Tag: Agus Harimurti Yudhoyono

  • Survey Indikator Politik Indonesia: Kinerja Mentan Amran Tertinggi 84,9%.

    Survey Indikator Politik Indonesia: Kinerja Mentan Amran Tertinggi 84,9%.

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen.

    Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)
    2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)
    3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1%)
    4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)
    5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)
    6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)
    7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)
    8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)
    9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)
    10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

    “Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

  • Usai dilantik, Prabowo langsung beri arahan ke Komisi Reformasi Polri

    Usai dilantik, Prabowo langsung beri arahan ke Komisi Reformasi Polri

    “Tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, usai pelantikan 10 anggota komisi tersebut.

    Dalam pemberian arahan itu, Presiden Prabowo menugaskan komisi tersebut untuk mengkaji institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna merumuskan langkah-langkah perbaikan dan memberikan rekomendasi kepada dirinya selaku Kepala Negara.

    “Tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,” kata Prabowo.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil serta kepastian hukum sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

    Adapun 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mengikuti rapat tersebut adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie selaku ketua merangkap anggota, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

    Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 Mahfud MD.

    Kapolri periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz; dan Kapolri periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Rapat pemberian arahan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat negara, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rosan Ungkap Peluang Kereta Cepat Disubsidi Pemerintah

    Rosan Ungkap Peluang Kereta Cepat Disubsidi Pemerintah

    Jakarta

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menyatakan pemerintah akan membuka peluang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung disubsidi. Operasional kereta cepat bernama Whoosh itu akan mendapatkan bantuan dengan skema subsidi public service oblogation (PSO) dari pemerintah.

    Hal ini menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan pada operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Dia mengatakan Whoosh sebagai transportasi massal adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasional transportasi massal bisa dilakukan oleh BUMN atau badan usaha lainnya.

    “Ini sedang dimatangkan lah ya, pasti pemerintah hadir dan itu ada UU juga untuk prasarana mass tranportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya,” kata Rosan.

    Rosan sendiri enggan bicara soal apakah APBN akan ikut masuk juga dalam restrukturisasi kereta cepat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat mengungkapkan kemungkinan APBN ikut membantu masalah keuangan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    AHY menegaskan dari hasil rapat koordinasi dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, negara akan hadir untuk menyelesaikan semua masalah pada proyek Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh tersebut.

    “Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ungkap AHY usai pertemuan dengan Prabowo, Senin (3/11) yang lalu.

    Dari situ, AHY mengungkapkan pemerintah dalam hal ini APBN akan ikut ambil bagian untuk menyelesaikan masalah keuangan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” beber AHY.

    Ketika ditanya apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau membantu operasional Whoosh, AHY tak menjawab tegas iya atau tidak.

    Dia justru memaparkan akan ada pengembangan konsep khusus yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dan kepentingan mencari keuntungan untuk layanan Kereta Cepat Whoosh. Dia menyinggung hal itu akan dilakukan dengan skema berbagi tanggung jawab.

    “Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara Ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur nya harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility ada burden sharing,” papar AHY.

    (acd/acd)

  • Momen Prabowo Sapa Warga-Ojol Usai Resmikan Revitalisasi Stasiun Tanah Abang

    Momen Prabowo Sapa Warga-Ojol Usai Resmikan Revitalisasi Stasiun Tanah Abang

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyapa warga usai peresmian revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru. Warga terlihat antusias melihat langsung Prabowo.

    Prabowo meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa (4/11/2025) siang. Prabowo didampingi Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Hadir juga dalam peresmian itu, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Dirut PT KAI Bobby Rosyidin. Prabowo secara simbolis menekan tombol dan menandatangani plakat prasasti untuk menandakan peresmian revitalisasi wajah baru Stasiun Tanah Abang.

    Usai meresmikan, Prabowo terlihat menyapa warga yang telah menunggunya di teras stasiun. Warga tampak antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.

    Beberapa warga terlihat mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon selulernya (HP). Prabowo juga sesekali melayani foto selfie dengan warga.

    “Dapat makan (bergizi gratis) nggak di sekolah?” tanya Prabowo.

    “Belum Pak,” jawab anak tersebut.

    “Nanti dicari ya,” ujar Prabowo.

    Ketika hendak masuk ke mobil, Prabowo sempat menghampiri para sopir ojol di dekat stasiun. Tidak jauh dari stasiun memang terdapat titik di mana sopir ojol menunggu penumpang.

