Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim

    Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim

    Menko AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarya Convention Center, Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 26 Mei 2025 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berupaya melakukan reformasi dalam ekosistem pembiayaan maritim nasional sebagai upaya mendorong transformasi sektor kemaritiman Indonesia secara berkelanjutan.

    Menko AHY menekankan pentingnya modernisasi armada kapal yang ramah lingkungan serta pembangunan pelabuhan hijau sebagai langkah strategis dalam penguatan konektivitas nasional.

    “Oleh karena itu, sebuah restrukturisasi fundamental dari ekosistem pembiayaan maritim kita sangat-sangat dibutuhkan dengan cepat,” Hal ini disampaikan Menko AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarya Convention Center, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Ia juga menyoroti ketertinggalan sektor transportasi laut dibanding sektor darat, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan akses pembiayaan jangka panjang. Sebab kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki sistem pendukung pembiayaan kapal hingga usia operasional mencapai 70 tahun.

    Menurut AHY, banyak pemilik kapal nasional masih mengandalkan pinjaman komersial generik yang menciptakan hambatan finansial, sehingga mengurangi daya saing industri pelayaran nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, AHY mengusulkan tiga pendekatan strategis pembiayaan maritim berkelanjutan.

    “Kita harus mengembangkan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah; kedua blended finance, model-model yang melibatkan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha); dan nomor tiga, dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds,” jelasnya.

    Dengan itu, AHY juga menegaskan pentingnya membangun pelabuhan di kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari upaya mengurangi biaya logistik, memperkuat integrasi nasional, dan memastikan seluruh pulau mendapat akses pertumbuhan yang setara.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menko AHY ingin investasi berkelanjutan bagi MRT Fatmawati-Kp.Rambutan

    Menko AHY ingin investasi berkelanjutan bagi MRT Fatmawati-Kp.Rambutan

    Kita berharap akan hadir investasi yang sustainable berkelanjutan agar proyek ini bisa dituntaskan dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap investasi berkelanjutan dapat hadir untuk pembangunan proyek MRT Fatmawati ke Kampung Rambutan.

    Ia memastikan proyek pembangunan MRT Fatmawati ke Kampung Rambutan akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Kita berharap akan hadir investasi yang sustainable berkelanjutan agar proyek ini bisa dituntaskan dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya,” ujar Menko AHY saat meninjau proyek MRT Fase 2A di kawasan Monas di Jakarta, Senin.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengungkapkan proyek MRT Fatmawati ke Kampung Rambutan merupakan inisiator dari swasta, yang ingin mengerjakan dengan skema KPBU Non Availability of Payment.

    Ia menjelaskan, proyek MRT jalur tersebut akan sepanjang 11 kilo meter (KM) dengan sebanyak 10 stasiun pemberhentian.

    “Saat ini progresnya masih sedang dalam progres kajian mendalam oleh pihak inisiator (swasta). Swastanya dari luar negeri, nanti akan kolaborasi dengan lokal,” ujar Tuhiyat.

    MRT Jakarta saat ini tengah mengerjakan proyek MRT Jakarta Fase 2A, yang mencakup pembangunan jalur sepanjang 5,8 kilometer dari Bundaran HI sampai Kota Tua, dengan tujuh stasiun bawah tanah yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota Tua.

    Nilai investasi proyek MRT Jakarta Fase 2A diperkirakan mencapai sekitar Rp25,3 triliun, yang dibiayai melalui pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

    Kemudian, Fase 2B direncanakan melanjutkan jalur dari Kota Tua hingga Depo Ancol Barat, yang masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study). ​

    Secara keseluruhan, nilai investasi untuk proyek MRT Jakarta Fase 2 (Fase 2A dan 2B) diperkirakan sekitar Rp45,4 triliun, dengan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pinjaman luar negeri. ​

    Sementara itu, MRT Jakarta Fase 3 Timur-Barat direncanakan memiliki panjang kurang lebih 84,10 kilometer, yang bermula dari Stasiun Balaraja di Kabupaten Tangerang hingga Stasiun Cikarang, Bekasi.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY targetkan MRT Jakarta fase 2A beroperasi 2027

    AHY targetkan MRT Jakarta fase 2A beroperasi 2027

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan proyek MRT Jakarta fase 2A dari Stasiun Thamrin ke Stasiun Monas dapat beroperasi pada 2027. Hal itu disampaikan AHY saat meninjau progres pembangunan di Stasiun Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/5). (Irfansyah Naufal Nasution/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Kampung Rambutan-Fatmawati Bakal Tersambung MRT, Begini Rencananya

    Kampung Rambutan-Fatmawati Bakal Tersambung MRT, Begini Rencananya

    Jakarta –

    Proyek MRT Jakarta Fase 4 Kampung Rambutan-Fatmawati mulai disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan proyek ini bakal digarap sepenuhnya oleh swasta.

    Proyek itu bakal digarap dengan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Pembangunan ruas MRT Jakarta yang satu ini tidak lagi dilakukan dengan pembiayaan dari pihak Jepang, yakni JICA seperti yang selama ini dilakukan di proyek MRT Jakarta.

    “Nanti ada untuk ruas Kampung Rambutan ke Fatmawati. Ini yang nanti skemanya tidak menggunakan skema dengan JICA, tetapi ini adalah murni KPBU, kerja sama pemerintah dan badan usaha,” sebut AHY di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    “Tentunya kita berharap akan hadir investasi-investasi yang sustainable berkelanjutan agar proyek ini bisa dituntaskan dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya,” bebernya menambahkan.

    Sementara itu, di tempat yang sama Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, jalur MRT dari Kampung Rambutan ke Fatmawati akan dikerjakan dengan skema KPBU Non Availability of Payment.

    Nantinya, ada jalur sepanjang 11 kilometer (km) yang dibangun dari Kampung Rambutan ke Fatmawati dengan jumlah stasiun sebanyak 10. Seluruhnya, jalur akan dibangun di bawah tanah atau underground.

    Pihaknya sedang menunggu kajian mendalam oleh pihak investor yang menjadi inisiator proyek ini. Dia bilang, inisiator itu merupakan pihak swasta asing yang akan berkolaborasi dengan pihak lokal, Tuhiyat mengaku belum bisa bicara siapa pihak tersebut.

    “Saat ini sedang dalam progres kajian mendalam oleh pihak inisiator. Kita masih menunggu kajian dari pihak swasta ini,” sebut Tuhiyat.

    (hal/ara)

  • Pidato di Universitas Stanford AS, AHY Serukan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Asia Tenggara

    Pidato di Universitas Stanford AS, AHY Serukan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Asia Tenggara

    “Transisi hijau harus menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar target teknokratis,” tegasnya. “Solusi harus pragmatis, adil, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.”

    Menko AHY juga menyoroti pentingnya menjembatani teknologi global dengan kebutuhan lokal. Ia menegaskan bahwa distribusi inovasi harus merata dan melibatkan partisipasi komunitas sejak awal.

    “Kita tidak hanya butuh inovasi yang cepat, tetapi juga distribusi yang adil. Teknologi harus dirancang bersama komunitas, bukan hanya dibawa dari luar,” lanjutnya.

    Lebih jauh, AHY mendorong transformasi ASEAN dari forum konsensus menjadi platform pemecahan masalah. Ia juga mengajak Amerika Serikat untuk meningkatkan kemitraan strategis, khususnya dalam mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

    “Indonesia siap membantu membentuk agenda pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga adil. Kemakmuran harus inklusif, dan keberlanjutan harus mencerminkan realitas Asia Tenggara—tempat ketahanan dibangun bukan hanya di ruang rapat, tapi juga di ladang, desa, pesisir, dan ekonomi informal,” ujar Menko AHY.

    Di akhir pidatonya, Menko AHY menyampaikan apresiasi terhadap Universitas Stanford sebagai pusat inovasi global yang dinilainya mampu menjembatani antara penelitian dan kebijakan, serta mempererat kolaborasi antara Asia Tenggara dan dunia.

