Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Jakarta

    Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk penanganan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa. Salah satu tugas dari satgas ini ialah mendukung perencanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW).

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) untuk membentuk satgas khusus.

    “Pak AHY mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk Giant Sea Wall ini dan beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, satgas ini tidak hanya akan melibatkan Kementerian PU saja, tetapi juga kementerian/lembaga (KL) lainnya seperti Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Lingkungan Hidup (LH), serta ada keterlibatan pemerintah daerah (pemda).

    “PU di sini sebagai pokja (pokja) pembangunan, dan juga nanti ada pokja pembiayaan,” ujarnya.

    Untuk pembiayaannya sendiri, Diana menekankan bahwa proyek ini tidak hanya akan mengandalkan APBN saja, tetapi juga harapannya ada investasi swasta. Menurutnya, swasta bisa menjadi mitra strategis untuk pengembangan Giant Sea Wall ini maupun program perlindungan pantura Jawa yang terus mengalami penurunan.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggul laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung. Banyak, jadi nanti ini multi-sektor yang ada di Giant Sea Wall, jadi ini bukan hanya satu sektor saja,” kata dia.

    Secara keseluruhan, Diana menjelaskan bahwa Giant Sea Wall ini merupakan program perlindungan di pesisir pantura Jawa. Dalam rencana besarnya, proyek ini akan membentang dari Tangerang hingga Gresik.

    “Mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” ujar Diana.

    Di wilayah Jabodetabek sendiri, ada proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai yang menjadi bagian dari program pembangunan Giant Sea Wall. Total setidaknya ada 3 tahapan pembangunan NCICD ini yakni tahap A, B, dan C.

    “Nah, yang tahap A ini ada tanggul pantai dan sungai, ini sudah dilaksanakan kolaboratif antara SDA dan juga PU, dan di DKI Jakarta,” katanya.

    (shc/rrd)

  • Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyatakan, pembatasan angkutan truk over dimension over loading (pembatasan truk ODOL) atau angkutan sumbu tiga berpotensi dilaksanakan mulai 24 Maret-8 April 2025 guna melancarkan periode Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah.

    “Kemarin, kami (Korlantas Polri) masih mengajukan pada tanggal 26 (Maret 2025). Dan ternyata kami mendapat informasi atas persetujuan pak menteri, pembatasan angkutan sumbu tiga ini (truk ODOL) bisa diajukan mulai 24 Maret sampai dengan 8 April (2025),” kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembatasan truk over dimension over load (ODOL) di periode libur Lebaran 2025 merupakan hal yang harus dilakukan guna meminimalkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas).

    “Kita ingin tegas untuk menertibkan ODOL, atau over dimension over loading. Truk-truk ODOL ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi tetapi juga para owner (pelaku usaha) bertanggung jawab,” tegasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pembatasan angkutan barang pada periode angkutan Lebaran 2025. “Kalau ODOL, di masa mudik (Lebaran) nanti ada pembatasan mobilitas angkutan-angkutan besar,” tambahnya.

    Menhub Dudy menekankan kembali kebijakan tersebut seiring dengan komitmen implementasi zero ODOL yang sebelumnya disepakati bersama dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Ya, itu yang akan kita terapkan. Semula kan zero ODOL itu mestinya sejak 2023 sudah dilaksanakan, nah (pada 2025) ini akan kita terapkan,” tandasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sebelumnya diberitakan, Menhub Dudy bersama Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) telah menyepakati penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL).

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” kata Dudy terkait pembatasan truk ODOL.

  • Diperintah AHY, Menteri Nusron akan Tertibkan Kawasan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur

    Diperintah AHY, Menteri Nusron akan Tertibkan Kawasan Jabodetabek, Puncak dan Cianjur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan akan segera mengevaluasi dan menertibkan tata ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

    Langkah ini dilakukan menyusul permintaan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menindak penyalahgunaan lahan di Bogor yang berdampak pada bencana di wilayah tersebut.

    “Kami akan mengecek dan menertibkan isu tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur karena ini merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisah-pisah. Kejadian di Bogor bisa berdampak pada banjir di Jakarta, begitu juga permasalahan sampah di Jakarta bisa berpengaruh ke Bekasi,” ujar Menteri Nusron, dilansir pada Senin (10/3/2025).

    Untuk menindaklanjuti hal ini, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

    Menteri Nusron akan segera menggelar pertemuan bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta kepala daerah di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur guna membahas penertiban kawasan strategis nasional serta aspek tata ruang dan pengelolaan sampah.

    Nusron juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengenai penyegelan beberapa perusahaan di Bogor.

    Menurutnya, persoalan utama terletak pada izin tata ruang. Untuk itu, ia meminta Pemda lebih disiplin dalam menerbitkan izin pemanfaatan lahan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi ruang.

