Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Kelakar AHY Tak Mau Sembarangan Menilai karena Belajar dari Pemilu 2024

    Kelakar AHY Tak Mau Sembarangan Menilai karena Belajar dari Pemilu 2024

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung terkait pemberian nilai. Tapi AHY berkelakar bahwa dirinya tak ingin sembarangan memberi nilai karena belajar dari Pemilu 2024.

    Kelakar AHY ini menanggapi Kepala Badiklat Iwan Rinaldo Syarief yang minta AHY untuk memberi nilai atas pelaksanaan Bimtek Nasional yang dihadiri anggota Fraksi Demokrat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Apa kata AHY?

    “Tadi Bang Iwan, Kepala Badiklat minta saya memberi nilai, satu pelajaran berharga dari pemilu 2024 jangan sembarangan ngasih nilai,” kata AHY disambut tawa peserta yang hadir di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).

    Menurut AHY, pelaksanaan Bimtek Nasional berjalan dengan sangat baik. Dia memberi apresiasi kepada Iwan Rinaldo Syarief atas kerja kerasnya melaksanakan kegiatan Bimtek Nasional.

    “Saya tidak akan memberikan nilai secara spesifik, tapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bung Iwan dan jajaran Badiklat, yang selama ini telah bekerja keras berupaya terbaik dalam berbagai forum terutama Bimteknas selama ini,” ucapnya.

    AHY mengatakan pelaksanaan Bimtek Nasional itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan integritas kader Partai Demokrat yang kini menjadi anggota legislatif. AHY berpesan agar kader Demokrat yang duduk di kursi legislatif bisa membantu mengatasi persoalan masyarakat.

    “Bapak Ibu anggota dewan yang punya cara, yang punya instrumen, yang punya sumber daya untuk bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat, untuk punya peran langsung membantu masyarakat kita yang mengalami kesulitan,” ujar AHY.

    “Oleh karena itu, saya berpesan forum ini bukanlah menjadi forum yang formalitas, bukan hanya sekedar temu kangen, tapi jadikan forum-forum semacam ini sebagai pelecut semangat kita dengan sumber daya manusia yang punya kapasitas, punya integritas,” imbuhnya.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kongres VI Demokrat Undang Prabowo-Gibran, hingga Ketum Parpol Parlemen dan Non-Parlemen

    Kongres VI Demokrat Undang Prabowo-Gibran, hingga Ketum Parpol Parlemen dan Non-Parlemen

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan Kongres ke-VI Partai Demokrat akan bergulir pada 24 hingga 25 Februari 2025, di Hotel Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

    Pada hari pertama, ujarnya, kongres akan dibuka pada pukul 16:00 WIB hingga menjelang waktu Maghrib. Kemudian, rangkaian kongres akan dilakukan malam hari.

    Nantinya, akan ada sambutan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.

    “Selasa kita akan menuju penutupan yang dimulai pukul 19:00 WIB, yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran, kemudian juga Kabinet Merah Putih, serta mengundang para Ketua Umum Parpol Parlemen maupun Non-Parlemen,” ujarnya kepada wartawan, di Kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    Senada, Ketua DPP Herman Khaeron menekankan persidangan-persidangan untuk pemilihan ketua akan dilaksanakan pada hari pertama kongres.

    “Karena hari kedua fokus terhadap penutupan karena kita juga mengundang eksternal, termasuk Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan atau periode 2025-2030 mendatang.

    Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyampaikan berdasarkan aspirasi dari sekitar 616 pemilik suara, mereka meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kembali memimpin Partai Demokrat lima tahun ke depan.

    “Demokrat juga meminta Bapak SBY untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan,” katanya kepada awak media dalam kesempatan yang sama.

  • Pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Denpasar

    Pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Denpasar

    Minggu, 16 Februari 2025 18:10 WIB

    Tim demonstrasi udara Rajawali Laut Flight (RaLF) TNI AL beraksi saat pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (16/2/2025). Latihan dengan tema Maritime Partnership For Peace and Stability itu diikuti 38 negara yang berfokus pada penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan serta ancaman bersama aspek maritim atau yang bersifat nonwar-fighting. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

    Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga kanan), Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (kedua kiri), KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (ketiga kiri), KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (kedua kanan), Kabaharkam Polri Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran (kanan) dan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (kiri) menekan tombol saat pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (16/2/2025). Latihan dengan tema Maritime Partnership For Peace and Stability itu diikuti 38 negara yang berfokus pada penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan serta ancaman bersama aspek maritim atau yang bersifat nonwar-fighting. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

    Penari Bali tampil saat pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (16/2/2025). Latihan dengan tema Maritime Partnership For Peace and Stability itu diikuti 38 negara yang berfokus pada penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan serta ancaman bersama aspek maritim atau yang bersifat nonwar-fighting. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

  • AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang partainya selama 10 tahun berada di luar pemerintahan atau oposisi. AHY menilai Partai Demokrat seakan menjadi musuh bersama.

    Hal itu disampaikan AHY dalam acara Bimtek Nasional yang dihadiri anggota Fraksi Demokrat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025). Awalnya, AHY menyinggung politik Indonesia yang penuh ketidakpastian.

    “Kita harus selalu bersyukur, ketika kita sadar bahwa memang politik Indonesia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, penuh dengan dinamika,” kata AHY malam ini.

    “Sepuluh tahun kurang lebih kita berada di luar pemerintahan, tidak mudah, sering kali kita dikucilkan. Bahkan, kadang-kadang seperti menjadi musuh bersama, tidak adil, tapi itulah politik,” sambungnya.

    AHY juga mengenang bagaimana Partai Demokrat mencoba direbut dan diambilalih oleh pihak lain. AHY memang telah memaafkan peristiwa itu, tetapi tidak akan melupakannya.

    “Ketika kita sedang berupaya untuk melakukan konsolidasi secara internal, partai kita diganggu. Mau direbut, diambil secara paksa. Masih ingat? Apakah akan dilupakan begitu saja? Kita memaafkan, tapi jangan begitu saja melupakan. Mengapa? Karena itu adalah ujian bagi kita semua dan buahnya kita rasakan hari ini dan ke depan,” ucapnya.

    Menurut AHY, berbagai peristiwa dan ujian itu justru semakin menguatkan Partai Demokrat. Dia meyakini Partai Demokrat akan meraih kesuksesan dalam 5 tahun ke depan.

    “Itu semua membuat kita kokoh, dan insyaallah ketika kini kita berada dalam pemerintahan nasional, Partai Demokrat memiliki peran hari ini dan masa depan yang insyaallah jauh lebih baik lagi 5 tahun ke depan,” imbuhnya.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AHY soal Posisi Bendum Demokrat: Disampaikan di Kongres – Page 3

    AHY soal Posisi Bendum Demokrat: Disampaikan di Kongres – Page 3

    Kongres ke-6 Partai Demokrat akan diselenggarakan pada 24-25 Februari 2025 di Jakarta. Acara ini akan menentukan arah partai dalam lima tahun mendatang, termasuk membahas dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pertemuan antara Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPD se-Indonesia pada Minggu (23/2/2025) menjadi langkah awal untuk memastikan kongres berjalan lancar dan demokratis. Pertemuan juga untuk menyerap aspirasi sebelum kongres.

     AHY ingin memastikan suara seluruh kader terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

    “Saya menerima silaturahmi dari para ketua DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dari 38 Provinsi se-Indonesia dan juga perwakilan dari ketua-ketua DPC, berarti di tingkat kabupaten dan kota, termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap yang saya ingin mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh para pimpinan,” tutur AHY di kediaman Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    AHY menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dari seluruh kader di daerah. Sebab, hasil kongres akan membentuk kebijakan Partai Demokrat dalam menghadapi tantangan politik dan sosial ke depan.

    Selain itu, kongres diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang representatif dan diterima oleh seluruh kader.

    Agenda utama kongres meliputi membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), program kerja, strategi politik, dan visi misi Partai Demokrat.

  • AHY soal Tagar Kabur Aja Dulu: Semua Warga Negara Punya Kebebasan untuk Memilih Masa Depan – Halaman all

    AHY soal Tagar Kabur Aja Dulu: Semua Warga Negara Punya Kebebasan untuk Memilih Masa Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut merespons soal kampanye #KaburAjaDulu sebagai bentuk protes warga negara Indonesia terhadap kondisi terkini bangsanya.

    Menurut AHY, kampanye tersebut mencerminkan soal luasnya hak setiap warga negara untuk berekspresi. Terlebih, Indonesia menurut dia merupakan negara yang menjamin hak setiap warganya untuk berekspresi.

    “Setiap warga negara punya hak untuk mengekspresikan dirinya. Kita harus hormati setiap ekspresi warga negara masyarakat, siapapun dia. Karena ini adalah negara yang menjamin hak atau kebebasan berekspresi atau bersuara,” kata AHY saat ditemui awak media di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) malam.

    Menurut AHY,  dimanapun warga negara sejatinya memiliki ruang untuk berkarya.

    Yang terpenting, kata AHY, adalah sikap dan jiwa patriotisme harus tetap ditanamkan, baik yang bekerja di luar maupun di dalam negeri.

    “Yang jelas saya sendiri melihat bahwa selalu ada ruang utk kita bisa berkarya. Di dalam negeri maupun Luar Negeri. Itu adalah pilihan yang baik. Bagi saya patriotisme itu berlaku luas. Jadi dimana pun ia berada, seseorang yang masih mencintai negerinya pasti dalam hati dan pikirannya ada untuk Indonesia,” tutur AHY yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI.

    Atas hal itu, putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, menilai apapun yang menjadi keputusan dari warga negara bekerja merupakan hak yang harus dihormati.

    Terlebih kata dia, setiap warga negara khususnya generasi muda memiliki kebebasan masing-masing dalam menentukan masa depan.

    “Tetapi sekali lagi, semua memiliki kebebasan untuk memilih masa depannya masing-masing yang paling penting bagi saya adalah tidak kemudian kita teraduk-aduk dalam provokasi yang tidak perlu,” ujar dia.

    “Kita saling hargai saling Hormati. Itu pilihan yang baik itu pilihan rasional. Yang jelas kita wujudkan Indonesia yang nyaman untuk semua,” tandas AHY.

    Kampanye #KaburAjaDulu diketahui, hingga kini masih ramai diperbincangkan di media sosial.

    Kampanye itu dinilai sebagai cerminan keinginan masyarakat, terutama anak muda, untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. 

    Fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi juga menggambarkan tantangan yang dihadapi generasi saat ini, seperti keterbatasan lapangan kerja, ketidakpastian ekonomi, hingga minimnya kesejahteraan di dalam negeri.

    Bagi sebagian orang, bekerja atau menetap di luar negeri dianggap sebagai jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. 

    Namun, di balik impian tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari persaingan ketat, adaptasi budaya, hingga risiko eksploitasi dan ketidakpastian status hukum.

  • Ramai Tren Kabur Aja Dulu, AHY: Semua Bebas Pilih Masa Depan Masing-masing

    Ramai Tren Kabur Aja Dulu, AHY: Semua Bebas Pilih Masa Depan Masing-masing

    Ramai Tren Kabur Aja Dulu, AHY: Semua Bebas Pilih Masa Depan Masing-masing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (
    AHY
    ) mengatakan, setiap warga negara bebas untuk menentukan masa depannya masing-masing.
    Hal ini AHY sampaikan saat ditanya perihal tren ”
    Kabur Aja Dulu
    ” yang ramai di media sosial. 
    “Semua memiliki kebebasan untuk memilih masa depannya masing-masing,” ujar AHY di Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) malam.
    Bagi AHY, yang paling penting adalah masyarakat Indonesia saling menghargai dan menghormati, serta tidak terprovokasi hal-hal tidak perlu. 
    “Itu pilihan yang baik, itu pilihan rasional. Yang jelas kita wujudkan Indonesia yang nyaman untuk semua,” ujarnya. 
    AHY memaparkan, setiap WNI punya hak untuk mengekspresikan diri dan hak itu harus hormati.
    Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara yang menjamin hak atau kebebasan berekspresi.
    “Yang jelas saya sendiri melihat bahwa selalu ada ruang untuk kita bisa berkarya di dalam negeri maupun luar negeri. Itu adalah pilihan yang baik. Bagi saya patriotisme itu berlaku luas,” jelasnya.
    “Jadi di mana pun ia berada, seseorang yang masih mencintai negerinya, pasti dalam hati dan pikirannya ada untuk Indonesia. Dan selalu berpikir apa yang bisa dikontribusikan untuk Indonesia,” sambung AHY.
    Menurut AHY, ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga bisa didapatkan dari berbagai penjuru dunia.
    Pada akhirnya, pengalaman itu bisa dikontribusikan untuk kemajuan rakyat Indonesia.
    “Jadi saya merasa ini adalah sesuatu yang harus diberikan ruang yang baik, yang proporsional dengan tetap kita berupaya menjadikan Indonesia rumah yang nyaman untuk kita semuanya bisa bekerja dengan baik, bisa punya masa depan, bisa punya karir dalam profesi apa pun,” kata AHY. 
    “Dan pada akhirnya semua bisa merasakan arti pembangunan, kemajuan yang menjadi semangat kita semuanya,” imbuhnya.
    Fenomena #KaburAjaDulu tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mencerminkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif, asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.
    Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan.
    Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin “kabur”.
    Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri.
    Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024.
    Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY-SBY Kembali Duet Pimpin Partai Demokrat 2025-2030

