Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • DPR Sebut Prabowo Setuju Zero ODOL Dipercepat di Akhir 2025 – Page 3

    DPR Sebut Prabowo Setuju Zero ODOL Dipercepat di Akhir 2025 – Page 3

    Untuk menanggulangi hal ini, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono target kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL bisa mulai berlaku efektif pada 2026.

    “Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026. Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” ungkap AHY beberapa waktu lalu.

    AHY lun berjanji bakal turut melibatkan kelompok pelaku usaha dalam penerapan Zero ODOL kali ini. Sehingga penerapannya tidak saklek sama di setiap daerah. “Kita dengarkan para pelaku, ya, termasuk juga pemerintah daerah juga kita dengarkan. Di masukan-masukannya pasti ada yang mirip, tapi ada juga yang spesifik, yang unik, suatu daerah,” ungkapnya.

     

  • Truk Tabrak Angkot Tewaskan 11 Orang Ternyata Tak Berizin, Kok Boleh Jalan?

    Truk Tabrak Angkot Tewaskan 11 Orang Ternyata Tak Berizin, Kok Boleh Jalan?

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan truk lagi-lagi terjadi. Kemarin, truk muatan pasir menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah, hingga menewaskan 11 orang. Truk tersebut tidak terdaftar dalam sistem perizinan Kementerian Perhubungan.

    Kecelakaan maut itu terjadi di Jl Purworejo-Magelang tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Rabu (7/5/2025) siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Seluruh korban adalah penumpang angkot yang merupakan rombongan takziah. Angkot sampai hancur tak berbentuk.

    Ternyata, truk itu tidak memiliki izin angkutan. Menteri Perhubungan mengkonfirmasi bahwa truk tersebut tidak terdaftar dalam sistem perizinan.

    “Adapun telah diperiksa pada aplikasi Mitra Darat, truk tersebut tidak terdaftar di dalam sistem perizinan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seperti dikutip Antara.

    Setelah cek di Data Laik Kendaraan di aplikasi Mitra Darat yang bisa diakses secara publik, truk dengan nomor polisi B 9970 BYZ tidak ditemukan. Tapi kenapa masih boleh beroperasi di jalan?

    Pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mencurigai masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) di lapangan. Pungli itu membuat truk tak berizin masih beroperasi di jalan.

    “Angkutan barang itu punglinya mulai dari baju seragam sampai nggak pakai baju,” kata Djoko kepada detikOto, Kamis (8/5/2025).

    Djoko menilai pemerintah harus tegas memberantas praktik truk over dimension over load (ODOL) dengan menindak oknum pungli. Untuk memberantas truk ODOL itu, menurut Djoko, butuh program pemberantasan pungli di lapangan.

    “Selama tidak memasukkan program pemberantasan pungli dan (menetapkan) upah standar pengemudi, ini menjadi kendala juga,” ucapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Indonesia akan bebas truk ODOL pada 2026. Pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (Perpres) terkait pemberantasan truk ODOL itu. Djoko menyebut, dalam perpres itu harus diatur soal pemberantasan pungli.

    “Di Perpres itu harus dimasukkan pemberantasan pungli, kedua upah standar pengemudi. Karena (untuk memberantas) oknum pungli itu Presiden harus turun tangan, Presiden yang nindak dalam perpresnya,” tegas Djoko.

    (rgr/din)

  • Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Telah Rampung, Hanya Tunggu Restu Prabowo – Halaman all

    Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Telah Rampung, Hanya Tunggu Restu Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pihaknya belum juga mendapat kesempatan untuk memaparkan desain ulang gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Diana, pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat kepada Prabowo untuk meminta waktu agar bisa memaparkannya secara langsung.

    Namun, hingga kini, kesempatan tersebut belum juga didapatkan karena terbentu jadwal orang nomor satu di RI itu.

    “Kami sudah siap cuman presidennya yang waktunya ya… Kami masih menunggu waktu beliau,” kata Diana ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Karena belum mendapat respons meskipun sudah berkali-kali bersurat, Diana berencana menyampaikan pengingat melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Ya kan kami sudah bersurat. Masa bersurat terus kan enggak enak. Kami nanti mungkin akan mengingatkan melalui Pak Menko (AHY) atau seperti apa,” ujar Diana yang juga Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Sebelumnya, Diana mengungkap desain ulang ini telah rampung. Prabowo meminta desain dirombak karena atap gedung paripurna yang dianggap terlalu mewah.

    “Ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy (mewah), tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus,” kata Diana ketika ditemui di kantornya, Rabu (12/3/2025).

    Selain masalah atap, Diana juga menyebutkan bahwa Prabowo menginginkan agar desain interior gedung memiliki sentuhan Indonesia.

    Ia menjelaskan, telah disiapkan beberapa alternatif yang kokoh, elegan, dan modern, yang tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    Kemudian, Prabowo meminta agar di lobinya ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukkan perjalanan demokrasi di Indonesia.

    “Ini sudah kami inikan (desain ulang, red) semuanya untuk legislatif dan yudikatif. Saat ini kami masih menunggu acc (persetujuan) lagi dari beliau (Prabowo),” ujar Diana.

    Diana pun mengatakan telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono agar bisa melakukan audiensi dengan Prabowo.

    Apabila desain telah disetujui oleh Prabowo, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan segera melanjutkan proses lelang untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ini.

    Menko AHY juga sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo meminta agar gedung sidang paripurna di kawasan legislatif bisa direvisi.

    “Kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya,” sambung AHY.

    “Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” jelasnya.

  • Kementerian PU susun rencana aksi tindaklanjuti kebijakan Zero ODOL

    Kementerian PU susun rencana aksi tindaklanjuti kebijakan Zero ODOL

    Kita sedang menyusun rencana aksinya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL) yang ditargetkan akan diterapkan pada tahun depan.

    “Kita sedang menyusun rencana aksinya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, rencana aksi itu akan meliputi mana saja lokasi yang menjadi jalur logistik utama, lokasi-lokasi yang kemungkinan perlu dipasang teknologi weigh-in-motion (WIM), lokasi-lokasi terkait dengan pemberian insentif serta disinsentif, dan sebagainya.

    “Kita akan tentukan mana saja jalur utama logistik, sehingga kriterianya yang boleh lewat seperti apa,” kata Roy.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan pemberlakuan kebijakan Zero ODOL pada 2026.

    “Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya, 2026. Karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan,” kata AHY.

    Hal ini tentunya akan melibatkan secara utuh semua pemangku kepentingan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendengarkan para pelaku termasuk juga pemerintah daerah yang mana nantinya kemungkinan akan ada masukan-masukan yang mirip tetapi ada juga yang spesifik, yang unik dari suatu daerah.

    “Inilah yang akan kami kaji lebih lanjut. Ada yang berlaku umum, nasional, tapi juga bisa saja ada yang spesifik. Makanya ada beberapa pilot project yang sedang dipersiapkan juga agar formulanya itu ada yang umum tapi juga ada yang spesifik daerah. Karena tentu kondisinya berbeda-beda,” ujar AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga ingin memperkuat teman-teman dengan teknologi dan sistem yang sudah berjalan selama ini, yaitu weight in motion untuk bisa mengukur berat sekaligus dimensi sambil berlalu atau berjalan, sekaligus diintegrasikan dengan sistem elektronik.

    Dengan demikian juga nanti untuk penindakannya juga bisa lebih cepat dan tepat.

    “Dan kita juga mendorong di kawasan-kawasan industri juga harus ada perangkat serupa sehingga dari hulu ke hilirnya, bisa dikatakan analogikan seperti itu, ada pemeriksaan dan bisa diyakinkan tidak ada yang keluar dari standar dan keharusannya,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebelumnya menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan angkutan barang yang terkategori ODOL.

    Over Dimension Over Load seringkali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas,
    mengakibatkan luka bahkan korban jiwa, juga kerusakan atau kerugian material.
    Yang sering tidak diliput adalah kerusakan ruas-ruas jalan, baik jalan tol, jalan-jalan utama lain, yang bahkan negara harus mengalokasikan kurang lebih Rp42 triliun per tahun untuk perbaikan jalan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    Prabowo Ingatkan Pentingnya Persatuan di Hadapan Try Sutrisno: Jangan Mau Dipecah Belah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di hadapan para purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. 

    Dalam acara halal bihalal keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia telah lama menjadi korban strategi pecah belah yang melemahkan kekuatan bangsa.

    “Kita ini dari ratusan tahun devide et impera, kita selalu dipecah belah, dan karena kita dipecah belah tidak ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan penuh semangat.

    Prabowo juga menyinggung kondisi para purnawirawan TNI yang menurutnya masih banyak hidup dalam kesulitan, termasuk para jenderal dan panglima yang berjasa besar bagi negara.

    “Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun hidupnya susah, rumahnya masih kontrak, panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya. There’s something wrong,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kondisi ini merupakan dampak dari kelengahan para elite dalam menjaga warisan dan visi para pendiri bangsa.

    Prabowo menyayangkan bahwa sebagian elite nasional lupa atau bahkan abai terhadap rancang bangun negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

    “Maaf harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa fondasi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, seharusnya menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan angka panglima Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan UUD 1945, dan itu selalu menjadi pegangan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia juga mengkritisi sikap elite yang tidak memahami—atau berpura-pura tidak memahami—substansi konstitusi, sehingga kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun.

    “Karena itulah bahwa kekayaan kita mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun ini sumber masalah,” jelas Prabowo.

    Dalam penutup pidatonya, Presiden mengungkap alasan utamanya masuk ke dunia politik: menyelamatkan bangsa dan rakyat dari keterpurukan.

    “Karena inilah saya terjun ke medan politik, bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” tandasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri para tokoh penting nasional, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) A.M Hendropriyono, Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

     

  • Canda Prabowo saat Sebut AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja

    Canda Prabowo saat Sebut AHY dan Sugiono Purnawirawan Remaja

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar dengan mengatakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan “purnawirawan remaja.”

    Hal ini dia sampaikan saat membuka sambutan dan memberikan pengarahan dalam acara Halalbihalal Bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Selasa (6/5/2025).

    Awalnya, Prabowo menyapa sejumlah tokoh purnawirawan serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut. Setelah itu, dia menyapa AHY dan Sugiono, lalu melontarkan candaan.

    “Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Sugiono, mereka purnawirawan remaja,” kelakar Prabowo pada Selasa (6/5/2025).

    Candaan tersebut diarahkan kepada AHY dan Sugiono karena keduanya merupakan mantan prajurit TNI yang memilih pensiun lebih awal. Meski begitu, kepala negara pun turut melempar canda lanjutan dengan mengatakan tak bisa berkata banyak hal karena ada banyak wartawan yang meliput. 

    “Ada wartawan, jadi enggak boleh banyak jokes-nya,” tutur Prabowo sambil berseloroh dan disambut tawa hadirin.

  • 6 Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi Nasional

    6 Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi Nasional

    Momen Prabowo Minta AHY Pimpin Hymne Taruna, Minta Wiranto-Teddy Dampingi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) untuk memimpin menyanyikan
    Hymne Taruna
    .
    Sebab, ada banyak alumni TNI dan Polri yang hadir di lokasi.
    Hal tersebut terjadi usai Prabowo berpidato di acara
    Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD
    di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Baik saya minta karena banyak alumni di sini, saya minta kita dengar lagi, kita nyanyi bersama Hymne Taruna biar badan hancur lebur,” ujar Prabowo.
    Prabowo pun meminta kepada AHY untuk memimpin nyanyian Hymne Taruna.
    Dia turut meminta kepada purnawirawan yang lain, yang berasal dari paviliun yang sama dengan AHY untuk ikut mendampingi putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
    “Saya minta saudara AHY dari Paviliun 5 dulu. Siapa yang merasa Paviliun 5 silakan dampingi. Pak Hendro paviliun mana, Pak? Bang Luhut? Siapa Paviliun 5? Pak Wiranto. Pak Wiranto hahaha. Herindra. Teddy Paviliun 5?” kata Prabowo.
    Setelahnya, barulah mereka bersama-sama menyanyi Hymne Taruna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

    Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

    “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Resmikan Langsung Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    Presiden Prabowo Resmikan Langsung Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta

    TANGERANG – Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus haji dan umrah yakni Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Minggu, 4 Mei, hari ini.

    Adapun peresmian ini ditandai menekan tombol tuton bersama Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Menteri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri BUMN, Erick Thohir.

    Kemudian dilakukan proses penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian.

    “Sekali lagi selamat dan dengan demikian saya hari ini mendapatkan kehormatan besar untuk meresmikan terminal khusus haji dan umrah, terminal 2f bandara internasional Soekarno Hatta,” kata Prabowo, Minggu, 4 Mei.

    Ia mengaku bangga dengan fasilitas yang tersedia di Terminal khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang. Bahkan terminal ini pun dapat menampung 94 juta orang pertahun.

    “Kita bangga tentunya fasilitas ini bagus modern, luas, nyaman dan kemampuan kapasitas ini juga cukup membanggakan. Dilaporkan ini akan lebih dari 94 juta kapasitas orang per tahun,” ucapnya.

    Dalam kesempatannya, Prabowo juga mengapresiasi atas kebijakan dan upaya dari semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi ini.

    “Kepada Menteri BUMN, kepada Holding InJourney Airports PT Angkasa Pura, kedua Menteri Perhubungan, dengan tentunya sekarang Danantara Indonesia dan semua pihak yang terkait, yang telah bekerja keras untuk menghasilkan dan merevitalisasi yang kita resmikan hari ini,” jelas Prabowo.

  • Prabowo puji kolaborasi revitalisasi Terminal Haji dan Umroh Soetta

    Prabowo puji kolaborasi revitalisasi Terminal Haji dan Umroh Soetta

    Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, menekan tombol sirine sebagai visualisasi peresmian Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Ahad (4/5/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

    Prabowo puji kolaborasi revitalisasi Terminal Haji dan Umroh Soetta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 22:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja kolektif sejumlah lembaga terkait dalam proyek revitalisasi Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

    Presiden menilai revitalisasi ini sebagai prestasi luar biasa yang membawa peningkatan signifikan dalam pelayanan bagi jamaah haji dan umroh Indonesia.

    “Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini saat yang bersejarah,” kata Presiden Prabowo seusai meninjau Terminal Khusus Haji dan Umroh, Ahad.

    Presiden yang tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, meninjau langsung hasil kerja Kementerian BUMN, Holding In Journey Airport, PT Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, pada terminal khusus haji dan umroh bernilai sekitar Rp1 triliun itu.

    Peninjauan awal dilakukan dengan mengamati layar informasi jadwal perjalanan di sekitar area lobi. Presiden, kemudian melanjutkan tinjauannya ke area layanan bagasi, seraya berdialog dengan sejumlah calon haji.

    “Kita lihat dulu jamaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak yang sudah lanjut usia, banyak juga yang di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, lebih nyaman, lebih aman. Saya kira ini sesuatu prestasi,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak—Menteri BUMN, Holding In Journey Airport, PT Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama—yang telah bekerja satu tim dalam memberi pelayanan terbaik untuk jamaah.

    Presiden juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan dan upaya revitalisasi terminal ini, yang diharapkan dapat memperlancar pelayanan bagi jamaah haji dan umroh Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

    “Haji dan umroh dari Indonesia mencapai lebih dari 2 juta warga negara kita dalam satu tahun, mendekati 2,2 juta. Pada puncaknya bisa mencapai 12.000 orang per hari. Ini sangat besar, mungkin yang terbesar di dunia,” katanya.

    Presiden menyatakan rasa bangganya terhadap fasilitas baru ini yang dinilai modern, luas, dan mampu menampung lebih dari 94 juta orang per tahun.

    Kepala Negara menyebut capaian ini sebagai prestasi luar biasa yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.

    “Sekali lagi selamat, dan dengan demikian, saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tutup Presiden dalam sambutannya.

    Sumber : Antara