  • AHY Bakal Umumkan Nama Pengurus DPP Demokrat 2025-2030 Sebelum Lebaran – Page 3

    AHY Bakal Umumkan Nama Pengurus DPP Demokrat 2025-2030 Sebelum Lebaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal mengumumkan seluruh formatur kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 sebelum Hari Raya Idulfitri.

    Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini di internal partai sudah berproses nama-nama calon pengurus Demokrat untuk lima tahun mendatang.

    “Sudah berproses semua. Kerangka sudah ada. Nama-nama sudah masuk. Semua sedang didalami,” kata Herzaky saat dikonfirmasi, Minggu (9/3/2025).

    Namun, masih perlu waktu bagi AHY untuk memastikan atau memantapkan nama-nama yang sudah masuk tersebut.

    “Tentu perlu waktu. Namanya orkestrasi sumber daya manusia dan kepemimpinan untuk parpol besar seperti Demokrat,” ujar dia.

    Saat disinggung soal kemungkinan pengurus lama masuk dalam jajaran kepengurusan DPP periode baru, Herzaky menyatakan, hal itu memungkinkan terjadi.

    Akan tetapi, AHY menginginkan seluruh anggota yang masuk dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat mendatang, adalah sosok terbaik untuk mengembangkan partai.

    “Ada evaluasi dari kepengurusan sebelumnya, dan, tentu ada nama-nama baru yang juga akan masuk untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan target lima tahun ke depan,” ucapnya.

    Kendati demikian, Herzaky belum dapat memastikan siapa saja sosok yang akan kembali menjabat di kepengurusan DPP Partai Demokrat mendatang.

     

  • Harga Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi Turun 13-14 Persen, Cek Ketentuannya – Halaman all

    Harga Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi Turun 13-14 Persen, Cek Ketentuannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi turun sebesar 13-14 persen pada momen libur lebaran 2025.

    Pengumuman kebijakan penurunan harga tiket pesawat di momen lebaran disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sabtu (1/3/2025).

    “Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar enam persen. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu, itu di angka 13-14 persen,” ujar AHY.

    Ketentuan Diskon Harga Tiket Pesawat

    Sejumlah hal perlu diperhatikan masyarakat yang ingin menikmati diskon tiket pesawat ini.

    Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025.

    Diskon tiket pesawat dapat dinikmati pada periode pembelian tiket dari 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung bertemu dengan keluarga, merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” imbuh AHY.

    Tanggapan Pihak Maskapai

    Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk mendukung kemudahan mobilitas masyarakat utamanya pada periode mudik berlangsung nanti. 

    “Garuda Indonesia Group optimistis diterapkannya kembali kebijakan penurunan harga tiket tersebut turut membawa dampak terhadap pertumbuhan pendapatan Perusahaan yang dikontribusikan dari peningkatan jumlah angkutan penumpang di musim Lebaran nanti,” jelas Wamildan dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

    Wamildan menyatakan, sesuai dengan keputusan pemerintah, pada periode Lebaran kali ini diproyeksikan rata-rata penurunan harga tiket yang dirasakan oleh masyarakat dapat mencapai hingga 14 persen.

    Sebagian sebagian besar berasal dari komponen penunjang harga tiket yaitu di antaranya penurunan fuel surcharge, PIP2U dan PIP4U, hingga pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah sebesar 6 persen.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan serta sinergitas kementerian dan mitra BUMN yang terjalin dengan baik, sehingga kami sebagai bagian dari ekosistem penerbangan yang solid, dapat mendukung komitmen Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan harga tiket yang terjangkau pada periode Lebaran,” ungkap Wamildan.

    Wamildan menegaskan bahwa pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat ini tentunya telah diperhitungkan secara seksama terutama dari aspek proyeksi pertumbuhan penumpang di peak season Lebaran kali ini.

    “Kami memahami bahwa momen hari raya merupakan waktu yang telah dinantikan oleh sebagian besar masyarakat untuk bertemu dan bersilaturahmi kepada keluarga dan kerabat. Oleh karenanya, layanan transportasi udara dengan harga terjangkau di periode peak season tentunya menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik ke kampung halaman,” jelasnya.

    Selain penurunan harga tiket pesawat, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol di berbagai ruas jalur mudik sebesar 20 persen.

    Selain itu, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN telah berkolaborasi untuk mengadakan program mudik gratis untuk sekitar 100 ribu masyarakat dengan menggunakan berbagai moda transportasi, baik itu bus, kereta api, maupun kapal laut.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Nitis Hawaroh)

  • AHY: Proyek Giant Seawall Harus Terwujud untuk Lindungi Pesisir dari Banjir – Page 3

    AHY: Proyek Giant Seawall Harus Terwujud untuk Lindungi Pesisir dari Banjir – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumpulkan empat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok dan Bupati Bogor, untuk membahas solusi penanganan banjir dan progres di masing-masing daerah.

