Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY: “Giant sea wall” tak boleh tergesa-gesa karena tak bisa dianulir

    AHY: “Giant sea wall” tak boleh tergesa-gesa karena tak bisa dianulir

    Kami terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa karena infrastruktur tersebut tidak bisa dianulir di masa depan.

    AHY menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas dan pemangku kepentingan lain terus menyusun konsep yang mutakhir agar perencanaan matang.

    “Ini adalah sebuah proyek yang besar. Kami terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian,” kata AHY usai memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Menko AHY mengatakan bahwa pihaknya serta kementerian terkait terus mempelajari dan mematangkan perencanaan pembangunan tanggul raksasa di pantai utara Pulau Jawa tersebut.

    Menurut dia, proyek pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten, Jakarta, Cirebon, hingga Jawa Timur tersebut juga memerlukan diskusi dari pemerintah daerah yang terlibat untuk menyerap aspirasi dan menghasilkan solusi terbaik.

    “Ini juga akan melibatkan banyak pemerintah daerah. Presiden dalam arahan beliau kan (tanggul laut) tidak hanya Jakarta, tapi Jakarta, Banten, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur, tentu kami harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi sekaligus juga mencari solusi yang terbaik,” kata AHY.

    AHY menambahkan bahwa perencanaan yang matang terhadap proyek tanggul laut ini juga mempertimbangkan pada kemampuan APBN membiayai proyek tersebut.

    Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Proyek Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa masuk dalam daftar indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    Adapun dalam daftar tersebut untuk lokasinya direncanakan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Pemerintah mengevaluasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 12 kota guna memastikan seluruh PLTSa dapat optimal mengolah sampah.

    PLTSa di 12 kota itu dibangun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

    “Ada Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Artinya, sudah berjalan sekitar 7 tahun, ditetapkan ada 12 kota di Indonesia yang harus fokus pada pengolahan sampah, bahkan diharapkan bisa mengonversi sampah menjadi energi. Nah, kita tahu belum semuanya berjalan,” kata Menko AHY saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Disebutkan bahwa saat ini hanya dua PLTSa yang operasional, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya (Jawa Timur) dan PLTSa Putri Cempo Solo di Surakarta (Jawa Tengah).

    “Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya,” kata AHY.

    Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menetapkan 12 kota yang menjadi lokasi pembangunan PLTSa. Kota-kota itu mencakup Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

    Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Rabu, terkait dengan pengelolaan sampah nasional.

    Presiden, dalam rapat itu, memerintahkan AHY untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan terkait dengan infrastruktur dan elemen-elemen terkait dengan pengolahan dan penanganan sampah secara nasional.

    “Kami ingin pendekatannya seefektif mungkin, tidak boleh parsial sehingga justru tidak tepat sasaran, kurang efisien, dan akan berkepanjangan,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan mengenai kerja satgas.

    AHY melanjutkan, “Kita harus hadirkan yang berkelanjutan, dan ini yang akan kami garap, dan tentunya bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, perlu penganggaran, dan perlu eksekusi yang baik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan.”

    Ia lantas mengemukakan bahwa satgas percepatan penanganan sampah nasional itu akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami juga membuka potensi skema kerja sama dengan swasta, dan apa pun, siapa pun yang akan kami libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Perintahkan AHY Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah Nasional

    Prabowo Perintahkan AHY Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membentuk satuan tugas (satgas) terkait dengan pengelolaan sampah.

    Hal itu diungkap oleh AHY usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    “Pak Presiden tadi memerintahkan saya untuk menyusun satuan tugas percepatan terkait dengan infrastruktur dan segala elemen pengolahan dan penanganan sampah secara nasional,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. 

    AHY menyebut Prabowo memberikan perhatian kepada penanganan pengelolaan sampah di Indonesia, baik dari sisi infrastruktur mauoun teknologinya. 

    Dia turut menyampaikan bahwa Kepala Negara memerhatikan soal kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan, satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk m melakukan evaluasi terhadap pengolahan sampah selama ini. Di menyebut pengolahan sampah secara nasional telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.35/2018. 

