Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.

    Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.

    Menanggapi itu, pemerhati politik Rocky Gerung menyebut bahwa pengakuan Luhut itu makin menguatkan kebobrokan rezim Joko Widodo (Jokowi).

    “Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.

    Lanjut dia, ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalur membuat negara abai terhadap hak rakyat miskin.

    Selanjutnya, akademisi yang pernah disebut-sebut menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan bahwa fenomena ini harus diusut tuntas.   

    “Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

    Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.

    “Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

    Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025. 

  • DPRD Depok Bakal Koordinasi dengan Pemkot Terkait Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis – Page 3

    DPRD Depok Bakal Koordinasi dengan Pemkot Terkait Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memantau pelaksanaan program cek kesehatan gratis pada Senin (10/2/2025). Pemantauan dilakukan di UPTD Puskesmas Beji, Depok.

    AHY mengatakan, program cek kesehatan gratis dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya di Kota Depok. Pihaknya sempat berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan program tersebut.

    “Intinya adalah pemerintah tentu ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ingin meyakinkan negara hadir,” ujar AHY, Senin 10/2/2025).

    AHY menjelaskan, program cek kesehatan gratis merupakan amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi dan misi asta cita. “Di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas dia.

    AHY menegaskan, program cek kesehatan gratis merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. Sebanyak 280 juta penduduk Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis.

    “Jadi medical check up seperti ini tentu tidak murah dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan, dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check up,” tegas AHY.

     

  • Karier Ibas Melejit di Dunia Politik, SBY: Hasil Keringatnya Sendiri Meski Ada Nama Yudhoyono – Page 3

    Karier Ibas Melejit di Dunia Politik, SBY: Hasil Keringatnya Sendiri Meski Ada Nama Yudhoyono – Page 3

    Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menepis, isu yang selama ini beredar soal memaksa putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY agar meninggalkan karier militer untuk masuk ke dunia politik.

    “Banyak orang mengira saya yang memaksa, 100 persen tidak karena kami tahu resikonya,” kata SBY dalam wawancara khusus kepada Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti, dikutip dari kanal YouTuber Liputan6, Senin (10/2/2025).

    Adapun AHY diketahui memutuskan mundur dari TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

    Pada saat itu, AHY purnatugas dengan pangkat terakhir Mayor. Padahal, AHY punya catatan karier yang cemerlang di dunia militer, bahkan kala itu AHY disebut hendak dipromosikan naik pangkat ke Letnan Kolonel.

    “Tapi ada satu momen tiba-tiba ada sejumlah kekuatan politik, partai-partai politik yang ingin mencalonkan AHY sebagai gubernur Jakarta,” ucap SBY.

  • Tinjau Kick Off Program Cek Kesehatan Gratis, AHY Gendong Balita Perempuan di Puskesmas Beji Depok – Halaman all

    Tinjau Kick Off Program Cek Kesehatan Gratis, AHY Gendong Balita Perempuan di Puskesmas Beji Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung kick off program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat, pada Senin (10/2/2025).

    AHY yang tampak mengenakan kemeja putih tiba di Puskesmas Beji sekira pukul 10.00 WIB.

    Kehadiran AHY pun disambut jajaran pemerintah Kota Depok serta Juru Bicara PCO Prita Laura.

    Warga Kecamatan Beji dan sekitarnya pun terkihat antusias ketika menyambut kedatangan AHY beserta rombongan.

    Warga sendiri sudah memadati Puskesmas Beji sejak pukul 08.00 WIB untuk pengecekan kesehatan gratis.

    Dalam kesempatan itu, Agus Harimurti Yudhoyono meninjau dan berdialog langsung dengan masyarakat yang telah tiba di Puskesmas Beji.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini langsung mengecek satu per satu klaster pengecekan kesehatan, yang terdiri dari klaster ibu hamil, balita, anak dan remaja serta lansia.

    Dia juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah warga disana.

    AHY bahkan sampai menggendong salah satu balita yang tengah dibawa oleh ibunya ke Puskesemas tersebut.

    “Ini putri Ibu, umur berapa? Sehat-sehat ya adek,” ujar AHY menyapa salah satu Ibu.

    Dia kemudian menggendong balita perempuan itu sambil berbincang hangat.

    AHY juga mengecek loket pendaftaran cek kesehatan gratis dan berdialog dengan masyarakat yang akan mendaftar.

    ILUSTRASI PERIKSA GRATIS -Ilustrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dibuat menggunakan AI pada Sabtu (1/2/2025). Kementerian Sosial akan mengerahkan 120.767 pilar sosial atau pendamping sosial untuk menyosialisasikan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai awal Februari 2025. (Tribunnews.com / Ilustrasi AI)

    Usai berkeliling selama kurang lebih 30 menit, AHY juga menyempatkan berfoto dengan sejumlah pekerja di Puskesmas Beji.

    Kepada wartawan, AHY menyampaikan cek kesehatan gratis ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin meyakinkan negara hadir. 

    “Ini adalah amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi-misi astacita, bukan hanya sekedar janji kampanye, tetapi benar-benar kita harus menjalankan amanah konstitusi kita, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata AHY di lokasi.

    Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menambahkan, program cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. 

    Dimana, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis. 

    “Jadi medical check-up seperti ini tentu tidak murah, dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan, dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check-up,” terang AHY.

    Dia juga mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini seharusnya menjadi hal yang sangat mendasar, karena semangatnya untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan masing-masing. 

    “Baru setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati,” tandas AHY.

     

     

  • IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diblokir, kini berbuntut panjang. IKN disebut-sebut bakal senasib dengan proyek Wisma Atlet Hambalang yang digagas era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Beberapa hari terakhir, pengguna media sosial terus memanas-manasi soal Hambalang dan IKN.

    Hal ini kemudian memantik perhatian Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon buka suara.

    “Hampir semua kami kader Demokrat di-mention. Berharap perlakuan lalu dimana Hambalang dimangkrakkan yang tuduhannya sampai sekarang terus kena ke kami, dilawan dgn mangkrak juga. Atau minimal kami juga diharapkan mendukung proses pemangkrakan,” tutur Jansen melalui keterangan tertulisnya di X, dikutip pada Senin (10/2/2025).

    Ia menegaskan, Partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak menganut aliran itu.

    “Marilah kita cukupkan saling “berbalas dendam” dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegasnya.

    Karena menurutnya, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk di dalamnya. Kalau dibiarkan atau di-terbengkalaikan akan jadi terbuang percuma.

    “Jadi lebih baik proyek apapun itu dilanjutkan dan dimaksimalkan, berdasarkan kemampuan per keadaan sekarang. Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang,” pesannya.

    Jansen menyatakan, yang lalu biarlah berlalu. Saat ini semua kader Demokrat menatap ke depan. Dimanapun posisi Demokrat sekarang berada dalam pemerintahan ini. Pihaknya akan berusaha untuk menyukseskan IKN tentu saja berdasarkan kemampuan keuangan Negara yang ada saat ini.

  • AHY Tinjau di Depok, Cak Imin di Tangsel

    AHY Tinjau di Depok, Cak Imin di Tangsel

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau program Cek Kesehatan Gratis. Foto/Refi Sandi dan Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di UPTD Puskesmas Beji, Beji Timur, Depok, Senin (10/2/2025). AHY didampingi Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya.

    Pantauan di lokasi, AHY tiba menggunakan Mercedez Benz G-Class berwarna hitam dengan pelat khusus RI 26 sekitar pukul 10.00 WIB. AHY bersama Azhar Jaya mendatangi meja pelayanan Puskesmas Beji.

    AHY juga sesekali berdialog dengan masyarakat yang tengah menunggu giliran pemeriksaan. AHY juga mengecek langsung proses pemeriksaan kesehatan di ruangan. Hadir pula Plt Sekda Kota Depok Nina Suzana dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025). Program ini sebagai kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat serentak dimulai hari ini.

    Dari pantauan iNews Media Group, Cak Imin tiba di Puskesmas Ciater langsung melakukan pengecekan ruangan yang digunakan untuk skrining cek kesehatan gratis. Cak Imin yang menggunakan kemeja putih itu langsung menghampiri ibu-ibu yang sedang menunggu antrean untuk Cek Kesehatan Gratis.

    “Hari ini, menyaksikan pemberian hadiah hari ulang tahun pemerintah kepada masyarakat, yaitu cek kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, dimana diberikan seluruh pelayanan cek kesehatan pada hari ulang tahun masing-masing,” ujar Cak Imin kepada awak media.

    Cak Imin mengatakan bahwa CKG ini bagian dari misi Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan.

    “Sehingga Insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ini bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga dengan deteksi dini maka akan dapat diprediksi bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan berikutnya,” kata Cak Imin.

    Dia mengungkapkan pemerintah berkomitmen akan membawa seluruh bangsa Indonesia menuju bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, dan tentu akan membawa kemajuan baik ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan kemandirian bangsa. “Tentu dengan kesehatan yang baik, maka syarat utama untuk menjadi subjek pembangunan, untuk menjadi manusia yang berdaya, untuk menjadi manusia yang mandiri akan terwujud,” paparnya.

    “Cek kesehatan dimulai hari ini secara serentak di seluruh Tanah Air. Hari ini kita saksikan di seluruh puskesmas-puskesmas kepada seluruh masyarakat yang belum mendengar atau belum tahu kalau ada cek kesehatan gratis maka silakan mendatangi puskesmas di tempat masing-masing,” pungkasnya.

    (rca)

  • Terbukti Membawa 108 Paket Ganja, Petugas Bandara Sentani Amankan Calon Penumpang

    Terbukti Membawa 108 Paket Ganja, Petugas Bandara Sentani Amankan Calon Penumpang

    JABAR EKSPRES – Calon penumpang berinisial YRW (27) tujuan Sorong berhasil dimankan oleh petugas Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (9/2/2025) karena terbukti membawa  narkotika jenis ganja sebanyak 108 paket.

    “Sebelumnya pada hari Sabtu (8/2), petugas Bandara Sentani juga menangkap DR (28), calon penumpang tujuan Biak yang membawa 42 paket ganja,” kata Kapolsek Kawasan Bandara Sentani Iptu Wajedi, dikutip dari ANTARA, Senin (10/2/2025).

    Ia menjelaskan bahwa YRW ini merupakan calon penumpang tujuan Sorong, Papua Barat Daya yang ditangkap karena membawa 108 paket ganja yang disimpan di bagasi pesawat.

    BACA JUGA: Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    Pada saat melaporkan keberangkatannya dan menitipkan barang bawaannya di bagasi, kemudian terpantau di X-Ray ternyata benda titipan itu berisi barang yang mencurigakan.

    Kemudian, temuan tersebut pun dilaporkan dan dilakukan pengecekan ternyata di dalamnya terdapat 108 paket ganja.

    “Saat ini YRW sudah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura untuk diproses lebih lanjut,” kata Iptu Wajedi.

    BACA JUGA: Operasi Zebra Lodaya 2025 Dimulai, Polisi Soroti Penggunaan Knalpot Brong dan Pengendara Ugal-Ugalan

    YRW mengaku bahwa 108 paket ganja itu bukan miliknya, melainkan ia hanya sebagai kurir yang dijanjikan diberi imbalan sebesar Rp15 juta setelah paket tersebut tiba di Sorong.

    “Ke-108 paket ganja itu seberat 3.235 kilogram,” kata Kapolsek Kawasan Bandara Sentani Iptu Wajedi.

  • AHY: Demokrat Harus Jadi Bagian Pembangunan Indonesia – Page 3

    AHY: Demokrat Harus Jadi Bagian Pembangunan Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya harus menjadi bagian pembangunan Indonesia, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang serta terus menghadirkan solusi.

    Dalam acara Pemancangan Tiang Pertama Gedung Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat di Bandung, Sabtu, AHY menuturkan bahwa hal tersebut seiring dengan harapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 yang akan dimulai pada tahun 2025 sebagai tonggak pencapaian (milestone).

    “Jadi, tidak hanya melihat tahun ini atau 5 tahun ke depan, tetapi juga melihat 20 tahun ke depan,” ungkap AHY seperti dilansir Antara.

    Maka dari itu, dia berharap Partai Demokrat tidak boleh hanya memperhatikan dari pinggir dan menjadi penonton, tetapi harus berada dalam barisan eksekutif dan makin kuat dalam barisan legislatif.

    Menurut dia, kedua elemen tersebut penting karena Partai Demokrat memiliki target untuk 4 tahun ke depan, yakni 2029 Demokrat Bangkit.

    AHY mengaku selalu bersyukur lantaran dengan segala dinamika jatuh bangun dalam 10 tahun terakhir, Demokrat bisa tetap eksis dan terus berperan untuk masyarakat.

    Namun, hal lain yang sangat disyukuri, sambung dia, yakni karena Demokrat bisa kembali dapat kepercayaan di pemerintahan nasional

    Dengan demikian, Partai Demokrat ingin fokus menyukseskan visi maupun program kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus terus menghadirkan solusi yang prorakyat bagi masyarakat, terutama masyarakat di Jawa Barat.

    Terkait dengan Kongres Partai Demokrat yang dijadwalkan pada bulan Februari ini, AHY menyampaikan tidak ada persiapan secara khusus karena seluruh kader solid dan sudah mengalami berbagai hal yang tidak mudah, terutama ancaman pemecah belah.

    Apalagi, lanjut dia, hal itu dilakukan oleh berbagai oknum eksternal yang juga hanya memiliki agenda untuk personal atau kelompok.

    “Nah, kami tentu tidak akan kalah, tidak akan mau kalah untuk menghadapi yang begitu-begitu,” tutur dia.

    Terkait dengan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang akan dibangun, AHY berharap kantor yang berlokasi di Arcamanik Kota Bandung tersebut bisa segera selesai.

    “Semoga bisa membawa keberkahan dan semangat baru untuk bangkitnya Demokrat di Jawa Barat menuju perhelatan politik pada tahun 2029, baik pemilu maupun pilkada,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

     

  • Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    JABAR EKSPRES – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) bersama Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto bersama jajaran, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPD Partai Demokrat Jabar di Jalan Arcamanik, pada Sabtu, (08/02/2025)

    Pada kesempatan tersebut, Anton menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ketua Umum DPP Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    BACA JUGA: Program 3 Juta Rumah Subsidi Kena Pangkas, jadi 1,6 Triliun!

    Selain itu turut mendampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Rifki (Menteri Ekonomi Kreatif), Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

    ‘’Kehadiran mereka menjadi bukti nyata soliditas dan kebersamaan kita dalam membangun serta membesarkan Partai Demokrat, khususnya di Jawa Barat,’’ ujar Anton dalam keterangannya.

    BACA JUGA: Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!

    Anton juga mengucapkan terima kasih kepada 27 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat, yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini.

    Kehadiran dan dukungan mereka semakin menguatkan semangat kita dalam mengawal perjuangan Demokrat untuk rakyat Jawa Barat.

    Menurut Anton, Pembangunan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga simbol dari keseriusan dan komitmen kami dalam memperkuat infrastruktur partai.

    BACA JUGA: Investasi Batal Rp 300 Triliun, Gara-gara Harga Gas Bumi Naik?

    Dengan adanya kantor ini, Anton berharap konsolidasi dan kerja-kerja politik di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    ‘’Demokrat semakin dekat dengan rakyat dan mampu menjawab berbagai tantangan ke depan,’’ ujar Anton.

    Kehadiran kantor ini nantinya akan menjadi pusat pergerakan Demokrat di Jawa Barat, tempat menyusun strategi, menyerap aspirasi masyarakat.

    ‘’Dan yang terenting adalah sebagai tempat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,’’ tuturnya.

    Dalam kesempatan bersejarah ini, DPD Partai Demokrat Jawa Barat bersama 27 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat dengan tegas menyatakan dukungan agar Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.