun karyawan swasta beberapa hari sebelum masuk masa cuti Lebaran 2025.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, hal itu dilakukan agar bisa mengurai kemacetan saat momen mudik Lebaran 2025.

    Ia mengatakan, rencana ini tengah dibahas juga bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    “Kita sedang menghitung benar untuk skema work from anywhere di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan,” kata AHY di kantornya, Rabu (5/2/2025).

    Ia mengatakan, work from anywhere bukan berarti tidak bekerja, tetapi karyawan tidak harus masuk kantor, sehingga mereka bisa memulai perjalanan mudik sambil tetap bekerja secara daring.

    AHY mengatakan pembahasan rencana ini memerlukan waktu. Antar kementerian masih perlu membahasnya secara bersama-sama.

    Selain bersama KemenPANRB, diskusi juga perlu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan untuk libur sekolah serta madrasah perlu dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen) dan Kementerian Agama.

    “Pada akhirnya nanti biasanya ada SKB tiga menteri antara KemenPANRB, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur cuti dan liburnya,” ujar AHY.

    “Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang karena masih perlu kita hitung dengan cermat. Pada saatnya akan kita umumkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah mempertimbangan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode 24-28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025.

    Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik Lebaran.

    Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Senin (20/1/2025).

    Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar.

    Pratikno pun memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    “Pelaksanaan mudik Lebaran 2025 akan melibatkan Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama dalam pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait jadwal libur Lebaran, dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan,” ungkap Pratikno. 

  • Menko AHY Kaji Wacana Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal saat Lebaran 2025

    Menko AHY Kaji Wacana Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal saat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan menghitung kembali rencana penurunan harga tiket angkutan umum baik pesawat maupun moda transportasi lainnya pada Lebaran 2025. 

    Menko AHY mengatakan pihaknya masih berusaha menghadirkan pengurangan atau diskon tiket moda transportasi ke masyarakat pada saat Lebaran mendatang. Pihaknya juga sedang menghitung dengan cermat terkait potongan harga. 

    “Tapi sekali lagi belum bisa kami umumkan sekarang, masih terus kita hitung, karena ya ada berbagai elemen lain yang nanti harus kami secara cermat hitung kembali terkait dengan tiketnya. Tetapi semangat kami tadi semua dalam ruangan itu sama, kami ingin seperti Natal kemarin, bagaimana bisa mengurangi biaya, biaya perjalanan,” kata AHY di kantor Kemenko IPK, Rabu (5/2/2025). 

    Seperti yang diketahui, potongan harga tiket angkutan umum Lebaran kembali dibahas. Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal terkait diskon tiket pesawat. 

    Airlangga mengatakan saat ini pemerintah pusat dan daerah tengah menyiapkan stimulus untuk keterjangkauan tarif angkutan pada periode hari besar, termasuk tarif penerbangan saat Lebaran tahun ini. 

    Dia menjelaskan koordinasi dilakukan dalam peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027. Salah satu upayanya adalah memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan.  

    “Keterjangkauan harga pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional juga termasuk yang kita hadapi dalam waktu dekat adalah Idulfitri,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/1/2025). 

    Salah satu potongan harga yang diharapkan masyarakat adalah terkait diskon tarif tiket pesawat saat Lebaran 2025, seperti yang berlaku saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

    Di kesempatan lain, AHY mengatakan penurunan harga tiket pesawat dan moda transportasi lain akan diupayakan pada momen Lebaran 2025.   

    Menko AHY menilai pemberian diskon tarif transportasi dibutuhkan sebagai antisipasi untuk menghadapi kemacetan dan penumpukan penumpang menjelang Lebaran tahun ini.

  • Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Sejumlah tokoh dan menteri Kabinet Merah Putih tampak menghadiri acara yang dihadiri ribuan warga Nahdliyin ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, para menteri dan sejumlah tokoh datang secara berurutan sejak pukul 18.30 WIB.

    Tampak Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Mendikdasmen Abdul Muti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lalu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno.

    Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain itu, Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan sejumlah pejabat lainnya hadir.

    Kehadiran para tokoh ini disambut sorakan dan tepuk tangan para warga Nahdliyin.

    Ribuan warga Nahdliyin tersebut berasal dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor.

    Selain Harlah NU, PBNU juga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2025 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

    Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu malam ini.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    “Malam ini bapak presiden direncanakan akan menghadiri Resepsi Harlah ke-102 NU di Istora, Senayan, Jakarta,” kata Yusuf.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Mereka di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Rais Aam Miftachul Akhyar , dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

    Gus Yahya mengatakan kedatangan pengurus PBNU ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 kepada Prabowo.

    “Kami menyampaikan undangan kepada bapak presiden Untuk menghadiri resepsi Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 Insyaallah nanti pada hari Rabu, tanggal 5 Februari di Istora dimulai pukul 19sore,” katanya

    Atas undangan tersebut, Prabowo kata Gus Yahya berencana hadir dalam Harlah tersebut.

    “Alhamdulillah bapak presiden menyambut baik dan berkenan insyaAllah nanti akan hadir di dalam resepsi Puncak Peringatan Harlah NU tersebut,” ujarnya.

  • Pekerja Pemerintah dan Swasta Tetap Bisa Bekerja Online

    Pekerja Pemerintah dan Swasta Tetap Bisa Bekerja Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat koordinasi persiapan Lebaran 2025 membahas rencana penerapan work from anywhere (WFA).

    “Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan. WFA bukan berarti tidak bekerja, tetapi tidak harus masuk kantor sehingga para pegawai, baik pemerintah maupun swasta, bisa melakukan perjalanan sambil tetap bekerja dan tetap online,” kata AHY di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pimpinan Partai Demokrat itu menilai penerapan WFA saat musim Lebaran dinilai mampu menekan kemacetan di jalan raya. Meski demikian pihaknya sedang menghitung skema penerapan WFA jelang Lebaran dan berkoordinasi dengan instansi lainnya.

    Kebijakan tersebut akan dibicarakan dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas lebih detail.

    “Kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi sehingga kalau work from anywhere dimulai tanggal berapa, H min berapa,” imbuhnya.

    Jika pertemuan telah terlaksana, maka selanjutnya akan dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kata AHY, penerapan WFA jelang Lebaran belum bisa diputuskan.

    “Namun, belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa dihubungkan sekarang karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan,” tutup AHY dalam menanggapi WFA saat Lebaran.
     

  • AHY Dorong Investasi Domestik dan Asing untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur RI

    AHY Dorong Investasi Domestik dan Asing untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menkoinfra) RI Agus Harimurti Yudhoyono mempertimbangkan kerja sama pendanaan dan pembangunan melalui investasi, menyusul adanya efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    “Mudah-mudahan, kami juga sambil berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dari investasi, baik dalam maupun luar negeri,” kata Menko AHY saat ditemui di Antara Heritage Center Jakarta, Rabu.

    “Karena kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, termasuk juga dengan para investor luar negeri saya kira baik untuk mendukung infrastruktur ke depan,” ujar dia menambahkan.

    Adapun pertimbangan itu dilakukan beriringan dengan peninjauan ulang proyek-proyek yang diprioritaskan untuk mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami fokus melakukan revisi, penyesuaian-penyesuaian, karena tentunya setelah adanya pengurangan atau efisiensi anggaran tadi, ya, harus segera di-review kembali, apakah yang telah ditargetkan atau ditetapkan itu sudah sesuai atau perlu dilakukan penyesuaian (ulang),” kata Menko AHY.

    Adapun Kemenkoinfra sendiri membawahi sejumlah kementerian teknis terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Transmigrasi.

    Memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur negara, AHY mengakui bahwa pihaknya memerlukan anggaran yang besar untuk mewujudkannya.

  • AHY Usul Pekerja WFA Jelang Libur Mudik Lebaran 2025 untuk Urai Macet – Page 3

    AHY Usul Pekerja WFA Jelang Libur Mudik Lebaran 2025 untuk Urai Macet – Page 3

    AHY mengatakan kebijakan cuti atau WFA itu akan dibahas dulu antara Kemenpan RB dan Kementerian Ketenagakerjaan. Termasuk juga akan dibahas mengenai libur sekolah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Dan sekali lagi pada akhirnya nanti biasanya ada SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri antara Kemenpan-RB, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur cuti dan liburnya,” ucap dia.

    “Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang, karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan,” ujar AHY.

    Kemnaker Kaji Usulan WFA

    Sebelumnya, kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima dan mengkaji lebih lanjut usulan pemberlakuan work from anywhere (WFA) menjelang libur Ramadan 2025.

    Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri seperti dikutip Antara, Rabu, (5/2/2025).

    Usulan WFA sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi pada Jumat, 24 Januari 2025 sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih dini dan mudah dalam merencanakan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    “Itu masih (bersifat) usulan, agar (masyarakat) dapat menghindari traffic mudik. Usulan tentu bagus, perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas,” ujar Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

    Akan tetapi, Indah menuturkan, usulan ini juga perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional antara pemerintah, organisasi pengusaha, serta organisasi serikat pekerja/buruh.

    “Karena kalau libur terlalu lama kan (akan memiliki dampak juga). Jadi, kita harus memahami proses produksi juga, jangan sampai kita malah mengganggu industri itu sendiri. Intinya, nanti pasti kita bahas, Insya Allah (dibahas) minggu depan,” kata dia.

  • Efisiensi K/L, AHY pertimbangkan pendanaan pembangunan lewat investasi

    Efisiensi K/L, AHY pertimbangkan pendanaan pembangunan lewat investasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menkoinfra) RI Agus Harimurti Yudhoyono mempertimbangkan kerja sama pendanaan dan pembangunan melalui investasi, menyusul adanya efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    “Mudah-mudahan, kami juga sambil berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dari investasi, baik dalam maupun luar negeri,” kata Menko AHY saat ditemui di Antara Heritage Center Jakarta, Rabu.

    “Karena kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, termasuk juga dengan para investor luar negeri saya kira baik untuk mendukung infrastruktur ke depan,” ujar dia menambahkan.

    Adapun pertimbangan itu dilakukan beriringan dengan peninjauan ulang proyek-proyek yang diprioritaskan untuk mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami fokus melakukan revisi, penyesuaian-penyesuaian, karena tentunya setelah adanya pengurangan atau efisiensi anggaran tadi, ya, harus segera di-review kembali, apakah yang telah ditargetkan atau ditetapkan itu sudah sesuai atau perlu dilakukan penyesuaian (ulang),” kata Menko AHY.

    Adapun Kemenkoinfra sendiri membawahi sejumlah kementerian teknis terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Transmigrasi.

    Memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur negara, AHY mengakui bahwa pihaknya memerlukan anggaran yang besar untuk mewujudkannya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025