    Sejak adanya Perpres tersebut, program pengolahan sampah secara nasional sudah berjalan sekitar tujuh tahun di mana penerapannya berada di 12 kota di Indonesia. Bahkan, pengolahan sampah itu diharapkan bisa dikonversi menjadi energi. 

    AHY menyebut program tersebut belum semuanya berjalan. Hanya dua kota yang sudah menerapkannya yakni di Surabaya dan Solo. 

    “Tempat lain masih ada tantangan di sana-sini, disinilah kita ingin mengevaluasi mana saja yang perlu dicarikan solusinya. Nah nanti terkait dengan pengolahan di TPA, kita harus pastikan karena sekali lagi setiap daerah, setiap kota itu beda-beda skalanya,” ucapnya. 

    Menurut AHY, terdapat banyak kementerian/lembaga yang bisa terlibat dalam satgas itu. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup hingga Kementerian Keuangan. 

    “Termasuk juga kita membuka potensi skema kerja sama dengan swasta, dan apapun atau siapapun yang akan kita libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat,” paparnya. 

    Terkait dengan peluang untuk konversi sampah menjadi listrik, AHY menyebut akan menentukan skalanya berdasarkan jumlah sampah yang ada setiap tempat. 

    “Tetapi di tempat-tempat yang skalanya mencukupi untuk melakukan konversi sampah ke listrik, akan kita lakukan, akan kita dorong ke arah sana,” ungkapnya. 

    Bertemu Pandawara 

    Sehari sebelumnya, Selasa (11/3/2025), Prabowo turut mengundang kelompok pemuda peduli lingkungan, Pandawara Group untuk membahas soal pengelolaan sampah nasional. 

    Anggota Pandawara Group Gilang Rahma mengatakan terdapat gerakan nasional bersama dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Presiden Prabowo, lanjutnya, mendukung gerakan itu karena masalah sampah sudah menjadi isu nasional. Masalah sampah menjadi salah satu indikator penyebab banjir.

    “Jadi, memang untuk menyelesaikan masalah ini butuh keseriusan dan keberlanjutan. Jadi, tidak bisa kita menyelesaikan hanya karena banjir. Tidak banjir pun kita harus cegah itu, sebetulnya,” ujarnya dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).

  • Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden malam ini. Selepas menyebut melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

    Beberapa kali Sri Mulyani meminta wartawan untuk menunggu isi konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung esok hari (13/3).

    Sri Mulyani membenarkan informasi Kementerian Keuangan bakal menggelar jumpa pers mengenai realisasi APBN untuk periode Januari 2025 dan Februari 2025.

    “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” kata Sri Mulyani.

    Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers untuk mempublikasikan laporan realisasi APBN untuk periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis. Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) itu akan dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.

    APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Selepas bertemu Presiden hari ini, Sri Mulyani juga sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebut dia berencana mundur sebagai menteri keuangan.

    Sri Mulyani, saat mendengar pertanyaan itu, hanya tersenyum lebar, dan memilih tak menjawab.

    Di Istana Kepresidenan hari ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan wakil menterinya, di antaranya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga pada Rabu siang memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembangunan Giant Sea Wall dari Banten ke Jatim Akan Dikendalikan Satgas – Halaman all

    Pembangunan Giant Sea Wall dari Banten ke Jatim Akan Dikendalikan Satgas – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

    Satgas ini akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Kemudian, di dalam satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    DRencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan optimisme besar terkait pelaksanaan proyek GSW yang akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    “Giant Sea Wall yang akan selamatkan pantai utara Jawa. Giant Sea Wall harus dari Banten sampai ke Gresik, sekian ratus kilometer harus kita bangun,” kata Prabowo saat memberikan sambutan penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang dilaksanakan di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2025.

    Ia juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin proyek besar ini, meski ia mengakui tantangan berat yang harus dihadapi.

    “Ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur, tapi akan kita putuskan kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap, saudara-saudara kita mulai secepatnya!” tegas Prabowo.

    Prabowo optimistis proyek itu dapat berjalan, kendati belum bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya.

