Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY Sebut Pemerintah Masih Cari Solusi Terbaik untuk Utang Kereta Cepat

    AHY Sebut Pemerintah Masih Cari Solusi Terbaik untuk Utang Kereta Cepat

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mencari solusi untuk menyelesaikan tantangan terkait persoalan utang yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC/Whoosh).
     
    AHY mengungkapkan bahwa sejumlah pertemuan telah digelar untuk membahas opsi penyelesaian masalah tersebut. Namun, belum ada keputusan final mengenai bentuk penyelesaian yang akan diambil.
     
    “Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya akan kami jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     
    Lebih lanjut, AHY menyebut ada beberapa opsi yang sedang dikaji pemerintah. Salah satunya adalah penanganan sebagian beban pembiayaan oleh pemerintah, serta kemungkinan pengambilalihan oleh Danantara atau pihak lain yang relevan.
     
    “Masih ada opsi prasarana ditangani oleh pemerintah, tapi juga ada opsi lain, misalnya Danantara bisa mengambil alih. Intinya, kita mencari solusi terbaik,” jelas AHY.
     

    AHY menegaskan tidak ingin persoalan KCIC berkembang menjadi perdebatan antara sektor publik dan swasta. Menurutnya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi proyek strategis nasional tersebut.
     
    “Saya tidak ingin ini menjadi polemik antara pemerintah seperti berhadap-hadapan dengan swasta, dengan Danantara atau BUMN karena kita sama-sama ingin mencari solusi yang terbaik,” tegasnya.
     
    Ia menambahkan, seluruh langkah yang diambil tetap berada dalam koridor arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara maupun sektor transportasi lainnya.
     
    “Ini arahan dari Pak Presiden, dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain,” pungkasnya.

     

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pemerintah terus mencari solusi untuk menyelesaikan tantangan terkait persoalan utang yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC/Whoosh).
     
    AHY mengungkapkan bahwa sejumlah pertemuan telah digelar untuk membahas opsi penyelesaian masalah tersebut. Namun, belum ada keputusan final mengenai bentuk penyelesaian yang akan diambil.
     
    “Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya akan kami jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     
    Lebih lanjut, AHY menyebut ada beberapa opsi yang sedang dikaji pemerintah. Salah satunya adalah penanganan sebagian beban pembiayaan oleh pemerintah, serta kemungkinan pengambilalihan oleh Danantara atau pihak lain yang relevan.
     
    “Masih ada opsi prasarana ditangani oleh pemerintah, tapi juga ada opsi lain, misalnya Danantara bisa mengambil alih. Intinya, kita mencari solusi terbaik,” jelas AHY.
     

     
    AHY menegaskan tidak ingin persoalan KCIC berkembang menjadi perdebatan antara sektor publik dan swasta. Menurutnya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi proyek strategis nasional tersebut.
     
    “Saya tidak ingin ini menjadi polemik antara pemerintah seperti berhadap-hadapan dengan swasta, dengan Danantara atau BUMN karena kita sama-sama ingin mencari solusi yang terbaik,” tegasnya.
     
    Ia menambahkan, seluruh langkah yang diambil tetap berada dalam koridor arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara maupun sektor transportasi lainnya.
     
    “Ini arahan dari Pak Presiden, dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain,” pungkasnya.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.

    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.
     
    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

     
    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

  • Pemerintah Bakal Pangkas Harga Tiket Pesawat Domestik hingga 14 Persen, Catat Waktunya – Page 3

    Pemerintah Bakal Pangkas Harga Tiket Pesawat Domestik hingga 14 Persen, Catat Waktunya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan memberikan diskon harga tiket pesawat hingga 14 persen selama masa libur panjang, termasuk Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dia mengungkapkan, langkah ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat dapat membeli tiket penerbangan domestik dengan harga lebih murah.

    “Kami berupaya untuk terus konsisten agar harga tiket pesawat bisa turun saat libur panjang, seperti Nataru dan Lebaran,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (22/10/2025).

    Seperti dilansir dari Antara, AHY menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik ini akan serupa dengan kebijakan saat Lebaran 2025, yakni 13–14 persen.

    Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai skema efisiensi biaya, seperti pengurangan harga avtur, pemangkasan biaya kebandarudaraan, dan penyesuaian fuel surcharge. Dan ini, kata dia, akan dikawal langsung oleh pemerintah.

    Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan dengan menanggung sebagian PPN tiket pesawat sekitar 6 persen.

    Dengan penerapan sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 13–14 persen selama periode libur panjang, termasuk Natal, Tahun Baru, dan Lebaran.

    “Mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14 persen untuk Nataru dan juga untuk Lebaran (2026) nanti,” kata AHY.

  • Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat Nasional 21 Oktober 2025

    Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat Nasional 21 Oktober 2025

    Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga survei Indonesia Political Opinion menyebut, Teddy Indra Wijaya menjadi menteri Kabinet Merah Putih yang paling tepat menduduki jabatannya.
    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya menanyakan kepada responden terkait siapa menteri yang dianggap paling sesuai dengan bidangnya.
    “Kami tanyakan dari daftar menteri-menteri di bawah ini nama-nama siapa yang menurut bapak/ibu tepat menduduki posisinya sebagai menteri,” kata Dedi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
    “Yang pertama adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dianggap paling tepat dengan persepsi evaluasi publik 85,1 persen,” lanjut Dedi.
    Di posisi kedua, menteri kedua yang dianggap paling cocok menempati jabatannya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar 71,2 persen; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 70,8 persen; Menteri Luar Negeri Sugiono 70,5 persen.
    Lalu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 52,4 persen; Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 51,7 persen; dan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
    Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Yusanto 43,9 persen; Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir 40,6 persen; serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani 35,5 persen.
    Sementara itu, pada sisi kinerja menurut persepsi publik, Purbaya menempati posisi teratas dengan angka 17,5 persen.
    Teddy menempati urutan kedua dengan angka 15,1 persen; Sugiono 11,8 persen; Zulkifli Hasan 9,8 persen; dan Erick Thohir 7,4 persen.
    “Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5 persen,” kata Dedi.
    Adapun survei dilakukan pada 9 sampai 17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden.
    Sampel dipilih melalui teknik stratified multistage random sampling (SMRS).
    Margin of error penelitian ini 2,90 persen dengan tingkat akurasi 95 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY: Utang KCIC jangan hambat kereta cepat Jakarta–Surabaya

    AHY: Utang KCIC jangan hambat kereta cepat Jakarta–Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.

    “Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” kata pria yang akrab disapa AHY itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

    AHY mengatakan pemerintah saat ini masih membahas sejumlah opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung itu.

    Pembahasan tersebut, kata dia, dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemangku kepentingan lain.

    Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut.

    “Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya,” kata dia.

    AHY menyebut seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.

    Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.

    Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif  Nasional 20 Oktober 2025

    Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif  Nasional 20 Oktober 2025

    Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Kegiatan Open House 24 Jam Non Stop Kementerian Transmigrasi (Kementrans). 
    Kegiatan tersebut merupakan wadah komunikasi antara pemerintah bersama masyarakat. 
    “Saya menyambut baik kegiatan yang digelar hari ini, yaitu 24 Jam Open House Bersama Kementerian Transmigrasi,” ujarnya dalam acara tersebut, Sabtu (18/10/2025). 
    AHY menyebut, pihaknya menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya para transmigran yang hadir dalam kegiatan itu.
    “Mereka saat ini berada di berbagai kawasan transmigrasi seluruh Indonesia termasuk hadir pula para kepala daerah,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, ide Open House 24 Jam terinspirasi dari inisiatif Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang aktif melaporkan kondisi lapangan, bahkan di luar jam kerja. 
    Inspirasi tersebut kemudian melahirkan gagasan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika era digital.
    “Saya juga punya akun media sosial yang dikelola admin. Jadi, bukan berarti saya selalu
    on
    (aktif) di media sosial,” kata Iftitah.
    Ia menuturkan, laporan dari TEP kerap disampaikan melalui media sosial, bahkan pada waktu malam hari.
    Iftitah pun mengaku mengapresiasi fleksibilitas tim yang tetap siap memberikan laporan meski pada pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB.
    Acara itu menjadi wadah dialog langsung antara masyarakat, kepala daerah, dan para pegawai Kementrans, termasuk perwakilan dari berbagai kawasan transmigrasi, seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Timur (Maluku). 
    Selama 24 jam penuh, masyarakat dapat memberikan aspirasi, gagasan, dan kritik konstruktif secara langsung maupun melalui media sosial kementerian.
    Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menambahkan, semangat dari kegiatan itu adalah agar masyarakat memiliki akses untuk aspirasi dan kritik. 
    “Tadi saya lihat ada kritiknya, tetapi kritik membangun. Ini disampaikan dengan cara yang baik dan juga jika itu memang dirasakan faktual dan rasional,” ujarnya. 
    Oleh karenanya, kata Viva, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat tersebut.
    Terkait hal itu, Menko AHY menilai, inisiatif tersebut sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kolaborasi lintas sektor untuk pemerataan pembangunan. 
    Dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi, Open House 24 Jam diharapkan menjadi simbol transformasi Kementerian Transmigrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan 72,5 persen masyarakat Indonesia merasa puas pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa selain tingkat kepuasan yang tinggi, 74,7 persen publik juga meyakini kepemimpinan nasional saat ini mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

    Menurutnya, hal ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan dan visi pembangunan nasional.

    “Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” kata Rijal dalam keterangannya.

    Dalam survei tersebut, INSS memberikan saran untuk perbaikan legitimasi politik. Sebanyak 41,6 persen responden yang menilai pemerintah sungguh mempertimbangkan kepentingan rakyat, menunjukkan perlunya penguatan komunikasi politik dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat.

    Dalam bidang ekonomi, publik menilai situasi nasional masih penuh tantangan. Hanya 30,5 persen responden melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, sementara 46,3 persen percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

    Isu yang paling dirasakan publik saat ini, antara lain isu korupsi (29,7 persen), terbatasnya lapangan kerja (29,5 persen), dan harga kebutuhan pokok (14 persen).

    Menurut INSS, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor kunci penguatan legitimasi pemerintahan. Kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor produktif masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga optimisme publik terhadap pemerintah.

    Pada sektor hukum, 71 persen responden menilai masih diperlukan pembenahan signifikan, terutama dalam mengatasi korupsi aparat (51,5 persen) dan intervensi politik (21,2 persen).

    Meski demikian, publik masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, dengan KPK menjadi institusi paling dipercaya (42,1 persen).

    Sejumlah program pemerintah mendapatkan dukungan publik yang tinggi, di antaranya Koperasi Desa (80,8 persen), pembangunan IKN (68,7 persen), Danantara (67,2 persen), dan program MBG (Makan Bergizi Gratis) disetujui 54 persen responden untuk dilanjutkan.

    INSS menilai masyarakat lebih cepat menerima program ekonomi produktif yang manfaatnya langsung dirasakan, tetapi tetap terbuka terhadap kebijakan makro apabila komunikasinya dilakukan dengan efektif.

    Persepsi publik terhadap pertahanan dan keamanan nasional juga tergolong positif. Sebanyak 62,2 persen responden menilai kondisi pertahanan nasional baik dan 63 persen merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

    Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada TNI (68,7 persen). Selain itu, 80 persen masyarakat optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.

    Dalam kategori top of mind elektabilitas tokoh nasional, Prabowo Subianto masih unggul dengan 27,9 persen, diikuti Anies Baswedan (18,4 persen), Dedi Mulyadi (9,6 persen) Agus Harimurti Yudhoyono (4,5 persen). Sementara 24,9 persen responden belum menentukan pilihan, menandakan ruang kompetisi politik masih terbuka.

    Secara umum, hasil survei INSS memperlihatkan tingginya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan nasional dan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, meski masih ada catatan kritis di bidang hukum dan ekonomi.

    “Publik kini semakin rasional dan kritis. Mereka menghargai kinerja yang nyata, namun juga menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Rijal.

    Wakil Direktur INSS Yusup Rahman Hakim menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan ke depan tidak hanya ditopang oleh popularitas figur, tetapi juga kinerja institusi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

    “Jika reformasi hukum dan ekonomi dijalankan secara konsisten, legitimasi publik akan semakin kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh lebih kokoh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Survei Poltracking Indonesia mengungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi salah satu menteri dengen kepuasan tertinggi. Dari survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, Zulhas masuk 8 besar menteri dengan kinerja positif.

    “Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif, kemudian ada AHY di nomor 4, Agus Subiyanto Panglima TNI, Menkes Budi Gunadi Sadikin, lalu ada Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Kinerja Zulhas sebagai Menko Pangan teruji kala dia memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam di sepanjang tahun 2025. Zulhas mengeklaim pemerintah berhasil mencapai swasembada beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Angka ini meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024.

    Tidak hanya beras, hasil jagung juga meningkat, yang mencapai 14,54 juta ton atau naik 8,26 persen dibanding tahun lalu.

     

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.