    “Kita lakukan bersama sesuai dengan daerah masing-masing, apa permasalahannya dipaparkan satu-satu untuk langkah solusinya,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (7/3/2025).

    Dedi menyebut penanganan banjir di empat daerah terdampak banjir tersebut membutuhkan biaya operasional kurang lebih Rp500 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan menjadi urunan keempat pemerintah daerah.

    Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga termasuk dalam langkah penanganan yang akan diambil, mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih terus terjadi pada 11-20 Maret mendatang. Untuk pengerjaan, rencananya akan dimulai Senin pekan depan.

    “Jika dilihat seperti ini suasana akan kondusif dan akan mengurangi dampak banjir lagi, serta ditambah dengan modifikasi cuaca,” paparnya.

    Pada rapat koordinasi para kepala daerah tersebut, dijelaskan jika problem utama banjir berasal dari pertemuan Sungai Cilengsi, Kali Cikeas, dan Kali Bekasi yang berujung di Bojong Kulur, Bogor.

    Selain penanganan dari hulu, akan dilakukan juga pelebaran sungai di daerah yang dialiri air dari pertemuan sungai tersebut, terutama Kota Bekasi yang terdampak paling parah. Juga ada pembangunan bendung baru menggunakan dana Pengelola Jaringan Tirta (PJT).

  • Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Turun 14%, Ini Penjelasannya

    Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Turun 14%, Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan peraturan terkait PPN yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagian sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik mulai tanggal 1-7 April 2025 dengan periode penerbangan antara 25 Maret-7 April 2025. 

    Kebijakan itu tertuang lewat PMK No.18/2025 mengenai PPN yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Melalui pengurangan PPN dan disertai langkah pengurangan beban avtur dan biaya lainnya, masyarakat dapat menikmati keringanan penurunan tiket pesawat domestik sebesar 13-14% pada mudik lebaran 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah terus membantu masyarakat terutama pada masa hari raya, di mana masyarakat akan melakukan mobilitas untuk kembali pulang kampung atau bertemu dengan sanak saudara.

    “Kami di Kementerian Keuangan, atas koordinasi dari Pak Menko beserta seluruh Kementerian terkait, juga berpartisipasi untuk bisa memberikan keringanan bagi masyarakat yang akan melakukan traveling dalam hari-hari mendekati Lebaran,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada awal Maret 2025 seperti dilansir laman resmi Kemenkeu. 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa sejumlah Kementerian dan Lembaga telah melaksanakan koordinasi serta menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran.

    Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian diskon tarif jalan tol di berbagai ruas seluruh Indonesia, pemberian tiket mudik gratis kepada 100 ribu orang, penambahan frekuensi keberangkatan moda transportasi umum penunjang mudik, penerapan WFA untuk mempercepat mobilisasi masyarakat sejak H-7 lebaran, serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan arus mudik masyarakat selama periode libur Lebaran.

    “Semoga kebijakan ini dapat membantu masyarakat yang telah merencanakan perjalanan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ujar Menko Agus Harimurti Yudhoyono. 

  • Banjir Usai, Puluhan Ton Sampah Menumpuk di Jembatan Kemang Pratama Bekasi – Page 3

    Banjir Usai, Puluhan Ton Sampah Menumpuk di Jembatan Kemang Pratama Bekasi – Page 3

    Selain sampah, banjir besar juga menyebabkan jembatan Kemang Pratama ambles dengan lebar kurang lebih sepuluh meter. Kejadian ini menyebabkan akses jalan menuju Perumahan Kemang Pratama dialihkan ke sisi jembatan di sebelahnya.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat meninjau ke lokasi mengatakan, kondisi jembatan yang rusak parah merupakan dampak dari banjir, yang juga mengakibatkan penumpukan sampah di kali.

    “Jembatan ini putus, hancur akibat banjir kemarin. Kita juga melihat adanya penumpukan sampah di sungai yang sudah menyerupai pulau-pulau kecil. Ini harus segera dibersihkan,” ucap AHY kepada awak media, Kamis, 6 Maret 2025.

    Sebagai upaya penanganan, AHY menyampaikan akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat, khususnya Satuan Zeni, yang memiliki keahlian dalam konstruksi cepat, yang memang dibutuhkan saat kondisi darurat.

    Selain itu juga akan dilakukan pembersihan sungai dan pembangunan jembatan sementara. Langkah ini demi memastikan aktivitas warga tetap berjalan normal, sambil menunggu jembatan diperbaiki secara permanen.

