Xcloud.id

Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Jurus AHY Bangun Infrastruktur Tanpa Andalkan APBN

    Jurus AHY Bangun Infrastruktur Tanpa Andalkan APBN

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar pengusaha konsultan untuk menggandeng investor lain dalam menggarap proyek di Indonesia. Hal ini sebagai upaya agar melepas ketergantungan pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria & Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faiza menyampaikan pesan AHY terkait reformasi pembiayaan infrastruktur di hadapan pengusaha konsultan konstruksi. AHY memberi pesan agar pengusaha konsultan dapat menggandeng investor lain dalam menggarap proyek infrastruktur. Sebab, APBN untuk pembangunan infrastruktur akan dikurangi.

    “Sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan pesan Pak AHY lagi di forum yang luar biasa ini. Jadi, bukan berarti APBN untuk infrastruktur akan berkurang Bapak Ibu atau di-nolkan. Tapi akan kita minimize,” kata Nazib dalam acara HUT INKINDO, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025).

    Nazib menerangkan pihaknya mendorong agar pengusaha menggali ide bersama dengan investor atau pengusaha lain. Bahkan jika bisa dapat membuat sebuah konsorsium atau pemrakarsa.

    Misalnya, di proyek bendungan. Nazib menilai sekitar 40 bendungan yang digarap oleh swasta. Bendungan itu, lanjut Nazib, tidak hanya sekedar bendungan saja. Namun, juga menyediakan listrik yang nantinya dapat dijual ke PLN.

    “Kita akan menggali ide-ide, gabungan investor, konsultan kontraktor, bikin konsorsium, bisa jadi pemrakarsa. Nah, itu silahkan berkolaborasi dengan investor, dengan pemerintah, dan lain,” terang Nazib.

    Pemerintah pun terbuka kepada ide-ide yang ditawarkan oleh swasta. Untuk itu, Nazib mempersilakan para pengusaha serta investor dapat mencari ide-ide lain.

    “Silahkan, cari ide, cari apa, lihat ke pemerintah, pemerintah plan-nya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terjadi hal-hal yang membuat APBN itu tidak terkunci, harus APBN semua. Sehingga infrastruktur itu tidak selalu harus dari APBN,” tambah Nazib.

    Tonton juga “Menko AHY Ungkap 4 Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Apa Saja?” di sini:

    (rea/rrd)

  • Menko AHY menjajaki infrastruktur energi nuklir dengan Dubes Rusia

    Menko AHY menjajaki infrastruktur energi nuklir dengan Dubes Rusia

    Arahan Pak Menko IPK, infrastruktur energi bersih. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki infrastruktur energi nuklir sebagai infrastruktur energi bersih dengan Duta Besar (Dubes) Federasi Rusia untuk Indonesia.

    Dalam pesan dan arahan dari Menko IPK yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faisal kepada para pengusaha konsultan dalam HUT Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Kemenko IPK sedang mengusahakan infrastruktur energi bersih menggunakan nuklir.

    “Kemarin Menko IPK bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Bapak Sergei Tolchanov. Ada namanya Rosatom,” ujar Nazib Faisal, di Jakarta, Jumat.

    Tentunya rencana infrastruktur energi nuklir ini akan melibatkan banyak pelaku industri mulai dari pekerjaan konsultan, konstruksi, pekerjaan supervisi, dan sebagainya.

    Salah satu contoh infrastruktur energi bersih yang telah terbangun di Indonesia, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Bendungan Cirata, Jawa Barat, melibatkan mulai dari desain, supervisi, operasional pemeliharaan, dan sebagainya.

    “Arahan Pak Menko IPK, infrastruktur energi bersih. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan,” kata Nazib.

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia.