    AHY-SBY Kembali Duet Pimpin Partai Demokrat 2025-2030

    Bisnis.com, BOGOR — Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan atau periode 2025-2030 mendatang.

    Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyampaikan berdasarkan aspirasi dari sekitar 616 pemilik suara. Pemilik suara itu juga meminta kembali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga putra sulung SBY untuk kembali memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umum.

    “Demokrat juga meminta Bapak SBY untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan,” katanya kepada awak media, di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    Setelah berdiskusi dan memberikan wejangan, ujar Riefky, SBY turut merespons permintaan dari partainya itu untuk kembali menjadi Ketua MTP Partai Demokrat periode 2025-2030.

    “Tadi setelah berdiskusi, kemudian juga mendapatkan wejangan dari beliau, Alhamdulillah Bapak SBY juga telah merespons dan menerima untuk kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025-2030,” ujar dia.

    Senada, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menuturkan permintaan ini telah dituangkan oleh 100% pemilik suara dari unsur Majelis Tinggi Partai, DPP Partai Demokrat, DPD, DPC, DPLN, hingga organisasi sayap dalam surat dukungan dan secara tertulis ditandatangani di atas materai.

    Dalam surat yang diserahkan itu, tambahnya, mendukung Ketua Umum AHY agar melanjutkan kepemimpinannya lima tahun ke depan.

    “Dan juga tentu selain surat dukungan kepada Ketua Umum, juga surat dukungan untuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Bapak SBY,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • AHY-SBY Kembali Duet Pimpin Partai Demokrat 2025-2030

    Sebelum Kongres, AHY-SBY Kembali Dipastikan Duet Pimpin Partai Demokrat 2025-2030

    Bisnis.com, BOGOR — Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan atau periode 2025-2030 mendatang.

    Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyampaikan berdasarkan aspirasi dari sekitar 616 pemilik suara. Pemilik suara itu juga meminta kembali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga putra sulung SBY untuk kembali memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umum.

    “Demokrat juga meminta Bapak SBY untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan,” katanya kepada awak media, di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    Setelah berdiskusi dan memberikan wejangan, ujar Riefky, SBY turut merespons permintaan dari partainya itu untuk kembali menjadi Ketua MTP Partai Demokrat periode 2025-2030.

    “Tadi setelah berdiskusi, kemudian juga mendapatkan wejangan dari beliau, Alhamdulillah Bapak SBY juga telah merespons dan menerima untuk kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025-2030,” ujar dia.

    Senada, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menuturkan permintaan ini telah dituangkan oleh 100% pemilik suara dari unsur Majelis Tinggi Partai, DPP Partai Demokrat, DPD, DPC, DPLN, hingga organisasi sayap dalam surat dukungan dan secara tertulis ditandatangani di atas materai.

    Dalam surat yang diserahkan itu, tambahnya, mendukung Ketua Umum AHY agar melanjutkan kepemimpinannya lima tahun ke depan.

    “Dan juga tentu selain surat dukungan kepada Ketua Umum, juga surat dukungan untuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Bapak SBY,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta –

    Dua menteri Kabinet Merah-Putih menghadiri rapat koordinasi membahas progress pembangunan ibu kota Nusantara (IKN), termasuk desain gedung legislatif dan yudikatif. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 lalu terkait dengan progress pembangunan IKN, terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Ada beberapa poin dari arahan Prabowo.

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    AHY menjelaskan Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN mengatakan ada beberapa arahan dari Prabowo, seperti ruang sidang paripurna yang modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    “Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. Pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif, Diana menyebut juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia.

    Menko AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan karena adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    (kil/kil)