    “Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya, kita akan lakukan perbaikan secara permanen,” kata AHY.

    Mitigasi Bencana

    AHY yang juga ikut dalam rapat koordinasi bersama Menko PKM dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, menekankan pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Dengan langkah tepat dan persiapan yang matang, ia yakin bencana dapat teratasi dengan baik.

    “Kami dari Kementerian Infrastruktur dan Pemkot Bekasi tengah melakukan langkah-langkah cepat, termasuk memperkuat tanggul-tanggul dan menata tata ruang yang lebih baik,” jelasnya.

    Ia juga menyebut pentingnya pencegahan banjir rob dan penguatan infrastruktur terkait krisis iklim, seperti pembangunan tanggul laut di utara yang turut berkontribusi pada peningkatan risiko banjir.

     

  • AHY Buka Suara Usai Lihat Langsung Jembatan Amblas di Bekasi

    AHY Buka Suara Usai Lihat Langsung Jembatan Amblas di Bekasi

    Bekasi

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecek kondisi Jembatan Kemang Pratama, Bekasi yang amblas usai diterjang banjir. AHY melihat dampak kerusakan serta memastikan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah.

    “Kondisi pasca bencana banjir di kota Bekasi ini dan kita saat ini sebenarnya di (Jembatan) Kemang Pratama, ada sebuah jembatan yang putus ya ini bisa dilihat langsung hancur ya akibat banjir kemarin,” kata AHY di Jembatan Kemang Pratama, Bekasi, Kamis (6/3/2025).

    AHY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh Satuan Zeni TNI Angkatan Darat untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan.

    Hal ini dilakukan sambil Kementerian PU menyiapkan pembangunan struktur jembatan yang lebih kokoh lagi, sehingga diharapkan tidak ada jembatan tersebut tidak roboh ketika banjir menerjang.

    “Secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan oleh TNI AD yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen,” katanya.

    Ia juga menyoroti terkait adanya tumpukan sampah yang terangkut di Jembatan Kemang Pratama. Ia meminta sampah-sampah tersebut harus segera dibersihkan agar aliran air sungai dapat lancar.

    “Sungai ini menjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan,” katanya.

    (hns/hns)

  • Penanganan Banjir Bekasi Mulai Fokus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur – Page 3

    Penanganan Banjir Bekasi Mulai Fokus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui sejumlah kementerian terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk penanganan bencana banjir. Salah satunya memulai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai titik yang mengalami kerusakan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, usai rapat koordinasi dengan Pemkot Bekasi, menyampaikan saat ini pemerintah tengah fokus pada dua aspek utama, yaitu tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur.

    “Kita baru saja rapat koordinasi untuk membahas lebih detail pelaksanaan tanggap darurat serta rehabilitasi. Tanggap darurat masih berlangsung,” kata Pratikno kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya, saat ini masih banyak warga terdampak di posko-posko pengungsian yang membutuhkan bantuan logistik, seperti makanan, pakaian, obat-obatan hingga peralatan kebersihan. Hal ini akan gencar diupayakan, sekaligus fokus pada rekonstruksi infrastruktur.

    “Banyak masyarakat yang masih mengungsi dan membutuhkan bantuan. Sementara di sisi lain, kita sudah mulai memasuki fase rekonsiliasi infrastruktur, seperti jembatan yang putus dan sekolah yang tidak bisa digunakan,” ujar Pratikno.

    Menteri Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga ikut dalam rapat koordinasi, menekankan pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Dengan langkah tepat dan persiapan yang matang, ia yakin bencana dapat teratasi dengan baik.

    “Kami dari Kementerian Infrastruktur dan Pemkot Bekasi tengah melakukan langkah-langkah cepat, termasuk memperkuat tanggul-tanggul dan menata tata ruang yang lebih baik,” ujar AHY.

    Ia juga menyebut pentingnya pencegahan banjir rob dan penguatan infrastruktur terkait krisis iklim, seperti pembangunan tanggul laut di utara yang turut berkontribusi pada peningkatan risiko banjir.

    Proses Pemulihan Bertahap

    Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menuturkan saat ini proses pemulihan berlangsung secara bertahap. Aliran listrik sudah menyala di sebagian besar wilayah terdampak dan kebutuhan air bersih juga sudah tersedia.

    “Listrik dan air sudah kembali menyala di sebagian besar daerah dan kami juga mendatangkan tangki-tangki air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Suharyanto.

    Selain itu, BNPB juga bekerja sama dengan Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI untuk memberikan bantuan logistik dan memastikan warga kembali ke rumah dengan aman.

    Mall Mega Bekasi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir.