Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Jangan Biarkan Politik Dikuasai yang Jahat

    Jangan Biarkan Politik Dikuasai yang Jahat

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak generasi muda untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi terjun langsung dalam perjuangan politik yang benar dan berintegritas. 

    “Kalau kita menjauhi politik, terutama jika anak muda semakin menjauhi politik, maka jangan salahkan jika politik dikuasai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, tidak punya integritas, bahkan oleh mereka yang jahat,” ujar AHY di acara Biru Muda Project di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat malam (2/5/2025), dalam keterangan persnya Minggu (4/5/2025). 

    Menurut AHY, politik tidak sekadar karena kekuasaan, tapi ruang pengabdian yang luas. Ia mencontohkan perjalanan beberapa tokoh yang hadir, termasuk Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah yang merupakan sahabat lamanya sejak di akademi militer.

    “Pengabdian di dunia militer itu mulia, tapi politik juga jalan pengabdian. Front-nya lebih luas, tantangannya lebih kompleks. Di politik, kita tidak hanya menghadapi musuh yang jelas, tapi juga harus cerdas memilah mana kawan sejati dan mana yang hanya penuh kepentingan,” katanya.

    AHY menyinggung realita bahwa banyak anak muda masih skeptis terhadap politik karena citra buruk yang kerap melekat. Namun, ia menekankan bahwa justru karena alasan itu, generasi muda harus berani ambil bagian dan memperjuangkan nilai-nilai yang baik.

    “Kalau masih ada nilai baik dalam diri kita, niat baik untuk masyarakat dan bangsa, maka jangan ragu. Bergabunglah, berjuanglah dalam politik. Tapi lakukan dengan benar. Politik yang benar,” tuturnya.

    AHY juga mendorong anak muda agar lebih fokus pada masa depan, termasuk pengembangan sektor ekonomi kreatif, yang dimana ada 17 subsektor ekonomi kreatif dan menjadi masa depan Indonesia. Hal tersebut sesuai Asta Cita Presiden Prabowo yang peduli terhadap generasi muda mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

  • Demokrat mendorong kepemimpinan muda kunci menuju Indonesia Emas 2045

    Demokrat mendorong kepemimpinan muda kunci menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrat menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.

    Herman menegaskan pentingnya pengelolaan bonus demografi secara tepat, agar menjadi kekuatan transformasi bangsa.

    “Indonesia saat ini berada dalam puncak bonus demografi, dengan sekitar 70 persen penduduk kita berada dalam usia produktif. Ini bukan sekadar angka, melainkan modal strategis yang menentukan masa depan bangsa. Jika dikelola dengan baik, generasi muda kita akan membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan generasi muda bukan hanya sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi juga agen perubahan sosial dan politik.

    Oleh karena itu, negara perlu hadir memperkuat ekosistem pendidikan vokasional, pelatihan kerja, dan ruang partisipasi dalam ekonomi digital dan inovasi sosial.

    “Tidak cukup hanya mempersiapkan tenaga kerja, kita harus menciptakan wirausaha muda, pemimpin muda, dan inovator dari berbagai sektor, dan hari ini, Partai Demokrat bukan baru memulai, tapi sudah menjalankan peran tersebut,” ujarnya.

    Dia menambahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda melalui pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi kepemimpinan baru yang adaptif dan berintegritas.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mencapai lebih dari 200 juta jiwa hingga dua dekade mendatang.

    Menurutnya, kondisi ini harus dimaksimalkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan akses teknologi.

    Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, mulai dari ketimpangan akses pendidikan, pengangguran terbuka, hingga potensi disrupsi sosial akibat radikalisme dan penyebaran informasi palsu.

    “Partai Demokrat berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pembangunan manusia yang berorientasi pada generasi muda, demi Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera pada tahun 2045,” katanya pula.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY ajak generasi muda pelopori politik rasional dan bertanggung jawab

    AHY ajak generasi muda pelopori politik rasional dan bertanggung jawab

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor politik yang rasional dan bertanggung jawab di tengah maraknya post-truth politics dan penyebaran informasi palsu yang sulit dibedakan pada era kecerdasan buatan.

    Ajakan tersebut disampaikan AHY saat meluncurkan Biru Muda Project di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (2/5) malam.

    Ia mengatakan generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam membangun politik yang berdampak positif dan menjauh dari praktik politik identitas maupun destruktif.

    “Politik harus berdampak, positive impact. Jangan justru masuk politik, malah menjadi pribadi yang buruk. Masuklah ke politik untuk jadi lebih baik, lebih bermanfaat,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurutnya, partai berlambang mercy itu merupakan rumah besar bagi kalangan nasionalis dan religius lintas suku, agama, dan latar belakang.

    AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi antargenerasi di dalam partai, dengan para senior berperan sebagai mentor bagi kader muda.

    Sebagai bentuk komitmen regenerasi, AHY mengangkat dua kader muda untuk memimpin badan strategis partai, yakni Rizki Aulia Natakusumah sebagai Kepala Badiklat dan Hillary Brigitta Lasut sebagai Kepala BPJK.

    AHY menegaskan bahwa penunjukan ini bukan sekadar simbol, melainkan langkah konkret mempercayakan anak muda untuk berjuang dengan idealisme.

    “Human capital adalah aset utama bangsa. Demokrat harus hadir sebagai partai yang menyiapkan kader-kader unggul sejak dini. Politik bukan hanya soal strategi, tapi tentang membentuk karakter dan kesadaran untuk mengabdi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPJK DPP Partai Demokrat Hillary Brigitta Lasut berharap anak muda tidak takut untuk terjun ke dunia politik.

    “Kita justru sebagai anak muda tidak boleh takut, kita punya energi banyak, kita harus berani mencoba, apalagi kalau di Demokrat, banyak senior dan mentor yang siap membimbing kita,” tambah Brigitta.

    Salah satu inisiator Biru Muda Project Teuku Agassi Revano Harsya menjelaskan gerakan ini menjadi wadah bagi anak muda dari berbagai latar belakang untuk belajar politik yang sehat dan bertanggung jawab.

    “Kami juga membutuhkan mentor dari senior-senior yang telah memiliki banyak pengalaman, agar kami bisa belajar dan berdampak bagi lingkungan sekitar kami,” kata Agassi.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut antara lain Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan, Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron, Bendum Irwan Fecho, Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Menparekraf Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrat: Kampanye Terbaik bagi Prabowo adalah Kinerja

    Demokrat: Kampanye Terbaik bagi Prabowo adalah Kinerja

    Demokrat: Kampanye Terbaik bagi Prabowo adalah Kinerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
     
    Partai Demokrat
    menyatakan, kampanye terbaik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029 adalah menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai presiden.
    Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat
    Herzaky Mahendra Putra
    menyatakan, Prabowo bisa memenangkan kembali hati rakyat jika menunjukkan kinerja apik dalam pemerintahannya lima tahun ini.
    “Karena hari ini, menurut ketua umum kami, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), kampanye terbaik bagi Pak Prabowo adalah kinerja,” ujar Herzaky di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Maka dari itu, Herzaky menekankan bahwa Demokrat ingin fokus membantu pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan optimal.
    “Sehingga kami, bersama teman-teman lain, teman-teman Koalisi Indonesia Maju (KIM), kita berjuang habis-habisan, totalitas ya di kabinet,” kata dia.
    Herzaky menyebutkan, sejauh ini Prabowo menjadi satu-satunya opsi untuk diusung sebagai capres oleh Demokrat.
    Sementara itu, belum ada pembahasan di internal Demokrat mengenai peluang mengusung AHY pada Pilpres 2029.
    “Kalau ditanya, apakah ada opsi selain Pak Prabowo? Hari ini enggak. Kami hanya punya nama Pak Prabowo yang akan diusung kembali di 2029,” ujar Herzaky.
    Sebelumnya, Partai Gerindra telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Sementara itu, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar mengirim sinyal untuk kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2029.
    Ketika ditanya soal aliran dukungan tersebut, Prabowo mengaku ingin fokus mengerjakan tugasnya sebagai presiden.
    “Nanti lah itu ya. Kita kerja, kita kerja dulu untuk rakyat,” ungkap Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Sri Mulyani hingga Menko AHY saat Hari Pendidikan Nasional 2025 – Page 3

    Pesan Sri Mulyani hingga Menko AHY saat Hari Pendidikan Nasional 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setiap 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang kelahiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Tanggal itu juga bertepatan dengan hari lahir Ki Hadjar Dewantara pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta.

    Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan atas dedikasinya usai Indonesia Merdeka. Ia meninggal dunia pada 26 April 1959.

    Pemerintah menetapkan hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 sebagai penghormatan. Mengutip Antara, Peringatan Hardiknas untuk merefleksikan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa.

    Pada momen Hari Pendidikan Nasional, sejumlah menteri ekonomi mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional melakui media sosial seperti instagram. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebutkan, pendidikan merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa, pemerintah, pendidik, keluarga dan masyarakat.

    Sri Mulyani menuturkan, belajar kini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja di era keterbukaan informasi. Selain itu, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi sumber ilmu bagi sesamanya.

    “Seperti pesan Guru Bangsa, Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru,” tulis Sri Mulyani.

    Ia juga mengajak untuk gotong royong sehingga menciptakan pendidikan yang adil dan bermutu supaya setiap anak Indonesia mendapat haknya untuk belajar dan bertumbuh.

    “Mari kita terus bergotong royong menciptakan pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu agar setiap anak Indonesia mendapat haknya untuk belajar, tumbuh dan bermimpi. Selamat Hari Pendidikan Nasional,” tulis Sri Mulyani.

    Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025. Ia menulis, pendidikan ibarat cahaya untuk menumbuhkan harapan bangsa dan membentuk karakter di masa depan.

    “Mari kita wujudkan pendidikan berkualitas agar menciptakan generasi terbaik untuk Indonesia di masa depan,” tulis dia dalam akun instagramnya @erickthohir, Jumat, (2/5/2025).

     

  • Sekjen Partai Demokrat Minta Kader Panaskan Mesin Partai Sejak Awal

    Sekjen Partai Demokrat Minta Kader Panaskan Mesin Partai Sejak Awal

    Jakarta –

    Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat memanaskan mesin partai sejak dini. Sebab waktu lima tahun untuk menyambut pesta demokrasi mendatang sangatlah singkat.

    Herman Khaeron meminta para pengurus di seluruh Indonesia untuk merekrut calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon saksi sejak dini. Hal itu diungkapkan olehnya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Aceh dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota DPR se-Aceh, Selasa (29/04/2025).

    “Kita harus memanaskan mesin partai sejak awal. Waktu lima tahun sangatlah singkat. Tahu-tahu, sudah 2028, 2029 nanti. Mari kita konsolidasikan semua kekuatan. Pengurus, kader, simpatisan, anggota Dewan, kepala daerah,” kata Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Dia pun berpesan agar para kader Partai Demokrat mulai dari sekarang melakukan petakan dengan baik, rekrut segera, dan pastikan loyalitasnya.

    “Organisasi harus semakin solid dan kuat. Kerja-kerja nyata membantu rakyat harus terus dilakukan. Mengawal program Pemerintahan Prabowo, seperti yang disampaikan Ketum AHY, menjadi bagian utuh dalam perjuangan keseharian kita di partai ini,” sambungnya.

    Dalam arahannya, dia menekankan pentingnya konsolidasi organisasi sebagai fondasi awal menghadapi Pemilu 2029. Serta mendorong seluruh struktur di Aceh untuk mulai melakukan langkah-langkah penguatan dari sekarang.

    Selain itu, dia pun berpesan agar setiap kader terus mengutamakan gotong royong dan terus menjaga semangat persatuan.

    “Saya mengapresiasi DPD Aceh karena sudah memiliki kantor sendiri yang dibangun dari nol. Termasuk musala yang dibangun secara gotong royong. Ini semangat yang luar biasa,” tuturnya.

    “Konsolidasi ini diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, sehingga apa yang sudah baik dan pondasi yang diletakkan Herman Khaeron sebagai Kepala BPOKK pada era sebelumnya sesuai instruksi Ketum AHY bisa diakselerasikan dan dioptimalkan,” ujar Iwan.

    Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberikan sambutan dan arahan secara virtual.

    Ketua dan pengurus DPD, Ketua dan Sekretaris DPC se-Aceh, serta seluruh anggota legislatif dari DPRA dan DPRK. Hadir pula Wasekjen DPP Partai Demokrat Afriansyah Noor yang juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra, dan Deputi BPOKK Wilayah Sumatera I, Iwan Rinaldo Syarief.

    (DEMOKRAT/arza)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall membutuhkan perencanaan yang matang.

    Sebab, menurut AHY, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini sangat besar. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detail berapa dana yang dibutuhkan untuk ini.

    Hal itu ia sampaikan dalam acara Sunmori Vespa bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan jajaran pejabat TNI AL, Minggu (27/04/2025).

    “Ada rencana strategis Presiden untuk membangun tanggul raksasa, Giant Sea Wall, yang memang perlu perencanaan yang sangat matang karena membutuhkan anggaran yang besar,” kata AHY dikutip dari siaran pers pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menjelaskan, wilayah pesisir khususnya di Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.

    Permukaan tanah yang menurun ini disebut akibat dari eksploitasi pengambilan air yang sudah terjadi sekian lama oleh puluhan juta manusia hidup di Jakarta dan sekitarnya.

    “Jadi bisa dikatakan double threat,” kata pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

    AHY pun mengharapkan masukan jajaran TNI AL terkait integrasi pembangunan infrastruktur pesisir dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

    Sebelumnya, AHY pernah mengungkapkan ada investor China yang tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai Nasional 29 April 2025

    Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai Nasional 29 April 2025

    Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menguji Pasal 23 huruf c
    UU Kementerian Negara
    karena banyak pengurus partai politik yang “nyambi” menjadi
    menteri
    dalam
    Kabinet Merah Putih
    .
    Gugatan dengan nomor perkara 35/PUU-XXIII/2025 tersebut dilayangkan oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu.
    Dalam petitumnya, para pemohon menyebut, praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik (parpol) menyebabkan terdegradasinya check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Bahkan, juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol.
    “Hal tersebut melanggar salah satu peran
    parpol
    sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” tulis permohonan yang dibacakan dalam sidang MK, Senin (28/4/2025).
    Mereka juga membeberkan bahwa praktik rangkap jabatan pengurus inti partai politik menjadi menteri telah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berlanjut di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, semakin besar di era pemerintahan Prabowo.
    Pemohon bahkan menyebut sejumlah nama ketua umum partai dalam permohonan itu, seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan; Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai Menko Pemasyarakatan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai
    Menteri
    Investasi.
    Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
    Terkait gugatan UU Kementerian Negara yang menyoal rangkap jabatan, sejumlah menteri dan
    wakil menteri
    di Kabinet Merah Putih memang tercatat sebagai pengurus partai politik.
    Berikut daftar menteri dan wakil menteri yang juga tercatat sebagai kader dan pengurus partai politik, sebagaimana dirangkum
    Kompas.com
    :
    Partai Gerindra
    Partai Golkar
    Partai Demokrat
    Partai Amanat Nasional (PAN)
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Partai Gelora
    Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut Nasional

    5 UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut Nasional

    UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Empat mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menggugat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena banyaknya ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
    Empat mahasiswa tersebut adalah Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu yang secara khusus menggugat Pasal 23 huruf c
    UU Kementerian Negara
    .
    Menurut mereka, ketua umum yang merangkap jabatan sebagai menteri tidak hanya menyebabkan terdegradasinya check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol.
    “Hal tersebut melanggar salah satu peran parpol sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” tulis permohonan dengan nomor perkara 35/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang
    MK
    , Senin (28/4/2025).
    Dalam permohonannya, mereka menyebut sejumlah ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.
    Ada nama
    Bahlil
    Lahadalia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM).
    Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) yang adalah Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan.
    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, yakni Zulkifli Hasan.
    Terdapat pula Abdul
    Muhaimin Iskandar
    yang adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemasyarakatan.
    Pemohon dalam permohonannya menulis, praktik rangkap jabatan antara ketua umum partai politik dan menteri sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Kemudian berlanjut di era Joko Widodo (Jokowi) dan semakin banyak pada kepemimpinan Prabowo.
    Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bersama Lestarikan Bumi, Wakil Bupati Luwu Apresiasi Masmindo

    Bersama Lestarikan Bumi, Wakil Bupati Luwu Apresiasi Masmindo

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, memberikan apresiasi tinggi kepada PT Masmindo Dwi Area (MDA) atas partisipasi aktifnya dalam peringatan Hari Bumi 2025 yang digelar serentak di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005/574/DLHK, yang mengusung tema “Kekuatan Kita, Planet Kita”. Salah satu aksi nyata dalam momentum ini adalah penanaman 1.000 pohon secara serentak di berbagai kabupaten dan kota, termasuk di Kabupaten Luwu.

    Pelaksanaan penanaman pohon di Luwu melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta, di mana PT Masmindo Dwi Area tampil aktif sebagai wujud nyata komitmennya terhadap pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Luwu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada MDA.

    “Kami mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh MDA dalam kegiatan ini. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di Kabupaten Luwu. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Muh. Dhevy Bijak Pawindu.

    Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Masmindo Dwi Area, Mustafa Ibrahim, turut menegaskan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Ia menjelaskan bahwa program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) MDA tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

    “Apa yang kami tanam dan rawat hari ini diharapkan menjadi warisan hijau bagi anak cucu kita di masa depan,” ungkap Mustafa.

    Melalui kolaborasi yang erat ini, PT Masmindo Dwi Area bersama Pemerintah Kabupaten Luwu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring. Upaya bersama ini diharapkan membawa dampak positif, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

     

     

    Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono juga memberikan tanggapan pasca putusan MK dalam sengketa pilpres pada sela-sela acara Hari Bumi Sedunia, di Desa Cibedug, Kabupaten Bogor, pada …