Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Profil Rizki Natakusumah, Suami dari Beby Tsabina dan Anggota DPR RI

    Profil Rizki Natakusumah, Suami dari Beby Tsabina dan Anggota DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Rizki Natakusumah sempat menjadi perbincangan hangat publik, tidak hanya karena kiprahnya di dunia politik sebagai anggota Komisi I DPR RI, tetapi juga karena pernikahannya dengan aktris muda berbakat, Beby Tsabina.

    Nama Rizki Natakusumah mulai mencuri perhatian sejak hubungan asmaranya dengan Beby diketahui publik pada Oktober 2023. Kala itu, kedekatan mereka terlihat saat perayaan ulang tahun Beby yang ke-21.

    Setelah menggelar lamaran pada 21 April 2024, pasangan ini akhirnya menikah secara resmi pada 23 Juni 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Momen bahagia itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan, serta tamu-tamu dari kalangan selebritas dan politikus nasional.

    Siapa Sebenarnya Rizki Natakusumah?

    Bernama lengkap Rizki Aulia Rahman Natakusumah lahir pada 19 November 1994 di Pandeglang, Banten. Ia berasal dari keluarga yang sangat kental dengan nuansa politik.

    Ayahnya, Dimyati Natakusumah, merupakan mantan bupati Pandeglang dan mantan anggota DPR RI. Sementara ibunya, Irna Narulita, kini menjabat sebagai bupati Pandeglang dan juga pernah menjadi anggota DPR RI.

    Perjalanan pendidikan Rizki dimulai dari SDN Pandeglang IV, kemudian melanjutkan ke MTS Darunnajah Ulujami Jakarta, dan menyelesaikan SMA di Al Kamal Jakarta. Setelah itu, ia menempuh pendidikan tinggi di The University of Nottingham, Inggris, dan meraih gelar S-1 serta S-2 di bidang ilmu ekonomi.

    Karier Politik

    Rizki Natakusumah terjun ke dunia politik pada usia yang sangat muda. Pada usia 25 tahun, ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili Dapil Banten I (Pandeglang dan Lebak) dari Partai Demokrat.

    Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Rizki bertugas dalam bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Ia aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya serta berkomitmen membangun kampung halamannya melalui jalur legislatif.

    Tak hanya aktif di dunia politik, Rizki juga terlibat dalam dunia bisnis. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama di sejumlah perusahaan seperti PT BPR Amal Bhakti Sejahtera dan PT Rizki Cipta Beton. Selain itu, ia juga memegang posisi penting di Yayasan Sohibul Barokah Walfadhilah.

    Kekayaan

    Berdasarkan laporan LHKPN periode 2023, total kekayaan Rizki mencapai sekitar Rp 8,5 miliar. Kekayaan tersebut mencakup kendaraan mewah seperti Mercedes Benz GLE 450 AMG tahun 2019 senilai Rp 1,5 miliar, kas sebesar Rp 3,7 miliar, serta harta lainnya termasuk properti dan aset bergerak.

    Meski memiliki kekayaan yang cukup besar, Rizki tetap dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Gaya hidupnya tidak berlebihan dan tetap menonjolkan sisi profesionalisme sebagai wakil rakyat.

    Rizki Natakusumah dan Beby Tsabina

    Pernikahan Rizki dengan Beby Tsabina menjadi sorotan bukan hanya karena status keduanya sebagai publik figur, tetapi juga karena kedekatan mereka yang dinilai harmonis dan inspiratif. Dengan latar belakang yang berbeda, keduanya saling mendukung dalam karier masing-masing.

    Rizki Natakusumah menyampaikan lewat media sosial bahwa ia ingin terus mengabdi dan melayani masyarakat Dapil Banten I. Sementara itu, Beby Tsabina pun aktif mendukung sang suami sembari tetap melanjutkan kariernya di dunia hiburan.

    Rizki Natakusumah adalah contoh nyata generasi muda yang mampu menyeimbangkan karier politik, bisnis, dan kehidupan pribadi. Sebagai suami dari Beby Tsabina dan anggota Komisi I DPR RI, Rizki menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengemban amanah rakyat.

  • AHY Siap Cari Investor Proyek Tanggul Laut Raksasa

    AHY Siap Cari Investor Proyek Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bakal segera mencari investor yang bakal menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    AHY menegaskan, proyek tersebut bakal ditawarkan dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) yang bakal digelar pada 11 – 12 Juni 2025 di Jakarta.