    Peluang kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan semakin terbuka lebar usai pelaksanaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    Dia menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menjalankan agenda nasional yang ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun, memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Rusia Bahas Investasi Infrastruktur Pakai Energi Nuklir

    RI-Rusia Bahas Investasi Infrastruktur Pakai Energi Nuklir

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Duta Besar Federasi Rusia, Sergei Tolchenov. Pertemuan tersebut membahas terkait pembangunan infrastruktur Indonesia menggunakan energi bersih, termasuk nuklir.

    Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria & Tataruang Kemenko IPK Nazib Faizal saat memberikan pesan serta arahan ke pengusaha konsultan dari AHY. AHY berpesan agar pengusaha konsultan mengarahkan proyek mereka ke infrastruktur energi bersih. Sebab, proyek energi bersih juga membutuhkan peran konsultan.

    “Kita tahu ada PLTS Terapung (Cirata). Artinya tidak mungkin pekerjaan itu tiba-tiba langsung dibangun kontraktor, pasti ada desainnya, pasti ada supervisinya, pasti ada operation maintenance dan supervision selanjutnya,” kata Nazib dalam acara HUT INKINDO, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025).

    Nazib menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur dengan energi bersih, termasuk nuklir. Bahkan hal tersebut sempat disampaikan AHY dalam pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia beberapa waktu lalu.

    “Bahkan kemarin Pak Menko (AHY) bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia, Bapak Sergei. Kita sekarang sedang mengusahakan infrastruktur energi bersih, menggunakan nuklir,” terang Nazib.

    Nazib pun menegaskan rencana itu tetap membutuhkan peran konsultan. Bahkan ada investor yang secara terang-terangan meminta jasa konsultan untuk menggarap desain bendungan.

    “Artinya bagaimana? Kan tidak mungkin cuma nuklir langsung dibangun kan di tempat, tapi pasti ada pekerjaan konsultan, ada pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan supervisi dan lain sebagainya. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan,” terang Nazib.

    Momen AHY bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia diunggah melalui akun Instagram pribadi-nya. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (16/6/) lalu di kantor AHY.

    “Pada kesempatan ini saya menyambut baik potensi kerja sama dan kolaborasi @republikindonesia bersama Federasi Rusia, terutama dalam pembuatan kapal laut, transfer teknologi, dan integrasi infrastruktur termasuk pada penjajakan kerja sama di bidang kemaritiman,” tulis AHY.

    (rea/rrd)

  • Bisa Dipenjara Gegara ODOL, Sopir Truk Protes: Bukan Pidana-Aksi Kriminal

    Bisa Dipenjara Gegara ODOL, Sopir Truk Protes: Bukan Pidana-Aksi Kriminal

    Jakarta –

    Penindakan terhadap truk ODOL (Over Dimension Over Loading) menuai protes dari sopir. Sebab, sopir bisa dipenjara jika melanggar.

    Sejumlah sopir truk melakukan aksi demo terhadap penindakan truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Aksi demo tersebut dilakukan berkaitan penindakan truk ODOL dan meminta kelonggaran terkait tonase muatan maupun dimensi bak truk khususnya di penggunaan terpal tinggi untuk penutup bak.

    “Tuntutannya satu, kita itu cuma tidak mau menghapus ODOL tapi paling tidak ada revisi-revisi lah yang tidak memberatkan kita. Contohnya masalah muatan, tonase atau apa. Nanti ada kebijakan yang perlu direvisi ya direvisi,” ungkap Penasihat Komunitas Sopir Truk Boyolali, Sutarjo, dikutip detikJateng.

    Sutarjo mengatakan, sopir sebenarnya tidak mau melanggar aturan. Namun karena menjadi tuntutan pekerjaan sehingga terpaksa melanggar aturan. Terkait ODOL ini, menurutnya semua harus duduk bersama, termasuk para pengusaha, sopir, dan Kepolisian.

    Sutarjo meminta adanya revisi terkait batas muatan maupun dimensi yang tidak memberatkan sopir. Tak cuma itu, klausul sopir yang bisa dipenjara jika melanggar juga turut disorot. Salah seorang sopir truk bernama Danang Tri juga meminta kata penjara dihapuskan.

    “Karena kita semua itu bukan tindak pidana dan tidak membuat kriminal,” ungkap Danang.

    Belakangan, pemerintah berjanji untuk menindak tegas truk ODOL. Tak cuma sopir, pemilik hingga karoseri truk ODOL pun bakal ikut diburu. Bukan tanpa alasan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, truk ODOL sangat membahayakan. Tidak jarang nyawa satu keluarga melayang karenanya.

    “Tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa. Banyak di antara korban jiwa yang tidak berdosa, tidak bersalah, satu keluarga habis karena dihantam kendaraan atau truk tadi terkategori over dimension over load,” kata AHY.

    Pemerintah juga sudah menyiapkan serangkaian aksi untuk mencegah truk ODOL menyebar luas. Tak hanya sopir jadi incaran, menurut AHY, penertiban truk ODOL akan dilakukan dari hulu ke hilir. Pemilik hingga perusahaan karoseri yang terlibat juga bisa ikut ditindak.

    “Tetapi kita melihat secara utuh siapa yang bertanggung jawab, mereka yang memiliki kendaraan memiliki barang termasuk karoseri yang telah membuat kendaraan itu di luar dari standar yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas AHY.

    Pihaknya juga akan memanfaatkan teknologi guna memastikan kendaraan tidak ada yang melebihi batas dimensi dan muatan. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan mulai dari edukasi hingga penindakan.

    (dry/din)

  • Ramalan SBY Soal Konflik Iran-Israel: Masa Depan Ada di 5 Pemimpin Negara

    Ramalan SBY Soal Konflik Iran-Israel: Masa Depan Ada di 5 Pemimpin Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memandang masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan akan ditentukan oleh lima orang terkuat saat ini.

    Mengutip unggahan X @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025), SBY menyebut kelima orang ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Selanjutnya, imbuhnya, tiga orang yang lebih kuat lagi adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.

    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebab itu, ayah dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran oleh Tuhan dalam mengambil keputusan serta tindakan.

    “Jangan ada salah keputusan dan miscalculation. Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” terangnya.

    SBY menyoroti bahwa sejarah mencatat, banyak peperangan yang terjadi karena ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders). 

    Meskipun dia juga menyebut bahwa dari abad ke abad pasti selalu ada pemimpin yang sangat gemar berperang atau warlike leaders. Padahal, menurutnya sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian.

    “Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

  • Sopir Angkutan Logistik Mojokerto Tuntut Pembatalan Kebijakan ODOL

    Sopir Angkutan Logistik Mojokerto Tuntut Pembatalan Kebijakan ODOL

    Mojokerto (beritajatim.com) – Puluhan sopir angkutan logistik yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Kabupaten Mojokerto berangkat menuju Surabaya untuk mengikuti aksi mogok kerja. Mereka menuntut pembatalan kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) serta revisi sejumlah regulasi yang dinilai merugikan pelaku usaha angkutan barang.

    Sebanyak 20 orang sopir dan kru dengan 10 unit truk berangkatkan dari depan Terminal Lama Mojosari, Jalan Raya Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (19/6/2025). Sebelum berangkat, dilakukan pengecekan peserta aksi dan armada yang akan bergabung dalam aksi besar GSJT Jawa Timur di Surabaya.

    “Kami menuntut pembatalan Instruksi AHY selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait kebijakan ODOL, karena sangat memberatkan para sopir dan pengusaha logistik. Kami dari perwakilan GSJT Mojokerto akan berangkat ke Surabaya dan bergabung dengan perwakilan dari sejumlah daerah,” ungkap Ketua GSJT Kabupaten Mojokerto, Angga.

    Aksi mogok kerja ini, lanjut Angga, juga membawa beberapa tuntutan lain yang menjadi aspirasi para pelaku usaha angkutan logistik. Ada enam tuntutan yakni, pembatalan kebijakan ODOL oleh pemerintah pusat, adanya regulasi tarif angkutan logistik, revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum bagi pelaku usaha logistik.

    Penolakan terhadap praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di jalur logistik dan perlakuan hukum yang adil dan setara. Angga menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan menjadi bagian dari upaya menyuarakan nasib para sopir logistik yang selama ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.

    “Ini murni perjuangan hak kami. Kami tidak ingin hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil,” tegasnya.

    Aksi mogok kerja sopir angkutan logistik yang dipusatkan di Surabaya tersebut diikuti oleh ratusan sopir dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebelumnya, gelombang protes terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai memanas di Jawa Timur, tak terkecuali di Kabupaten Mojokerto.

    Para sopir angkutan logistik, yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), melakukan aksi mogok kerja selama dua hari, Selasa dan Rabu (17–18/6/2025). Aksi puluhan sopir truk tersebut dilakukan di Terminal Lama Pungging di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan.

    Mereka juga berencana turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada, Kamis dan Jumat (19–20/6/2025). Regulasi ODOL saat ini dianggap sangat merugikan para sopir. Dalam regulasi tersebut, para sopir bisa dikenakan hukuman sebagai pelanggar lalu-lintas hingga pidana. Pemerintah juga menargetkan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun 2025.

    Tuntutan GSJT

    Pembatalan kebijakan ODOL oleh pemerintah pusat.
    Adanya regulasi tarif angkutan logistik yang jelas dan berpihak kepada sopir.
    Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    Perlindungan hukum bagi pelaku usaha logistik, termasuk sopir dan pemilik armada.
    Penolakan terhadap praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di jalur logistik.

    Perlakuan hukum yang adil dan setara terhadap semua pelaku logistik di Indonesia. [tin/ian]

  • AHY sebut pembangunan infrastruktur berawal dari lahan

    AHY sebut pembangunan infrastruktur berawal dari lahan

    Bicara pembangunan infrastruktur, apapun pembangunannya, mau di Jawa, di luar Jawa, berawal dari lahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berawal dari lahan.

    “Bicara pembangunan infrastruktur, apapun pembangunannya, mau di Jawa, di luar Jawa, berawal dari lahan,” ucapnya dalam agenda peluncuran program Trans Tuntas (T2) di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Apabila tidak ada status clean and clear yang jelas dari suatu lahan, kata dia, maka tidak mungkin ada yang berani membangun bangunan dan berinvestasi di sana.

    Apalagi, jika lahan dikuasai oleh mafia tanah, maka semakin tidak ada kepastian. Padahal, mulai dari negara, perusahaan, hingga masyarakat membutuhkan kepastian atas tanah. Jika tidak, maka hidup tidak nyaman dan bahagia, serta tidak ada yang bisa diturunkan ke anak cucu.

    “Kalau punya sertifikat, itu berharga, ada juga punya nilai ekonomi, bisa mendapatkan modal usaha, tentu modal usaha yang produktif, bukan yang konsumtif,” ungkap dia.

    Karena itu, melalui program T2 yang memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi, diharapkan masyarakat bisa menjaga sertifikat hak milik (SHM).

    “Sekarang program digitalisasi juga membantu untuk mengamankan sertifikat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengumumkan pemberian SHM terhadap 1.120 transmigran di Sukabumi, Jawa Barat.

    Secara simbolis, penyerahan sertifikat diberikan kepada 100 warga Kampung Cimanggu Desa Langkapjaya di Kecamatan Lengkong, dan sisanya berasal dari Kecamatan Sagaranten, yaitu Kampung Cikopeng Desa Curugluhur, Gunung Gedogan Desa Mekarsari, dan Puncak Gembor Desa Mekarsari.

    “Jadi, selamat atas diterbitkannya 1.120 sertifikat hak milik untuk warga, baik untuk hunian, pekarangan, maupun untuk usaha,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY: Presiden Prabowo punya arah transmigrasi yang jelas

    AHY: Presiden Prabowo punya arah transmigrasi yang jelas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki arah transmigrasi yang jelas.

    “Setelah setiap lama transmigrasi, tentunya mengalami perubahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, perkembangan sosial masyarakat di Indonesia dari masa ke masa. Kini, Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, memiliki arah (transmigrasi) yang jelas,” ucapnya dalam agenda peluncuran program Trans Tuntas (T2) di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Melalui pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, diharapkan tidak ada daerah atau kawasan manapun yang tertinggal.

    Tiada pula kelompok masyarakat manapun yang tertinggal, dari sisi ekonomi hingga sosial.

    Dalam kesempatan tersebut, dia memuji Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang telah merumuskan strategi komprehensif untuk menangkap arah transmigrasi ke depan.

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) disebut memiliki lima program unggulan. Pertama ialah program T2 untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi.

    “Hidup di atas tanah yang tidak bersertifikat itu tentu menghadirkan perasaan tidak nyaman, was-was, khawatir, dan bahkan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan diri dalam berkehidupan, dalam mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Hari ini akan kita buktikan bahwa dengan kerja keras, kita bisa menyelesaikan berbagai isu dalam hal lahan dan tanah bagi masyarakat Indonesia,” ungkap AHY.

    Program kedua yaitu program Transmigrasi Lokal (Translok) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pembangunan di kawasan transmigrasi.

    Selanjutnya, program Transmigrasi Patriot untuk pembangunan manusia unggul melalui beasiswa pendidikan di kawasan transmigrasi.

    Menurut dia, program ini bertujuan menghasilkan putra-putri terbaik dengan kapasitas unggul yang dibekali keterampilan dan pengetahuan, termasuk melalui pelbagai program beasiswa untuk melakukan ekspedisi, memotret, dan mengidentifikasi berbagai potensi kawasan.

    Hal ini mengingat tak semua kawasan memiliki potensi yang sama, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.

    Program unggulan keempat adalah Trans Karya Nusa (TKN) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pendatang di kawasan transmigrasi. Bagi AHY, lapangan pekerjaan merupakan isu penting bagi ekonomi, dan juga berkaitan dengan harga diri.

    “Apalagi kepala keluarga, kalau dia punya pekerjaan itu rasanya bersalah. Padahal, dia harus menafkahi anak istrinya. Jadi, lapangan pekerjaan itu membuat seseorang merasa terhormat, dan punya semangat dan harapan hidup. Kementerian Transmigrasi punya peluang untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan di ke depan,” kata dia.

    Terakhir yaitu Trans Gotong Royong (GR) yang menekankan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta swasta dalam melakukan pembangunan di kawasan transmigrasi.

    “Tidak mungkin semua bisa berdiri sendiri, sehingga program Transmigrasi Gotong Royong ini juga menjadi kekuatan untuk keberlanjutan ke depan. Hubungan, sinergi, kolaborasi, termasuk antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, harus makin kuat,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko IPK: Tol Trans Sumatera dukung pertumbuhan pusat ekonomi baru

    Menko IPK: Tol Trans Sumatera dukung pertumbuhan pusat ekonomi baru

    Bukan hanya dalam aspek konektivitas, menghubungkan antardaerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga untuk perekonomian kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek kereta cepat dan Tol Trans Sumatera mendukung pertumbuhan pusat ekonomi baru.

    Menurut AHY, keduanya dinilai memiliki potensi menjadi game changer tidak hanya dalam aspek konektivitas antarwilayah, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dan meningkatkan daya saing nasional.

    “Bukan hanya dalam aspek konektivitas, menghubungkan antardaerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga untuk perekonomian kita,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

    Proyek ini diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang bukan hanya memadai, tetapi juga semakin kompetitif, sehingga dapat mendongkrak daya saing Indonesia di tingkat global.

    AHY juga menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan fiskal yang ada, Presiden mengingatkan agar arah pembangunan infrastruktur ke depan semakin difokuskan pada kerja sama yang solid antara pemerintah dan badan usaha, dengan tetap membuka ruang partisipasi yang luas bagi semua pihak sehingga setiap pemangku kepentingan dapat berperan secara optimal.

    Menko IPK kembali menggelar diskusi strategis pada Rabu (18/6) bersama Kementerian dan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya kelanjutan proyek kereta cepat dan Trans Sumatra.

    AHY juga menyoroti tingginya perhatian masyarakat dan media terkait pembangunan kereta cepat dan Trans Sumatra.

    Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar pekan lalu. Forum ICI dihadirkan untuk membangun pemahaman bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional dan calon investor, mengenai arah pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

    “Tentu kita berharap BUMN juga tetap mengambil peran yang strategis, tapi di sisi lain kita juga membuka ruang yang fair untuk swasta. Nah, dari berbagai isu yang dibahas, beberapa tema yang juga diangkat dalam ICI kemarin, di antaranya tentu terkait dengan konektivitas, dengan transportasi, multimoda. Sehingga ketertarikan dari berbagai pihak juga bisa kita tangkap di situ,” kata AHY.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementrans luncurkan program T2 untuk beri kepastian hukum hak tanah

    Kementrans luncurkan program T2 untuk beri kepastian hukum hak tanah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi meluncurkan program Trans Tuntas (T2) yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi.

    “Kita meluncurkan sebuah program unggulan yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi, yaitu program Transmigrasi Tuntas. Transmigrasi Tuntas ini adalah sebuah program yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, hak atas tanah bagi para transmigran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam agenda peluncuran di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Selama ini, ada sebagian warga Indonesia yang mengikuti program transmigrasi di masa lalu, tetapi belum memiliki kepastian hak miliki tanah dalam bentuk sertifikat. Mayoritas dari mereka mengikuti program transmigrasi di Aceh, Poso (Sulawesi Tengah), dan Sampang (Jawa Timur), yang kemudian harus kembali ke Pulau Jawa agar bisa kembali hidup dengan aman dan nyaman.

    Setelah sekian lama, lanjut dia, akhirnya bisa diserahkan sertifikat hak milik (SHM) yang diharapkan memberikan kepastian hukum atas tanah dan nilai tambah ekonomi, mengingat SHM dapat digunakan untuk memperoleh akses perbankan dalam rangka memulai usaha dan lainnya.

    “Saya menyambut sangat baik program transmigrasi ini. Masih banyak pekerjaan kita ke depan, tetapi dimulai hari ini dan seterusnya, Kementerian Transmigrasi, Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional), bisa terus berikhtiar menghadirkan keadilan untuk masyarakat, sehingga semua bisa hidup dengan baik dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik,” kata AHY.

    Melalui program T2, akan diselesaikan berbagai persoalan lahan transmigrasi secara tuntas, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat dengan fokus utama memastikan transmigran mendapatkan hak atas lahan secara legal dan bebas konflik, sehingga kesejahteraan transmigrasi dapat terwujud.

    “Tadi diserahkan atas kerjasama yang sangat baik antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian BPN, kita serahkan 1.120 sertifikat hak milik kepada masyarakat Sukabumi (Jawa Barat), dan tentunya dipergunakan sebaik mungkin, baik untuk hunian pekarangan maupun untuk usaha,” ucapnya.

    “Kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap untuk terus mendorong langkah-langkah sinergi dan kolaborasi, termasuk dukungan kebijakan yang diharapkan bisa mempercepat upaya Kementerian Transmigrasi untuk meyakinkan seluruh wilayah tanah air bisa berkembang dengan baik dan tidak ada masyarakat yang tertinggal di belakang,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.