Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    JAKARTA – Partai Demokrat menyatakan belum berpikir soal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2029. Sebab partai berlambang bintang mercy itu tengah fokus bekerja untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang menyatakan siap mendukung Prabowo kembali maju sebagai capres di Pilpres 2029.

    “Apa pun yang disampaikan oleh ketua umum partai lain, kami tidak berhak mengomentari. Karena pada dasarnya, kami kalau Demokrat tetap kita fokus kepada bekerja di dalam pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dalam konteks ini adalah pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Kita bekerja dengan baik, artinya kita tidak pernah membicarakan apapun tentang 2029,” ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 April.

    Dede mengatakan, Partai Demokrat masih berpikir bagaimana bisa menenangkan Pemilu 2029, minimal masuk dalam lima besar parpol dengan suara tertinggi. Sementara soal Pilpres, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono ini belum secara spesifik membahas.

    “Yang kita pikirkan, yang saya sendiri tentunya dimandatkan sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat adalah bagaimana memenangkan Partai Demokrat di 2029. Artinya kita juga pun ingin masuk ke dalam lima besar. Kalau Pak Zulhas juga menyampaikan hal yang sama, saya rasa sama. Semua partai pasti punya pemikiran yang sama,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

    Sejauh ini, lanjut Dede, Partai Demokrat tetap solid mendukung kelancaran pemerintahan Prabowo. Apalagi, saat ini Ketum AHY yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sedang bekerja keras di tengah tantangan global, di mana Indonesia juga terkena dampak perang tarif Amerika Serikat-China.

    “Yang kami tahu Ketua Umum kami, Pak AHY Menko Infrastruktur, saat ini sudah bekerja keras terus menerus baik itu sifatnya adalah memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di dalam domainnya infrastruktur dan juga mendorong agar percepatan investasi masuk,” jelas Dede.

    “Kan kita melihat ya, dalam kondisi sekarang ini kondisi negara kita terkena dampak imbas daripada perang tarifnya Amerika. Tentu akan sulit sekali kita untuk bisa melakukan tanpa ada kesolidan antara partai-partai pendukung koalisi, terutama para menteri-menterinya bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” sambungnya.

    “Karena ini untuk memenangkan perekonomian kita agar tidak terkena dampak yang lebih besar, maka mau tidak mau kita harus solid. Kita tidak boleh kita berbicara hal-hal yang sifatnya seperti kayak dualisme kepentingan,” imbuhnya.

    Dede meyakini, Partai Demokrat akan solid dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk melewati masa-masa sulit yang mungkin berlangsung dalam satu atau dua tahun ke depan.

    “Ini akan terasa sekali. Jadi kita harus solid, kita nggak boleh ada pemikiran-pemikiran lain selain bagaimana memperjuangkan Indonesia terutama dari sektor perekonomian ini membaik,” katanya.

    Dede juga memastikan bahwa menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat terus berfokus untuk sektor pembangunan dan belum berbicara politik apapun. “Bahkan bicara revisi undang-undang pemilu pun, itu juga belum dibicarakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya siap mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres pada Pilpres 2029. Namun soal cawapres pendamping Prabowo nantinya, Zulhas mengatakan perlu dibicarakan lebih lanjut.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’. Acara berlangsung di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” kata Zulhas.

  • Gibran Monolog di Youtube Soal Bonus Demografi, Pengamat: Upaya Curi Spotlight demi 2029

    Gibran Monolog di Youtube Soal Bonus Demografi, Pengamat: Upaya Curi Spotlight demi 2029

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai monolog Gibran yang berbicara soal bonus demografi di Indonesia sebagai upaya mencuri momentum untuk persiapan Pilpres 2029. 

    Monolog yang diunggah di Youtube-nya itu agar dirinya terus menjadi pembicaraan dan tidak tergerus oleh sosok-sosok lain. 

    “Upaya Gibran menciptakan momentum supaya terus menjadi spotlight pembicaraan bahwa Gibran adalah sebagai sosok yang juga sangat punya kapasitas kompetensi, punya kemampuan untuk menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang,” kata Adi seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Senin (21/4/2025). 

    Pasalnya, bukan tidak mungkin perhatian publik akan mengarah ke sejumlah figur di pemerintahan Prabowo Subianto yang kerap muncul. 

    “Saya kira ke depan akan kebalap dengan calon-calon pemimpin lainnya, sorry to say AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai Menko (Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) dan Ketua Umum Parta Demokrat exposure-nya, menyampaikan gagasan-gagasan besar terhadap Indonesia semakin besar, Zulkifli Hasan juga mulai speak up tuh,” katanya. 

    Bagi orang awam, kata Adi, pemilihan presiden 2029 (Pilpres) masih terlampau jauh. 

    Namun, bagi politisi, pesta besar demokrasi itu sudah tinggal sejengkal. 

    “Agar Gibran terus menjadi exposure dan selalu menjadi perbincangan bahwa Gibran ini tidak hanya selesai jadi wakil presiden di 2029. Itu lah yang sebenarnya ingin ditunjukkan,” pungkasnya.

    Gibran bicara bonus demografi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba berbicara mengenai bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia.

    Gibran berpandangan, Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah, dan adaptif.

    “Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran dalam video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya, Sabtu (19/4/2025).

    Gibran mengatakan, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.

    “Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.

    Menurutnya, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.

    “Agar bukan menjadi sekadar bonus, bukan menjadi sekadar angka statistik yang fantastis, tapi sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia,” sambungnya.

     Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian membuat terobosan.

    Ia juga mengingatkan generasi muda untuk beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan.

    “Karena penentu di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” ujar Gibran.

    Singgung Timnas U-17 dan film Jumbo

    Gibran pun menyinggung keberhasilan film Jumbo sebagai tanda era baru industri film animasi Indonesia. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, jumlah penonton film Jumbo di bioskop yang dibuat animator muda Indonesia saat ini sudah menembus 4 juta.

    “Akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” ujar Gibran.

    Gibran mengatakan, pencapaian film Jumbo menjadi bukti kemampuan anak muda Indonesia.

    Selain film Jumbo, menurutnya, kemampuan generasi muda juga terlihat dari keberhasilan Timnas Indonesia usia 17 tahun (Timnas U-17) yang lolos kualifikasi Piala Dunia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Video Warga Kompak Laporkan Jalanan di Tapsel Jelek ke Menko AHY

    Video Warga Kompak Laporkan Jalanan di Tapsel Jelek ke Menko AHY

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri halalbihalal masyarakat Tapanuli Selatan (Tapsel) di Manggala Wanabakti, Jakarta Barat, Sabtu (19/4). Saat memberi sambutan, AHY menanyakan kondisi jalanan di Tapsel kepada masyarakat yang hadir.

  • Penjelasan Mentan soal Prabowo Mau Hapus Kuota Impor

    Penjelasan Mentan soal Prabowo Mau Hapus Kuota Impor

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor. Menurut Amran, hal tersebut tak lepas demi kepentingan rakyat.

    Amran menerangkan regulasi yang akan dibuat pemerintah ke depan, baik impor maupun ekspor untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan ekonomi rakyat.

    “Seluruh regulasi yang kita bangun, kepentingan rakyat. Jangan ada kepentingan oknum. Jadi prinsip bekerja kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia, untuk pangan dan menggerakkan ekonomi ke rakyat. Itu kita ke sana,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Amran pun mencontohkan untuk komoditas beras. Amran menyebut Indonesia saat ini telah mengalami surplus beras dan stok beras di gudang Bulog tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Menurut Amran, dengan kondisi tersebut Indonesia dapat menutup keran impor beras.

    Hal serupa terjadi pada ekspor kelapa. Amran menerangkan pemerintah mempermudah ekspor kelapa di saat harganya sedang tinggi. Untuk itu, dia menilai apapun regulasi yang diambil pemerintah ke depan demi menguntungkan rakyat.

    “Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia, apapun modelnya, mau impor, mau ekspor mana yang menguntungkan rakyat,” terang Amran.

    Saat ditanya mengenai rencana Prabowo yang juga menghapus pertimbangan teknis (Pertek), Amran menerangkan regulasi yang menghambat lebih baik dipangkas saja. Dia pun telah memangkas sebanyak 240 regulasi, termasuk regulasi untuk penyaluran pupuk subsidi.

    “Jadi regulasi yang menghambat, ngapain? Kita bypass aja. Contoh pupuk. Pupuk ini ada 12 Menteri harus setuju tanda tangan, 38 Gubernur, 500 Bupati dan Wali Kota. Tanda tangan baru pupuknya sampai ke lapangan. Perpres diterbitkan beliau (Prabowo, Permentan yang mengikuti. Dari (Kementerian) Pertanian setuju ke Pupuk Indonesia, langsung ke Gapoktan,” jelas Amran.

    Setidaknya ada 145 regulasi yang menghambat penyaluran pupuk subsidi tersebut dipangkas. Amran pun menyebut terjadi peningkatkan produksi beras sebesar 62%.

    “Bayangkan 145 regulasi menjadi satu Perpres keluar. Itulah mungkin contoh yang diberikan Bapak (Prabowo). Apa yang terjadi? Produksi kita naik berapa? 62%. Itu kata BPS,” imbuh Amran.

    Lihat juga Video ‘Kata AHY Soal Prabowo Minta Keran Impor Dibuka Lebar’:

    (rea/rrd)

  • Menteri Ara Ajak AHY dan Otorita IKN Bertemu Bahas Hunian di Nusantara – Page 3

    Menteri Ara Ajak AHY dan Otorita IKN Bertemu Bahas Hunian di Nusantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

     

  • GP Ansor dan DPR Sebut Tak Ada Potensi Dwifungsi dalam UU TNI

    GP Ansor dan DPR Sebut Tak Ada Potensi Dwifungsi dalam UU TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin mengatakan tidak ada potensi dwifungsi ABRI dalam Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disahkan DPR. Ia mengaku telah membaca pasal-pasal dalam UU tersebut. 

    “Ketakutan terhadap dwifungsi ABRI perlu ditinjau ulang, perlu dibaca pasal itu secara keseluruhan, bahwa ini bukan seperti Orde Baru. Orde Baru tentara punya parlemen, sekarang tidak. Saya kira kan kalau diatur lebih baik,” kata Addin kepada wartawan, Selasa (15/4/2025) .

    Menurutnya, GP Ansor sejak awal mendukung revisi UU TNI. “Memang satu hari sebelum keputusan sidang DPR, kita menyatakan sikap mendukung revisi Undang-Undang TNI,” tutur Addin.

    GP Ansor tidak mempermasalahkan apabila sampai sekarang masih ada demo penolakan terhadap revisi UU TNI, karena itu merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat. 

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan revisi UU TNI bukan produk legislasi yang gegabah. Menurutnya, DPR tidak menutup mata terhadap aspirasi publik yang menginginkan TNI tetap profesional dan tidak kembali ke era dwifungsi.

    “Ini tentu bukan bentuk mengembalikan semangat dwifungsi atau politisasi militer, tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan riil di lapangan,” tegas Adies.

    Ia menambahkan, tantangan pertahanan dan keamanan saat ini menuntut kesiapan maksimal dari semua elemen bangsa, termasuk institusi militer.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menilai revisi UU TNI yang baru disahkan DPR tidak akan membawa Indonesia menuju era dwifungsi ABRI layaknya Orde Baru.

    “Tidak benar kalau kemudian ini akan mengembalikan ke masa Orde Baru dwifungsi ABRI. Memang simpang siur narasi yang beredar di masyarakat luas dan sebetulnya kita harus bisa melihat dengan sabar dan detail apa saja yang menjadi perbedaan dari UU sebelumnya,” ucap AHY.

    Di satu sisi, AHY memahami masih banyak orang yang salah persepsi dalam mengartikan seluruh pasal dalam UU TNI. Karenanya, dia berharap UU TNI ini dapat disosialisasikan dengan maksimal sehingga masyarakat tahu tujuan utama dari UU tersebut.

  • Resmikan Pelabuhan Feri di Batam, AHY Pengin Lebih Banyak Investor Datang

    Resmikan Pelabuhan Feri di Batam, AHY Pengin Lebih Banyak Investor Datang

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/4/2025). Pelabuhan ini menjadi gerbang baru yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi masuk RI.

    Terminal Ferry International Gold Coast Bengkong merupakan pelabuhan kapal feri internasional berkelas dunia yang dibangun di kawasan strategis Bengkong, Batam. Pelabuhan ini mulai beroperasi sejak Februari 2025.

    Sejumlah rute internasional telah dibuka di sana, antara lain Batam-Stulang Laut (Johor Bahru, Malaysia) dan Batam-Singapura sebanyak dua kali perjalanan setiap harinya. Kehadiran pelabuhan ini menambah jumlah pelabuhan feri internasional di Batam dari sebelumnya lima menjadi enam.

    AHY menyoroti pentingnya konektivitas sebagai kunci transformasi ekonomi, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, konektivitas laut sangat krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan, menurunkan biaya logistik, serta menarik investasi dan wisatawan di Kepri.

    “Kalau kita melihat potensi yang ada di Indonesia ini, maka salah satu kunci transformasi ekonomi adalah konektivitas. Konektivitas ini mudah diucapkan tetapi betapa kompleks dan mahal. Bisa berbicara konektivitas di daratan, di udara, tapi juga di laut. Kepri ini tentu punya kekhasan tersendiri,” kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Menurut data tahun 2023, jumlah penumpang di Pelabuhan Internasional dan Domestik Batam mencapai 8,1 juta orang, meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun yang sama mencapai 7,04%, menunjukkan pemulihan yang kuat pascapandemi.

    AHY berharap pelabuhan ini bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang sebelumnya belum mendapatkan perhatian maksimal. Ia juga mengapresiasi peran swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang strategis, salah satunya PT Aneka Sarana Sentosa atas pembangunan pelabuhan kapal internasional ini.

    Ia juga menambahkan, pembangunan pelabuhan juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketiga yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ia berharap Batam tidak hanya menjadi kawasan industri dan manufaktur, tetapi juga hub strategis maritim Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

    “Semoga sesuai dengan harapannya, dermaga berkelas internasional ini bisa menghadirkan lebih banyak pariwisata, mendatangkan lebih banyak investor, menggerakkan ekonomi di sekitar Bengkong ini yang tumbuh, termasuk pelaku UMKM, restoran, kafe-kafe, ruko-ruko, perumahan, real estate dan lain sebagainya,” ujar AHY.

    “Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya Batam sebagai kota industri manufaktur, sebagai kota perdagangan, sebagai kota etalase ekonomi bisa semakin maju dan berkembang,” sambungnya.

    Pembangunan pelabuhan ini ditargetkan menyerap 1.500-2.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung dalam dua tahun ke depan. Kehadiran Gold Coast Ferry Terminal Bengkong juga memperkuat posisi Batam sebagai pintu gerbang maritim Indonesia yang strategis, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran.

    Lihat juga video: Momen Luhut Terima Telepon Saat Jokowi Tengah Pidato Resmikan Pelabuhan

    (acd/acd)

  • AHY Resmikan Terminal Feri Internasional Gold Coast, Dorong Batam jadi Katalis Wisata dan Investasi

    AHY Resmikan Terminal Feri Internasional Gold Coast, Dorong Batam jadi Katalis Wisata dan Investasi

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan dengan di bukanya Dermaga Baru Pelabuhan Ferry Internasional Gold Coast di Batam, satu sisi berpotensi meningkatkan Ekonomi, investasi dan Pariwisat.

    Namun sisi lainnya harus mewaspadai potensi ke rawanan tindak Pidana Penjualan Orang ke Luar negeri dan meningkatnya trafik Narkotika.

    “Sisi lain saya berpesan, satu sisi kita menghadapi banyak permasalahan penyelundupan tenaga kerja ilegal, ini harus jadi perhatian kita bersama,” kata Listio.

    Ia menyebutkan bahwa dirinya mendapat laporan penyelundupan bukan hanya masuk melaui pelabuhan tikus melainkan pelabuhan resmi domistik maupun internasional.

    “Saya titip tolong diawasi petugas yang ada, baik dari Bea cukai, Imigrasi maupun kepolisian,” tegas Listio.

    Ditempat yang sama Gubernur Kepri Ansar Ahmad menambahkan bahwa Kehadiran Gold Coast ini akan memperkuat peran Kepri sebagai pintu gerbang utara Indonesia.

    “Kami yakin infrastruktur konektivitas seperti ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” kata dia.

    Saat ini, Kepri memiliki total 33 pelabuhan, terdiri dari 25 domestik dan 8 internasional, termasuk lima di Batam. Selain itu, tersedia pula dua terminal yacht yang mendukung sektor wisata bahari.

  • Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Proyek strategis nasional (PSN) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) rupanya bukan cuma menarik perhatian Belanda, dua raksasa Asia, yakni China dan Korea Selatan juga menunjukkan minat untuk ikut andil dalam megaproyek ini.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan, ketertarikan kedua negara tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, sebelum menggandeng investor asing, pemerintah tengah merampungkan detail engineering design (DED) yang ditarget selesai pada akhir 2025.

    “Kemarin disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur, China dan Korea Selatan juga tertarik. Sebenarnya cukup banyak yang berminat, tetapi kita perlu merampungkan format kerja sama dan teknisnya dahulu,” ujar Dody, Senin (14/3/2025).

    Tak hanya soal investasi, Indonesia juga menggandeng Belanda yang sudah lebih dahulu dikenal sebagai negara ahli pengelolaan air terkait proyek tanggul laut raksasa. Negeri Kincir Angin tersebut telah menyiapkan pinjaman lunak sebesar €300 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun untuk mendukung pembangunan tanggul laut.

    Dody menjelaskan, proyek tanggul raksasa ini merupakan salah satu proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman rob, abrasi, dan penurunan muka tanah.

    Di sisi lain, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengungkapkan, Invest International juga siap menggelontorkan dana untuk mendanai proyek-proyek air, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah di Indonesia. Termasuk di dalamnya perlindungan pesisir Demak dan Cirebon lewat program Giant Sea Wall.

    Kerja sama Indonesia dan Belanda di bidang pengelolaan air sendiri sudah berjalan sejak 2000 dan saat ini telah memasuki fase kelima yang berlaku hingga 2027.

    Dengan ketertarikan dari berbagai negara besar, pemerintah optimis proyek tanggul laut raksasa ini bisa menjadi langkah penting dalam penguatan pertahanan pesisir sekaligus mendorong investasi strategis di Indonesia.

  • SBY Mengaku Hati-hati Nge-Tweet Soal Pemerintahan di Media Sosial: Bagi Saya Ini Etika

    SBY Mengaku Hati-hati Nge-Tweet Soal Pemerintahan di Media Sosial: Bagi Saya Ini Etika

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku selalu berhati-hati saat ingin menyampaikan pendapatnya soal pemerintahan melalui cuitan alias tweet di media sosial.

    Dia melakukan itu karena pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia atau presiden, sehingga saat ini dirinya merasa harus hemat bicara dan berhati-hati dalam memberikan pandangannya.

    Termasuk, merespons soal kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu saat Indonesia terkena sebesar 32 persen. 

    “Tidak akan saya lepas [pandangan soal tersebut] dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politic corect dan itu bagi saya etika,” ujarnya dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute (TYI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

    Dia melanjutkan, dirinya lebih memilih menulis tujuh butir hal yang sebaiknya Indonesia lakukan untuk menyikapi pengumuman Trump. Akan tetapi, sikap itu tidak dipublikasikan karena menjaga etika yang dia maksud.

    Kemudian, lanjutnya dua hari kemudian dia mendengar kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan Trump. Dia mengaku bersyukur karena yang dilakukan pemerintah 80 persen sama dengan yang dia pikirkan.

    “Saya khawatir kalau Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional, dan kurang rasional ketika kita menyadari kita ini siapa, dunia seperti apa, Amerika Serikat seperti apa. Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan, kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif TYI sekaligus putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpandangan bahwa hal yang dilakukan ayahnya ini adalah karena menghormati Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Yang dimaksudkan oleh Pak SBY lebih hemat berbicara apalagi menyampaikan statement secara publik, mengapa? karena beliau sangat menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya di tempat yang sama seusai acara diskusi selesai.

    Menurut AHY, SBY tentunya paham betul posisi Prabowo saat ini karena menjadi pemimpin sebesar negara Indonesia bukanlah hal yang mudah, sehingga juga memberikan empatinya.

    “Jadi tentunya Pak SBY tidak ingin disalahartikan, justru beliau yang diam lebih banyak memberikan masukan. Saya tahu persis beliau reguler cukup sering memberikan masukan-masukan kepada bapak presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.