Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Lewat program “UMKM HEBAT KUAT” yang tengah dibuka pendaftarannya untuk wilayah JABODETABEK, Partai Demokrat menunjukkan keseriusannya hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

    Program ini tak lepas dari peran Hillary Brigitta Lasut (HBL) yang belum lama ini mendapat mandat penting dari AHY. Pada Minggu, 23 Maret 2025, AHY menunjuk HBL sebagai Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) dalam struktur terbaru DPP Demokrat. Jabatan strategis ini setara dengan posisi menteri atau wakil menteri di internal partai, dan menuntut HBL untuk bekerja maksimal membangun jaringan konstituen secara nasional.

    Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan. AHY menaruh harapan besar agar Hillary mampu memaksimalkan seluruh potensi jaringan partai, termasuk dukungan kepala daerah dari Demokrat, untuk memperkuat mesin partai sekaligus menjadi solusi nyata atas persoalan masyarakat.

    Tak hanya bicara strategi politik, AHY secara khusus meminta BPJK untuk menginisiasi gerakan-gerakan inovatif dalam menjawab isu-isu riil seperti pengangguran, minimnya lapangan kerja, hingga keterbatasan kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Melalui program “UMKM HEBAT KUAT”, Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi yang membumi.

    “Ayo bergabung menjadi UMKM Binaan Partai Demokrat, yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif dari seluruh Indonesia untuk merasakan kehadiran Partai Demokrat khususnya dalam menangani masalah keterbatasan skill dan sumber daya UMKM untuk berkembang, masalah pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja,” ajak Hillary dalam unggahan Instagram terbarunya.

  • Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim.

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Dalam kunjungan tersebut, Herman menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi internal partai. Ia juga menegaskan pentingnya semangat dan kekompakan kader di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    “Saya sebagai Sekjen baru memberikan arahan yang merupakan bagian dari arahan Ketua Umum. Seluruh pengurus harus diaktifkan dan bergerak. Tidak ada lagi yang pasif,” tegas Herman.

    Herman juga menyoroti pentingnya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditambahkan beberapa badan baru, seperti Badan Saksi, Badan Logistik, dan Komite Khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah.

    “Struktur baru ini harus segera direspons. DPD perlu segera merevisi Surat Keputusan kepengurusan agar sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Banyak amanah yang saya bawa dan saya harap bisa langsung dijalankan,” tukasnya.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kehadiran langsung Sekjen ke Surabaya dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian serius dari DPP terhadap perkembangan Demokrat di daerah.

    “Kehadiran Pak Sekjen memberi banyak wejangan dan arahan strategis. Ini menjadi bekal bagi kami untuk menatap sukses di Pemilu 2029,” ujar Emil.

    Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini DPD Demokrat Jatim tengah menyusun berbagai program konsolidasi dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda).

    Meski masa jabatan pengurus saat ini berlaku hingga 2027, penyesuaian tetap diperlukan sesuai AD/ART terbaru yang akan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron. “Kami siap bekerja keras untuk menjalankan amanah Ketum dan Sekjen, demi menambah perolehan kursi Demokrat di 2029 mendatang,” ujar dokter Agung.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Demokrat pasca Pemilu 2024, sebagai langkah awal untuk menyongsong peta pertarungan politik lima tahun ke depan dengan semangat baru dan kepengurusan yang semakin solid. (tok/but)

  • AHY Sebut Investor Eropa hingga Swasta Lokal Tertarik Proyek Giant Sea Wall Indonesia – Halaman all

    AHY Sebut Investor Eropa hingga Swasta Lokal Tertarik Proyek Giant Sea Wall Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi salah satu topik yang paling banyak ditanyakan oleh investor.

    Menurutnya, banyak investor dari Eropa, Timur Tengah, hingga pihak swasta dalam negeri yang tertarik dengan proyek tersebut.

    “Betul. Ini juga yang banyak yang bertanya ketika kami bertemu dengan mitra-mitra sahabat dari berbagai negara, termasuk yang ada di Asia, terus juga di Eropa, dan lain-lain termasuk Timur Tengah mereka ingin bertanya,” kata AHY saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    AHY mengatakan forum investasi menjadi ruang yang tepat untuk menjelaskan prospek Giant Sea Wall secara terbuka dan rinci kepada para mitra.

    Selain sebagai ajang pencarian pendanaan, diskusi proyek ini juga dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat jejaring kemitraan jangka panjang lintas negara.

    “Mereka bertanya dan ingin lebih tahu dan itulah forum yang baik untuk kami bisa menjelaskan prospeknya seperti apa. Dan kita bisa membahas, mendiskusikan mekanisme kerjasamanya bagaimana,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa proyek Giant Sea Wall harus menjadi proyek yang saling menguntungkan semua pihak.

    “Yang paling tepat, tentunya semua harus mendapatkan keuntungannya baik. Karena ini kita ingin berlanjut dan kita tidak hanya mencari sumber pendanaan, tapi kita ingin memperkuat kemitraan,” tegasnya.

    Lebih jauh, AHY menyampaikan bahwa proyek ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat gravitasi baru di kawasan.

    Yakni dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

    “Karena potensi sumber daya alam kita, zaman kapital kita, itu luar biasa. Jadi saya rasa dengan infrastruktur yang makin kuat, konektivitas yang makin menguntungkan semua, saya rasa kita bisa melakukan transformasi ekonomi, memiliki Indonesia yang benar-benar makmur,” lanjutnya.

    Terkait perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall, AHY menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan rancangan yang telah ada.

    “Ya, ini masih terus kita kerjakan. Kita berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ini kan juga kelanjutan dari rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya ya, desain-desain sebelumnya,” ujarnya.

    Ia mengakui ada penyesuaian dalam perencanaan, meskipun belum mengarah pada kesimpulan akhir.

    Sebaliknya, ia memastikan ada swasta lokal yang juga tertarik dengan proyek tersebut.

    “Swasta lokal harusnya ada. Harusnya ada,” ujarnya.

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.

  • DPR Sebut Prabowo Setuju Zero ODOL Dipercepat di Akhir 2025 – Page 3

    DPR Sebut Prabowo Setuju Zero ODOL Dipercepat di Akhir 2025 – Page 3

    Untuk menanggulangi hal ini, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono target kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL bisa mulai berlaku efektif pada 2026.

    “Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” ungkap AHY beberapa waktu lalu.

    AHY lun berjanji bakal turut melibatkan kelompok pelaku usaha dalam penerapan Zero ODOL kali ini. Sehingga penerapannya tidak saklek sama di setiap daerah. “Kita dengarkan para pelaku, ya, termasuk juga pemerintah daerah juga kita dengarkan. Di masukan-masukannya pasti ada yang mirip, tapi ada juga yang spesifik, yang unik, suatu daerah,” ungkapnya.

     

  • Truk Tabrak Angkot Tewaskan 11 Orang Ternyata Tak Berizin, Kok Boleh Jalan?

    Truk Tabrak Angkot Tewaskan 11 Orang Ternyata Tak Berizin, Kok Boleh Jalan?

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan truk lagi-lagi terjadi. Kemarin, truk muatan pasir menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah, hingga menewaskan 11 orang. Truk tersebut tidak terdaftar dalam sistem perizinan Kementerian Perhubungan.

    Kecelakaan maut itu terjadi di Jl Purworejo-Magelang tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Rabu (7/5/2025) siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Seluruh korban adalah penumpang angkot yang merupakan rombongan takziah. Angkot sampai hancur tak berbentuk.

    Ternyata, truk itu tidak memiliki izin angkutan. Menteri Perhubungan mengkonfirmasi bahwa truk tersebut tidak terdaftar dalam sistem perizinan.

    “Adapun telah diperiksa pada aplikasi Mitra Darat, truk tersebut tidak terdaftar di dalam sistem perizinan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seperti dikutip Antara.

    Setelah cek di Data Laik Kendaraan di aplikasi Mitra Darat yang bisa diakses secara publik, truk dengan nomor polisi B 9970 BYZ tidak ditemukan. Tapi kenapa masih boleh beroperasi di jalan?

    Pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mencurigai masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) di lapangan. Pungli itu membuat truk tak berizin masih beroperasi di jalan.

    “Angkutan barang itu punglinya mulai dari baju seragam sampai nggak pakai baju,” kata Djoko kepada detikOto, Kamis (8/5/2025).

    Djoko menilai pemerintah harus tegas memberantas praktik truk over dimension over load (ODOL) dengan menindak oknum pungli. Untuk memberantas truk ODOL itu, menurut Djoko, butuh program pemberantasan pungli di lapangan.

    “Selama tidak memasukkan program pemberantasan pungli dan (menetapkan) upah standar pengemudi, ini menjadi kendala juga,” ucapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Indonesia akan bebas truk ODOL pada 2026. Pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (Perpres) terkait pemberantasan truk ODOL itu. Djoko menyebut, dalam perpres itu harus diatur soal pemberantasan pungli.

    “Di Perpres itu harus dimasukkan pemberantasan pungli, kedua upah standar pengemudi. Karena (untuk memberantas) oknum pungli itu Presiden harus turun tangan, Presiden yang nindak dalam perpresnya,” tegas Djoko.

    (rgr/din)

  • Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Telah Rampung, Hanya Tunggu Restu Prabowo – Halaman all

    Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Telah Rampung, Hanya Tunggu Restu Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pihaknya belum juga mendapat kesempatan untuk memaparkan desain ulang gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Diana, pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat kepada Prabowo untuk meminta waktu agar bisa memaparkannya secara langsung.

    Namun, hingga kini, kesempatan tersebut belum juga didapatkan karena terbentu jadwal orang nomor satu di RI itu.

    “Kami sudah siap cuman presidennya yang waktunya ya… Kami masih menunggu waktu beliau,” kata Diana ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Karena belum mendapat respons meskipun sudah berkali-kali bersurat, Diana berencana menyampaikan pengingat melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Ya kan kami sudah bersurat. Masa bersurat terus kan enggak enak. Kami nanti mungkin akan mengingatkan melalui Pak Menko (AHY) atau seperti apa,” ujar Diana yang juga Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Sebelumnya, Diana mengungkap desain ulang ini telah rampung. Prabowo meminta desain dirombak karena atap gedung paripurna yang dianggap terlalu mewah.

    “Ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy (mewah), tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus,” kata Diana ketika ditemui di kantornya, Rabu (12/3/2025).

    Selain masalah atap, Diana juga menyebutkan bahwa Prabowo menginginkan agar desain interior gedung memiliki sentuhan Indonesia.

    Ia menjelaskan, telah disiapkan beberapa alternatif yang kokoh, elegan, dan modern, yang tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    Kemudian, Prabowo meminta agar di lobinya ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukkan perjalanan demokrasi di Indonesia.

    “Ini sudah kami inikan (desain ulang, red) semuanya untuk legislatif dan yudikatif. Saat ini kami masih menunggu acc (persetujuan) lagi dari beliau (Prabowo),” ujar Diana.

    Diana pun mengatakan telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono agar bisa melakukan audiensi dengan Prabowo.

    Apabila desain telah disetujui oleh Prabowo, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan segera melanjutkan proses lelang untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ini.

    Menko AHY juga sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo meminta agar gedung sidang paripurna di kawasan legislatif bisa direvisi.

    “Kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya,” sambung AHY.

    “Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” jelasnya.

  • Kementerian PU susun rencana aksi tindaklanjuti kebijakan Zero ODOL

    Kementerian PU susun rencana aksi tindaklanjuti kebijakan Zero ODOL

    Kita sedang menyusun rencana aksinya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL) yang ditargetkan akan diterapkan pada tahun depan.

    “Kita sedang menyusun rencana aksinya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, rencana aksi itu akan meliputi mana saja lokasi yang menjadi jalur logistik utama, lokasi-lokasi yang kemungkinan perlu dipasang teknologi weigh-in-motion (WIM), lokasi-lokasi terkait dengan pemberian insentif serta disinsentif, dan sebagainya.

    “Kita akan tentukan mana saja jalur utama logistik, sehingga kriterianya yang boleh lewat seperti apa,” kata Roy.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan pemberlakuan kebijakan Zero ODOL pada 2026.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya, 2026. Karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan,” kata AHY.

    Hal ini tentunya akan melibatkan secara utuh semua pemangku kepentingan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendengarkan para pelaku termasuk juga pemerintah daerah yang mana nantinya kemungkinan akan ada masukan-masukan yang mirip tetapi ada juga yang spesifik, yang unik dari suatu daerah.

