Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Prabowo Soroti BUMN Lamban, Boros dan Selalu Berharap PMN, Bakal Prioritaskan Swasta Garap Proyek Infrastruktur

    Prabowo Soroti BUMN Lamban, Boros dan Selalu Berharap PMN, Bakal Prioritaskan Swasta Garap Proyek Infrastruktur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan kinerja badan usaha milik negara atau BUMN yang lamban dan boros. Selanjutnya, Prabowo akan memprioritaskan pihak swasta untuk menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

    Prabowo mengungkapkan dirinya telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.

    Penilaian Presiden Prabowo yang berkinerja lamban dan boros disampaikan pada penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Dia menilai BUMN yang ada saat ini dan dikelola oleh Kementerian BUMN sangat tidak mencerminkan efisiensi.
    Pada akhirnya, BUMN selalu meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan secara keuangan, misalnya penyertaan modal negara atau PMN.

    “Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau tidak apa-apa kalau kerjanya lambat. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini,” ucapnya.

    “Saudara menangkap strategi saya, prioritas infrastruktur sekarang, saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” ujarnya.

    Dia menegaskan, peran negara masih dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan. Untuk itu, negara harus melakukan intervensi.

  • Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp 10.146 Triliun untuk Infrastruktur

    Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp 10.146 Triliun untuk Infrastruktur

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga US$ 625 miliar atau setara Rp 10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo Subianto 2025-2029.

    Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran tetsebut tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan APBN. Sehingga diperlukan partisipasi swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk periode 2025-2029.

    “Konferensi ini kita berharap bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita memiliki kebutuhan mendesak, dan memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting, investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025-2029, membutuhkan US$ 625 miliar,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya bisa menyediakan setidaknya 40% dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sedangkan sisanya masih harus dipenuhi oleh kerja sama sektor swasta baik dalam dan luar negeri.

    “Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif,” kata Sri Mulyani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membantu adanya gap pembiayaan infrastruktur.

    AHY menjelaskan, diperlukan pembiayaan kreatif di luar APBN untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    “Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” ujar AHY.

    AHY mengatakan, pihaknya akan semacam menginventarisir proyek-proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.

    “Nanti diharapkan lewat forum ini kami akan menyusun, apa yang harus kita dahulukan, mana yang bida kita tunda dan berapa besar yang kita butuhkan untuk pendanaan (infrastruktur) tersebut,” pungkasnya.
     

  • Puji AHY, Prabowo: Saya Tak Salah Pilih Menko Infrastruktur – Page 3

    Puji AHY, Prabowo: Saya Tak Salah Pilih Menko Infrastruktur – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menilai para menterinya sudah bekerja dengan baik. Menurut dia, apabila ada menteri yang salah berbicara merupakan hal yang biasa.

    “Saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara itu biasa, tapi mereka kerja keras, niat mereka baik, kita juga kompak, kita punya tim yang baik,” kata Prabowo di JCC Senayan Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia mengatakan kritikan dari masyarakat kepada menterinya merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Prabowo menyebut pemerintah tak bisa memuaskan semua masyarakat.

    “Bahwa di sana-sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang,” ujarnya.

    Prabowo menyampaikan para menteri setia kepada negara dan tak memprioritaskan kepentingan kelompok atau partainya. Dia pun memastikan tak ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kita buktikan minggu demi minggu demi minggu, hasil capaian yang kita lakukan,” tutur Prabowo.

  • AHY Paparkan 5 Prioritas Infrastruktur Nasional kepada Prabowo

    AHY Paparkan 5 Prioritas Infrastruktur Nasional kepada Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan lima prioritas utama strategi pembangunan infrastruktur nasional dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian tersebut dilakukan dalam penutupan International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

    “Bapak Presiden sering mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat, tidak hanya secara teritorial, tetapi juga dalam ketahanan pangan, air, dan energi. Arah tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk kebijakan konkret infrastruktur nasional,” ujar AHY dalam pidatonya.

    AHY menyebutkan, arah pembangunan infrastruktur nasional dirumuskan dalam lima prioritas strategis.

    1. Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan dan Air

    Pemerintah tengah merehabilitasi lebih dari 2,5 juta hektare jaringan irigasi, membangun bendungan serbaguna, serta memperkuat infrastruktur logistik pertanian, cold storage, dan sistem penyediaan air minum.

    “Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan, dan desa. Kemandirian pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Infrastruktur kini tidak hanya membangun fisik, tapi juga keadilan sosial dan kemandirian,” tegas AHY.

    2. Infrastruktur Energi Bersih

    Melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 GW, dengan 76% berasal dari energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, serta waste to energy.
    Langkah ini mendukung target Net Zero Emission 2060 dan menjawab lonjakan kebutuhan energi dari industri, kendaraan listrik, serta pusat data digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

    3. Konektivitas Merata dan Terintegrasi

    Pemerintah fokus membangun koridor transportasi terpadu yang mencakup jalan, pelabuhan, rel kereta, dan bandara, dengan prioritas kawasan Indonesia Timur.

    “Konektivitas tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan I-Core, tetapi juga memperkuat pertahanan wilayah, menghubungkan pusat produksi pangan, logistik nasional, dan jalur evakuasi bencana,” ujar AHY.

    Pemerintah juga mendorong perluasan konektivitas digital melalui pembangunan jaringan broadband dan pusat data regional.

    4. Kota Layak Huni dan Tangguh

    AHY memproyeksikan pada 2045, lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Untuk itu, pemerintah berinvestasi pada pengembangan perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah.

    “Tujuannya adalah mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.

    5. Reformasi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

    AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang kuat dan inovatif. Pemerintah membangun ekosistem pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), green bonds, blended finance, serta kolaborasi dengan Danantara dan mitra global.

    “Kami tidak hanya mengundang investasi, tetapi membangun kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong-royong global,” pungkasnya.

  • Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa selama ini kinerja badan usaha milik negara (BUMN) lambat dan boros.

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Prabowo awalnya menyampaikan bahwa telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur. 

    “Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya, prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” ujarnya di JCC. 

    Prabowo menyebut intervensi negara masih tetap dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan.

    Namun, peranan swasta dinilai penting utamanya di bidang pembangunan fisik. Menurutnya, swasta maupun perusahaan multinasional justru cenderung lebih modern, efisien dan mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.

    Sebaliknya, Prabowo mengakui bahwa BUMN-BUMN yang ada justru tidak mencerminkan keefisienan sehingga pada akhirnya meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan kepada mereka secara keuangan. 

    “Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu bertanya apabila perusahaan besar internasional mengenal adanya suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), seperti yang biasa didapatkan oleh BUMN. 

    Hal itu, terang Prabowo, yang menjadi alasan mengapa pemerintahannya ingin agar swasta dengan teknologi modern harus menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

    “Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ujarnya. 

  • 1 Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI Nasional

    1 Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI Nasional

    Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyapa
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    dan
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit
    Prabowo secara berurutan. 
    “Panglima TNI yang saya hormati Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kapolri, Kepala Kepolisian Republik INdonesia, yang saya hormati Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,” kata Prabowo dari mimbar pidato peresmian Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025).
    Selanjutnya, dia merasa urutan sapaan tersebut terbalik. Seharusnya dia menyapa Kapolri dulu pada urutan pertama, barulah kemudian menyapa Panglima TNI di urutan kedua.
    “Harusnya Kapolri dulu, baru Panglima TNI-nya yang saya sebut,” kata Prabowo.
    Terlihat, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperhatikan dengan saksama. 
    Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang semula membolak-balik buku di tangannya tiba-tiba mendongakkan arah pandangnya ke Prabowo.
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri HAM Natalius Pigai juga memperhatikan. Hanya Menko Hukum-HAM-Imigrasi-Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menatap ke arah yang berbeda.
    Terlihat, Kapolri Jenderal Sigit yang duduk di belakang AHY langsung tersenyum, seolah dia langsung paham bahwa Prabowo sedang bercanda.
    “Sesuai urutan nama,” lanjut Prabowo sambil tersenyum, menjelaskan sebab kenapa dia menilai Kapolri harus disapa lebih dulu ketimbang Panglima TNI.
    Sebagaimana diketahui, nama Kapolri mengandung kata “Prabowo” dan nama Panglima TNI mengandung kata “Subiyanto”. Jika digabung, jadinya adalah “Prabowo Subiyanto”, mirip nama Prabowo Subianto sendiri.
    Para menteri tersenyum mendengar candaan Prabowo.
    Dalam acara peresmian kampus ini, hadir pula perwakilan negara-negara sahabat, para rektor perguruan tinggi, pimpinan lembaga pendidikan tinggi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan para mahasiswa-mahasiswi kadet Unhan.
    Candaan soal gabungan nama Kapolri dan Panglima TNI yang sama dengan nama dirinya juga pernah dilontarkan Prabowo di panggung perayaan Hari Buruh atau May Day di Monas, 1 Mei 2025 lalu.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahalnya Biaya Bangun Tanggul Laut Raksasa Jakarta – Page 3

    Mahalnya Biaya Bangun Tanggul Laut Raksasa Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Jakarta membutuhkan pembiayaan sekitar Rp123 triliun.

    “Berdasarkan studi yang telah dilakukan, (proyek Giant Sea Wall) membutuhkan biaya sebesar USD 8 miliar atau setara Rp123 triliun,” kata AHY di sela-sela kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    AHY menegaskan, proyek ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan.

    “Kita masih mempelajari (proyek Giant Sea Wall) karena ini ruang yang terbuka untuk semua, kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi ini proyek besar,” ujarnya.

    Lindungi Pesisir Jakarta

    Proyek Giant Sea Wall sendiri diyakini akan menjadi langkah strategis untuk melindungi pesisir utara Jakarta dari ancaman banjir dan penurunan level tanah.

    “Kami menyebutnya (Giant Sea Wall) sebagai coastal protection (perlindungan pantai) sekaligus juga flood management (pengelolaan banjir), kita memitigasi bahaya banjir dan juga terjadinya penurunan permukaan tanah,” terang AHY.

    Namun, Menko Infrastruktur juga mencatat bahwa membangun tanggul raksasa belum cukup untuk mengatasi banjir rob dan naiknya volume air laut. Maka dari itu, diperlukan solusi dari hulu ke hilir.

    “Menyelesaikan masalah land subsidence (penurunan tanah), termasuk juga banjir rob, permukaan air laut yang makin tinggi, itu bukan hanya berbicara pertahanan pantai. Jangan sampai makin tenggelam, air laut makin tinggi, dna terjadi penurunan,” imbuhnya.

     

  • Mahalnya Biaya Bangun Tanggul Laut Raksasa Jakarta – Page 3

    AHY Bidik Investasi 46 Proyek Infrastruktur di Konferensi ICI 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Pemerintah mengincar investasi swasta untuk 46 sektor infrastruktur strategis nasional.

    Proyek-proyek infrastruktur, yang mencakup ketahanan pangan hingga energi terbarukan itu telah melalui proses kurasi untuk dipamerkan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan Kemenkoinfra pada 11-12 Juni 2025.

    “Kami bertujuan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dengan mengeluarkan surat utang baru. Juga Danantara dan mitra global untuk memperbaiki keuangan dan infrastruktur,” kata AHY dalam ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di industri pengelolaan sampah, Indonesia menawarkan peluang investasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Manggar di Balikpapan senilai USD 115,31 juta atau Rp1,8 triliun.

    Kemudian di industri jalan tol, ICI 2025 mengincar investasi untuk Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi senilai Rp 25, 4 triliun, Tol Pejagan-Cilacap dengan investasi sebesar Rp 27,59 triliun, dan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat dengan investasi Rp 34,75 triliun.

    Adapun investasi di sektor infrastruktur energi bersih, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Tapin senilai USD 5 juta (Rp81,3 miliar) PLTM Bendungan Leuwikeris USD 16 juta (Rp260,3 miliar), PLTM Bendungan Cipanas senilai USD 4,81 juta dan PLTM Bendungan Karalloe senilai USD 7,94 juta.

    “Energi Indonesia di masa depan seharusnya aman dan berkelanjutan. Kami mengembangkan solar, hidro, geothermal, dan waste-to-energy, bersama dengan grid pintar dan elektrifikasi rural,” tutur AHY.

     

  • Bangun Tanggul Laut Raksasa di Jakarta, AHY Butuh Duit Sebanyak Ini

    Bangun Tanggul Laut Raksasa di Jakarta, AHY Butuh Duit Sebanyak Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp123 triliun. Proyek ini disebut sebagai langkah strategis untuk melindungi pesisir utara Jakarta dari ancaman banjir dan penurunan muka tanah.

    “Ya, terkait dengan (giant sea wall), kami menyebutnya coastal protection (perlindungan pantai) sekaligus juga flood management (pengelolaan banjir), kita memitigasi bahaya banjir dan juga terjadinya penurunan permukaan tanah,” ujar AHY dalam konferensi pers di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    “Sehingga proyek besar semacam Giant Sea Wall ini menjadi salah satu yang kita bahas, karena cukup banyak yang bukan hanya tertarik, tetapi juga benar-benar serius ingin masuk ke proyek tersebut,” sambungnya.

    AHY menegaskan, proyek ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. “Tentunya masih terus kita pelajari karena ini ruang yang terbuka untuk semua. Kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi, ini adalah proyek besar,” kata dia.

    Dari hasil studi sebelumnya, lanjut AHY, pembangunan tanggul sepanjang 41 kilometer di wilayah Jakarta ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 8 miliar atau setara Rp123 triliun.

    Namun, AHY mengingatkan bahwa membangun tanggul raksasa saja tidak cukup. Menurutnya, solusi harus dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk mengatasi banjir rob, naiknya muka air laut, serta penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah.

    Foto: Proyek pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/5/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Proyek pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/5/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    “Yang perlu dipahami adalah, menyelesaikan masalah land subsidence (penurunan tanah), termasuk juga banjir rob, permukaan air laut yang makin tinggi, itu bukan hanya berbicara pertahanan pantai. Itu satu hal penting. Jangan sampai makin tenggelam, air laut makin tinggi, ya tenggelam begitu. Makin-makin menurun permukaan tanah dan air laut makin tinggi,” jelas AHY.

    Ia menambahkan, perlindungan pantai perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti normalisasi sungai, pembangunan embung, tampungan air hujan, serta sistem distribusi air bersih untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah.

    “Kita proteksi dengan tanggul-tanggul laut, tanggul pantai saat ini agar tidak ada yang tenggelam masyarakat kita. Tapi tidak cukup dengan itu. Artinya ada permasalahan di hulu. Jadi hulu ke hilir ini harus kita bereskan. Harus ada sentuhan infrastruktur dasar, infrastruktur yang sekali lagi bisa meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, misalnya untuk normalisasi sungai, di powder-powder yang dibangun, embung-embung yang sekali lagi bisa mencegah terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu,” terang dia.

    Tak hanya soal banjir, ia juga menyinggung pentingnya memperkuat pasokan air bersih. “Air bersih ini juga harus diperkuat untuk mencegah memburuknya land subsidence, penurunan permukaan tanah. Dan sekali lagi ini membutuhkan dukungan infrastruktur,” ucapnya.

    AHY pun mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momen ini sebagai waktu yang tepat dalam melihat prioritas pembangunan nasional.

    “Jadi masih banyak hal yang perlu kita lakukan, dan di sinilah kesempatan yang baik untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi prioritas,” pungkasnya.

    (wur)

  • AHY Tawarkan 18 Proyek Infrastruktur ke Investor, Ada 3 Tol Ini

    AHY Tawarkan 18 Proyek Infrastruktur ke Investor, Ada 3 Tol Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para investor global untuk mengambil peran dalam transformasi infrastruktur Indonesia. Dalam pertemuan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, AHY menyampaikan infrastruktur Indonesia tak lagi dilihat sebagai proyek-proyek terpisah, tetapi sebagai sistem yang saling terhubung dan menopang ketahanan nasional.

    “Infrastruktur bukan sekadar proyek-proyek terpisah. Ini tentang sistem, jaringan, dan ketahanan. Setiap jalan tol baru harus membuka potensi ekonomi. Setiap pelabuhan baru harus menyatu dalam ekosistem logistik nasional,” kata AHY saat membuka rangkaian acara ICI 2025 di JCC, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    AHY menekankan lima prioritas pembangunan infrastruktur yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan dan air, energi bersih, konektivitas terintegrasi, kota layak huni, serta pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

    “Indonesia terbuka untuk investasi. Namun kami juga tegas bahwa investasi harus selaras dengan prioritas nasional, komitmen iklim, dan pembangunan yang berpusat pada manusia,” ujarnya.

    Adapun untuk sejumlah proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam forum ICI 2025, diantaranya sebagai berikut:

    Proyek Transportasi & Jalan Tol

    Tol Gilimanuk-Mengwi (Bali) Panjang 96,84 Km, nilai investasi US$ 1,56 miliar. Proyek PSN ini menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke wilayah metropolitan Bali.
    Tol Pejagan-Cilacap (Jawa Tengah) Panjang ±95,39 km, nilai investasi US$ 1,69 miliar. Meningkatkan konektivitas koridor utara-selatan Pulau Jawa.
    Tol Sentul Selatan-Karawang Barat (Jawa Barat) Panjang 60,36 km, nilai investasi US$ 2,13 miliar. Bagian dari jaringan JORR 3 untuk mengurai kemacetan Jabodetabek.

    Proyek Energi Terbarukan

    PLTM Leuwikeris (Jawa Barat) Kapasitas 7,4 MW (megawatt), nilai investasi US$ 16 juta. Memanfaatkan debit Bendungan Leuwikeris untuk pembangkit listrik bersih.
    PLTM Tapin (Kalimantan Selatan) Kapasitas 3,32 MW, nilai investasi US$ 5 juta. Mendukung operasional Bendungan Tapin dan target energi terbarukan nasional.
    PLTM Way Sekampung (Lampung) Kapasitas 5,4 MW, nilai investasi US$ 7,25 juta. Terletak di area Bendungan Way Sekampung, tanpa dukungan fiskal pemerintah.
    PLTM Cipanas (Jawa Barat) Kapasitas 3,0 MW, nilai investasi US$ 4,81 juta. Berada di Bendungan Cipanas, Sumedang, berbasis DBFOMT.
    PLTM Karalloe (Sulawesi Selatan) Kapasitas 4,5 MW, nilai investasi US$ 7,94 juta. Menyasar suplai listrik hijau dari debit air Bendungan Karalloe.

    Proyek Pengelolaan Limbah

    Pengelolaan Sampah Manggar (Balikpapan, Kalimantan Timur) Nilai investasi US$ 115,16 juta. Proyek TPA berbasis Waste-to-Energy dengan kapasitas 750 ton/hari, skema DBFOM.

    Proyek Transportasi Perkotaan & TOD

    Perpanjangan Jalur MRT Lebak Bulus-Pondok Cabe-Rawa Buntu (Jakarta-Tangsel) Panjang 22,6 km, 12 stasiun, nilai investasi US$ 1,25 miliar. Melayani ±204 ribu penumpang/hari.
    Akses Kereta ke Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) Panjang ±40 km, nilai investasi US$ 771 juta. Jalur kereta barang mendukung volume 3,8 juta TEUs/tahun.
    Bandara Singkawang (Kalimantan Barat) Nilai investasi US$ 52,5 juta. Alternatif bandara untuk kawasan Singkawang dan sekitarnya dengan potensi 1,5 juta penduduk.
    Terminal Poris Plawad TOD (Tangerang) Nilai investasi US$ 106,1 juta. Pengembangan terminal terpadu dengan kawasan komersial dan hunian vertikal.
    Terminal Purabaya TOD (Sidoarjo, Jatim) Nilai investasi US$ 111,6 juta. Modernisasi terminal bus terbesar Indonesia, mendukung pariwisata dan transportasi regional.

    Proyek Perumahan & Urban Redevelopment

    Revitalisasi Rusun Pasar Jumat – TOD Lebak Bulus (Jakarta) Nilai investasi US$ 56 juta. Pembangunan 2.170 unit apartemen dalam skema TOD di dekat MRT dan busway.
    Karawaci City (Tangerang) Luas 3,8 ha, nilai investasi US$ 78,76 juta. Hunian vertikal premium dekat rumah sakit, sekolah, dan jalan tol.
    Pasir Gadung Sky Village (Cikupa, Tangerang) Nilai investasi US$ 45,26 juta. Hunian vertikal strategis untuk komuter Jakarta, total 1.792 unit.
    Maja Green Living (Lebak, Banten) Nilai investasi US$ 5,6 juta. Rumah tapak dalam kawasan hijau, 624 unit di area 7,5 ha.

    Lebih jauh, AHY juga menegaskan pentingnya reformasi pembiayaan. “Tidak ada visi yang dapat terwujud tanpa pembiayaan yang layak,” katanya.

    Ia pun mendorong skema Private Public Partnership (PPP), obligasi hijau, dan blended finance sebagai fondasi pembiayaan jangka panjang.

    “Kami mengundang investor global, bukan hanya untuk meraih keuntungan, tetapi untuk menjadi mitra dalam transformasi jangka panjang,” pungkas AHY.

    (wur)