    “Tadi disebutkan benar, karena Giant Sea Wall adalah salah satu bisa dikatakan proyek besar yang bukan setahun dua tahun tapi akan butuh waktu sekian tahun ke depan proyeksinya. Sehingga, dibutuhkan pendanaan yang juga kredibel, meaningful dan juga berkelanjutan,” jelas AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (27/5/2025) malam.

    AHY menjelaskan, saat ini pihaknya masih menggodok skema pendanaan untuk proyek Giant Sea Wall yang bakal dipamerkan di ajang ICI tersebut. 

    Terlebih, tambah AHY, investasi ini haruslah memberikan keuntungan pada investor. Sehingga, terciptanya keuntungan dua belah pihak baik bagi pemerintah Indonesia maupun bagi investor.

    “Tentu itulah yang akan menjadi pembicaraan kita nanti, karena pasti tidak bisa kita menetapkan ini begini caranya. Jadi dipastikan dulu, sedangkan kita akan berkomunikasi dengan siapapun yang tertarik walaupun kita sudah berikan koridor. Jadi ada beberapa opsi, ada beberapa opsi yang juga sekali lagi harus saling menguntungkan,” tegasnya.

    AHY menyebut, nantinya agenda tersebut bakal dihadiri oleh investor potensial dari sejumlah negara yang tersebar di wilayah Asia, Eropa hingga Amerika.

    “Kami selama ini, selama 6 bulan terakhir ini terus berkomunikasi dengan berbagai negara, berbagai stakeholders. Tidak hanya di Asia, tapi juga Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Asal tahu saja, proyek Giant Sea Wall yang bakal membentang dari Banten hingga Gresik telah resmi mendapat cap proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Adapun, kejelasan status PSN proyek Giant Sea Wall itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan tekadnya untuk segera memulai pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang bakal terbentang di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dapat mulai fokus melakukan pembangunan tersebut. 

    “Saya tak tahu berapa tahun tapi Insya Allah dengan tekad, kita akan capai dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur,” kata Prabowo dalam agenda Penutupan Kongres VI Demokrat, Rabu (26/2/2025).

  • Garap Proyek Strategis, Pemerintah Bidik Investor Potensial di ICI 2025

    Garap Proyek Strategis, Pemerintah Bidik Investor Potensial di ICI 2025

    Jakarta: Pemerintah membidik potensial investor untuk menggarap proyek-proyek strategis dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang akan digelar pada 11-12 Juni mendatang di Jakarta.
     
    Dalam konvensi internasional itu, pemerintah akan menampilkan berbagai proyek strategis untuk mendukung pembangunan jangka panjang, termasuk di wilayah timur Indonesia. 
     
    Untuk menarik investasi, pemerintah menyiapkan skema kerja sama yang kredibel dan berkelanjutan melalui kemitraan publik swasta, dengan prinsip saling menguntungkan.

    “Kita ingin memberikan kepastian hukum. Kita ingin sampaikan kepada siapapun yang ingin berinvestasi ke Indonesia bahwa dengan skema yang sama-sama menang atau win-win solution, kita berharap semuanya mendapatkan keuntungan yang baik dari investasi di Indonesia.” kata Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikutip, Rabu, 28 Mei 2025.
     

    AHY juga menyatakan, bahwa ajang ini akan membahas lima isu strategis pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional. 
     
    AHY menjelaskan, lima topik utama yang akan dibahas di antaranya adalah pembangunan kota masa depan yang terintegrasi, infrastruktur konektivitas nasional, peningkatan kualitas hidup melalui hunian layak, ketahanan terhadap lingkungan dan bencana, serta dorongan investasi infrastruktur berkelanjutan. 
     
    “Salah satu tujuan utama kita membangun ataupun menyelenggarakan konferensi ini, kita ingin menghadirkan investasi di bidang infrastruktur,” ungkap AHY.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim

    Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim

    Menko AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarya Convention Center, Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 26 Mei 2025 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berupaya melakukan reformasi dalam ekosistem pembiayaan maritim nasional sebagai upaya mendorong transformasi sektor kemaritiman Indonesia secara berkelanjutan.

    Menko AHY menekankan pentingnya modernisasi armada kapal yang ramah lingkungan serta pembangunan pelabuhan hijau sebagai langkah strategis dalam penguatan konektivitas nasional.

    “Oleh karena itu, sebuah restrukturisasi fundamental dari ekosistem pembiayaan maritim kita sangat-sangat dibutuhkan dengan cepat,” Hal ini disampaikan Menko AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarya Convention Center, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Ia juga menyoroti ketertinggalan sektor transportasi laut dibanding sektor darat, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan akses pembiayaan jangka panjang. Sebab kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki sistem pendukung pembiayaan kapal hingga usia operasional mencapai 70 tahun.

    Menurut AHY, banyak pemilik kapal nasional masih mengandalkan pinjaman komersial generik yang menciptakan hambatan finansial, sehingga mengurangi daya saing industri pelayaran nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, AHY mengusulkan tiga pendekatan strategis pembiayaan maritim berkelanjutan.

    “Kita harus mengembangkan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah; kedua blended finance, model-model yang melibatkan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha); dan nomor tiga, dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds,” jelasnya.

    Dengan itu, AHY juga menegaskan pentingnya membangun pelabuhan di kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari upaya mengurangi biaya logistik, memperkuat integrasi nasional, dan memastikan seluruh pulau mendapat akses pertumbuhan yang setara.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menko AHY ingin investasi berkelanjutan bagi MRT Fatmawati-Kp.Rambutan

    Menko AHY ingin investasi berkelanjutan bagi MRT Fatmawati-Kp.Rambutan

    Kita berharap akan hadir investasi yang sustainable berkelanjutan agar proyek ini bisa dituntaskan dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap investasi berkelanjutan dapat hadir untuk pembangunan proyek MRT Fatmawati ke Kampung Rambutan.

    Ia memastikan proyek pembangunan MRT Fatmawati ke Kampung Rambutan akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Kita berharap akan hadir investasi yang sustainable berkelanjutan agar proyek ini bisa dituntaskan dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya,” ujar Menko AHY saat meninjau proyek MRT Fase 2A di kawasan Monas di Jakarta, Senin.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengungkapkan proyek MRT Fatmawati ke Kampung Rambutan merupakan inisiator dari swasta, yang ingin mengerjakan dengan skema KPBU Non Availability of Payment.

    Ia menjelaskan, proyek MRT jalur tersebut akan sepanjang 11 kilo meter (KM) dengan sebanyak 10 stasiun pemberhentian.

    “Saat ini progresnya masih sedang dalam progres kajian mendalam oleh pihak inisiator (swasta). Swastanya dari luar negeri, nanti akan kolaborasi dengan lokal,” ujar Tuhiyat.

    MRT Jakarta saat ini tengah mengerjakan proyek MRT Jakarta Fase 2A, yang mencakup pembangunan jalur sepanjang 5,8 kilometer dari Bundaran HI sampai Kota Tua, dengan tujuh stasiun bawah tanah yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota Tua.

    Nilai investasi proyek MRT Jakarta Fase 2A diperkirakan mencapai sekitar Rp25,3 triliun, yang dibiayai melalui pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

    Kemudian, Fase 2B direncanakan melanjutkan jalur dari Kota Tua hingga Depo Ancol Barat, yang masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study). ​

    Secara keseluruhan, nilai investasi untuk proyek MRT Jakarta Fase 2 (Fase 2A dan 2B) diperkirakan sekitar Rp45,4 triliun, dengan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pinjaman luar negeri. ​

    Sementara itu, MRT Jakarta Fase 3 Timur-Barat direncanakan memiliki panjang kurang lebih 84,10 kilometer, yang bermula dari Stasiun Balaraja di Kabupaten Tangerang hingga Stasiun Cikarang, Bekasi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY targetkan MRT Jakarta fase 2A beroperasi 2027

    AHY targetkan MRT Jakarta fase 2A beroperasi 2027

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan proyek MRT Jakarta fase 2A dari Stasiun Thamrin ke Stasiun Monas dapat beroperasi pada 2027. Hal itu disampaikan AHY saat meninjau progres pembangunan di Stasiun Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/5). (Irfansyah Naufal Nasution/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Kampung Rambutan-Fatmawati Bakal Tersambung MRT, Begini Rencananya

    Kampung Rambutan-Fatmawati Bakal Tersambung MRT, Begini Rencananya

    Jakarta

    Proyek MRT Jakarta Fase 4 Kampung Rambutan-Fatmawati mulai disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan proyek ini bakal digarap sepenuhnya oleh swasta.

    Proyek itu bakal digarap dengan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Pembangunan ruas MRT Jakarta yang satu ini tidak lagi dilakukan dengan pembiayaan dari pihak Jepang, yakni JICA seperti yang selama ini dilakukan di proyek MRT Jakarta.

    “Nanti ada untuk ruas Kampung Rambutan ke Fatmawati. Ini yang nanti skemanya tidak menggunakan skema dengan JICA, tetapi ini adalah murni KPBU, kerja sama pemerintah dan badan usaha,” sebut AHY di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    “Tentunya kita berharap akan hadir investasi-investasi yang sustainable berkelanjutan agar proyek ini bisa dituntaskan dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya,” bebernya menambahkan.

    Sementara itu, di tempat yang sama Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, jalur MRT dari Kampung Rambutan ke Fatmawati akan dikerjakan dengan skema KPBU Non Availability of Payment.

    Nantinya, ada jalur sepanjang 11 kilometer (km) yang dibangun dari Kampung Rambutan ke Fatmawati dengan jumlah stasiun sebanyak 10. Seluruhnya, jalur akan dibangun di bawah tanah atau underground.

    Pihaknya sedang menunggu kajian mendalam oleh pihak investor yang menjadi inisiator proyek ini. Dia bilang, inisiator itu merupakan pihak swasta asing yang akan berkolaborasi dengan pihak lokal, Tuhiyat mengaku belum bisa bicara siapa pihak tersebut.

    “Saat ini sedang dalam progres kajian mendalam oleh pihak inisiator. Kita masih menunggu kajian dari pihak swasta ini,” sebut Tuhiyat.

    (hal/ara)

  • Pidato di Universitas Stanford AS, AHY Serukan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Asia Tenggara

    Pidato di Universitas Stanford AS, AHY Serukan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Asia Tenggara

    “Transisi hijau harus menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar target teknokratis,” tegasnya. “Solusi harus pragmatis, adil, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.”

    Menko AHY juga menyoroti pentingnya menjembatani teknologi global dengan kebutuhan lokal. Ia menegaskan bahwa distribusi inovasi harus merata dan melibatkan partisipasi komunitas sejak awal.

    “Kita tidak hanya butuh inovasi yang cepat, tetapi juga distribusi yang adil. Teknologi harus dirancang bersama komunitas, bukan hanya dibawa dari luar,” lanjutnya.

    Lebih jauh, AHY mendorong transformasi ASEAN dari forum konsensus menjadi platform pemecahan masalah. Ia juga mengajak Amerika Serikat untuk meningkatkan kemitraan strategis, khususnya dalam mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

    “Indonesia siap membantu membentuk agenda pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga adil. Kemakmuran harus inklusif, dan keberlanjutan harus mencerminkan realitas Asia Tenggara—tempat ketahanan dibangun bukan hanya di ruang rapat, tapi juga di ladang, desa, pesisir, dan ekonomi informal,” ujar Menko AHY.

    Di akhir pidatonya, Menko AHY menyampaikan apresiasi terhadap Universitas Stanford sebagai pusat inovasi global yang dinilainya mampu menjembatani antara penelitian dan kebijakan, serta mempererat kolaborasi antara Asia Tenggara dan dunia.

    Hadir dalam forum tersebut antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, peneliti tamu di Precourt Institute Gita Wirjawan, Direktur Hoover Institution dan mantan Menlu AS Dr. Condoleezza Rice, serta Dekan Stanford Doerr School of Sustainability, Dr. Arun Majumdar.

  • AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memerintahkan para kadernya mendorong agar revisi Undang-Undang atau RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) segera dibahas.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat menggelar forum diskusi mengenai RUU Pemilu bertajuk “Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu”. Adapun forum itu mengundang berbagai narasumber mulai dari peneliti, penyelenggara pemilu, hingga pemerintah.

    “Kalau bisa bolak-balik ini RUU Pemilu ini dibahas mulai sekarang, memang itulah perintah Ketua Umum kami mas AHY,” kata Jansen dalam diskusi tersebut yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Ke depannya, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat akan menggelar diskusi-diskusi serupa mengenai RUU Pemilu.

    Dalam diskusi tersebut, dia ingin menggali terkait beragam usulan untuk pelaksanaan sistem pemilu ke depan, di antaranya mengenai ide pemilu legislatif tertutup atau terbuka, dan sistem politik setelah putusan ambang batas pencalonan.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada yang dipilih oleh DPRD juga perlu dibahas. Pasalnya, hal itu mempertimbangkan biaya politik yang mahal.

    Sementara itu, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa revisi UU Pemilu nantinya perlu ditindaklanjuti dengan simulasi. Maka, kata dia, revisi tersebut tidak boleh ditunda-tunda untuk dibahas.

    “Makanya harus dibahas sekarang RUU Pemilu-nya, supaya kita sempat simulasi gitu. Jangan sampai nanti di ujung, simulasi terburu-buru, sistemnya tidak mapan,” kata Titi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.