    “Inilah yang akan kami kaji lebih lanjut. Ada yang berlaku umum, nasional, tapi juga bisa saja ada yang spesifik. Makanya ada beberapa pilot project yang sedang dipersiapkan juga agar formulanya itu ada yang umum tapi juga ada yang spesifik daerah. Karena tentu kondisinya berbeda-beda,” ujar AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga ingin memperkuat teman-teman dengan teknologi dan sistem yang sudah berjalan selama ini, yaitu weight in motion untuk bisa mengukur berat sekaligus dimensi sambil berlalu atau berjalan, sekaligus diintegrasikan dengan sistem elektronik.

    Dengan demikian juga nanti untuk penindakannya juga bisa lebih cepat dan tepat.

    “Dan kita juga mendorong di kawasan-kawasan industri juga harus ada perangkat serupa sehingga dari hulu ke hilirnya, bisa dikatakan analogikan seperti itu, ada pemeriksaan dan bisa diyakinkan tidak ada yang keluar dari standar dan keharusannya,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebelumnya menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan angkutan barang yang terkategori ODOL.

    Over Dimension Over Load seringkali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas,
    mengakibatkan luka bahkan korban jiwa, juga kerusakan atau kerugian material.
    Yang sering tidak diliput adalah kerusakan ruas-ruas jalan, baik jalan tol, jalan-jalan utama lain, yang bahkan negara harus mengalokasikan kurang lebih Rp42 triliun per tahun untuk perbaikan jalan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di hadapan para purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. 

    Dalam acara halal bihalal keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia telah lama menjadi korban strategi pecah belah yang melemahkan kekuatan bangsa.

    “Kita ini dari ratusan tahun devide et impera, kita selalu dipecah belah, dan karena kita dipecah belah tidak ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan penuh semangat.

    Prabowo juga menyinggung kondisi para purnawirawan TNI yang menurutnya masih banyak hidup dalam kesulitan, termasuk para jenderal dan panglima yang berjasa besar bagi negara.

    “Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun hidupnya susah, rumahnya masih kontrak, panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya. There’s something wrong,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kondisi ini merupakan dampak dari kelengahan para elite dalam menjaga warisan dan visi para pendiri bangsa.

    Prabowo menyayangkan bahwa sebagian elite nasional lupa atau bahkan abai terhadap rancang bangun negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

    “Maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa fondasi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, seharusnya menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angka panglima Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan UUD 1945, dan itu selalu menjadi pegangan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga mengkritisi sikap elite yang tidak memahami—atau berpura-pura tidak memahami—substansi konstitusi, sehingga kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun.

    “Karena itulah bahwa kekayaan kita mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun ini sumber masalah,” jelas Prabowo.

    Dalam penutup pidatonya, Presiden mengungkap alasan utamanya masuk ke dunia politik: menyelamatkan bangsa dan rakyat dari keterpurukan.

    “Karena inilah saya terjun ke medan politik, bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” tandasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri para tokoh penting nasional, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) A.M Hendropriyono, Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

     

  • Canda Prabowo saat Sebut AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja

    Canda Prabowo saat Sebut AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar dengan mengatakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan “purnawirawan remaja.”

    Hal ini dia sampaikan saat membuka sambutan dan memberikan pengarahan dalam acara Halalbihalal Bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Selasa (6/5/2025).

    Awalnya, Prabowo menyapa sejumlah tokoh purnawirawan serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut. Setelah itu, dia menyapa AHY dan Sugiono, lalu melontarkan candaan.

    “Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Sugiono, mereka purnawirawan remaja,” kelakar Prabowo pada Selasa (6/5/2025).

    Candaan tersebut diarahkan kepada AHY dan Sugiono karena keduanya merupakan mantan prajurit TNI yang memilih pensiun lebih awal. Meski begitu, kepala negara pun turut melempar canda lanjutan dengan mengatakan tak bisa berkata banyak hal karena ada banyak wartawan yang meliput. 

    “Ada wartawan, jadi enggak boleh banyak jokes-nya,” tutur Prabowo sambil berseloroh dan disambut tawa hadirin.