Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki wacana kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

    Penerapan WFA diharapkan bisa memberikan semangat kepada pekerja, serta mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

    AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    “Semangatnya sama, kemarin kami punya semangat bagaimana mengurai kemacetan, kepadatan arus mudik. Di mana pergi ke kampung halaman maupun kembali jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang yang sudah sangat dekat dengan hari lebarannya,” kata AHY di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2), dikutip dari Antaranews.

    AHY pun berharap WFA bisa membuat produktifitas masih muncul, karena para karyawan tetap bekerja dari jarak jauh secara daring sambil berkegiatan bersama keluarga sebelum masa libur Lebaran 2025.

    “Sehingga kurva (kepadatan)-nya nanti jangan tinggi sekali di satu hari, dua hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah ditarik sedikit, diturunkan kemudian mudah-mudahan landai,” ucap dia.

    Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi distribusi untuk pergerakan orang dan barang di periode libur lebaran 2025 itu.

    Namun dia mengatakan pihaknya tetap masih akan mengkaji bersama pihak terkait soal wacana ini.

    “Simulasi untuk distribusi sudah dilakukan. Karena kan pergerakannya tidak hanya manusia, tapi juga barang ini kan terus bergerak. Tetapi semangat kita sama di situ (penguraian). Hanya tinggal ingin memastikan di tanggal berapa, berapa baru mulai diberlakukan, tapi kita ini dihitung dulu,” ujarnya.

    Menurut AHY, terkait cuti dan libur Lebaran nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

  • Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir. 

    Hal inidisampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada,” kata Dody.

    Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain. 

    Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

    “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody.

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.

    Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.

    Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun. 

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

    Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. 

    Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subiantoyang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.

    Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunaninfrastruktur memang mengalami pemangkasan.

    Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN. 

    “Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yangsudah berjalan selama ini,” ujar AHY.

    AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negarayang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalammenentukan urgensi pembangunan.

    “Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebutkebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukanmana yang memiliki urgensi terlebih dahulu,” jelasnya.

    Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung. 

    Nantinya, pemerintah bisa memilihmana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

    “Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkankesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunanberbagai projek lainnya,” jelasnya.

    “Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasukjuga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatasdengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2). 

    Dalam ratasitu, adapula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. 

    Saat itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar adanya pengkajianterhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN. 

    “Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di Bulan Januari, pak presidenjuga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasukjuga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasanlegislatif dan juga yudikatif,” pungkasnya.  (Tribun Network/fer/igm/wly)

  • Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih mendapat respons positif dari masyarakat. Ini berdasarkan survei yang dilakukan The Republic Institute di seluruh Indonesia pada 18-25 Januari 2025 dengan melibatkan 1.400 responden, pengambilan sampel dengan wawancara langsung ke responden, dengan margin of error sebesar 2,6 %.

    Adapun teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling berdasarkan validasi sampel menggunakan data terbaru BPS.

    Dari survey ini sejumlah menteri mendapatkan tingkat kepuasan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

    Salah satunya yang mendapat nilai kepuasan tertinggi untuk posisi Menteri Koordinator adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini mendapat tingkat kepuasan tertinggi, sebesar 70,8% .

    “Masyarakat menilai AHY sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” kata Peneliti Utama The Republic Institute (TRI), Sufyanto, Kamis (6/2/2025).

    AHY, kata Sufyanto dinilai memiliki integritas dan kemampuan sesuai harapan Prabowo. “Dengan nilai tertinggi, artinya AHY memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai harapan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Selanjutnya, tingkat kepuasan pada posisi kedua yaitu Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) 70,3%. “Pak Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok,” kata Sufiyanto

    Sedangkan Budi Gunawan (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan responden sebesar 65,2%, dan Muhaimin Iskandar (Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan tingkat kepuasan sebesar 61,9%

    Namun, secara keseluruhan, kinerja para Menteri Koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.

    The Republic Institute dalam hasil surveynya merilis 82,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sufyanto mengatakan, survey ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat atas Program Asta Cita yang merupakan visi strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Riset ini bersifat independen dan transparan guna mengukur issu-issu yang mengiringi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik pada Program Asta Cita Prabowo Gibran,” ungkapnya.

    Sufyanto mencontohkan, dari survey yang dilakukan The Republic Institute, untuk Bidang Ekonomi masyarakat merespons puas dengan nilai 81,5%, terutama atas kebijakan swasembada pangan dan penghapusan utang macet UMKM, petani, serta nelayan.

    Bidang Sosial, responden memberi nilai 87,7%, hal ini terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    “Mereka menyatakan puas, dengan apresiasi tinggi terhadap program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.

    Lebih jauh The Republic Institute juga merilis nilai kepuasan atas menteri-menteri di bawah Kemenko seperti Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan nilai kepuasan 76,4%, Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 75,7%, Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) 75,5%, Nasaruddin Umar (Menteri Agama) 74,5%, dan Sugiyono (Menteri Luar Negeri) 70,1%.

    “Menteri Nasaruddin dipercaya masyarakat sebagai pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dan menurunkan biaya haji,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Ekonomi kemarin, subsidi rumah hingga soal gaji ke-13 bagi ASN

    Ekonomi kemarin, subsidi rumah hingga soal gaji ke-13 bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Berita seputar perekonomian masih menarik untuk dibaca hari ini, Jumat. Mulai dari distribusi subsidi rumah, ketersediaan BBM Shell, rencana work from anywhere (WFA), pengembangan mobil listrik Pindad, serta pencairan gaji 13 dan 14 bagi ASN.

    Berikut beritanya:

    Menteri PKP target 220 ribu rumah dapat subsidi FLPP pada 2025

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran Kementerian PKP dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

    “Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Shell: BBM mulai tersedia secara bertahap di jaringan SPBU

    President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai tersedia kembali di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell secara bertahap.

    “Shell Indonesia menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell sudah mulai tersedia kembali di jaringan SPBU Shell secara bertahap,” ujar Ingrid, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Menko AHY: Wacana WFA semangatnya untuk urai kepadatan mudik Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa wacana kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA), memiliki semangat untuk mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

    AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    Baca selengkapnya

    Pemerintah kaji Maung Pindad jadi kandidat mobil listrik nasional

    Pemerintah terus mengkaji pengembangan kendaraan listrik buatan dalam negeri, salah satunya dengan menjadikan mobil taktis Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan listrik nasional.

    Hal itu dikemukakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya

    Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

    Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

    Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY buka kemungkinan tarif tol didiskon pada libur Lebaran 2025

    AHY buka kemungkinan tarif tol didiskon pada libur Lebaran 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    AHY buka kemungkinan tarif tol didiskon pada libur Lebaran 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka kemungkinan diskon tarif tol pada libur Lebaran (Idul Fitri) 2025 setelah bergulir wacana diskon tiket pesawat, kapal laut dan kereta api.

    “Kita mencoba dan saya mohon doanya nih karena tidak bisa berjanji terlebih dahulu. Kita sedang berusaha agar bisa mengurangi biaya transportasi, ya tentu udara, tapi juga kapal dan kereta api. Bahkan kita sedang hitung apakah tol juga bisa ada diskon, ada pengurangan,” kata AHY di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis.

    AHY mengungkapkan telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, untuk membahas terkait transportasi termasuk harga tiket, kualitas jalan, potensi pariwisata, hingga keamanan di masa libur lebaran yang lekat dengan tradisi mudik ke kampung halaman.

    AHY mengatakan masih akan membahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait, soal kebijakan untuk diterapkan saat periode libur lebaran tersebut, termasuk harga tiket karena di dalamnya ada kepentingan berbagai pihak.

    “Karena kita tahu menurunkan harga tiket pesawat misalnya, Seperti yang dilakukan pada masa Nataru yang lalu Ini, melibatkan pengelola Aftur, ya tentu di dalamnya pertamina, kemudian juga dari berbagai maskapai. Tentu kami perlu waktu lebih lanjut lagi untuk duduk bersama,” katanya.

    Hal tersebut dibutuhkan, ujar AHY karena hal ini bukanlah sesuatu yang kecil dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya agar berjalan baik.

    “Termasuk persentase diskonnya. Ini bukan suatu yang kecil ya. Mudah-mudahan pada saatnya akan kami jelaskan, seperti apa kebijakan yang bisa kami ambil untuk meyakinkan sekali lagi keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan juga keterjangkauan terhadap biaya transportasi tersebut,” tutur AHY.

    Sebelumnya, ANTARA melaporkan AHY menyoroti kemungkinan penurunan harga tiket angkutan umum seperti yang berhasil diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru lalu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Lebaran Rabu (5/2).

    “Kita harus kerja keras dalam waktu cepat. Waktu itu baru saja kita dilantik tapi sudah langsung masuk ke masa-masa penyiapan Natal dan Tahun Baru dan 10 persen pengurangan harga tiket pesawat. Ini kebijakan yang prorakyat dan berpengaruh positif terhadap pariwisata serta penguatan sektor ekonomi di daerah,” ujarnya.

    Dengan tren mobilitas masyarakat yang terus meningkat pascapandemi, rakor persiapan lebaran ini menjadi penting untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul.

    AHY menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat di semua lini guna memastikan kelancaran mudik Lebaran tahun ini.

    “Kita yakinkan infrastruktur, jalan, dan semua sarana pendukungnya dalam kondisi prima agar tidak ada hambatan yang berarti,” katanya.

    Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kenaikan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi baik udara, kereta api maupun angkutan laut pada Desember 2024 didorong oleh penurunan harga tiket pesawat dan juga potongan harga.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah penumpang angkutan udara, baik domestik maupun internasional, angkutan laut dan kereta api mengalami kenaikan secara bulanan dan tahunan.

    Amalia menjelaskan, jumlah keberangkatan penumpang mengalami peningkatan di seluruh moda transportasi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

    Angkutan udara domestik meningkat sebesar 1,76 persen dari 62,56 juta penumpang pada 2023 menjadi 63,69 juta pada 2024. Angkutan udara internasional mengalami kenaikan 21,46 persen dari 15,64 juta penumpang pada 2023, menjadi 19 juta pada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    GELORA.CO -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo agak sedikit geram ketika ditanya wartawan mengenai progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Ia menegaskan bahwa anggaran untuk IKN kini masih diblokir imbas efisiensi yang digaungkan Kementerian Keuangan.

      

    “Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” tegas Dody kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.

    Meredakan emosinya, Dody pun berkelakar bahwa progres yang ada hanya untuk “makan siang menteri.” 

    Kendati demikian, Dody tetap menjelaskan progres pembangunan IKN pada tahun 2024, tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.

    Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN sebesar Rp 40,29 triliun. 

    Di sisi lain meskipun anggaran untuk 2025 diblokir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut.

    “Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif,” jelas AHY.

    Kini pembangunan IKN juga menjadi tugas pokok Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono. 

  • Menhub siapkan rencana operasi semua matra perhubungan hadapi Lebaran

    Menhub siapkan rencana operasi semua matra perhubungan hadapi Lebaran

    Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana operasi di semua matra perhubungan, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi menyatakan bahwa rencana operasi semua matra perhubungan disiapkan untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2025, guna memastikan kelancaran transportasi selama periode tersebut.

    “Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana operasi di semua matra perhubungan, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menhub menyampaikan bahwa langkah itu bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat periode Lebaran.

    “Rencana operasi Kementerian Perhubungan ini untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025,” ujarnya.

    Menhub menjelaskan, di sektor perhubungan darat, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Kemenhub, antara lain kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga berbagai hal lain terkait aspek keamanan.

    Di sektor perhubungan laut, khususnya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar pelabuhan, Kemenhub akan menerapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara.

    Di sektor perhubungan udara, telah disusun rencana integrasi aksesibilitas bandar udara serta pengaturan kapasitas slot bandara. Adapun di sektor perkeretaapian, Kemenhub berencana akan melanjutkan direct train rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta, sehingga bisa menambah opsi bagi masyarakat yang akan menggunakan moda kereta api.

    Menhub menyebutkan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan dari angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang relevan untuk diterapkan pada angkutan Lebaran 2025.

    Beberapa di antaranya terkait implementasi buffer zone yang terbukti efektif mengurai kemacetan pada akses menuju pelabuhan penyeberangan, khususnya Merak dan Bakauheni, optimalisasi underutilized terminal untuk maskapai LCC dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan.

    Langkah selanjutnya yaitu pengoperasian Stasiun Karawang untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, digitalisasi pembelian tiket secara online untuk semua moda transportasi, serta optimalisasi Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta guna mencegah penumpukan antrean penumpang pesawat di Terminal 3 Soekarno-Hatta.

    Pada saat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kemenhub untuk memperkuat satgas dan posko mudik Lebaran berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

    Selanjutnya, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan utama mudik agar aktif mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Lebaran.

    Berikutnya, Kementerian Perhubungan perlu menyusun kajian penerapan WFA (work from anywhere) terhadap pengurangan kepadatan di puncak arus mudik, menyederhanakan proses bisnis di Pelabuhan Merak, membangun dermaga baru di Cilegon dan Merak.

    “Serta melakukan aktivasi Pelabuhan Jangkar Situbondo sesuai dengan ketersediaan anggaran,” kata Menko AHY.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Purwakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Waduk Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (6/2/2025).

    AHY menegaskan bahwa PLTS Terapung Cirata merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan.

    “PLTS Terapung Cirata adalah simbol komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam energi terbarukan. Ini bukan hanya soal penyediaan listrik, tetapi juga tentang menjaga lingkungan dan memastikan masa depan yang lebih baik,” ujar AHY dalam konferensi pers di lokasi.

    Selain manfaat lingkungan, AHY juga menyoroti dampak ekonomi proyek ini, yang telah melibatkan lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal dan meningkatkan keterampilan mereka di bidang energi terbarukan.

    PLTS Terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara PLN Nusantara Power dan Masdar, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, dengan total investasi mencapai Rp1,7 triliun. Keberhasilan proyek ini semakin memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor energi hijau.

    “Proyek ini tidak hanya menjamin pasokan listrik yang stabil, tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar di sektor energi terbarukan,” kata AHY.

    Dengan luas 200 hektare dan lebih dari 340.000 panel surya, PLTS Terapung Cirata memiliki kapasitas 145 megawatt listrik (MWac) atau setara 192 megawatt-peak (MWp), cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 50.000 rumah tangga per tahun.

    Selain itu, proyek ini juga berkontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon, diperkirakan mampu menekan lebih dari 200.000 ton emisi per tahun, setara dengan penanaman 10 juta pohon.

    Sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, PLTS Terapung Cirata menjadi kebanggaan nasional dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. AHY menegaskan bahwa Indonesia semakin siap menjadi pemimpin di era energi terbarukan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau.

  • AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengharapkan semakin banyak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung seperti yang ada di Waduk Cirata, Jawa Barat.

    “PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya kita tahu energi bersih seperti PLTS macam ini memang kita harus terus kembangkan ke depan, karena Indonesia memiliki potensi yang besar,” kata AHY usai peninjauan Waduk dan PLTS terapung Cirata, Jawa Barat, Kamis.

    AHY mengatakan, banyaknya bendungan di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan PLTS terapung seperti di Cirata dimana fasilitas ini hanya menempati empat persen dari total luas permukaan air waduk, dan bisa menghasilkan 192 Megawatt (MW).

    “Karenanya, saya berharap ada pengembangan berikutnya untuk makin meningkatkan produksi listrik baik kebutuhan industri maupun rumah tangga, mengingat di Indonesia ini banyak sekali bendungan di Jawa ada, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan di bagian Indonesia lainnya juga ada,” ujar AHY.

    Pengembangan itu, kata AHY diharapkan dengan kajian analisis yang baik mengingat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan membutuhkan nilai investasi yang tidak sedikit. PLTS terapung Cirata sendiri pada awal pembangunannya dengan kapasitas 145 MW, membutuhkan biaya Rp1,7 triliun.

    “Semangatnya adalah semakin banyak kita menggunakan energi terbarukan, maka kita bisa mereduksi karbon dioksida (CO2), dan ini semangat dunia agar kita bisa menjaga bumi kita dari krisis iklim dan juga tentunya untuk anak cucu kita. Serta arahan bapak presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada energi, pangan dan air bersih bisa diwujudkan dengan kehadiran bendungan produktif dan optimal sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenkoinfra, Muhammad Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini memiliki tiga proyek PLTS terapung yang akan dilaksanakan di Bendungan Karangkates (Jawa Timur), Saguling (Jawa Barat), dan Singkarak (Sumatera Barat).

    “Itu PPA nya sudah ditandatangani, jadi ini sedang mau dibangun,” kata Rachmat.

    Di lokasi yang sama, Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara PLN, Rachmanoe Indarto mengungkapkan bahwa untuk tiga PLTS terapung yang akan dibangun, memiliki kapasitas beragam guna mendukung operasional di regionalnya masing-masing.

    “Untuk yang Karangkates itu 100 MW, kemudian Singkarak sama Saguling kalau tidak salah masing-masing 60 MW,” tutur Rachmanoe

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Perintahkan ke AHY cs Garap Irigasi Genjot Ketahanan Pangan!

    Prabowo Perintahkan ke AHY cs Garap Irigasi Genjot Ketahanan Pangan!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

    Lewat Inpres ini, pemerintah pusat kini dapat membangun irigasi di daerah, yang sebelumnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan begitu, percepatan pembangunan irigasi bisa dilakukan untuk memperlancar agenda ketahanan pangan.

    “Dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan Asta Cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tulis Inpres yang diteken Prabowo pada 30 Januari 2025 yang lalu itu, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Ada empat poin instruksi utama dalam Inpres ini yang diberikan kepada beberapa menteri dan kepala daerah. Mulai dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Instruksi yang pertama adalah melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan mencakup saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya. Termasuk antara lain pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/ pipanisasi, jaringan distribusi, dan drainase.

    Kedua, instruksi Prabowo adalah melaksanakan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Termasuk pada lokasi yang belum ditetapkan sebagai daerah irigasi pada.

    Hal ini dilakukan di 14 provinsi yang terdiri atas Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan dan provinsi lain yang perlu ditingkatkan kinerja jaringan irigasinya.

    Kemudian, amanat ketiga Prabowo dalam Inpres 2 2025 adalah merencanakan dan menyediakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

    Terakhir, instruksi Prabowo adalah untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

    (kil/kil)