    Prabowo terlihat menyapa dan bersalaman kepada mereka. Prabowo bahkan sempat memberikan gestur hormat kepada para sopir ojol.

    Sebelumnya, momen Prabowo sapa warga juga terlihat sebelum meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang. Momen itu terjadi saat Prabowo yang menaiki KRL dari Manggarai terlihat.

    (eva/whn)

  • Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Danantara hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus memutar otak alias menentukan solusi terbaik dalam skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani mengungkapkan, saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya. 

    Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut. 

    “Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas K/L dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025). 

    Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China. 

    “Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan. 

    Saat ditanya terkait opsi skema pembayaran pun, Rosan enggan menjawabnya. Dirinya hanya menegaskan bahwa pemerintah akan hadir dalam program transportasi umum nasional, termasuk Whoosh. 

    Sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan transportasi umum dan tidak melihat dari sisi untung rugi saja. Namun, lebih kepada dampaknya terhadap kemudahan transportasi masyarakat.

    Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik. 

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik. 

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan keberatan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut. 

    Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya. 

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

  • Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) mengungkapkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra.

    “Tingkat kepuasan publik dirasakan sangat tinggi dan mendapat apresiasi publik tersebut berdampak langsung kepada elektabilitas partai di mata masyarakat,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk “Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik”.

    Deni menjabarkan sebanyak 82,44 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu, kata Deni, membuat Partai Gerindra mengalami tren kenaikan elektabilitas. Pada pelaksanaan pemilu 2024 Partai Gerindra mencatatkan elektabilitas sebesar 13,22 persen, kemudian saat survei dilaksanakan pada Oktober 2025, Gerindra mengalami kenaikan elektabilitas menjadi sekitar 22,13 persen.

    “Peningkatan signifikan ini dampak dari kerja kerja politik partai Gerindra dan juga program-program nyata dari Presiden RI Prabowo Subianto
    sekaligus Ketua Umum Gerindra,” ujarnya.

    Deni menilai infrastruktur mesin politik Partai Gerindra, pengaruh dari sosok Prabowo Subianto sebagai Presiden yang menakhodai jalannya pembangunan sekaligus ketua umum partai, berpotensi untuk terus unggul di aspek elektabiliras lima tahun ke depan.

    Deni mengungkapkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden juga turut mengangkat elektabilitas Partai Golkar dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen.

    “Partai Golkar, dari hasil survei PRI ini menunjukkan tren positif imbas dari partai Golkar bagian dalam Kabinet Prabowo Gibran, dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen mengalami kenaikan sekitar 1,92 persen. Hal ini tidak lain dampak dari menguatnya dua instrumen, yakni sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri ESDM dan solidnya infrastruktur Partai Golkar,” kata Deni.

    Survei PRI juga menunjukkan PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas menjadi 14,10 persen dari 16,72 persen pada saat Pemilu 2024.

    Persaingan elektabilitas di papan tengah berlangsung dengan sangat ketat, dengan rincian elektabillitas PKB 8,15 persen, Demokrat, 7,89 persen, PAN 7,89 persen. Nasdem 7,48 persen, PKS 6, 15 persen.

    Sementara masyarakat yang masih belum menentukan sikap (swing vooters) berjumlah sekitar 2,38 persen.

    Hasil survei menunjukkan Partai Demokrat juga mengalami kenaikan elektabilitas sebagai dampak dari masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kabinet Merah Putih.

    PAN tidak ketinggalan mengalami kenaikan atau trend positif setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk dalam kabinet.

    Hal menariknya yang ditemukan dalam survei PRI, kata Deni, adalah hadirnya partai non parlemen yang mengalami kenaikan atau tren positif yakni PSI yang pada tahun 2024 bertengger di angka 2,81 persen menjadi 4,25 persen di Oktober 2025.

    Di sisi lain PPP mengalami penurunan elektabilitas dari 3,87 persen menjadi 1,85 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survey diambil secara proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10-20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY ungkap Skema Penggunaan APBN untuk Tangani Utang Kereta Cepat

    AHY ungkap Skema Penggunaan APBN untuk Tangani Utang Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk mengikutsertakan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/11/2025), Agus atau AHY menyebut pemerintah dan Danantara tengah bernegosiasi untuk skema penanganan utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    Pemerintah dan Danantara juga secara simultan berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB).