    Hadir dalam forum tersebut antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, peneliti tamu di Precourt Institute Gita Wirjawan, Direktur Hoover Institution dan mantan Menlu AS Dr. Condoleezza Rice, serta Dekan Stanford Doerr School of Sustainability, Dr. Arun Majumdar.

  • AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memerintahkan para kadernya mendorong agar revisi Undang-Undang atau RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) segera dibahas.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat menggelar forum diskusi mengenai RUU Pemilu bertajuk “Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu”. Adapun forum itu mengundang berbagai narasumber mulai dari peneliti, penyelenggara pemilu, hingga pemerintah.

    “Kalau bisa bolak-balik ini RUU Pemilu ini dibahas mulai sekarang, memang itulah perintah Ketua Umum kami mas AHY,” kata Jansen dalam diskusi tersebut yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Ke depannya, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat akan menggelar diskusi-diskusi serupa mengenai RUU Pemilu.

    Dalam diskusi tersebut, dia ingin menggali terkait beragam usulan untuk pelaksanaan sistem pemilu ke depan, di antaranya mengenai ide pemilu legislatif tertutup atau terbuka, dan sistem politik setelah putusan ambang batas pencalonan.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada yang dipilih oleh DPRD juga perlu dibahas. Pasalnya, hal itu mempertimbangkan biaya politik yang mahal.

    Sementara itu, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa revisi UU Pemilu nantinya perlu ditindaklanjuti dengan simulasi. Maka, kata dia, revisi tersebut tidak boleh ditunda-tunda untuk dibahas.

    “Makanya harus dibahas sekarang RUU Pemilu-nya, supaya kita sempat simulasi gitu. Jangan sampai nanti di ujung, simulasi terburu-buru, sistemnya tidak mapan,” kata Titi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Lewat program “UMKM HEBAT KUAT” yang tengah dibuka pendaftarannya untuk wilayah JABODETABEK, Partai Demokrat menunjukkan keseriusannya hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

    Program ini tak lepas dari peran Hillary Brigitta Lasut (HBL) yang belum lama ini mendapat mandat penting dari AHY. Pada Minggu, 23 Maret 2025, AHY menunjuk HBL sebagai Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) dalam struktur terbaru DPP Demokrat. Jabatan strategis ini setara dengan posisi menteri atau wakil menteri di internal partai, dan menuntut HBL untuk bekerja maksimal membangun jaringan konstituen secara nasional.

    Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan. AHY menaruh harapan besar agar Hillary mampu memaksimalkan seluruh potensi jaringan partai, termasuk dukungan kepala daerah dari Demokrat, untuk memperkuat mesin partai sekaligus menjadi solusi nyata atas persoalan masyarakat.

    Tak hanya bicara strategi politik, AHY secara khusus meminta BPJK untuk menginisiasi gerakan-gerakan inovatif dalam menjawab isu-isu riil seperti pengangguran, minimnya lapangan kerja, hingga keterbatasan kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Melalui program “UMKM HEBAT KUAT”, Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi yang membumi.

    “Ayo bergabung menjadi UMKM Binaan Partai Demokrat, yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif dari seluruh Indonesia untuk merasakan kehadiran Partai Demokrat khususnya dalam menangani masalah keterbatasan skill dan sumber daya UMKM untuk berkembang, masalah pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja,” ajak Hillary dalam unggahan Instagram terbarunya.

  • Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Sekjen Herman Sampaikan Arahan Strategis dari AHY untuk Demokrat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim.

    Kedatangan Herman disambut Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bendahara DPD dr Agung Mulyono.

    Dalam kunjungan tersebut, Herman menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yakni, fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi internal partai. Ia juga menegaskan pentingnya semangat dan kekompakan kader di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

    “Saya sebagai Sekjen baru memberikan arahan yang merupakan bagian dari arahan Ketua Umum. Seluruh pengurus harus diaktifkan dan bergerak. Tidak ada lagi yang pasif,” tegas Herman.

    Herman juga menyoroti pentingnya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditambahkan beberapa badan baru, seperti Badan Saksi, Badan Logistik, dan Komite Khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah.

    “Struktur baru ini harus segera direspons. DPD perlu segera merevisi Surat Keputusan kepengurusan agar sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Banyak amanah yang saya bawa dan saya harap bisa langsung dijalankan,” tukasnya.

    Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader, agar tetap solid dan berjuang bersama,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kehadiran langsung Sekjen ke Surabaya dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian serius dari DPP terhadap perkembangan Demokrat di daerah.

    “Kehadiran Pak Sekjen memberi banyak wejangan dan arahan strategis. Ini menjadi bekal bagi kami untuk menatap sukses di Pemilu 2029,” ujar Emil.

    Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini DPD Demokrat Jatim tengah menyusun berbagai program konsolidasi dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda).

    Meski masa jabatan pengurus saat ini berlaku hingga 2027, penyesuaian tetap diperlukan sesuai AD/ART terbaru yang akan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.

    Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron. “Kami siap bekerja keras untuk menjalankan amanah Ketum dan Sekjen, demi menambah perolehan kursi Demokrat di 2029 mendatang,” ujar dokter Agung.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Demokrat pasca Pemilu 2024, sebagai langkah awal untuk menyongsong peta pertarungan politik lima tahun ke depan dengan semangat baru dan kepengurusan yang semakin solid. (tok/but)

  • AHY Sebut Investor Eropa hingga Swasta Lokal Tertarik Proyek Giant Sea Wall Indonesia – Halaman all

    AHY Sebut Investor Eropa hingga Swasta Lokal Tertarik Proyek Giant Sea Wall Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi salah satu topik yang paling banyak ditanyakan oleh investor.

    Menurutnya, banyak investor dari Eropa, Timur Tengah, hingga pihak swasta dalam negeri yang tertarik dengan proyek tersebut.

    “Betul. Ini juga yang banyak yang bertanya ketika kami bertemu dengan mitra-mitra sahabat dari berbagai negara, termasuk yang ada di Asia, terus juga di Eropa, dan lain-lain termasuk Timur Tengah mereka ingin bertanya,” kata AHY saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    AHY mengatakan forum investasi menjadi ruang yang tepat untuk menjelaskan prospek Giant Sea Wall secara terbuka dan rinci kepada para mitra.

    Selain sebagai ajang pencarian pendanaan, diskusi proyek ini juga dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat jejaring kemitraan jangka panjang lintas negara.

    “Mereka bertanya dan ingin lebih tahu dan itulah forum yang baik untuk kami bisa menjelaskan prospeknya seperti apa. Dan kita bisa membahas, mendiskusikan mekanisme kerjasamanya bagaimana,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa proyek Giant Sea Wall harus menjadi proyek yang saling menguntungkan semua pihak.

    “Yang paling tepat, tentunya semua harus mendapatkan keuntungannya baik. Karena ini kita ingin berlanjut dan kita tidak hanya mencari sumber pendanaan, tapi kita ingin memperkuat kemitraan,” tegasnya.

    Lebih jauh, AHY menyampaikan bahwa proyek ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat gravitasi baru di kawasan.

    Yakni dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

    “Karena potensi sumber daya alam kita, zaman kapital kita, itu luar biasa. Jadi saya rasa dengan infrastruktur yang makin kuat, konektivitas yang makin menguntungkan semua, saya rasa kita bisa melakukan transformasi ekonomi, memiliki Indonesia yang benar-benar makmur,” lanjutnya.

    Terkait perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall, AHY menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan rancangan yang telah ada.

    “Ya, ini masih terus kita kerjakan. Kita berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ini kan juga kelanjutan dari rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya ya, desain-desain sebelumnya,” ujarnya.

    Ia mengakui ada penyesuaian dalam perencanaan, meskipun belum mengarah pada kesimpulan akhir.

    Sebaliknya, ia memastikan ada swasta lokal yang juga tertarik dengan proyek tersebut.

    “Swasta lokal harusnya ada. Harusnya ada,” ujarnya.

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.