    “Apa bisa? Bisa! Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai,” ujarnya.

    Dengan komitmen yang kuat dan dana yang sudah disiapkan, lanjut Prabowo, pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan proyek ambisius ini.

    Prabowo mengklaim anggaran untuk proyek tanggul raksasa sepanjang lebih 700 Kilometer tersebut juga sudah tersedia.

    “Kami mulai dengan kekuatan kita sendiri, bukan potensi lagi kami jelas punya, uangnya siap, kami akan mulai secepatnya,” jelas Prabowo perihal soal pendanaan mega proyek GSW.

     

  • Giant Sea Wall Akan Dibangun 946 Km dari Banten ke Jatim, Wamen PU: Investasinya Gede Banget – Halaman all

    Giant Sea Wall Akan Dibangun 946 Km dari Banten ke Jatim, Wamen PU: Investasinya Gede Banget – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan investasi besar.

    Proyek ini bertujuan melindungi wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Jawa (Pantura), dari ancaman abrasi, banjir rob, dan kerusakan ekosistem laut yang semakin merugikan masyarakat.

    “Ini seharusnya membentang dari Banten sampai ke Jawa Timur (Jatim), Tangerang sampai ke Gresik, mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” kata Diana ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Ia tidak menjelaskan secara detail berapa besaran investasi yang dibutuhkan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar, Diana mengatakan pembangunannya tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Bahkan, menurut Diana, pihak swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall.

    Diana membeberkan bahwa akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya akan ada tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana.

    Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dwi Purwantoro pernah mengungkap bahwa pembangunan Giant Sea Wall bisa mencapai Rp 600 triliun.

    Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya. Sehingga, apabila ditotal sekitar Rp 800 triliun.

    “Jadi kalau dari Banten sampai dengan Surabaya, itu tadi sekitar Rp 600 triliun itu baru bangunannya, Pak. Belum penyediaan air bersih, terus sanitasi, dan lainnya, Pak.”

    “Jadi, kalau kemarin kurang lebih Rp 800 (triliun), Pak. Kalau enggak salah, sekitar seperti itu,” ungkap Dwi dalam seminar nasional di Jakarta, Kamis (14/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Prabowo Bilang Uangnya Siap

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan optimisme besar terkait pelaksanaan proyek GSW yang akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    “Giant Sea Wall yang akan selamatkan pantai utara Jawa. Giant Sea Wall harus dari Banten sampai ke Gresik, sekian ratus kilometer harus kita bangun,” kata Prabowo saat memberikan sambutan penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang dilaksanakan di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2025.

    Ia juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin proyek besar ini, meski ia mengakui tantangan berat yang harus dihadapi.

    “Ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur, tapi akan kita putuskan kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap, saudara-saudara kita mulai secepatnya!” tegas Prabowo.

    Prabowo optimistis proyek itu dapat berjalan, kendati belum bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya.

    “Apa bisa? Bisa! Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai,” ujarnya.

    Dengan komitmen yang kuat dan dana yang sudah disiapkan, lanjut Prabowo, pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan proyek ambisius ini.

    Prabowo mengklaim anggaran untuk proyek tanggul raksasa sepanjang lebih 700 Kilometer tersebut juga sudah tersedia.

    “Kami mulai dengan kekuatan kita sendiri, bukan potensi lagi kami jelas punya, uangnya siap, kami akan mulai secepatnya,” jelas Prabowo perihal soal pendanaan mega proyek GSW. 

  • Menko AHY dan Menteri PU menghadap Presiden bahas masalah sampah

    Menko AHY dan Menteri PU menghadap Presiden bahas masalah sampah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk membahas persoalan tata kelola sampah.

    AHY, saat ditemui sebelum bertemu Presiden, menyebut kementerian telah menyiapkan beberapa solusi yang bakal dilaporkan kepada Presiden.

    “Darurat sampah ini harus segera kita carikan solusinya. Nah, solusi ini yang tentunya kami membutuhkan arahan-arahan, direktif dari Bapak Presiden,” kata Menko AHY menjawab pertanyaan wartawan.

    AHY melanjutkan dirinya juga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi mengenai pengelolaan sampah.

    “Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan, karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya agar bisa direduksi secara signifikan baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, fasilitas, sampai dengan ke TPA (tempat pembuangan akhir),” kata AHY.

    Dia melanjutkan pengelolaan sampah harus diarahkan kepada cara-cara yang berkelanjutan sehingga tumpukan sampah di TPA-TPA dapat dikonversi menjadi energi listrik ataupun bahan-bahan lain yang bermanfaat.

    “Artinya, pendekatan pembangunan yang sustainable, pendekatan infrastruktur juga untuk ketahanan lingkungan hidup. Itu juga terus menjadi perhatian dan prioritas dari Bapak Presiden,” sambung AHY.

    Persoalan tata kelola sampah dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian Presiden Prabowo.

    Prabowo pada Selasa (11/3) juga memanggil Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, kemudian juga mengundang sekelompok pemuda yang rutin mengangkut tumpukan sampah dari sungai-sungai dan pesisir Pandawara Group.

    Dalam pertemuannya dengan Pandawara Group, Presiden banyak mendengar secara langsung berbagai aksi yang telah dilakukan oleh sekelompok pemuda itu. Kemudian, Pandawara juga berkesempatan menyampaikan secara langsung kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan, termasuk mengenai perizinan.

    “Itu salah satu di antaranya. Itu yang paling basic (mendasar), masalah perizinan, karena setiap sampah yang kami angkut dari sungai itu kuantitinya (jumlahnya) banyak. Jadi, kami harus kirim dengan surat izin,” kata Gilang Rahma, anggota Pandawara, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Presiden, dalam pertemuannya dengan Pandawara, pun meminta mereka terus menjalankan aksinya.

    “Beliau juga menyampaikan agar kami tidak lelah dengan apa pun yang terjadi di depan nantinya seperti apa,” kata Gilang.

    Pandawara Group terdiri atas lima pemuda asal Bandung, yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan Kamil, Rafla Pasya, dan Rifki Sa’dulah. Sejauh ini, Pandawara bersama masyarakat telah membersihkan lebih dari 80 titik daerah aliran sungai dan pantai di Pulau Jawa dan Lampung dari tumpukan sampah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai Bertemu Pandawara Group, Prabowo Panggil Menko AHY Bahas Penanganan Sampah – Page 3

    Usai Bertemu Pandawara Group, Prabowo Panggil Menko AHY Bahas Penanganan Sampah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas penanganan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu menyusul pertemuannya dengan Pandawara Group di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Maret 2025.

    “Diundang secara khusus oleh Pak Presiden untuk memaparkan terkait dengan konsep pengelolaan sampah secara nasional. Kita tahu bahwa sampah ini kan menjadi permasalahan yang sangat mendasar. Masyarakat di semua daerah juga kerap menghadapi permasalahan sampah ini. Bisa dikatakan darurat sampah yang harus segera kita carikan solusinya. Nah, solusi ini yang tentunya kita membutuhkan arahan-arahan direktif dari Pak Presiden,” tutur AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    AHY mengaku telah menggelar beberapa kali rapat koordinasi terkait penanganan sampah skala nasional lantaran infrastruktur tersebut memiliki peran yang sangat penting.

    “Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya agar bisa direduksi secara signifikan baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, fasilitas sampai dengan ke TPA,” jelas dia.

    “Dan kita harapkan bisa di benar-benar dihancurkan, dihilangkan, dan syukur-syukur dengan teknologi yang available saat ini bahkan bisa kita konversi menjadi energi listrik. Artinya, pendekatan pembangunan yang sustainable, pendekatan infrastruktur juga untuk ketahanan lingkungan hidup kita juga terus menjadi perhatian dan prioritas dari Pak Presiden,” sambungnya.

    Menurut AHY, kondisi bencana alam khususnya banjir tentu memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan, terutama soal penanganan sampah. Namun begitu, tidak hanya lewat pendekatan infrastruktur melainkan upaya membangun kesadaran publik.

    “Dan juga partisipasi, melibatkan semua kalangan agar yang memiliki kesadaran dan keterpanggilan untuk benar-benar menjaga lingkungan kita. Tapi setelah itu kita juga harus meyakinkan bahwa daerah-daerah sebagai ujung tombak dari pengelolaan sampah di semua wilayah ini juga menyiapkan tempatnya, TPS-nya, TPA-nya, dan tadi fasilitas untuk menghancurkan sampah tadi,“ AHY menandaskan.

     

  • Wamen PU Ungkap Permintaan Prabowo Bentuk Museum Demokrasi di IKN

    Wamen PU Ungkap Permintaan Prabowo Bentuk Museum Demokrasi di IKN

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan revisi desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Salah satu poin permintaan Presiden Prabowo Subianto ialah supaya ada Museum atau Galeri Demokrasi di lobby Gedung DPR.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, Prabowo meminta agar di lobby gedung DPR dibangun semacam museum atau galeri bertema demokrasi. Hal tersebut menjadi salah satu poin revisi desain interior bangunan tersebut.

    “Beliau minta di lobby nanti kan ada semacam museum gitu atau galeri yang bisa menunjukkan bagaimana terkait dengan demokrasi itu seperti apa,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Selain itu, Prabowo juga meminta agar desain interiornya mengadopsi desain di India yang kental akan penggunaan unsur kayu, mirip dengan di Indonesia. Inspirasi tersebut didapatkan Prabowo dari kunjungannya ke India beberapa waktu lalu.

    Diana menambahkan, Prabowo juga menyoroti tentang desain atap Gedung Paripurna IKN. Katanya, Prabowo menilai bahwa desainnya terlalu mewah alias fancy.

    “Kalau nggak salah kemarin itu ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy. Tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus, dan kemarin juga sudah kita kirim kepada Presiden,” ujarnya.

    Diana mengatakan, saat ini proses revisi desain bangunan legislatif dan yudikatif IKN telah rampung. Pihaknya juga sudah berkirim surat ke Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atas hal tersebut.

    “Kemarin saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Menko untuk nanti kita carikan waktu untuk bisa menjelaskan kembali kepada Bapak Presiden. Setelah oke, ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan melakukan lelang,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Pakai Konsep Rancang Bangun, Perubahan Desain IKN Tunggu ACC Prabowo – Page 3

    Pakai Konsep Rancang Bangun, Perubahan Desain IKN Tunggu ACC Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melakukan revisi desain untuk kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebagai tindak lanjut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Prabowo untuk kelanjutan proyek legislatif dan yudikatif di IKN.

    “Ini sudah kita (terima) semuanya, baik yang untuk legislatif maupun yudikatif. Tapi saat ini masih menunggu acc lagi dari beliau. Kita sudah berkirim surat, kemarin saya juga sudah sampaikan juga kepada bapak Menko (AHY) untuk nanti kita carikan waktu untuk bisa menjelaskan kembali kepada bapak Presiden,” terangnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Rencananya, itu akan dikerjakan lewat konsep rancang bangun atau design and build, dimana hanya melibatkan satu kontrak pada satu entitas sebagai desainer dan kontraktor.

    “Setelah oke, tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan lakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi nanti dengan design and build,” kata Diana.

    Terkait perubahan desain IKN ini, Kementerian PU juga telah melakukan audiensi langsung kepada Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Otorita IKN, hingga pemenang sayembara desain kompleks legislatif dan yudikatif.

    Hasilnya, rancangan baru untuk kelanjutan proyek IKN ini sudah diramu sesuai dengan keinginan Prabowo.

    “Kemarin itu ada permintaan dari pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya (gedung rapat paripurna), yang menurut beliau terlalu fancy. Tapi sudah dirubah, dan desainnya sudah cukup bagus. Kemarin sudah kita kirim ke bapak Presiden,” beber Diana.

    “Satu hal lagi yang beliau inginkan, desain interiornya. Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India, itu bagus, ada unsur-unsur kayak di Indonesia, kayu, warna. Beliau minta dilobi, nanti ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukan terkait demokrasi,” tuturnya.