    AHY mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang Whoosh. Sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Danantara sebelumnya yakni untuk prasarana Whoosh diserahkan ke pemerintah. 

    Menurutnya, ada opsi yang berkembang untuk memisahkan pengelolaan sarana Whoosh yang meliputi rangkaian keretanya, serta prasarana seperti stasiunnya. 

    “Inilah yang saya sampaikan tadi. Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, sementara ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit, ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

    Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya dikelola terpisah untuk sarana dan prasarananya. Seperti kereta jarak jauh maupun kereta komuter dalam kota, sarana atau rangkaian kereta dikelola dan dimiliki oleh BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sedangkan infrastruktur stasiunnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

    Adapun Whoosh dikelola secara keseluruhan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan patungan Indonesia dan China itu sebagian besar sahamnya atau 60% dimiliki oleh konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang dipimpin oleh KAI.

    Kini, pemerintah tengah menggodok opsi agar beban pengelolaan prasarana Whoosh nantinya diserahkan ke pemerintah. “Nah harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Dan ada bisa dikatakan sharing responsibility atau burden sharing,” terang AHY. 

  • Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Geger Utang Whoosh, Prabowo: Jangan Hitung Untung-Rugi, Hitung Manfaatnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia lantas menyampaikan telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

    Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

    Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

    “Semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama kementerian dan lembaga mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

  • Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Prabowo: RI Bayar Utang Kereta Cepat Rp1,2 Triliun Tiap Tahun ke China

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025). Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya.

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

    Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh Indonesia semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

    Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China.

    Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

    “Jadi, sudahlah. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” ucap eks Danjen Kopassus ini.

    Ketika ditanya kembali perihal sumber dana pelunasan utang Whoosh, Prabowo menyatakan bahwa salah satunya akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi.

    Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

    “Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

    “Solusi kereta cepat Jakarta — Bandung dan pengembangan lanjutan, kami telah menggelar rapat koordinasi yang in-line dengan arahan Bapak Presiden bersama Menteri Investasi/CEO Danantara, Menteri Perhubungan, Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Keuangan,” kata AHY di akun Instagram resminya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo telah sepakat mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi keuangan. 

    Apabila proses tersebut telah dirampungkan, barulah proses pengembangan kereta cepat bakal diperluas ke ruas lain, salah satunya Jakarta — Surabaya.

    “Setelah tuntas, kita akan kembangkan jalur-jalur berikutnya sebagai wujud nyata pembangunan berkeadilan dan pemerataan antarwilayah,” ujarnya.

  • Prabowo Ngaku Terkesan dengan KRL: Saya Paling Suka Naik Kereta Api!

    Prabowo Ngaku Terkesan dengan KRL: Saya Paling Suka Naik Kereta Api!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku terkesan usai menjajal naik kereta rel listrik atau KRL dari Stasiun Manggarai menuju Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat. 

    Di hadapan hadirin, Prabowo mengatakan dirinya sangat suka menaiki moda transportasi kereta api semasa muda. 

    “Baru saja saya naik kereta api dari Manggarai, saya sangat terkesan. Karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api,” ujar Prabowo dalam sambutannya di peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    Menurutnya, kereta api dan semua transportasi massal lainnya merupakan bagian kehidupan masyarakat yang sangat vital dan strategis.

    Presiden ke-8 RI itu mengatakan setiap tahun tercatat sebanyak 486 juta warga Indonesia yang naik kereta api.

    “Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan pada saya, mengangkut penumpang satu tahun 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita,” imbuhnya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahannya bakal fokus menangani sistem kereta api yang ada di Indonesia. 

    “Memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menjajal moda transportasi commuter line dari Stasiun Manggarai sampai dengan Stasiun Tanah Abang Baru.

    Momen tersebut dilakukan Prabowo sebelum acara peresmian revitalisasi Stasiun Tanah Abang yang dilakukan pada Selasa (4/11/2025).

    Prabowo memulai kegiatannya dengan memantau revitalisasi Stasiun Manggarai yang didampingi langsung Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo terlihat menyapa warga yang tengah menggunakan fasilitas KRL di Stasiun Manggarai. Prabowo bersama dengan Dirut KAI langsung memasuki rangkaian KRL dari Stasiun Manggarai sampai dengan Stasiun Tanah Abang Baru.

    Sepanjang perjalanan, Prabowo terlihat menyapa penumpang yang turut naik dalam rangkaian kereta yang sama dengannya.

    Tiba di Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo langsung disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung.