Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • GP Ansor dan DPR Sebut Tak Ada Potensi Dwifungsi dalam UU TNI

    GP Ansor dan DPR Sebut Tak Ada Potensi Dwifungsi dalam UU TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin mengatakan tidak ada potensi dwifungsi ABRI dalam Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disahkan DPR. Ia mengaku telah membaca pasal-pasal dalam UU tersebut. 

    “Ketakutan terhadap dwifungsi ABRI perlu ditinjau ulang, perlu dibaca pasal itu secara keseluruhan, bahwa ini bukan seperti Orde Baru. Orde Baru tentara punya parlemen, sekarang tidak. Saya kira kan kalau diatur lebih baik,” kata Addin kepada wartawan, Selasa (15/4/2025) .

    Menurutnya, GP Ansor sejak awal mendukung revisi UU TNI. “Memang satu hari sebelum keputusan sidang DPR, kita menyatakan sikap mendukung revisi Undang-Undang TNI,” tutur Addin.

    GP Ansor tidak mempermasalahkan apabila sampai sekarang masih ada demo penolakan terhadap revisi UU TNI, karena itu merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat. 

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan revisi UU TNI bukan produk legislasi yang gegabah. Menurutnya, DPR tidak menutup mata terhadap aspirasi publik yang menginginkan TNI tetap profesional dan tidak kembali ke era dwifungsi.

    “Ini tentu bukan bentuk mengembalikan semangat dwifungsi atau politisasi militer, tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan riil di lapangan,” tegas Adies.

    Ia menambahkan, tantangan pertahanan dan keamanan saat ini menuntut kesiapan maksimal dari semua elemen bangsa, termasuk institusi militer.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menilai revisi UU TNI yang baru disahkan DPR tidak akan membawa Indonesia menuju era dwifungsi ABRI layaknya Orde Baru.

    “Tidak benar kalau kemudian ini akan mengembalikan ke masa Orde Baru dwifungsi ABRI. Memang simpang siur narasi yang beredar di masyarakat luas dan sebetulnya kita harus bisa melihat dengan sabar dan detail apa saja yang menjadi perbedaan dari UU sebelumnya,” ucap AHY.

    Di satu sisi, AHY memahami masih banyak orang yang salah persepsi dalam mengartikan seluruh pasal dalam UU TNI. Karenanya, dia berharap UU TNI ini dapat disosialisasikan dengan maksimal sehingga masyarakat tahu tujuan utama dari UU tersebut.

  • Resmikan Pelabuhan Feri di Batam, AHY Pengin Lebih Banyak Investor Datang

    Resmikan Pelabuhan Feri di Batam, AHY Pengin Lebih Banyak Investor Datang

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/4/2025). Pelabuhan ini menjadi gerbang baru yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi masuk RI.

    Terminal Ferry International Gold Coast Bengkong merupakan pelabuhan kapal feri internasional berkelas dunia yang dibangun di kawasan strategis Bengkong, Batam. Pelabuhan ini mulai beroperasi sejak Februari 2025.

    Sejumlah rute internasional telah dibuka di sana, antara lain Batam-Stulang Laut (Johor Bahru, Malaysia) dan Batam-Singapura sebanyak dua kali perjalanan setiap harinya. Kehadiran pelabuhan ini menambah jumlah pelabuhan feri internasional di Batam dari sebelumnya lima menjadi enam.

    AHY menyoroti pentingnya konektivitas sebagai kunci transformasi ekonomi, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, konektivitas laut sangat krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan, menurunkan biaya logistik, serta menarik investasi dan wisatawan di Kepri.

    “Kalau kita melihat potensi yang ada di Indonesia ini, maka salah satu kunci transformasi ekonomi adalah konektivitas. Konektivitas ini mudah diucapkan tetapi betapa kompleks dan mahal. Bisa berbicara konektivitas di daratan, di udara, tapi juga di laut. Kepri ini tentu punya kekhasan tersendiri,” kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Menurut data tahun 2023, jumlah penumpang di Pelabuhan Internasional dan Domestik Batam mencapai 8,1 juta orang, meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun yang sama mencapai 7,04%, menunjukkan pemulihan yang kuat pascapandemi.

    AHY berharap pelabuhan ini bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang sebelumnya belum mendapatkan perhatian maksimal. Ia juga mengapresiasi peran swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang strategis, salah satunya PT Aneka Sarana Sentosa atas pembangunan pelabuhan kapal internasional ini.

    Ia juga menambahkan, pembangunan pelabuhan juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketiga yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ia berharap Batam tidak hanya menjadi kawasan industri dan manufaktur, tetapi juga hub strategis maritim Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

    “Semoga sesuai dengan harapannya, dermaga berkelas internasional ini bisa menghadirkan lebih banyak pariwisata, mendatangkan lebih banyak investor, menggerakkan ekonomi di sekitar Bengkong ini yang tumbuh, termasuk pelaku UMKM, restoran, kafe-kafe, ruko-ruko, perumahan, real estate dan lain sebagainya,” ujar AHY.

    “Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya Batam sebagai kota industri manufaktur, sebagai kota perdagangan, sebagai kota etalase ekonomi bisa semakin maju dan berkembang,” sambungnya.

    Pembangunan pelabuhan ini ditargetkan menyerap 1.500-2.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung dalam dua tahun ke depan. Kehadiran Gold Coast Ferry Terminal Bengkong juga memperkuat posisi Batam sebagai pintu gerbang maritim Indonesia yang strategis, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran.

    Lihat juga video: Momen Luhut Terima Telepon Saat Jokowi Tengah Pidato Resmikan Pelabuhan

    (acd/acd)

  • AHY Resmikan Terminal Feri Internasional Gold Coast, Dorong Batam jadi Katalis Wisata dan Investasi

    AHY Resmikan Terminal Feri Internasional Gold Coast, Dorong Batam jadi Katalis Wisata dan Investasi

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan dengan di bukanya Dermaga Baru Pelabuhan Ferry Internasional Gold Coast di Batam, satu sisi berpotensi meningkatkan Ekonomi, investasi dan Pariwisat.

    Namun sisi lainnya harus mewaspadai potensi ke rawanan tindak Pidana Penjualan Orang ke Luar negeri dan meningkatnya trafik Narkotika.

    “Sisi lain saya berpesan, satu sisi kita menghadapi banyak permasalahan penyelundupan tenaga kerja ilegal, ini harus jadi perhatian kita bersama,” kata Listio.

    Ia menyebutkan bahwa dirinya mendapat laporan penyelundupan bukan hanya masuk melaui pelabuhan tikus melainkan pelabuhan resmi domistik maupun internasional.

    “Saya titip tolong diawasi petugas yang ada, baik dari Bea cukai, Imigrasi maupun kepolisian,” tegas Listio.

    Ditempat yang sama Gubernur Kepri Ansar Ahmad menambahkan bahwa Kehadiran Gold Coast ini akan memperkuat peran Kepri sebagai pintu gerbang utara Indonesia.

    “Kami yakin infrastruktur konektivitas seperti ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” kata dia.

    Saat ini, Kepri memiliki total 33 pelabuhan, terdiri dari 25 domestik dan 8 internasional, termasuk lima di Batam. Selain itu, tersedia pula dua terminal yacht yang mendukung sektor wisata bahari.

  • Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Belanda, China, dan Korsel Lirik Proyek Tanggul Laut Raksasa Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Proyek strategis nasional (PSN) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) rupanya bukan cuma menarik perhatian Belanda, dua raksasa Asia, yakni China dan Korea Selatan juga menunjukkan minat untuk ikut andil dalam megaproyek ini.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan, ketertarikan kedua negara tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, sebelum menggandeng investor asing, pemerintah tengah merampungkan detail engineering design (DED) yang ditarget selesai pada akhir 2025.

    “Kemarin disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur, China dan Korea Selatan juga tertarik. Sebenarnya cukup banyak yang berminat, tetapi kita perlu merampungkan format kerja sama dan teknisnya dahulu,” ujar Dody, Senin (14/3/2025).

    Tak hanya soal investasi, Indonesia juga menggandeng Belanda yang sudah lebih dahulu dikenal sebagai negara ahli pengelolaan air terkait proyek tanggul laut raksasa. Negeri Kincir Angin tersebut telah menyiapkan pinjaman lunak sebesar €300 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun untuk mendukung pembangunan tanggul laut.

    Dody menjelaskan, proyek tanggul raksasa ini merupakan salah satu proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman rob, abrasi, dan penurunan muka tanah.

    Di sisi lain, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen mengungkapkan, Invest International juga siap menggelontorkan dana untuk mendanai proyek-proyek air, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah di Indonesia. Termasuk di dalamnya perlindungan pesisir Demak dan Cirebon lewat program Giant Sea Wall.

    Kerja sama Indonesia dan Belanda di bidang pengelolaan air sendiri sudah berjalan sejak 2000 dan saat ini telah memasuki fase kelima yang berlaku hingga 2027.

    Dengan ketertarikan dari berbagai negara besar, pemerintah optimis proyek tanggul laut raksasa ini bisa menjadi langkah penting dalam penguatan pertahanan pesisir sekaligus mendorong investasi strategis di Indonesia.

  • SBY Mengaku Hati-hati Nge-Tweet Soal Pemerintahan di Media Sosial: Bagi Saya Ini Etika

    SBY Mengaku Hati-hati Nge-Tweet Soal Pemerintahan di Media Sosial: Bagi Saya Ini Etika

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku selalu berhati-hati saat ingin menyampaikan pendapatnya soal pemerintahan melalui cuitan alias tweet di media sosial.

    Dia melakukan itu karena pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia atau presiden, sehingga saat ini dirinya merasa harus hemat bicara dan berhati-hati dalam memberikan pandangannya.

    Termasuk, merespons soal kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu saat Indonesia terkena sebesar 32 persen. 

    “Tidak akan saya lepas [pandangan soal tersebut] dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politic corect dan itu bagi saya etika,” ujarnya dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute (TYI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

    Dia melanjutkan, dirinya lebih memilih menulis tujuh butir hal yang sebaiknya Indonesia lakukan untuk menyikapi pengumuman Trump. Akan tetapi, sikap itu tidak dipublikasikan karena menjaga etika yang dia maksud.

    Kemudian, lanjutnya dua hari kemudian dia mendengar kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan Trump. Dia mengaku bersyukur karena yang dilakukan pemerintah 80 persen sama dengan yang dia pikirkan.

    “Saya khawatir kalau Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional, dan kurang rasional ketika kita menyadari kita ini siapa, dunia seperti apa, Amerika Serikat seperti apa. Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan, kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif TYI sekaligus putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpandangan bahwa hal yang dilakukan ayahnya ini adalah karena menghormati Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Yang dimaksudkan oleh Pak SBY lebih hemat berbicara apalagi menyampaikan statement secara publik, mengapa? karena beliau sangat menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya di tempat yang sama seusai acara diskusi selesai.

    Menurut AHY, SBY tentunya paham betul posisi Prabowo saat ini karena menjadi pemimpin sebesar negara Indonesia bukanlah hal yang mudah, sehingga juga memberikan empatinya.

    “Jadi tentunya Pak SBY tidak ingin disalahartikan, justru beliau yang diam lebih banyak memberikan masukan. Saya tahu persis beliau reguler cukup sering memberikan masukan-masukan kepada bapak presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

  • Ini Bukan April Mop, Tarif Trump Bawa Dunia ke 2 Arah yang Esktrem

    Ini Bukan April Mop, Tarif Trump Bawa Dunia ke 2 Arah yang Esktrem

    Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membawa dunia ke dua arah yang ekstrem. Hal itu ia katakan dalam diskusi The Yudhoyono institute (TYI) pada Minggu (13/4).

  • Pandangan The Yudhoyono Institute soal tarif impor AS

    Pandangan The Yudhoyono Institute soal tarif impor AS

    AHY Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) dalam diskusi strategis bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Pandangan The Yudhoyono Institute soal tarif impor AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 13 April 2025 – 14:33 WIB

    Elshinta.com –  The Yudhoyono Institute (TYI) menggelar diskusi strategis bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti arah kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif impor secara sepihak.

    “Sayangnya, ini bukan April Mop. Ini bukan hoaks. Ini adalah kenyataan baru yang sedang kita hadapi,” ujar AHY.

    Dengan kebijakan, kata AHY, dapat berpotensi menyeret dunia menuju dua arah ekstrem seperti perlawanan kolektif atau dominasi tunggal.

    “Kebijakan sepihak Amerika Serikat ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrim. Pertama, terjadinya perlawanan kolektif dimana negara-negara akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Dan kedua, jika kebijakan ini terbukti efektif maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonic,” paparnya.

    AHY menjelaskan bahwa kebijakan tarif impor tinggi Amerika telah memicu eskalasi yang jauh lebih besar dibanding perang dagang sebelumnya. Efeknya tidak hanya dirasakan di sektor perdagangan, tapi juga menghantam pasar keuangan dan ekonomi riil secara global.

    Dengan itu, ia menekankan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak akan berhenti di sektor ekonomi. Akan muncul fragmentasi atau perpecahan baru di dunia, tidak hanya dalam perdagangan, tapi juga dalam politik dan keamanan global.

    “Aliansi-aliansi baru akan terbentuk, konflik lama bisa kembali membesar, dan polarisasi antarnegara akan makin tajam,” jelasnya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai kebijakan tarif impor pemerintahan Donald Trump berpotensi mengguncang sistem perdagangan global sekaligus mengganggu stabilitas keamanan internasional.

    Menurut AHY, kebijakan tarif impor Trump dapat mendorong dunia menuju fragmentasi blok ekonomi-politik baru. Ia mengkhawatirkan munculnya aliansi tandingan apabila banyak negara memilih berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat. Aliansi-aliansi baru ini, lanjutnya, bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing di berbagai sektor.

    “Bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam pengaruh strategis dan militer. Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk di kawasan Asia Pasifik,” ujar AHY dalam sambutannya pada panel discussion The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    AHY menambahkan, dinamika internasional saat ini tidak lagi dibangun atas dasar kesetaraan dan rasa saling percaya. Sebaliknya, relasi global semakin didominasi oleh kekuatan sepihak. Ketegangan di berbagai kawasan seperti perang Rusia-Ukraina, eskalasi krisis di Gaza dan Iran, serta konflik Laut Tiongkok Selatan menjadi contoh nyata.

    “Situasi ini bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Dunia harus bersiap dengan skenario terburuk, yakni pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” tegas AHY.

    Dalam konteks ini, AHY mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan dual track diplomacy. Presiden Prabowo disebut telah mengirim tim negosiator ke Washington DC, sekaligus memperkuat komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan dunia internasional lainnya.

    “Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif, tanggap terhadap situasi global. Diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” puji AHY terkait langkah indonesia merespons tarif impor Trump.

  • Sikapi Tarif Trump, AHY Ajak RI Ubah Krisis Jadi Peluang

    Sikapi Tarif Trump, AHY Ajak RI Ubah Krisis Jadi Peluang

    Jakarta –

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan empat strategi untuk membentengi dan mengakselerasi kebangkitan Indonesia di tengah tekanan global. Hal ini termasuk menghadapi tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump.

    AHY menekankan pentingnya memperkokoh struktur ekonomi domestik yang dapat dicapai dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.

    Kedua, mengutip semangat dari Chairman TYI, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY menyerukan agar bangsa ini mengubah krisis menjadi peluang.

    “Gunakan momentum ini untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi. Segera mewujudkan ekonomi hijau. Termasuk transisi energi baru dan terbarukan,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Panel bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, hari ini.

    Berikutnya adalah diversifikasi pasar dan mitra global. AHY menyebut dalam dunia yang mulai terpolarisasi, Indonesia harus memperluas cakrawala ekonominya.

    “Jangan hanya bergantung pada satu poros kekuatan. Indonesia harus menjadi pemain global yang cerdas dan mandiri,” serunya.

    Dan yang terakhir, AHY menyerukan penguatan solidaritas regional.

    AHY menilai perkembangan terbaru ini berpotensi membawa dunia ke dua arah yang ekstrem. Pertama, negara-negara terdampak akan menjauhi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Kedua, jika kebijakan Trump ini terbukti efektif untuk memaksa negara-negara lain, maka dunia akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik.

    “Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, kita menghadapi risiko fragmentasi ekonomi, politik dan ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, AHY juga mengapresiasi pendekatan dual track diplomacy Presiden Prabowo Subianto yakni mengirimkan tim khusus untuk melakukan negosiasi dengan Trump dan di sisi lain membangun komunikasi dengan negara lain.

    Menurut AHY, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah diplomasi yang tidak reaktif dan tidak pasif.

    “Dunia tidak lagi dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal,” tegasnya.

    Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Presiden ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Chairul Tanjung. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir di ruangan, seperti Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi, Iftitah Suryanegara, dan Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo

    Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam forum diskusi bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Apresiasi The Yudhoyono Institute pada strategi Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 13 April 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – The Yudhoyono Institute (TYI) memberikan apresiasi pada strategi diplomasi yang dijalankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika global akibat kebijakan sepihak Amerika Serikat.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif TYI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam forum diskusi bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global”, yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    “Kita mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomacy. Pertama, dengan mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, secara paralel membangun komunikasi aktif dengan para pemimpin Asia dan juga para pemimpin dunia lainnya,” ujar AHY di hadapan peserta diskusi.

    Menurut AHY, langkah ini tidak hanya tanggap terhadap situasi, tetapi juga adaptif dalam menghadapi kompleksitas tantangan internasional. Diplomasi yang dilakukan pemerintah, menurutnya, menunjukkan karakter kepemimpinan yang tidak reaktif, namun juga tidak bersikap pasif.

    Menurutnya, kebijakan kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump dan dampaknya terhadap ekonomi global dapat berisiko memecah dunia ke dalam dua arah ekstrem.

    “Arah pertama adalah perlawanan kolektif, di mana negara-negara lain akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membentuk blok ekonomi baru. Arah kedua, jika kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan hegemonik yang mendominasi, yakni Amerika Serikat,” paparnya.

    Bahkan AHY menilai bahwa kebijakan AS bukan hanya mengguncang sistem perdagangan internasional, tapi juga berpotensi mengacaukan stabilitas politik dan keamanan global.

    “Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga politik dan keamanan. Polarisasi akan semakin tajam, aliansi baru akan terbentuk, dan konflik lama bisa membesar, terutama di kawasan Asia Pasifik,” ungkapnya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta