Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Sekjen Partai Demokrat Minta Kader Panaskan Mesin Partai Sejak Awal

    Sekjen Partai Demokrat Minta Kader Panaskan Mesin Partai Sejak Awal

    Jakarta –

    Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat memanaskan mesin partai sejak dini. Sebab waktu lima tahun untuk menyambut pesta demokrasi mendatang sangatlah singkat.

    Herman Khaeron meminta para pengurus di seluruh Indonesia untuk merekrut calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon saksi sejak dini. Hal itu diungkapkan olehnya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Aceh dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota DPR se-Aceh, Selasa (29/04/2025).

    “Kita harus memanaskan mesin partai sejak awal. Waktu lima tahun sangatlah singkat. Tahu-tahu, sudah 2028, 2029 nanti. Mari kita konsolidasikan semua kekuatan. Pengurus, kader, simpatisan, anggota Dewan, kepala daerah,” kata Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Dia pun berpesan agar para kader Partai Demokrat mulai dari sekarang melakukan petakan dengan baik, rekrut segera, dan pastikan loyalitasnya.

    “Organisasi harus semakin solid dan kuat. Kerja-kerja nyata membantu rakyat harus terus dilakukan. Mengawal program Pemerintahan Prabowo, seperti yang disampaikan Ketum AHY, menjadi bagian utuh dalam perjuangan keseharian kita di partai ini,” sambungnya.

    Dalam arahannya, dia menekankan pentingnya konsolidasi organisasi sebagai fondasi awal menghadapi Pemilu 2029. Serta mendorong seluruh struktur di Aceh untuk mulai melakukan langkah-langkah penguatan dari sekarang.

    Selain itu, dia pun berpesan agar setiap kader terus mengutamakan gotong royong dan terus menjaga semangat persatuan.

    “Saya mengapresiasi DPD Aceh karena sudah memiliki kantor sendiri yang dibangun dari nol. Termasuk musala yang dibangun secara gotong royong. Ini semangat yang luar biasa,” tuturnya.

    “Konsolidasi ini diharapkan bisa berlangsung lebih cepat, sehingga apa yang sudah baik dan pondasi yang diletakkan Herman Khaeron sebagai Kepala BPOKK pada era sebelumnya sesuai instruksi Ketum AHY bisa diakselerasikan dan dioptimalkan,” ujar Iwan.

    Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memberikan sambutan dan arahan secara virtual.

    Ketua dan pengurus DPD, Ketua dan Sekretaris DPC se-Aceh, serta seluruh anggota legislatif dari DPRA dan DPRK. Hadir pula Wasekjen DPP Partai Demokrat Afriansyah Noor yang juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra, dan Deputi BPOKK Wilayah Sumatera I, Iwan Rinaldo Syarief.

    (DEMOKRAT/arza)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall membutuhkan perencanaan yang matang.

    Sebab, menurut AHY, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini sangat besar. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detail berapa dana yang dibutuhkan untuk ini.

    Hal itu ia sampaikan dalam acara Sunmori Vespa bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan jajaran pejabat TNI AL, Minggu (27/04/2025).

    “Ada rencana strategis Presiden untuk membangun tanggul raksasa, Giant Sea Wall, yang memang perlu perencanaan yang sangat matang karena membutuhkan anggaran yang besar,” kata AHY dikutip dari siaran pers pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menjelaskan, wilayah pesisir khususnya di Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.

    Permukaan tanah yang menurun ini disebut akibat dari eksploitasi pengambilan air yang sudah terjadi sekian lama oleh puluhan juta manusia hidup di Jakarta dan sekitarnya.

    “Jadi bisa dikatakan double threat,” kata pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

    AHY pun mengharapkan masukan jajaran TNI AL terkait integrasi pembangunan infrastruktur pesisir dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

    Sebelumnya, AHY pernah mengungkapkan ada investor China yang tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai Nasional 29 April 2025

    Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai Nasional 29 April 2025

    Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menguji Pasal 23 huruf c
    UU Kementerian Negara
    karena banyak pengurus partai politik yang “nyambi” menjadi
    menteri
    dalam
    Kabinet Merah Putih
    .
    Gugatan dengan nomor perkara 35/PUU-XXIII/2025 tersebut dilayangkan oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu.
    Dalam petitumnya, para pemohon menyebut, praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik (parpol) menyebabkan terdegradasinya check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Bahkan, juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol.
    “Hal tersebut melanggar salah satu peran
    parpol
    sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” tulis permohonan yang dibacakan dalam sidang MK, Senin (28/4/2025).
    Mereka juga membeberkan bahwa praktik rangkap jabatan pengurus inti partai politik menjadi menteri telah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berlanjut di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, semakin besar di era pemerintahan Prabowo.
    Pemohon bahkan menyebut sejumlah nama ketua umum partai dalam permohonan itu, seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan; Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai Menko Pemasyarakatan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai
    Menteri
    Investasi.
    Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
    Terkait gugatan UU Kementerian Negara yang menyoal rangkap jabatan, sejumlah menteri dan
    wakil menteri
    di Kabinet Merah Putih memang tercatat sebagai pengurus partai politik.
    Berikut daftar menteri dan wakil menteri yang juga tercatat sebagai kader dan pengurus partai politik, sebagaimana dirangkum
    Kompas.com
    :
    Partai Gerindra
    Partai Golkar
    Partai Demokrat
    Partai Amanat Nasional (PAN)
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Partai Gelora
    Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut Nasional

    5 UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut Nasional

    UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Empat mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menggugat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena banyaknya ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
    Empat mahasiswa tersebut adalah Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu yang secara khusus menggugat Pasal 23 huruf c
    UU Kementerian Negara
    .
    Menurut mereka, ketua umum yang merangkap jabatan sebagai menteri tidak hanya menyebabkan terdegradasinya check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol.
    “Hal tersebut melanggar salah satu peran parpol sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” tulis permohonan dengan nomor perkara 35/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang
    MK
    , Senin (28/4/2025).
    Dalam permohonannya, mereka menyebut sejumlah ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.
    Ada nama
    Bahlil
    Lahadalia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM).
    Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) yang adalah Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan.
    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, yakni Zulkifli Hasan.
    Terdapat pula Abdul
    Muhaimin Iskandar
    yang adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemasyarakatan.
    Pemohon dalam permohonannya menulis, praktik rangkap jabatan antara ketua umum partai politik dan menteri sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Kemudian berlanjut di era Joko Widodo (Jokowi) dan semakin banyak pada kepemimpinan Prabowo.
    Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bersama Lestarikan Bumi, Wakil Bupati Luwu Apresiasi Masmindo

    Bersama Lestarikan Bumi, Wakil Bupati Luwu Apresiasi Masmindo

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, memberikan apresiasi tinggi kepada PT Masmindo Dwi Area (MDA) atas partisipasi aktifnya dalam peringatan Hari Bumi 2025 yang digelar serentak di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005/574/DLHK, yang mengusung tema “Kekuatan Kita, Planet Kita”. Salah satu aksi nyata dalam momentum ini adalah penanaman 1.000 pohon secara serentak di berbagai kabupaten dan kota, termasuk di Kabupaten Luwu.

    Pelaksanaan penanaman pohon di Luwu melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta, di mana PT Masmindo Dwi Area tampil aktif sebagai wujud nyata komitmennya terhadap pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Luwu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada MDA.

    “Kami mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh MDA dalam kegiatan ini. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di Kabupaten Luwu. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Muh. Dhevy Bijak Pawindu.

    Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Masmindo Dwi Area, Mustafa Ibrahim, turut menegaskan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Ia menjelaskan bahwa program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) MDA tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

    “Apa yang kami tanam dan rawat hari ini diharapkan menjadi warisan hijau bagi anak cucu kita di masa depan,” ungkap Mustafa.

    Melalui kolaborasi yang erat ini, PT Masmindo Dwi Area bersama Pemerintah Kabupaten Luwu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring. Upaya bersama ini diharapkan membawa dampak positif, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

     

     

    Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono juga memberikan tanggapan pasca putusan MK dalam sengketa pilpres pada sela-sela acara Hari Bumi Sedunia, di Desa Cibedug, Kabupaten Bogor, pada …

  • Survei: Menteri Agama Nasaruddin Umar, menteri dengan kinerja terbaik

    Survei: Menteri Agama Nasaruddin Umar, menteri dengan kinerja terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkapkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjadi menteri dengan kinerja terbaik dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan 67,4 persen respon positif.

    “Dalam periode enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, muncul sosok Menag Nasaruddin sebagai pejabat terbaik di Kabinet Merah-Putih,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pujian terhadap Nasaruddin mengalir selama momen Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Publik menilai Menag berhasil dalam mempersatukan umat dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia.

    Nasaruddin juga merupakan imam Masjid Istiqlal dan telah lama dikenal publik sebagai simbol toleransi di tengah kebhinnekaan.

    “Tak hanya menyejukkan umat, pandangan keagamaan Nasaruddin cenderung progresif seperti dalam kesetaraan gender,” jelas Johan.

    Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Nasaruddin mengajak bangsa Indonesia untuk menjaga spirit Ramadan dan terus memperkuat persatuan. Silaturahmi telah menjadi tradisi pada perayaan Lebaran, ditunjukkan pula dengan open house dan saling mengunjungi kediaman baik di kalangan masyarakat maupun tokoh-tokoh politik.

    Di sisi lain mencuat figur Didit Prabowo yang berhasil mempertemukan anak-anak dari keluarga presiden, serta keluwesannya dengan menemui tokoh-tokoh yang selama ini kerap bersitegang. Persatuan para tokoh bangsa dinilai penting di tengah situasi ekonomi dan gejolak geopolitik.

    Di tengah sejumlah tantangan, berbagai prestasi juga ditorehkan seperti kelancaran arus mudik berkat masifnya pembangunan infrastruktur, serta panen raya padi dan target swasembada pangan yang terus digaungkan pemerintah.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga mendapatkan penilaian positif 64,6 persen, sedangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman 62,8 persen.

    IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau kementerian/badan. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025.

    Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyebut hari ini, Kamis 24 April 2025, Adi Rasyid Ali akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Usai mendapat jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMS Parkir Kota Makassar.

    “Hari ini rencana dia menghadap dan antar surat pengunduran dirinya ke DPD,”ujar Ni’matullah ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp.

    Namun Ulla-sapaan Ni’matullah belum dapat memastikan waktu kedatangan Adi Rasyid Ali (ARA).

    “Nanti kami infokan yah,”ucapnya singkat.

    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengguncang jajaran direksi empat Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Appi resmi mencopot seluruh direksi di Perumda Pasar, PDAM, Perumda Parkir Makassar Raya, dan Perumda Terminal.

    Sebagai gantinya, dia menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin transisi. Setiap Perumda kini hanya diisi dua posisi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan, serta satu Dewan Pengawas.

    Posisi lainnya sementara dikosongkan, sambil menanti proses seleksi terbuka (open bidding) untuk menetapkan direksi definitif. “Jadi yang ada sekarang hanya tiga dalam setiap Perumda,” katanya kepada wartawan di Balaikota Makassar, Senin, 21 April.

    Untuk Perumda Parkir, Appi menunjuk Kadis Perdagangan Arlin Ariesta sebagai Dewas, dengan Ali Gauli Arif sebagai Plt Dirut dan Aiman sebagai Dirkeu. Di PDAM, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda dipercaya sebagai Dewas.

    Kemudian posisi Dirut ditempati Hamzah Ahmad dan Dirkeu oleh Nanang Sutarjo. Untuk Perumda Terminal, Kadis Perhubungan Zainal Ibrahim didapuk sebagai Dewas, sementara Elber Maqbul Amin dan Amir Hamzah masing-masing sebagai Dirut dan Dirkeu.

  • Wamen ATR/BPN Sangsi 100% Tanah Bisa Bersertifikat, Kenapa? – Page 3

    Wamen ATR/BPN Sangsi 100% Tanah Bisa Bersertifikat, Kenapa? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sudah ada 113,3 juta bidang tanah yang terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ini setara dengan 94,4 persen dari target 2024.

    AHY menyampajkan, ini jadi salah satu capaian positif dalam perjalanan satu dekade reforma agraria yang dimulai 2014 lalu. Program PTSL sendiri dimulai pada 2017, dan meningkat sebesar 250 persen hingga 2024.

    “Sejak program ini dijalankan telah terjadi akselerasi dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Pada tahun 2017 kami laporkan tanah terdaftar baru mencapai 46 juta bidang tanah,” urai AHY dalam Reforma Agraria Summit 2024, di Sanur, Bali, Sabtu (15/6/2024).

    “Alhamdulillah hingga akhir Mei tahun 2024 ini telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat,” imbuhnya.

    Dia menegaskan, angka ini setara dengan 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah di 2024. Kemudian, setara dengan 89 persen dari target PTSL sebanyak 126 juta bidang tanah terdaftar di 2025 nanti.

    “Hasil ini signifikan telah mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 atau mencapai 89 persen jika dihadapkan pada total target hingga akhir 2025 yaitu 126 juta bidang tanah,” tuturnya.

    Dia mencatat, sejak memimpin Kementerian ATR/BPN pada Februari 2024, telah didaftarkan sebanyak 2,4 juta bidang tanah. Ini jadi capaian dalam 100 hari kerja AHY.

  • Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Jakarta sebagai kota yang akan memasuki usia lima abad harus mampu menjawab berbagai tantangan dengan visi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global dengan mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto melalui lima agenda prioritas.

    “Sama-sama kita bisa mewujudkan visi-misi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tadi saya simak dan saya catat, tentunya juga saya dengarkan selama Bapak berkampanye, visi untuk Jakarta ke depan, yaitu Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian. Pertama, yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” kata Menko AHY dalam sambutannya pada acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 23 April 2025.

    Menko AHY menekankan bahwa ada lima agenda prioritas kolaborasi antar kementerian/lembaga yang menjadi fokus utama ke depan. Pertama, pengelolaan sampah secara terintegrasi akan menjadi perhatian serius, mengingat Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Pemerintah mendorong inovasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan teknologi dan skema pembiayaan seperti waste to energy untuk mengubah sampah menjadi sumber energi.

    “Oleh karena itu, harus ada intervensi teknologi, harus ada financing yang juga siap untuk menjadi solusi pengurangan sekaligus konversi sampah menjadi energi untuk Jakarta,” tuturnya.

    Selain itu, pembangunan tanggul laut menjadi agenda penting sebagai respons terhadap ancaman penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir utara Jakarta yang mencapai hingga 10 cm per tahun. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan difokuskan pada penguatan infrastruktur perlindungan pesisir melalui skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Selanjutnya, percepatan penyediaan perumahan menjadi prioritas untuk mengatasi backlog hunian yang masih tinggi. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat mengakses rumah layak huni. Kemudian, peningkatan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih juga akan diperkuat, mengingat dua aspek ini berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan mencegah stunting.

    “Ini sangat penting karena kita juga tidak berharap kualitas kesehatan masyarakat itu sangat bergantung karena tidak punya akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih. Ingat, masalah kesehatan termasuk stunting itu bukan hanya karena kurang gizi tapi juga karena lingkungan hidup yang tidak bersih dan tidak sehat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait penguatan sumber daya manusia akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sosial dan budaya, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta digitalisasi di kedua sektor tersebut. Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan manusia yang unggul menjadi fondasi utama bagi kemajuan Jakarta.

    “Bagaimana pembangunan pusat kultur di Jakarta juga selalu diberi kepastian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia kita, pembangunan human capital itu harus digabungkan,” tegasnya.

    Untuk itu Menko AHY menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat menghadirkan solusi nyata dan inovatif bagi masa depan Jakarta yang lebih adil, makmur, dan maju.

    Musrenbangnas DKI Jakarta yang digelar di kantor Balai Kota Jakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh negeri, seperti Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri PPPA, Veronica Tan; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung; Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Khoirudin; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir. Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Nazib Faisal; dan Staf Khusus Menteri, Herzaky Putra Mahendra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Rabu (23/4) mulai dari diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta sebesar lima persen hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pajak bahan bakar di Jakarta hanya 5 persen

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memberikan diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta hanya sebesar lima persen.

    “Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta. Kami akan memberikan kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Ada pencurian besi Halte Trans-J di Jalan Bekasi-Cakung

    Sejumlah warga mengungkapkan bahwa ada pencurian besi di Halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi hingga Pasar Cakung, Jakarta Timur, yang sudah terbengkalai sejak lama.

    “Halte yang di tengah (Tipar Cakung) itu sebenarnya belum beroperasi, itu bangun sekitar satu tahun, dua tahun ini,” kata salah satu pedagang di sekitar Cakung, Yudha (39) saat ditemui di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Tanggul laut penting untuk atasi rob di Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pembangunan tanggul laut raksasa untuk menghadapi ancaman rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jakarta.

    “Penurunan tanah bisa mencapai 10 cm per tahun. Ini bahaya eksistensial, bukan hanya bagi pesisir, tapi untuk Jakarta secara keseluruhan,” kata AHY dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Parkir liar akan ditindak tegas, khususnya Tanah Abang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang, apalagi peraturan mengenai hal tersebut sudah ada, namun tak dijalankan dengan baik.

    “Secara khusus kami sampaikan kami akan menertibkan parkir-parkir liar termasuk yang terjadi di Tanah Abang,” kata Gubernur Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pendaftaran PPSU dan Damkar tak perlu harus ke Balai Kota

    Pendaftaran untuk menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Pemadam Kebakaran (Damkar) seharusnya tidak perlu datang ke Balai Kota Jakarta tetapi cukup di kelurahan.

    “Kalau ada rekrutmen PJLP silakan buka saja di kelurahan masing-masing, bukan di Balai Kota karena jauh,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025